Prof. Dr. Hazairin, SH

Prof DR Hazairin bwKetika menjadi Residen Bengkulu merangkap Wakil Gubernur Sumatera Selatan, pada saat Belanda melancarkan agresi militer ke-II tahun pada tahun 1948, Prof Dr. Hazairin, SH bersama-sama kekuatan tentara dan rakyat secara aktif memberikan dorongan semangat perjuangan melawan pasukan Belanda.
Dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, Hazairin telah menunjukkan jiwa pengorbanan yang besar dengan bergerilya di hutan belantara Bukit Barisan bersama dengan keluarga. Beliau juga memimpin langsung secara aktif mengadakan pertemuan dengan para pamong praja untuk mengorbankan semangat perjuangan rakyat, semangat persatuan dan kesatuan.
Pada tahun 1949 Hazairin membantu perjuangan secara swadana untuk membiayai kebutuhan logistik Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Wilayah Karesidenan Bengkulu .
Pada masa agresi militer Belanda ke II, Hazairin merupakan salah seorang tokoh yang menjadi incaran / sasaran penangkapan Belanda tetapi sering kali gagal, bahkan atas perintah beliau kepada pasukan TKR yang berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di Karesidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang dan Lampung dalam rangka menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda . Pada masa perang kemerdekaan Hazairin telah menunjukan perannya yang menonjol dalam perjuangan yaitu ketika menjadi Wakil Gubernur Muda Propinsi Sumatera, beliau mengeluakan kebijakan pencetakan uang kertas (Uang Hazairin) yang berlaku sejak 1 Desember 1947 sampai 27 Desember 1949 di dalam daerah Karesidenan Bengkulu.
Dengan adanya uang Hazairin tersebut roda perekonomian rakyat (khususnya Karesidenan Bengkulu) yang semula mengalami kesulitan untuk membeli kebutuhan bahan makanan karenanya langkanya mata uang RI, dapat berjalan kembali. Bahkan uang kertas tersebut berlaku hinggaLampung. Dengan uang kertas Hazairin kebutuhan seragam Tentara Keamanan Rakyat (TKR) beserta logistiknya juga dapat terpenuhi sehingga semangat TKR dan rakyat untuk bergerilya semakin tinggi .
Sebagai seorang pemikir besar di bidang hukum, pada tahun 1956 Hazairin terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai tahun 1959 . Hazairin juga sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah di bidang hokum, diantara buku karangannya tersebut sering dijadikan sebagai rujukan di Perguruan Tinggi misalnya Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an (1958), buku Demokrasi Pancasila (1970) .
Pemikiran-pemikiran di bidang Hukum sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat antara lain :
a. Hazairin penentang keras Teori Resepsi (Receptie) yang disebutnya sebagai teori iblis.
Teori ini merupakan produk zaman kolonial Belanda yang dinilai sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam. Menurut teori ini bahwa hukum Islam bukanlah merupakan suatu hukum. Ditambahkan bahwa hukum tersebut dapat diaplikasikan sebagai hukum bila telah menjadi hukum adat. Tergantung kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam.
b. Hazairin sangat berperan secara nasional dalam pembangunan bidang hokum, ketika menjadi anggota Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang pada tanggal 28 Mei 1962 LPHN berhasil menetapkan hukum kekeluargaan yang dalam pasal 12 disebut bahwa : “Diseluruh Indonesia hanya berlaku sistem kekeluargaan yaitu parental yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental”.
Hazairin juga mempunyai peran yang besar dalam bidang pendidikan, sebagaimana beliau tunjukkan ketika menjadi dosen di berbagai universitas dan perguruan tinggi terkenal lainnya . Dalam bidang pemerintahan Hazairin mempunyai peran yang sangat besar yaitu merupakan salah seorang yang mempersiapkan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 dalam kedudukannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
Pada tanggal 11 Desember 1975, Hazairin meninggal dunia di Jakarta, dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI. menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Hazairin berdasarkan SK. Presiden RI No. 074/TK/1999, tanggal 13 Agustus 1999 .

H. Ilyas Jacoub

Ilyas Yacoub bwIlyas Jacoub dilahirkan di Asamkumbang, Painan, Sumatera Barat, pada tanggal 14 Juni 1903. Pendidikan umum diikutinya di sekolah Gubernemen, sedangkan pendidikan agama diperolehnya dari Syakh Abdul Wahab yang kelak menjadi mertuanya. Pada tahun 1921 ia menunaikan ibadah haji. Setelah bermukim selama dua tahun di Mekah untuk memperdalam ilmu agama, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk mengikuti kuliah di Universitas Al-Azhar.
Di kairo, Ilyas Jacoub memasuki organisasi Al-Jamiah el Khairiah el Jawah. Anggota organisasi ini terdiri atas para mahasiswa Indonesia dan Malaya (sekarang Malaysia) yang kuliah di Al-Azhar. Tujuannya ialah saling membantu dalam menyelesaikan studi. Mungkin kurang puas dengan organisasi ini, pada tahun 1926, Ilyas Jacoub bersama dengan Mukhtar Luthfi mendirikan perhimpunan penjaga Indonesia yang lebih berfungsi sebagai debating club membicarakan masalah politik, khususnya yang menyangkut perjuangan bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Disamping itu, ia juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis Mesir yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Mesir dari Inggris, bahkan ia sering mengikuti diskusi yang diadakan oleh partai Wafd.
Atas anjuran Ilyas Jacoub, pada bulan September 1925 Al-Jamiah menerbitkan majalah Seruan Azhar. Majalah yang berbahasa Indonesia dan beraksara Arab gundul ini diedarkan di Indonesia dan Malaya. Semula, pimpinan redaksi dipegang oleh Janan Thaib meninggalkan Kairo dan menetap di Mekah, pimpinan redaksi dipercayakan kepada Ilyas Jacoub. Dibawah pimpinannya, majalah yang semula hanya memuat karangan-karangan mengenai masalah sosial dan keagamaan, mulai diisi dengan artikel-artikel yang bermuatan politik. Ia sendiri menulis berbagai artikel yang mengupas perjuangan bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Afrika Utara menentang kolonialisme dan membandingkannya dengan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda. Akibatnya, Pemerintah Belanda melarang peredaran majalah ini di Indonesia. Di sisi lain, politidasi majalah ini dikecam oleh sebagian mahasiswa Indonesia di Kairo yang berpendapat bahwa tugas mereka adalah menuntut iilmu dan kemudian mengajarkan ilmu itu di tanah air mereka. Sebaliknya, Ilyas Jacoub berpendapat bahwa selain menuntut ilmu, para mahasiswa harus pula memelopori perjuangan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan.
Akibat perbedaaan pendapat itu, Al-Jamiah memberhentikan Ilyas Jacoub dari jabatannya sebagai pemimpin redaksi seruan Azhar. Bersamaan dengan itu, majalah ini pun berhenti terbit. Namun Ilyas Jacoub bersama dengan Mukhtar Luthfi menerbitkan majalah baru, yakni pilihan timur yang terlepas dari Al-Jamiah.

 

Dengan motto “Untuk Tanah Air dan Rakyat Indonesia dan Malaya”, majalah ini semakin menampakkan dirinya berhaluan politik. Tulisan-tulisan Ilyas Jacoub dalam pilihan timur lebih tajam dibandingkan dengan tulisan-tulisannya dalam seruan Azhar. Dalam editorial bulan Desember 1927 ia dengan tajam mengkritik politik rust en orde yang dijalankan Pemerintah Belanda dan di Indonesia. Ia menuding Pemerintah Belanda menonjolkan kekuatannya untuk menekan pergerakan rakyat. Dalam editorial yang sama, ia mengeluhkan adanya jurang pemisah antara golongan intelektual dan rakyat biasa. Untuk mengatasi hal itu, ia menyarankan agar dibentuk sebuah badan tetap (kongres) yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi massa dan golongan intelektual bertukar pikiran dan menyusun rencana untuk mencapai kemerdekaan. Kritik yang tajam terhadap rust en orde dan gagasan pembentukan kongres itu dijawab Pemerintah Belanda dengan melarang pilihan Timur diedarkan di Indonesia. Pemerintah Inggris pun, berdasarkan permintaan konsul Belanda di Kairo, melarang penerbitan majalah ini. Dengan demikian, majalah ini hanya sempat terbit selama enam bulan (Oktober 1927 sampai April 1928).
Hubungan antara Ilyas Jacoub dan tokoh-tokoh nasionalis Mesir juga tidak luput dari pengamatan Pemerintah Inggris. Mereka mendesak konsul Belanda di Kairo agar memulangkan Ilyas Jacoub ke Indonesia. Bila tidak, Pemerintah Inggris akan memenjarakannya. Pada bulan April 1928 Ilyas Jacoub dipaksa meninggalkan Kairo ia berangkat ke Mekah. Disini, ia bergabung dengan Janan Thaib, bekas ketua Al-Jamiah, yang ketika itu memimpin organisasi para pemukim Indonesia. Setelah beberapa bulan tinggal di Mekah, ia pulang ke Indonesia. Pada mulanya ia tinggal di Jambi di tempat kakaknya. Barulah pada bulan Februari 1930 ia tiba di Padang.
Dua bulan sesudah tiba di Sumatera Barat, Ilyas Jacoub mulai melibatkan diri dalam kegiatan politik. Ia menghadiri kongres Persatuan Sumatera Thawalib (PST), sebuah organisasi perguruan agama, bulan Mei 1930. Kongres ini mengambil keputusan untuk mengubah PST menjadi partai politik berhaluan nonkooperasi dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). Ilyas Jacoub yang turut berbicara dalam kongres ini mengemukakan asas yang harus dianut oleh Permi, yakni Islam dan Kebangsaan. Asas ini disyahkan dalam kongres Permi bulan Agustus 1930.
Dalam Permi, Ilyas Jacoub dikenal sebagai ideolog. Dua tokoh terkemuka lainnya ialah Jalaluddin Thaib sebagai organisator dan Mukhtar Luthfi sebagai orator. Mereka dikenal sebagai “Trio Permi”.
Untuk memperkenalkan perjuangan Permi di kalangan masyarakat luas, Ilyas Jacoub menerbitkan majalah Medan Rakyat. Semula penerbitan majalah ini di biayainya sendiri, kemudian diambil alih oleh Permi. Tetapi, Ilyas tetap menjadi penanggung jawab utama. Selain mengurus majalah, ia juga berusaha membina pendidikan. Dalam kongres Permi tahun 1931 ia diangkat sebagai ketua departemen pendidikan permi. Bersama dengan Basa Bandaro, seorang pedagang yang berjiwa sosial, ia memelopori pendirian Islamic College. Sistem pendidikan di Sumatera Thawalib pun disempurnakannya. Berdasarkan pengalamannya di Al-Azhar, Sumatera Thawalib dipecahnya menjadi dua tingkat, yakni Tsanawiyah dan Ibtidaiyah dengan lama pendidikan masing-masing empat dan tiga tahun. Akhirnya baru jabatan sebagai Ketua Departemen Pendidikan, Ilyas Jacoub menghadapi masalah Wilde Scholen Ordonantie (Ordonanasi Sekolah Liar) yang dikeluarkan Pemerintah Belanda. Ordonansi ini membatasi kegiatan sekolah-sekolah swasta. Guru-guru yang mengajar di sekolah swasta harus mendapat izin lebih dahulu dari Pemerintah. Lebih dari itu, aparat Pemerintah diberi pula wewenang untuk hadir dalam kelas pada waktu guru sedang mengajar. Tujuannya ialah agar para guru tidak mengajarkan hal-hal yang berbau nasionalisme. Dengan dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, penolakan terhadap ordonansi itu pun bermunculan. Permi juga mengeluarkan pernyataan menolak. Ilyas Jacoub mendatangi cabang-cabang permi untuk menjelaskan akibat buruk bila ordonasi itu diberlakukan.
Pada tahun 1932 dan 1933 kegiatan partai-partai politik menentang Pemerintah Belanda semakin meningkat. Di Jawa, kegiatan itu dipelopori oleh Partindo di bawah pimpinan Ir. Sukarno dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru) di bawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Di Sumatera, permilah yang menjadi penggerak utamanya. Dengan berbagai cara, Pemerintah berusaha menekan golongan nasionalis. Tokoh-tokoh partai dilarang mengunjungi daerah-daerah tertentu atau diperintahkan menghentikan pidatonya dalam rapat-rapat umum. Pembatasan itu dialami pula oleh Ilyas Jacoub. Ia dilarang mengunjungi daerah Tapanuli Selatan, padahal simpatisan permi di daerah ini cukup banyak. Pada waktu berpidato dalam kongres permi di Bukittinggi, ia mendapat peringatan keras agar tidak menyerang kebijakan Pemerintah.
Untuk menekan kegiatan politik yang semakin meningkat itu, pada bulan Agustus 1933 Pemerintah Belanda mengeluarkan larangan mengadakan rapat (vergader verbod)bagi semua partai politik. Larangan itu diikuti dengan penangkapan terhadap tokoh-tokoh partai, antara lain Sukarno, Hatta, dan Syahrir. Dengan adanya larangan itu, tertutuplah kesempatan bagi permi untuk mengadakan rapat, baik terbuka maupun tertutup. Untuk tetap memelihara semangat para anggota dan untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan situasi, Ilyas Jacoub menerbitkan brosur “Maju” yang digunakan sebagai kursus politik jarak jauh. Direncanakan, brosur ini akan diterbitkan sekali sebulan.
Walaupun penerbitan dan pendistribusian brosur dilakukan secara diam-diam, namun tetap tercium oleh aparat Pemerintah. Pada tanggal 5 September 1933 kantor besar permi digeledah oleh polisi. Ilyas Jacoub dan Jalaluddin Thaib sedang berada di kantor. Dalam tas Ilyas Jacoub ditemukan beberapa eksemplar brosur “Maju” dan sebuah artikel yang akan dimuat dalam penerbitan berikutnya. Ilyas Jacoub dan Jalaluddin Thaib langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara Muara di Padang. Mukhtar Luthfi sudah ditangkap beberapa hari sebelumnya di Bukittinggi. Ia pun dipenjarakan di Padang.
Kurang lebih tiga bulan Ilyas Jacoub dipenjarakan. Pada tanggal 27 Desember 1933 Pemerintah Belanda mengeluarkan surat keputusan tentang pengasingan Ilyas Jacoub, Mukhtar Luthfi, dan Jalaluddin Thaib di Digul, Irian. Ilyas Jacoub dituduh mengganggu ketentraman umum dengan cara melakukan kegiatan menentang Pemerintah. Kegiatan itu sudah dilakukan di Kairo dan dilanjutkan di Sumatera Barat.
Pada awal tahun 1934 Ilyas Jacoub diberangkatkan ke Digul. Ia disertai oleh istri dan anak sulungnya yang masih berumur dua tahun. Pada waktu pecah perang Pasifik, Pemerintah Belanda memindahkan semua tahanan politik dari Digul ke Australia agar mereka tidak dimanfaatkan oleh Jepang. Ilyas jacoub dan keluarganya termasuk kelompok terakhir yang dipindahkan, sebab pada mulanya ia menolak.
Di Australia, sejumlah bekas tahanan politik Digul itu bersedia bekerja sama dengan sekutu. Ilyas Jacoub juga ditawari untuk bekerja sama, namun ia menolak dengan alasan sakit. Ia berpendapat bekerja sama dengan sekutu berarti bekerja sama dengan Belanda sebab Belanda adalah anggota sekutu.
Sesudah perang Pasifik berakhir dan Indonesia sudah menjadi negara merdeka, bekas tahanan Digul dipulangkan ke Indonesia dari Australia. Ilyas Jacoub ikut dalam rombongan yang dipulangkan bulan Oktober 1945. Sesampainya di Tanjung Priok, ia tidak dibolehkan turun ke darat. Atas permintaan pihak Belanda, Ilyas Jacoub beserta istri dan tujuh anaknya dinaikkan ke kapal perang Inggris dan dibawa ke Kupang, pulau Timor. Dari Kupang mereka dibawa ke Labuhan di Kalimantan Utara yang ketika merupakan daerah jajahan Inggris, lalu ke Singapura yang juga jajahan Inggris. Dari Singapura Ilyas Jacoub di kembalikan ke Kupang, Sedangkan anak dan isterinya di pulangkan ke Sumatera Barat melalui Jambi.
Setelah antara Pemerintah Indonesia dan Belanda tercapai kesepakatan mengenai pertukaran tawanan perang,barulah Ilyas Jaeoub di bebaskan. Ia di bebaskan di Cirebon pada bulan Juli 1946.Dari Cirebon Ilyas Jaeoub kembali ke Sumatera Barat. Ia bergabung dengan partai Masyumi cabang Sumatera Barat dan kemudian menjadi ketuanya. Pada tahun 1948 ia di angkat menjadi Dewan Perwkilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) Wilayah Provinsi Sumatera Tengah meliputi Provinsi Sumatera Barat, provinsi Riau, dan provinsi Jambi yang sekarang.
Dalam sidang DPRST bulan April 1950 lahir mosi yang dikenal sebagai mosi Tan Tuah. Para pendukung mosi menuntut agar Gubernur Sumatera Tengah, Mr. Nasrun, mengundurkan diri. Mosi itu juga meminta Ilyas Jacoub untuk menjadi Gubernur, tetapi ia menolak. Akibat mosi Tan Tuah, hubungan antara DPRST dan Gubernur Nasrun menjadi tegang. Akhirnya DPRST dibekukan oleh Pemerintah.
Sesudah tidak lagi menjadi ketua DPRST, Ilyas Jacoub lebih banyak bergiat mengurus Masyumi. Dalam konstituante yang dibentuk sesudah Pemilihan Umum tahun 1955, ia duduk sebagai anggota mewakili Masyumi.
Ilyas Jacoub meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958 dalam usia 53 tahun. Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlwan Nasional (Surat Keputusan Presiden No.074/TK/1999 tanggal 13 Agustus 1999).

Sultan Assyaidis Syarif Khasim Sani Abdul Jalil Syarifuddin

Sultan Syarif Kasim II bwTahun 1915 Sultan Syarif Khasim 11 dinobatkan sebagai Sultan Siak Indrapura, dan sejak itu pula ia bersikap bahwa Kerajaan Siak adalah kerajaan yang berkedudukan sejajar dengan Belanda. Hal ini tidak seperti isi kontrak perjanjian antara Kesultanan Siak dengan Belanda yang menyatakan bahwa Siak adalah milik Kerajaan Belanda yang dipinjamkan kepada Sultan.

Dalam rangka mencerdaskan rakyatnya, Sultan Syarif Khasim II menyelenggarakan program pendidikan dengan mendirikan HIS disamping sekolah berbahasa melayu yang diperuntukkan bagi semua lapisan penduduk.
Untuk kebutuhan sarana transportasi siswa tersebut, Sultan membuat perahu penyeberangan tanpa dipungut biaya sewa dan bahkan para siswa yang berbakat diberikan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya keluar daerah seperti Medan, Padang dan Batavia.
Di bidang agama, Sultan mendirikan Sekolah Agama khusus laki-laki dengan nama Taufiqiah Al-Hasyimah, dan para gurunya didatangkan dari Padang Panjang serta Mesir.
Sultan sangat menentang dan menolak kebijakan Belandab yang mewajibkan agar rakyat melakukan kerja rodi. Penentangan ini oleh pihak Belanda dianggap sebagai penolakan pribadi Sultan., dan mengatur suatu rencana pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1931 yang dipimpin oleh Koyan dengan membawa 4 orang Polisi Belanda dibunuh.
Untuk menumpas pemberontakan itu Belanda melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk bahkan Belanda mendatangkan bala bantuan di bawah pimpinan Letnan Leitser yang telah berpengalaman dalam perang Aceh. Usaha leitser untuk menumpas pemberontakan tersebut gagal, bahkan leitser tewas bunuh diri (1932).
Pada masa kependudukan Jepang, Sulthan juga tetap konsisten membela rakyatnya agar menolak untuk menjadi tenaga Romusha. Setelah mendapat berita Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Khasim II mengirim surat kepada Soekarno-Hatta tentang kesetiaan dan dukungannya kepada Pemerintah RI serta menyerahkan harta kekayaannya untuk perjuangannya senilai Rp. 13.000.000,-.
Bulan Oktober 1945 Sultan membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak dengan ketuanya Dr. Tobing serta membentuk TKR dan Barisan Pemuda Republik.
Setelah terbentuk Badan-Badan perjuangan itu, Sultan mengadakan rapat umum di istana dan bendera Merah Putih dikibarkan pada rapat umum itu Sultan berikrar bersama rakyat Siak untuk sehidup semati mempertahankan kemerdekaan.
Ketika pecah revolusi sosial dai Sumatera Timur, Sultan sedang berada di Medan dan menemui Gubernur Sumatera Teungku Muhammad Hasan guna mendapatkan penjelasan status Sultan dalam Pemerintah RI.
Dari Medan, Sultan kemudian ke Langkat dari sana ia masih terus aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar dengan cara memberi modal sebuah kedai pangan. Kemudaian Sultan menyerahkan untuk kedua kalinya 30% dari kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk kepentingan perjuangan.
Sultan juga menolak untuk diangkat sebagai Sultan Boneka oleh Van Mook. Tetapi memilih kembali bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia. Sultan Syarif Khasim II wafat pada tanggal 23 April 1968 di Pekanbaru, Riau dan jenazahnya dimakamkan dilingkungan Masjid Agung di Kota Siak – Riau.
Atas jasa-jasanya tersebut pemerintah RI. menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Assyaidis Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syarifuddin sesuai dengan SK Presiden RI No. 109/TK/1998, pada tanggal 6 November 1998 .

La Maddukelleng

La Maddukelleng

Karir perjuangan La Maddukelleng dimulai sejak tahun 1715 ketika membantu pasukan Daeng Parani dan kawan-kawan melawan Johor. Antara tahun 1715-1721 terjadi peperangan antara Kerajaan Kedah dan Johor melawan Daeng Parani, Daeng Merewa dan Haji Sore, La Maddukelleng mulai melibatkan diri dengan membantu pihak Daeng Parani dan kawan-kawan. Dalam Peperangan ini La Maddukelleng mengirim pasukan yang dipimpin oleh La Banna To Assak. Peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Daeng Parani .
Di tahun 1726 La Maddukelleng diangkat menjadi Sultan Pasir, Kalimantan Timursetelah ia mengawini anak Sultan Pasir sebelumnya . Pada 1726 itu juga La Maddukelleng pergi ke Sulawesi dan memerintahkan kepada La Banna To Assak untuk menyerang Maraddia Balapina yang pro dengan Belanda. Misi peperangan La Maddukelleng ini berhasil memperoleh kemenangan.
Dari sini pasukan La Maddukelleng menuju Goa dan menembaki Benteng Ujung Pandang tempat persembunyian Belanda yang kemudian lari mengundurkan diri . Ketika La Selewengan berhenti dari jabatanya, maka La Maddukelleng menggantinnya sebagai Arung Matoa ( Raja ).
Tahun 1737 pasukan Wajo menyerang Bone Utara, Soppeng dan Sindenreng. Maka Gubenur Sautijin membantu Bone Utara untuk menyerang Wajo. Seiring dengan waktu pada tahun 1737 terjadilah perdamaian antara Wajo-Bone dan Soppeng.
Pada tahun 1738 Hendrik Smout mengutus Karaeng Galesong untuk menyampaikan surat kepada La Maddukelleng tentang peringatan agar Wajo menyerah kepada VOC. Maka La Maddukelleng justru menjawab bahwa Wajo mengakui Perjanjian Bunganya.
Untuk kedua kalinya, pada bulan Agustus 1738 Gubernur Smout mengirim utusan ke Wajo untuk menyatakan persaudaraan antara Wajo dengan VOC tetapi sekali lagi La Maddukelleng menolak . Karena perundingan antara utusan La Maddukelleng dengan Gubernur Smout tentang pengembalian seluruh Regalia (alat kebesaran Kelompang Arajang) Gowa yang dirampas VOC gagal maka La Maddukelleng dan Karaeng Bonto Langkasak menyerang Front Rotterdam .
Dua bulan kemudian, tepatnya bulan Juli 1739 seluruh pasukan Voc keluar dari Front Rotterdam dengan perlengkapan meriam yang mengakibatkan mundurnya pasukan La Maddukelleng ke Gowa dan kota itu diduduki VOC. Pada tahun 1740, Belanda sudah dua kali menawarkan perjanjian damai dengan La Maddukelleng, tetapi selalu ditolak. Oleh karena tawaran pihak Belanda untuk berdamai dengan La Maddukelleng ditolak, maka pada bulan Desember 1740 Gubernur Smout memperkuat armadanya di Cenrana untuk persiapan menyerang terhadap Wajo .
Pada bulan Februari 1741 peperangan antara armada Belanda (Smout) dengan Wajo pecah dan berlangsung sengit dalam waktu cukup lama serta menelan banyak korban dikedua belah pihak. Dalam peperangan ini pasukan VOC dapat dipukul mundur oleh pasukan Wajo (La Maddukelleng) . Perjuangan La Maddukelleng telah mencerminkan ide dan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang dilaksanakan secara konsisten sejak awal hingga akhir hayatnya . La Maddukelleng tidak pernah bersedia mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Kolonial dan strategi perjuangannya adalah menyerang benteng-benteng Belanda (VOC) .
La Maddukelleng wafat di Sengkang lebih kurang pada tahun 1765 dan jenazahnya dimakamkan di Sengkang-Sulawesi Selatan. Atas jasa-jasanya tersebut pemerintah RI. menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada La Maddukelleng sesuai dengan SK Presiden RI No. 109/TK/1998, pada tanggal 6 November 1998 .

Tjilik Riwut

Tjilik Riwut bwTjilik Riwut Dilahirkan di Kasongan Kalimantan Tengah Pada Tanggal 2 Februari 1918, pada tahun 1938 Tjilik Riwut bersama kawan-kawannya mendirikan Organisasi Pakat Dayak di Banjarmasin dengan tujuan utama mengangkat Derajat Suku Dayak dari ketertinggalan baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya serta mempersatukan seluruh masyarakat Suku Dayak.
Pada tahun 1946 dalam rangka mempersatukan Suku Dayak di pedalaman Kalimantan, Tjilik Riwut dipercaya mewakili 142 Suku Dayak untuk menyatakan sumpah setia mendukung eksistensi Pemerintah RI melalui upacara adat leluhur suku dayak di Istana Kepresidenan (Gedung Agung) Yogyakarta.
Masih pada tahun 1946, Tjilik Riwut memimpin 11 utusan Pemerintah RI untuk bertermpur melawan Belanda di Daerah Pangkalan Bun, Teluk Bogam, Sungai Rangas dan Kotawaringin, Kalimantan Tengah. Ia juga memimpin rombongan IV Pasukan MN 1001 berangkat dari Pekalongan ke Kalimantan untuk membangun dukungan bagi Kemerdekaan RI di Kalimantan, dengan tugas :
a. Membentuk pasukan setempat untuk menyebarkan semangat perjuangan rakyat.
b. Membentuk Pemerintahan Sipil Republik Indonesia di daerah-daerah.
c. Memberikan penerangan kepada rakyat tentang Proklamasi Kemerdekaan RI.
Pada tanggal 17 Oktober 1947, Tjilik Riwut memimpin operasi penerjunan pasukan payung pertama di dalam sejarah angkatan bersenjata RI, di desa Sarabi dekat Rantapulut Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah). Di kemudian hari peristiwa tersebut ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas TNI AU yang diperingati setiap tanggal 17 Oktober.
Ketika menjabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (1957 – 1967) Tjilik Riwut telah merintis dan mempelopori pembangunan Kota Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang semula berasal dari hutan lebat.
Tjilik Riwut juga dikenal dan berperan besar dalam proses pembaharuan pembangunana sistem administrasi pemerintahan di Kalimantan. Hingga akhir hayatnya Tjilik Riwut telah dipercaya menduduki jabatan baik dalam pemerintahan Sipil maupun militer, terakhir ia menjadi anggota DPR/MPR RI (1977-1987), sedangkan karirnya dalam bidang militer Tjilik Riwut berpangkat Marsekal Pertama Kehormatan TNI-AU.
Tjilik Riwut meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1987 dan jenazahnya dimakamkan di Semanan – Lampang, Palangkaraya. Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahkan gelar pahlawan Nasional melalui SK Presiden No. 107/TK/1998, tanggal 6 November 1998.

H. Adam Malik

H. Adam Malik

H. Adam Malik dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 22 Juli 1917, beliau merupakan anak dari pasangan H. Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Karir perjuangan Adam Malik dimulai dari masuknya beliau sebagai anggota Kepanduan Hisbul Wathan, milik organisasi Muhammadiyah di Pematang Siantar (Sumatera Utara) sebagai Ketua PARTINDO cabang Pematang Siantar dengan basis massa yang dominan berasal sopir-sopir . Pada tahun yang sama (1934), Adam Malik hijrah ke Batavia dan bergabung dengan Yahya Nasution, seorang mantan anggota PARTINDO yang kemudian menjadi eksponen Organisasi PARI ( Partai Republik Indonesia). Karena kedekatannya dengan Yahya Nasution, mengakibatkan Adam Malik dipenjara oleh pemerintah Hindia Belanda di Struiswijk pada tahun 1935.
Pada tanggal 13 Desember 1937 bersama sahabatnya yaitu Pandu Kartawiguna dan kawan-kawan, Adam Malik mendirikan Lembaga Kantor Berita “Antara” yang berada di Buitenstijger Nomor 35 Jakarta Pusat.
Adam Malik banyak belajar politik dari tokoh golongan kiri (bukan komunis) dan berlatarbelakang sadar akan perlunya perbaikan nasib rakyat, membawanya menjadi anggota PARI yang merupakan organisasi gerakan bawah tanah dalam rangka membentuk kader gerakan proletar untuk melawan pemerintah colonial Hindia Belanda. Keterlibatannya dalam aktivitas PARI ini membawa Adam Malik sempat hidup di penjara Nusakambangan sampai saat dibebaskan oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang tahun 1942.
Pada masa pemerintah pendudukan Tentara Jepang, Adam Malik bersama tokoh pemuda lain yang masuk dalam kelompok / golongan kiri bekerja pada SENDENBU, namun tetap melibatkan diri dalam organisasi gerakan bawah tanah. Hubungannya dengan kelompok pemuda radikal dan beraliran kiri ini mencuat ke permukaan ketika bersama kelompoknya menculik Soekarno – Hatta dan membawa mereka ke Rengasdengklok untuk dipaksa memproklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sikap politiknya yang cenderung radikal dan kekiri-kirian masih terus dipertahankan ketika Adam Malik masuk dalam organisasi PERSATUAN PERJUANGAN ; yang di tahun 1946 sempat menculik Perdana Menteri Sutan Syahrir karena tidak puas dengan hasil perundingan Belanda – Indonesia yang mengakui kekuasaan Belanda secara de facto terhadap Indonesia. Selanjutnya, sebagai basis politik untuk mendukung peran politiknya. Adam Malik mendirikan Partai MURBA yang membedakan dasar ideologinya dengan partai kiri lain.
Pada tahun 1962, Adam Malik juga berperan menonjol dalam proses perundingan Indonesia – Belanda mengenai Irian Barat, yang saat itu dipercaya sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perudingan tersebut, Sikap keberpihakannya kepada rakyat yang jelas berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), tercermin dalam tindakannya ketika pada tahun 1964 membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), bersama Roeslan Abdulgani dan A.H. Nasution yang tujuan intinya adalah mencegah Soekarno agar tidak terbawa ke dalam gagasan politik PKI .
Keberpihakannya pada naluri kebebasan, tercermin dalam sikapnya ketika sebagai Menteri Luar Negeri yang melihat aspek positif dari azaz “Semau Gue”, sebagai bentuk egoisme yang bila ditingkatkan pada landasan negara menjadi nasionalisme, Adam Malik menjalankan tugas dengan “keterlibatan total” mencari jawaban terhadap problem-problem yang dihadapi, misalnya sebagai “duta besar” harus membela kepentingan negaranya dengan segala kemampuan, akal dan kelincahan yang ada pada dirinya dan bila perlu harus berani berteriak “right or wrong my country”, dan tidak boleh bersikap “low profile” hanya untuk menghindari ketegangan.
Semangat kebebasan bersikap dalam pergaulan internasional juga tercermin dalam Deklarasi Bangkok yang dirumuskannya bersama wakil empat negara Asia Tenggara, yang kemudian dikenal dengan prinsip dasar ASEAN pada tahun 1967. Semangat yang sama juga tercermin dalam pidato pengukuhannya sebagai Ketua Sidang Umum PBB ke 26 Tahun 1971-1972, yang dalam hal meneruskan dan melebarkan jalan politik sebagaimana digariskan oleh Bung Karno di tahun 1960-an, mengenai “Tata Dunia Baru”. Bagi yang kaya dan yang miskin tidak ada hari depan yang terpisah . Harus ada hari depan bagi kita semua,
Perannya yang menonjol dalam proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, adalah rangkaian pembicaraan yang dilakukannya dengan Menteri Urusan Seberang Lautan Portugal, Dr. A.A. de Santos yang menghasilkan Roma’s MOU tentang cara terbaik menyelesaikan proses dekolonisasi Timor-Timur.
Ketika menjadi Menteri Luar Negeri Adam Malik mempunyai sikap yang jelas dalam membawakan politik luar negeri “bebas aktif”, sikap bebas diartikan sebagai Indonesia memiliki jalan dan pendirian sendiri dalam menghadapi pergaulan dunia dan aktif berusaha memelihara perdamaian meredakan pertentangan antara bangsa bersama bangsa lain. Dengan dasar tersebut membawanya pada keyakinannya bahwa pembangunan nasional hanya dapat dilaksanakan dalam suasana aman dan damai .
Sikap politiknya semakin matang dan jelas dengan keterlibatannya secara terus menerus dalam percaturan politik dan pemerintahan baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif. Kemampuan politik tersebut tercermin dalam kemampuannya berperan secara terus menerus dalam proses merebut, mempertahankan dan mengelola negara Republik Indonesia dari masa pra kemerdekaan, pra orde baru maupun orde baru, hingga mencapai puncaknya ketika menjabat sebagai Wakil Presiden 1978-1983 .
Karena penyakit yang dideritanya, Adam Malik wafat di Bandung pada tanggal 5 September 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TMPN Utama Kalibata Jakarta. Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahkan gelar pahlawan Nasional melalui SK Presiden No. 107/TK/1998, tanggal 6 November 1998

Raja Haji Fisabilillah

Raja Haji Fisabilillah bwRaja Haji dilahirkan di Hulu Sungai Kota Lama, kira-kira tahun 1727. Sewaktu ayahnya, yaitu Daeng Celak (yang dipertuan Muda II) wafat pada tahun 1745, Raja Haji masih berusia 19 tahun. Karena itu oleh Sultan melalui mufakat kerabat kerajaan dan pemangku adat Daeng Kamboja, menetapkan putera Daeng Manwah sebagai yang Dipertuan Muda III, sedangkan Raja Haji diangkat sebagai Engku Kelana, yang bertugas mengatur pemerintah dan menjaga keamanan seluruh wilayah kerajaan.
Ketika masih menjadi Engku Kelana, Raja Haji sudah terlibat dalam pertempuran dengan pihak Belanda (Perang Linggi 1756-1758). Perang tersebut meletus sebagai reaksi usaha Belanda meluaskan kekuasaannya di Riau. Dalam salah satu pertempuran tersebut, Raja Haji terluka. Namun pada pertempuran selanjutnya, pasukan gabungan dari Linggi, Selangor, Remban, Kelang dan Siak dapat mengepung Kota Malaka sehingga satu persatu tempat-tempat di sekitar Malaka berhasil dikuasai dan diduduki. Akhirnya Belanda mendatangkan bala bantuan dari Batavia sehingga pasukan Daeng Kamboja dan Raja Haji serta sekutunya dapat dipukul mundur dari sekitar Malaka. Dan peperangan tersebut berakhir dengan perjanjian damai antara pihak Daeng Kamboja dan Raja Haji dengan pihak Belanda pada 1 Januari 1758.
Selama menjadi Kelana, Raja Haji mengasah pengalaman sampai matang untuk menjadi pemegang kekuasaan yang paling menentukan di seluruh kerajaan Riau, Johor. Raja Haji pergi ke Kedah untuk menjadi penengah pada perebutan tahta di sana . Di Selangor, Raja Haji mengukuhkan kedudukan saudara seayahnya Raja Lumu menjadi Sultan Salechuddin. Raja Haji juga mengikat tali kekeluargaan dengan Asalian dari Jambi di Indragiri dari tangan Ra Payang. Sebagai sebuah kerajaan besar yang dihormati, Raja Haji mengangkat Syarif Abdul Rahman Al-Kadri sebagai Sultan Pontianak yang pertama.
Dari sumber kerajaan lokal maupun sumber-sumber asing menyatakan bahwa sejak Raja Haji menjadi yang Dipertuan Muda Riau IV pada tahun 1777, Kerajaan Riau mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi, pertahanan sosial budaya spiritual. Beliau membangun tempat kedudukan Pulau Boan Dewan berupa sebuah istana yang dinding tembok pagarnya bertatah dengan porselin, sehingga dinamakan piring dan sebuah istana untuk yang dipertuan Besar Sultan Mahmud di Sungai Galang Besar.
Pada awal pemerintahan, sebagai yang Dipertuan Muda, Raja Haji mengadakan perjanjian dengan Belanda. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah mengenai kapal asing yang disita oleh Belanda atau Kerajaan Riau. Isi kapal itu harus dibagi dua antara Belanda dan Riau, namun ternyata perjanjian tersebut dilanggar pihak Belanda.
Pada tahun 1782 sebuah kapal Inggris, Betsy yang memuat candu dirampok oleh Belanda. Sesuai perjanjian antara Riau dan Belanda seharusnya muatan kapal itu dibagi dua, tetapi Belanda tidak melakukannya. Karena itu Raja Haji protes, namun tidak ditanggapi oleh Belanda dan peristiwa ini selanjutnya dikenal sebagai cikal bakal kasus permasalahan perang antara Belanda dan Riau . Walau sebenarnya sebab-sebab umum sudah ada sebelum itu. Belanda berusaha menaklukan Riau dan sebaliknya Raja Haji berusaha pula mempertahankan integritas wilayahnya dan mencegah hegomoni Belanda di perairan Selat Malaka.Usaha Raja Haji untuk mengadakan pembicaraan dengan Gubenur Belanda di Malaka mengalami kegagalan. Oleh karena itu Raja Haji segera mempersiapkan angkatan perang dan mengadakan gangguan terhadap pelayaran kapal-kapal di Selat Malaka. Sementara itu Raja Haji berhasil menjalin persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain untuk bersama-sama menghadapi Belanda. Pemerintah Belanda di Batavia ( Jakarta ) memaksa Gubenur Belanda di Malaka untuk mengambil tindakan. Sehingga sejak bulan Juni kapal-kapal Belanda mengadakan blokade namun tidak membawa hasil, namun sebaliknya kapal-kapal Riau berhasil menyerang kapal-kapal Belanda yang melakukan blokade tersebut.
Pada tanggal 6 Januari 1784 pasukan Belanda mencoba mendarat di Pulau Penyengat. Walaupun pendaratan itu berhasil, namun meriam Riau berhasil meledakan kapal terbesar Belanda dengan nama lambung Malaka Welveren. Dengan hancurnya kapal tersebut mengakibatkan beberapa kapal lainnya mengundurkan diri dari arena pertempuran. Dengan demikian pasukan pendarat yang tidak mempunyai dukungan perlindungan lagi akhirnya mengundurkan diri. Pada tanggal 27 Januari 1784 seluruh kekuatan Belanda ditarik ke Malaka.
Pada tanggal 13 Febuari 1784 Raja Haji mengerahkan pasukan untuk menyerang Malaka. Mereka mendarat di Teluk Ketapang dengan bantuan pasukan Sultan Selangor. Dalam suatu pertempuran tersebut, Belanda mendapat bantuan dari armada yang dipimpin oleh Jacob Pieter Van Braam yang sedianya berlayar ke Maluku. Armada yang terdiri atas 9 kapal perang dengan personil 2.130 orang dan meriam sebanyak 326 pucuk dikerahkan untuk menghantam pusat kedudukan Raja Haji di Teluk Ketapang. Pertempuran meletus pada tanggal 18 Juni 1784 dan Raja Haji gugur dalam pertempuran tersebut bersama kurang lebih 500 orang pasukannya. Dengan gugurnya Raja Haji, maka berakhirlah pertempuran tersebut. Jenazah Raja Haji dimakamkan di Kampar (Provinsi Riau). Atas jasa–jasanya pemerintah RI. menganugrahkan Gelar Pahlawan Nasional dengan Keputusan Presiden No.072/TK/1997 tanggal 11 Agustus 1997.

NY. HJ. Fatimah Siti Hartinah

NY. HJ. Fatimah Siti Hartinah

A. BIODATA.
l. NamaLengkap : NY. HJ. FATIMAH SITI HARTINAH
SOEHARTO
2. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta (Solo), 23 Agustus 1923
3. S u a m i : Jenderal TNI (Purn) H. Mohammad Soeharto
4. Orang Tua
a. Ayah : K.P.H. Soemoharyomo (Almarhum)
b. Ibu : Hj. K.B.R.Ay. Soemoharyomo (Almarhumah)
5. Anak : 6 orang (3 laki-laki dan 3 perempuan) terdiri :
a. Hj. Siti Hardianti Hastuti
b. Sigit Harjojudanto
c. H. Bambang Trihatmojo
d. Hj. Siti Hediati Hariyadi, SE.
e. H. Hutomo Mandala Putra
f. Ir. Siti Hutami Endang Adiningsih
6. Tempat, Tgl. Meninggal : Jakarta 28 April 1996
7. NaikHaji : Tahun 1991
8. Umroh : Tahun 1977 dan tahun 1995

 

 

B. RIWAYAT JABATAN.
1. Ketua Umum Ria Pembangunan
2. Penasehat Utama Dharma Wanita
3. Penasehat Utama Dharma Pertiwi
4. Penasehat Utama Persit Kartika Chandra Kirana
5. Sesepuh Persatuan Isteri Purnawirawan ABRI (PERIPABRI)
6. Wakil Ketua / Ketua Bidang Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1983 – 1993) / Penanggung Jawab Proyek Pembangunan Gedung Kwarnas Pramuka dan sejak 1993 sampai wafatnya sebagai Anggola Mabinas.
7. Pelindung Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPN1)
8. Ketua Umum Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IKGTKI)
9. Penasehat Utama Persatuan Isteri Veteran RI (PIVERI)
10. Ketua Kehormatan DPP Korps Wanita Veteran RI (KOWAVERI)
11. Pelindung Induk Koperasi Veteran RI (INKOVERI)
12. Pelindung Nasional Women’s International Club (WIC)
13. Ketua Yayasan Harapan Kita (YHK)
14. Ketua BP-3 Taman Mini Indonesia Indah (BP3-TMII)
15. Ketua Dewan Penyantun RS Anak & Bersalin “Harapan Kita”
16. Ketua Dewan Penyantun RS Jantung ”Harapan Kita”
17. Ketua Umum Yayasan Mangadeg Surakarta
18. Pendiri/Ketua Yayasan Kartika Jaya
19. Sesepuh Keluarga Besar Wirawati Catur Panca
20. Pendiri/Ketua Yayasan Karya Bhakti Ria Pembangunan
21. Pelindung Yayasan Paraplegia Yudha Kencana Bhakti
22. Pelindung Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI)
23. Ketua Kehormatan Perhimpunan Pemberantasan Tuberculosa Indonesia.
24. Ketua Penasehat Badan Kerjasama Usaha Pembinaan Warga Tama.
25. Pelindung Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia
26. Pelindung Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)
27. Pelindung Himpunan Wanita Karya (HWK)
28. Pelindung Yayasan Nakula Sadewa
29. Pelindung KOWANI
30. Pelindung Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial
31. Pelindung Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)
32. Ketua Umum Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK)
33. Ketua Umum Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP)
34. Pelindung Utama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat
35. Pelindung Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)
36. Pelindung Save Our Soul (SOS) Desa Taruna
37. Ketua Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI)
38. Pelindung Persatuan Bowling Indonesia
39. Pelindung Yayasan Asma Indonesia
40. Pelindung Yayasan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)
41. Pelindung Yatnawati Kartini
42. Pelindung Yayasan Bhakti Pertiwi Sejahteraan
43. Anggota Badan Pendiri Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949
44. Sesepuh Golkar
45. Pelindung Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI)
46. Pelindung Utama Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)
47. Pemrakarsa/Ketua Penanggung Jawab Pelaksana Pembangunan Museum Puma Bhakti Pertiwi
48. Pemrakarsa/Ketua Penanggung Jawab Pelaksanaan Pembangunan Agrowisata Taman Buah Mekarsari
49. Ketua Umum Badan Pendiri Yayasan Dharma Kusuma.
50. Pembina Laskar Putri Indonesia (LPI)
51. Pelindung Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI)
52. Pelindung Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPRADA)
53. Pelindung Persatuan Penyantun Mata Tuna Netra Indonesia (PPMTI)
54. Pelindung Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)
55. Pelindung Yayasan Jantung Indonesia.

 

 

C. TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN YANG DIMILIKI:
1. Dari Pemerintah Republik Indonesia
a. Bintang Republik Indonesia Adipradana Tahun 1973
b. Bintang Gerilya Tahun 1987
c. Bintang Budaya Parama Dharma Tahun 1992
d. SatyaLencana Kebaktian Sosial Tahun 1991
e. Satyalancana Tunas Kencana Pramuka
f. Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Tahun 1981
g. Medali Adimanggalnya Krida dari Menpora Tahun 1995
2. Dari Pemerintah Manca Negara terdiri dari
a. Kroon Orde (Huis Orde van Oranje) dari Belanda Tahun 1970
b. Grand Cordon of The Order of Sheba dari Ethiopia Tahun 1968
c. First Class of Order of The Precious Crown dari Jepang Tahun 1988
d. Sonderstufe des Cross Kreuzes (Special Order of The Grand Cross) dari Republik Federasi Jerman Tahun 1970

e. Grand Croix de L’ordre Royal de Siwathora dari Kamboja Tahun 1968
f. The Grand Order of Mugunghwa dari Korea Selatan Tahun 1981
g. Cordon of The Order of Kuwait First Class (Wizman el-Kuwait dzu el-Wisah) dari Kuwait Tahun 1978
h. Darjah Utama Sen Mahkota Negara (DMN) dari Malaysia Tahun 1970
i. Supreme Class of The Order of Al Kamal dari Mesir Tahun 1978
j. Grand Croix de L’Ordre National Du Merite dari Perancis Tahun 1973
k. The Order of The Golden Heart dari Philipina Tahun 1968
l. The Order of The Tudor Vladimirescu Class dari Rumania Tahun 1983
m. Ommayad Zur Rozziah (Zou Al Ressieah) dari Syria Tahun 1978
n. Banda de Dama de la Orden Americanade
Isabel La Catolica dari Spanyol Tahun 1988
o. Knight Grand Cross of The Most Illustrious Order of chula Chon Klao (First Class) dari Thailand Tahun 1970
p. Grand Cordon of The Jewelwed Al-Nanda
(Order of Renaissance) dari Yordania Tahun 1986
q. Grand Cordon of The Yugoslav Star dari Yugoslavia Tahun 1983
r. Order del Libertador Grand Cordon dari Venezuela Tahun 1988
D. RIWAYAT PERJUANGAN
Pengalaman Almarhumah dibidang keorganisasian telah diawali sejak masih remaja yaitu aktif di dalam Kepanduan (Pramuka) Dan pada masa pendudukan Jepang, Almarhumah menjadi anggota organisasi Wanita Fujinkai.
Pada saat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Almarhumah ikut menerjunkan diri dalam kancah perjuangan sebagai anggota Laskar Puteri Indonesia. Disamping itu juga aktif di Palang Merah Indonesia untuk memberikan bantuan kepada para prajunt yang memerlukan bantuan sebagai akibat peperangan di garis depan.
Kesetiaan dan ketangguhan dalam perjuangan membela keadilan dan kebenaran demi persatuan dan kesatuan bangsa juga ditunjukan oleh Almarhumah sebagai pendamping setia Bapak Presiden Soeharto pada saat beliau selaku Pangkostrad menumpas pemberontak G 30 S/PKI.
Sebagai Ibu Negara, Almarhumah selalu berusaha memperkenalkan Wajah Indonesia beserta budayanya kepada negara-negara sahabat dengan menampilkan hal – hal yang merupakan ciri khas budaya Indo­nesia seperti makanan, tarian dan penataan ruangan, pada saat diadakan jamuan kenegaraan.
Semangatnya untuk membina persatuan dan kesatuan serta upaya pengembangan budaya bangsa, tercermin di dalam prakarsanya membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang selesai pembangunannya pada tahun 1975, dan senantiasa dikembangkan sehingga TMII ini bukan saja merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia melainkan juga dikagumi dan banyak dicontoh negara-negara lain.
KeluarnyaUndang-UndangNo.: 1/1974 tentang Perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan Almarhumah Ibu Tien Soeharto. Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan wujud nyata kesungguhan Almarhumah di dalam upaya mengangkat harkat dan martabat kaum isteri, utamanya dikalangan Pemerintah dan ABRI.
Peranannya sangat menonjol dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program dan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, kepemudaan dan kepramukaan, pendidikan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacad dan golongan penduduk yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Demikian pula beliau memprakarsai pendirian rumah sakit (antara lain RS. Anak dan Bersalin, RS. Jantung Harapan Kita, RS. Kanker Dharmais). Disamping itu melalui berbagai Yayasan Harapan Sosial yang langsung dipimpinnya antara lain Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan merupakan bukti bahwa Almarhumah mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap kemajuan bangsa dan negara melalui berbagai program dan kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan dan sosial kemanusiaan.
Perhatiannya terhadap kemajuan dibidang pendidikan serta upaya peningkatan minat baca masyarakat Indonesia diwujudkan didalam prakarsa Almarhumah mendirikan Perpustakaan Nasional.
Prakarsa Almarhumah membangun Taman Bunga, Taman Anggrek serta Taman Buah merupakan perwujudan dan perhatian Almarhumah yang besar terhadap perkembangan berbagai tanaman di Indonesia yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani bunga dan buah-buahan.
Sebagai Ibu Negara yang setia, berwawasan luas dan penuh pengabdian pada bangsa dan negara, telah ditunjukkan Almarhumah sebagai pendamping setia Kepala Negara selama 30 Tahun. Dalam waktu tersebut Almarhumah turut memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dan negara dengan berbagai hasil-hasil pembangunan nasional yang telah dicapai Bangsa Indonesia.
Beliau wafat pada tanggal 28 April 1996 di Jakarta Jenazahnya dimakamkan di makam keluarga ”Astana Giribangun”, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar, JawaTengah. Pemerintah RI menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dengan Keputusan Presiden No. 060/TK/Tahun 1996 tanggal 30 Mei 1996.

Tuanku Tambusai

Tuanku Tambusai

A. BIO DATA
1. N a m a : Tuanku Tambusai
2. Nama Kecil : Muhammad Saleh/Hamonangan Harahap.
3. Tempat Tgl. Lahir : Dalu – Dalu Kab. Kampar 5 November 1784.
4. TempatTgl. Wafat : Negeri Sembilan (Semenanjung) Malaysia
12 November 1882.
5. Nama Ayah : Imam Maulana Kadhi
6. Nama Ibu : Munah
7. Pendidikan : Agama Islam (Ilmu Fikih dan Tauhid).

 

 

B. SEJARAH PERJUANGAN
1. BIDANG KEAGAMAAN
Sebagai seorang Ulama, Tuanku Tambusai menyebarkan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam, antara lain di Tapanuli Selatan, di daerah-daerah yang sudah memeluk Islam ia melancarkan gerakan pemurnian agama sesuai dengan Al Qur’an dan Sunnah Rosul. Banyak tantangan yang dihadapinya. Ia diusir dari tanah Batak karena dianggap sebagai pengacau, bahkan di tempat kclahirannya ia dimusuhi oleh pejabat setempat.
Bersama dengan Tuanku Rao ia mengembangkan syiar Islam di daerah Rao Air Bangis, Padang Lawas dan sekitarnya. Iapun mendirikan pesantren di Dalu-Dalu Namun, kegiatannya dihalang-halangi oleh pengusaha setempat, Oleh karenanya tempat ini terpaksa ditinggalkannya dan ia kembali ke Rao.

2. BIDANG POLITIK
Kegiatan Tuanku Tambusai tidak terbatas hanya di bidang keagamaan ia pun menerjunkan dirinya ke dalam perjuangan untuk menentang masuknya kekuasaan asing, bahkan perjuangan di bidang ini lebih menonjol dibandingkan dengan kegiatan keagamaan. Hal ini menyebabkan ia terlibat dalam serangkaian pertemuan, terutama menghadapi Belanda.
Dalam hubungan ini namanya sudah muncul pada tahun 1823 ketika ia dan pasukannya mengepung kedudukan Inggris di Natal. Setelah Natal diserahkan Inggris kepada Belanda pada tahun 1826 (sesuai dengan Traktar London 1824) Tuanku Tambusai berhadapan dengan Belanda, Natal dan Air Bangis dikepungnya dari arah Pedalaman, sehingga Belanda tidak dapat membeli Komoditi daerah pedalaman melalui kedua pelabuhan itu.
Sekitar tahun 1830 ia membangun benteng di Rao, benteng ini jatuh ke tangan Belanda bulan Oktober 1832 ia berusaha merebut benteng Belanda Fort Amerongen di Rao tetapi gagal. Sementara itu Tuanku Rao tertangkap dan dibunuh Belanda. Tuanku Tambusai menyatukan pasukan Tuanku Rao dengan pasukannya dan pada bulan November 1833 ia berhasil merebut benteng Amerongen. Sesudah itu ia membangun benteng di Dalu-Dalu.
Belanda mengajak Tuanku Tambusai untuk berunding, namun ia menolak. Berkali-kali pertempuran berlangsung dengan pihak Belanda. Adakalanya ia memperoleh kemenangan, adakalanya pula mengalami kekalahan. Akan tetapi ia tidak menyerah dan tidak bersedia berdamai.
Antara tahun 1834 – 1837 Belanda memusatkan kekuatannya untuk merebut Bonjol. Usaha mereka terhalang oleh gerakan Tuanku Tambusai di bagian utara, khususnya di daerah Rao dan Dalu-Dalu. Dengan adanya gerakan itu, Belanda mengalami kesulitan untuk menyerang Bonjol dari dua arah, yakni dari Utara dan Selatan. Pasukan gabungan Belanda dan Raja Gadombang yang bergerak dari utara, dicegat oleh pasukan Tuanku Tambusai.
Dengan mengerahkan kekuatan yang cukup besar dan setelah melakukan pengepungan yang ketat selama lebih tiga tahun akhirnya Belanda berhasil merebut Bonjol (Agustus 1837). Pada bulan Oktober 1837 melalui tipuan perundingan, Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol. Dengan demikian, salah satu kekuatan Paderi berhasil mereka tundukkan. Akan tetapi perang belum berhenti sebab Tuanku Tambusai masih merupakan ancaman yang serius terhadap perluasan kekuasaan Belanda.
Dalam periode sesudah Bonjol jatuh, peranan Tuanku Tambusai semakin menonjol. Sadar bahwa ia merupakan satu-satunya pimpinan perjuangan yang masih ada, maka ia pun memperkuat pertahanan di Dalu-Dalu.
Sebaliknya Belanda pun sadar bahwa selama Tuanku Tambusai masih belum ditundukkan, maka kekuasaan mereka di daerah pedalaman ‘ Sumatera belum akan berdiri dengan kukuh. Dua kekuatan itu berhadap-hadapan sepanjang tahun 1838 terutama di sekitar Dalu-Dalu.
Sejak Januari 1838 pasukan Belanda dikerahkan ke Raja Mondang suatu tempat sehari perjalanan dari Dalu-Dalu. Gerakan mereka terhalang oleh pertahanan Tuanku Tambusai dan aksi-aksi gerilya yang dilancarkan pasukan Tambusai. Belanda berusaha merebut satu demi satu kubu-kubu pertahanan Tuanku Tambusai yang dibangunnya bertebaran di daerah-daerah sekitar Dalu-Dalu namun sejak September 1838, Belanda memperoleh beberapa kemajuan sehingga Tuanku Tambusai memusatkan pertahanannya di benteng utama di Dalu-Dalu. Belanda mengerahkan kekuatan yang cukup besar untuk merebut benteng ini. Sejak pertengahan Desember 1838 benteng Dalu-Dalu dihujani dengan tembakan meriam. Barulah pada tanggal 28 Desember 1838, setelah melalui pertempuran yang melelahkan dan menimbulkan banyak korban benteng ini jatuh ke tangan Belanda.
Akan tetapi Belanda tidak berhasil menangkap Tuanku Tambusai. Pada waktu pasukan Belanda memasuki benteng Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri.

 

 

C. KESIMPULAN

1. Perjuangan Tuanku Tambusai tidak dapat dilepas dari perjuangan pen-duduk pedalaman Sumatera bagian tengah untuk melawan kolonialisme Belanda. Dalam perjuangan itu, ia bekerja sama dengan tokoh-tokoh lain antara lain Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rao, akan tetapi tidak berarti yang satu membawahi yang lain mereka merupakan tokoh-tokoh yang otonom.

2. Perjuangan Tuanku Tambusai di bagian utara khususnya di sekitar daerah Hulu Sungai Rokan, memungkinkan Tuanku Imam Bonjol dapat bertahan untuk waktu yang relatif lama. Dapat dikatakan bahwa Tuanku Tambusai merupakan penyangga/byffer yang kuat bagi pertahanan Bonjol. Pada waktu Bonjol untuk pertama kalinya diduduki Belanda (September 1832). Tuanku Tambusai mengadakan kontak dengan Tuanku Imam Bonjol untuk membangkitkan perlawanan kembali. Penulis Belanda mengakui bahwa dalam serangan yang dilancarkan Paderi Januari 1833 yang menyebabkan terusirnya pasukan Belanda dari ‘Bonjol, peranan Tuanku Tambusai cukup besar.

3. Dalam perjuangan melawan kekuasaan Belanda Tuanku Tambusai berhasil menggabungkan tiga etnis, yakni Mandailing. Melayu dan Minangkabau. Daerah perjuangannya meliputi daerah-daerah yang termasuk tiga Propinsi yang sekarang yakni Propinsi Riau, Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara. Namun pusat perjuangan dan pertahanan terletak di Dalu-Dalu yang sekarang termasuk Propinsi Riau.

4. Perjuangan Tuanku Tambusai antara lain dilandasi oleh penentangan terhadap kolonialisme untuk jangka waktu sampai akhir tahun 1838, ia berhasil mencegah meluasnya kekuasaan Belanda ke pedalaman Riau. Dengan demikian ia telah menghalangi usaha Belanda untuk mengalirkan komoditi daerah pedalaman ke pesisir barat Sumatera yang sudah dikuasai Belanda dan mengeksploitasi daerah ini dengan penanaman wajib (cultuur stelsel). Berarti sampai akhir 1838, Tuanku Tambusai berhasil mencegah ambisi politik dan ambisi ekonomi Belanda.

5. Dalam perjuangannya Tuanku Tambusai menolak berdamai dengan pihak Belanda, prinsip itu tetap dipertahankannya walaupun posisinya sudah sangat kritis. Ia tidak hanya merupakan perpanjangan dari perlawanan Paderi, tetapi juga salah seorang tokoh utama perlawanan itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanyaTuanku Tambusai, perlawanan Paderi mungkin sudah dapat diakhiri sebelum tahun 1837. Agaknya karena itulah Muhammad Rajab dalam buku perang Paderi menyebutkan Desember 1838 sebagai akhir perang Paderi (dalam pengertian lain, akhir usaha ekspansi Belanda ke pedalaman Sumatera bagian tengah). Hal ini berarti bahwa benteng Dalu-Dalu dan Tuanku Tambusai merupakan benteng dan tokoh terakhir Paderi.
6. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tuanku Tambusai merupakan tokoh pejuang yang konsisten, cukup tangguh dan ditakuti oleh pihak lawan serta dihormati oleh pihak kawan. la berjuang mempertahankan bagian dari Indonesia dari kolonialisme Belanda.

7. Seperti juga pejuang-pejuang lain dalam periode sebelum abad ke 20 perjuangannya berakhir dengan kegagalan. Akan tetapi, nilainya tidak terletak pada kesuksesan atau kegagalan.

8. Nilai perjuangan itu terletak pada semangat dan tekad untuk memper­tahankan kemerdekaan dan meninggikan derajat bangsa. Sehubungan dengan itu, sudah selayaknya Tuanku Tambusai diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

9. Atas jasa dan perjuangannya, Pemerintah RI menganugerahi Bela Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden No. 71/TK/1995 tanggal 7 Agustus 1995

Nuku Muhammad Amiruddin

Nuku Muhammad Amiruddin bwA. BIO DATA
1. N a m a : Nuku Muhammad Amiruddin, Kaicil Paparangan
2. Nama Kecil : Nuku Syaifudin atau Kaicil Nuku
3. Gelar ,’ : Sultan Said’ul Jehad Muhammad el Mabus
Amirudin Syah Kaicil Paparangan
4. TempatTgl. Lahir : Soa Siu, 1738
5. Tempat Tgl. Wafat : Tidore, 14 November 1805
6. Nama Ayah : Sultan Jamaludin

 

 

 

 

 

B. SEJARAH PERJUANGAN
Ketika Ayah Nuku Sultan Jamaludin tahun 1757 naik takhta kerajaan Tidore, selain hak-hak yang diwarisinya juga memikul kewajiban dan beban atas mahkota Tidore; salah satu kewajiban Jamaludin adalah membayar uang “pengganti kerugian” kepada Kompeni yang menurut pasal 3 dari kontrak tahun 1733 jumlah hutang tersebut menjadi 50.000 ringgit. Jamaludin tidak mampu melunasi uang sebesar itu dan menolak membayarnya dengan alasan kapal-kapal dagang Tidore pun menderita
kerugian oleh “perampok”, yang dilakukan oleh bukan orang Papua masyarakat Tidore, tetapi ada yang berasal dari Mangindanao dan Pulau Sulu. Kompeni tidak kehilangan akal tahun 1768 sesudah perundingan selama 10 tahun tercapailah persetujuan antara kedua belah pihak : “Utang sebesar 50.000 ringgit tidak usah dibayar, tetapi Sultan Tidore wajib menyerahkan Seram Timur dengan pulau-pulau yang termasuk daerah itu kepada Kompeni”.
Peran Nuku bermula dari sebagai anggota delegasi Kesultanan Tidore dalam perundingan dengan Gubernur Kompeni Belanda bernama Hermanus Munnik di Ternate. Dalam rangka penyerahan Seram Timur dan pulau-pulau sekitarnya. la cenderung menjadi tokoh oposisi terhadap pelaksanaan persetujuan Ternate tersebut.
Dalam tahun 1779 Gubernur Thomaszen dari Ternate menangkap Sul­tan Jamaludin, Kaicil Garomahongi dan Sultan Bacan dan mengirim mereka ke Batavia untuk diadili. Sifat oposisi Nuku ini menyebabkan dirinya kehilangan kesempatan menggantikan posisi sebagai Sultan Tidore. Sebagai pengganti Sultan Jamaludin diangkat Kaicil Gayjira yang menurut tradisi tidak berhak menjadi Raja. Bulan April 1780 Gayjira wafat, digantikan Patra Alam putra Gayjira menjadi Sultan Tidore atas pengaruh dan desakan Gubernur Cornabe yang menggantikan Gubernur Thomaszen. Nuku dan Kamaludin memprotes sekeras-kerasnya pada Gubernur Ter­nate tentang pengangkatan itu, juga kepada Patra Alam. Tanggal 2 Juli 1780 Patra Alam memerintahkan pasukan pengawalnya menyerbu rumah Nuku dan Kamaludin, barang dan harta benda dirampas, rumah dibakar habis. Kamaludin tertangkap sedangkan Nuku berhasil meloloskan diri.
Dalam rangka melawan kekuatan bersama antara Kesultanan Tidore dengan Militer VOC, Nuku menggalang kekuatan dengan mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di daerah sekitar Seram dan Papua (Irian Jaya sekarang).
Tanggal 4 September 1780 terkumpul berpuluh-puluh kora-kora + 90 buah banyaknya. Dengan raja-raja dari Patani, Batanta Salawati, Misool, Waigama, dan Waigeo, Seram Timur, dan kepulauan sekitarnya, pulau Kai dan Papua. Nuku dan pasukan Induk yang dipimpinnya menuju Seram Timur, dan seluruh Seram Timur bekas wilayah Kesultanan Tidore dipulihkan dan dibawah kekuasaan Nuku tanpa perlawanan yang berarti dari Kompeni Belanda. Nuku memaklumkan perang dengan Kompeni, dengan menyergap pasukan ekstirpasi Kompeni di Pulau Obi di sebelah selatan Bacan, dan lebih dari separuh pasukan Kompeni tewas, serta sebagian melarikan diri ke dalam hutan, dan sebagian jatuh ke tangan orang Misool sebagai tawanan. Sejak saat itu Nuku digelari oleh Belanda sebagai Prins Rebel (Pangeran Pemberontak).
Pada tanggal 11 November 1781 dihadiri oleh para pendekar Papua dan Alifuru dikelilingi pasukan perintis dari 400 orang Tidore, Hulubalang, Kapiten Laut, Bintara, Perwira, Raja-raja, Orang Kaya dan Patih, Nuku ditabalkan/menobatkan diri menjadi Sultan Papua dan Seram dengan gelar “Sri MahaTuan Sultan Said’ul Jehad Muhamad el Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan” dan semenjak itu diawalilah peperangan melawan VOC.
Tanggal 21 Oktober 1781 Gubernur Ambon Bernadus Van Pleuren atas perintah Batavia mengirim surat kepada Nuku yang isinya: Nuku diminta mcnyerahkan diri pada Patra Alam, Raja yang diakui oleh Kompeni jika mau Nuku dapat menyelesaikan kesalahpahaman dengan Patra Alam dengan jalan damai dan Nuku diminta meninggalkan Seram karena sejak tahun 1708 Seram bukan wilayah Kesultanan Tidore. Dalam jawabannya : Hubungan Tidore dan Kompeni menjadi buruk sejak tahun 1779 karena kecurangan Kompeni terhadap Kesultanan Tidore yang sah dan diuraikan sebab-sebab ia berada dalam Kerajaan Seram.
Permulaan bulan September 1783 perutusan Ternate Translanter Van Dijk di Tanjung Mayasalafa diserang angkatan laut Nuku. Translater Van Dijk dengan semua prajurit dan Burgaan tewas. Armada Nuku pimpinan Panglima Doy memperoleh kemenangan di Halmahera Selatan dan Kepulauan Damar. Benteng Kompeni Barneveld di pulau Makian Benteng Kompeni di Coba dikosongkan oleh komandannya. Maret 1784 Patra Alam beserta keluarga dibawa ke Batavia untuk diperiksa karena dituduh menyuruh melakukan kejahatan pembunuhan. Gubernur Ternate Cornabe dalam surat rahasianya kepada Pemerintah Pusat tanggal 18 Maret 1784 menyebutkan gerakan Nuku sebagai pencetus “Revolusi Tidore”.
Tanggal 18 April 1785 upacara pelantikan besar-besaran kaicil kamaludin sebagai Sultan Tidore, Nuku menggugat pengangkatan Kamaludin karena ia Pangeran yang lebih tua yang berhak. Nuku minta jika Kamaludin menghendaki diakui sebagai Sultan, kamaludin harus berlepas diri dari Kompeni, setidak- tidaknya mengubah kontrak dengan Kompeni yang bersifat sepihak.
Tanggal 5 April 1787 dibawah Komando kolonel Van Halm dengan empat buah kapal perang besar (satu eskader) menuju Maluku dengan tugas “memberi peringatan kepada kepala-kepala dan raja-raja, menunudukkan mereka agar menempati kontrak”.
Kapal perang besar eskader tersebut diperintahkan menghancurkan kekuatan Nuku di Seram. Gubernur Ambon mengatakan bahwa Nuku berada di Seram tetapi anak buah dan pengiringnya telah memberontak terhadap Nuku; jadi Nuku tidak lagi berbahaya dan mengancam keamanan. Sebenarnya Nuku masih bersama anak buah dan para pendukungnya. Dalam sidang di Gubernuran di Ternate diputuskan tidak perlu lagi mengirim ekspedisi dan Nuku tertawa girang mendengar peristiwa di Ternate itu.
Januari 1788 Pasukan Gulamanis mendekati pelabuhan Samate di sambut dengan jubi-jubi dan dikejar kora-kora Papua dan diperintahkan memutar haluannya 180°. Nuku sebagai panglima pemberontak di Samate berhasil merampas sebuah kora-kora dan beberapa anak buah Gulamanis di tawan.
Tahun 1790 merupakan tahun krisis bagi Nuku karena terlibat perang yang menentukan berhasil atau gagal, tegak atau gugur ia dalam perjuangannya, sebab ke empat lawannya telah dikerahkan untuk menghancurkan dirinya. Walaupun Nuku digempur dari segala jurusan, Nuku tidak putus asa dan dengan kekuatan terdiri dari 40 kora-kora dengan 1000 orang yang cukup kuat dan terlatih dalam perang tangkis. Nuku dengan segenap siasat perjuangan dan diplomasinya tetap mengadakan perlawanan.
Mei 1791 Gubenur Ambon dan Banda bekerjasama menyusun armada perang yang kuat dibantu oleh 2 buah kapal perang fregat yang baru tiba dari Batavia dibawah Komando Panglima perang Kolonel Werner Gobius dengan kekuatan tambahan 340 orang serdadu bangsa Jerman yang berkumpul di Ambon dan Banda. 19 Mei 1791 muncul armada Kolonel Werner Gobius di Pantai pulau Gorong. Kubu dan kampung
ditembaki dengan meriam kapal dan orang-orang Gorong melakukan perlawanan seru terhadap orang-orang Banda. Tinggal dua pertahanan Nuku yang terkuat dan sudah dua kali pihak Kompeni mendarat dan di pukul mundur dengan banyak korban di kedua belah pihak.
21 Mei 1791 tanggal yang berarti dalam perjuangan Nuku. Markasnya diungsikan ke Bukit di tengah Pulau, sedang di pantai telah siap beberapa kora-kora untuk mengungsikan Nuku dan stafnya. Pada malam gelap gulita Nuku diserang oleh Kompeni, pasukan dibawah komando Werner Gobius menyerbu markas Nuku untuk menangkapnya dan pasukan Kapten Woltebeck merampas dan merusak benteng.
Benteng Ordur diserbu dan dikuasai Kompeni. Tiba-tiba turun hujan lebat dan pada saat yang sama Nuku menyerbu dengan pasukan pengawalnya. Dalam pertempuran itu 11 orang pasukan Gobius tewas dan Gobius sendiri luka parah dan Belanda memberi isyarat mundur. Werner Gobius mati di kapal Fregat ”Belona” dan jenazahnya dimakamkan di Banda. Pertempuran di Gorong itu merupakan pergulatan penentuan bagi kedua belah pihak. Nuku membentuk garis pertahanan yang ternyata kuat untuk menangkis serangan besar-besaran pihak Kompeni. Oleh babato dan pengiringnya diberi julukan ”Tuan Barokat” karena Nuku senantiasa luput dari serangan maut berkat Tuhan Allah yang melindungi dia dalam perjuangan yang suci. Pertempuran berakhir dan kemudian Nuku memindahkan markasnya dari Gorong ke Waru. Kekalahan tahun 1791 memudarkan semangat Kompeni melawan Nuku.
Kapal Kompeni Windhond diserang dan meninggalkan 11 orang tawanan di Warsai. Peristiwa di Warsai bukan satu-satunya gejala yang menunjukkan pengaruh Nuku dan ketidak mampuan Kamaluddin dan Ekenholm menjalankan kuasa di Papua.
Sejak tahun 1785 Nuku Mengirim utusan ke Bengkulu, kemudian Benggala dan Madras, untuk merundingkan perjanjian dagang dan kemungkinan Kompeni Inggris membuka loji dan kantor dagang di dalam wilayah kekuasaan Nuku. Hal ini memperkuat kedudukan Nuku dan yang sangat dikhawatirkan oleh Kompeni Belanda ialah orang-orang Inggris, karena dalam perjanjian Paris 1784 antara Belanda dan Inggris ditetapkan bahwa orang Inggris memperoleh hak melayari perairan Maluku dan berdagang di sana.
Agustus 1793 Kapten John Hayes bertolak dari Benggala dengan dua kapal Kompeni Inggris ke pulau-pulau Papua. Kapten Hayes tiba di Teluk Dore, dan membuat kubu dinamai Fort Coronation dan daerah itu dinamai New Albion atau Inggris baru. Setelah tiga bulan Hayes bertolak ke Benggala dengan memuat Masoi, tripang, karet, kulit binatang dan burung cendrawasih. Orang Inggris sampai pertengahan tahun 1795 tetap menduduki New Albion, berniat besar melakukan perdagangan besar – besaran di Irian Barat.
Tahun 1795 Gubenur Ternate Johan Godfried Budach mengutus Kaicil Hasan Putra Jamaluddin menemui Kamaludin dan Nuku mengenai usul perdamaian yang didasarkan atas pembagian kekuasaan atas kerajaan Tidore antara Nuku dan Kamaludin. Baik Nuku maupun Kamaludin menolak mentah-mentah. Nuku mempunyai rencana mempersatukan kesultanan Tidore dengan memulihkan empat kesultanan di Maluku, yaitu Bacan, Tidore, Ternate dan jailoho mempersatukannya untuk menentang penjajah Belanda dan memperoleh kemenangan.
Awal 1796 Kompeni memerintahkan Gubernur Ternate, Banda dan Ambon supaya memutuskan semua perundingan dengan Nuku karena Nuku dianggap sebagai musuh yang tidak dapat diperdamaikan (een Overzoenlijke Vijand). 17 Februari 1796 Nuku merebut Banda.
12 April 1797 Tidore diserbu oleh pasukan Nuku yang dipimpin oleh Nuku dari sebuah anjungan kapal Inggris sebagai pasukan induk angkatan perangnya. Tidore direbut oleh Nuku dan telah berlangsung dengan cara revolusi ”Tanpa pertumpahan darah”. Nuku dinobatkan menjadi Sultan atas seluruh kerajaan Tidore dengan segala upacara dengan gelar : Sri Paduka Maha Tuan Sultan Said’ul Jehad Muhammad El Maboos Amirudin Syah Kaicil Paparangan, sul­tan Tidore, Papua Seram dan daerah teluknya.
15 Juli 1799 angkatan perang Kompeni bertolak dari Ternate untuk menggempur Nuku Raja Tidore dengan 100 buah kapal besar dan kecil dibawah Komando Panglima Baron Van Lutzow. Pasukan Kompeni Belanda turun dan hendak menyerbu Istana Kota Baru mendadak mereka dihujani jubi-jubi dan peluru senapan dan segera pertempuran sengit terjadi. Pasukan Belanda di Ternate mulai mundur karena banyak yang luka-luka. Panglima Kompeni memerintahkan mundur dan kembali ke Ternate.
Nuku menentang pasal-pasal perundingan perdamaian Ternate yang di selenggarakan antara Raja Muda Hasan mewakili Tidore dengan pihak Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 14 September 1800. 23 November 1801 kontrak antara Kompeni Belanda dengan Sultan Ternate diperbaharui diganti dengan antara Kompeni Inggris dengan Kerajaan Ternate.
Nuku yang diakui dengan resmi oleh Inggris sebagai Sultan Tidore tidak pernah terkait oleh suatu kontrak dengan Kompeni Belanda ataupun dengan Inggris yang memang Nuku tidak mau mengadakan kontrak. Nuku mempertahankan sikap politik sebagai Sultan Tidore, yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Kemerdekaan yang telah lama dicapai dengan pejuangan jiwa beribu-ribu orang, tidak akan dilepas begitu saja dan akan dipertahankan dengan pertaruhan jiwa raga dan kesentausaanya sendiri.
Perundingan antara Raja Muda Zainal Abidin mewakili Tidore dengan Gubernur Kompeni Belanda Cranssen sebagian besar mengenai perdagangan, maka perniagaan yang sudah hampir-hampir beku menjadi ramai. Kemakmuran bertambah maju di Kerajaan Tidore karena selama 25 tahun tidak diadakan ekstirpasi. Persetujuan antara Nuku dengan Inggris mirip persatuan dagang antara dua negara yang merdeka dan berdaulat.
Tahun 1804 di Ternate disusun sebuah delegasi yang terdiri dari 2 dewan untuk mencatat dan mendengar usul-usul Nuku. Rencana kontrak dikirim ke Tidore untuk mendapat persetujuan dari Nuku. Diantara 26 pasal yang diajukan itu terdapat 7 pasal yang sama sekali tidak dapat disetujui Nuku karena tanpa memberi persen kemerdekaan yang kedaulatannya yang telah dicapai sesudah memperjuangkannya dengan gigih selama hampir 25 tahun.
Tahun 1804-1805 perang yang tidak dipermaklumkan terus terjadi dalam pertempuran besar dan kecil seiring dengan perang senjata dan perang nota yang tidak kurang hebatnya. Tanggal 30 April 1805 surat Nuku kepada Wakil Gubernur Wieling di Ternate telah memutuskan sama sekali tiap harapan Kompeni, bahwa kelak Tidore akan menutup sesuatu kontrak persahabatan dan perdamaian dengan Belanda terutama selama Nuku bersemayam di atas Tahta Kerajaan Tidore. Perang Nota selama tahun 1804 berakhir dengan perang senjata tajam selama tahun 1805.
Dalam usianya yang ke 67 tahun semangat Nuku masih belum pudar dan berkobar-kobar 25 tahun ia berjuang untuk melaksanakan cita-citanya yaitu memerdekakan Maluku bebas dari Kompeni Belanda dan bebas dari sesuatu kekuasaan asing.
Nuku mempertahankan sikap politik sebagai Sultan Tidore yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan menuntut pengakuan pihak Pemerintah Belanda antara tahun 1800 hingga wafatnya pada tanggal 14November 1805.
Tanggal 14 November 1805 Sri PadukaMahaTuan Sultan Said’ul Jehad Muhammad Amirudin Syah Kaicil Paparangan alias Nuku berpulang ke Rahmatullah dalam usia 67 tahun di Istana Salero di Soasiu.

 

 

C. KESIMPULAN
Perjuangan Nuku berawal dari kasus Suksesi kekuasaan di kerajaan Tidore, karena masuknya campur tangan pihak VOC telah melahirkan peperangan yang beraroma perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Pemerintah Kolonial.
Dalam riwayat politiknya Nuku tidak pernah secara langsung menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan baik kepada VOC maupun kepada Pemerintah Hindia Belanda hingga wafatnya tahun 1805.
Nuku berperan dalam menggalang kebersamaan di wilayah Seram dan Irian Jaya pada saat itu hingga tuntutan kedaulatan RI atas wilayah tersebut didukung oleh makna kebersamaan sejarah dalam melawan penjajah.
Atas jasa dan perjuangannya, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 71/TK/Tahun 1995 tanggal 7 Agustus 1995.