Maskoen Sumadiredja

Maskoen Soemadiredja bwKarir politik Maskoen Sumadiredja dimulai pada bulan Oktober 1927 di saat ia berusia 20 tahun telah menjadi anggota PNI. Di dalam organisasi tersebut beliau mendapatkan pendidikan politik, sejarah, perekonomian, nasionalisme dan ilmu pemerintahan. Maskoen menumpang tinggal di rumah Soekarno yang berpengaruh terhadap dirinya menjadi seorang propogandais partai yang cekatan .
Karir politiknya melejit pada tahun 1928 saat menduduki jabatan Resort Commisaris Cabang Bandung dibawah pimpinan Ir. Soekarno dan Mr.Iskaq, Maskoen terpilih menjadi Sekretaris II PNI Cabang Bandung .
Maskoen melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk menyebarluaskan tema propaganda PNI yang dapat menumbuhkan kesadaran politik yang dilandasi semangat nasionalisme di kalangan rakyat .
Kongres Pemuda di Batavia Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda dengan pengakuan : Satu tanah air, tanah air Indonesia ; Satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Bunyi Sumpah Pemuda tersebut merefleksikan pikiran para pejuang tentang masa depan yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 .
Pada Oktober 1928 Maskoen menyampaikan arahan bahwa seorang nasionalis harus mandiri, berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negaranya. Seorang nasionalis tidak akan menggantungkan dirinya kepada kebaikan bangsa asing terlebih bangsa tersebut adalah bangsa yang menjajah negerinya .
Tahun 1929 propaganda Maskoen untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip nasionalisme dilakukan secara terbuka untuk mencari dan menghimpun dukungan masa sebesar-besarnya. Pada saat memimpin rapat umum yang diselenggarakan di gedung Bioskop Empress, Maskoen Soemadiredja mengajak peserta rapat berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun para pejabat pemerintah kolonial dan aparat kepolisian yang mengawasi jalannya rapat umum tersebut tidak berdiri menyambut ajakan Maskoen. Sehingga dengan tajam Maskoen mengejek mereka dengan berkata : “Semua hadirin yang memiliki semangat kebangsaan dan berbudaya akan berdiri untuk menghormati lagu Indonesia Raya, Hanya mereka yang berjiwa kerbau akan tetap duduk”, situasi tersebut merupakan suatu bukti bahwa dirinya seorang nasionalis tulen yang menentang sikap pemerintah kolonial yang merendahkan martabat bangsa Indonesia .
Akibat kegiatan yang dilakukannya tahun 1929 tersebut, bersama ketiga tokoh partai politik lainnya yaitu Soekarno, Gatot Mangkoepradja dan Suhada ditahan selama 8 bulan di penjara Banceuy, Bandung – Jawa Barat. Pada tahun 1930 kembali ditahan selama 20 bulan bersama dengan para pejuang lainnya yaitu Soekarno, Gatot Mangkoepradja dan Soepriadinata di penjara Sukamiskin, Bandung – Jawa Barat.
Pada akhir tahun 1930 setelah dibebaskan oleh pemerintah kolonial, Maskoen menggabungkan diri pada Golongan Merdeka yang kemudian namanya berubah menjadi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) dibawah pimpinan Moh. Hatta .
Saat keluar dari penjara politik usianya baru 24 tahun, 20 bulan menjadi tahanan politik semakin memperkaya pemikirannya tentang rencana masa depan bangsa. Melalui PNI Maskoen melakukan upaya menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran politik.
Pada tanggal 24 Februari 1934 Maskoen Soemadiredja beserta seluruh pimpinan pusat PNI-Baru ditangkap dan kemudian ditahan di Penjara Sukamiskin. Pada tahun 1935 dibuang ke Boven Digul, Papua.
Setelah kekuasaan beralih ke Jepang tahun 1942, Belanda membawa Maskoen dan tawanan lainnya ke Australia dab beliau tetap berjuang menyebarkan semangat kebangsaan dengan mendirikan Organisasi Serikat Indonesia Baru .
Ketika pelaksanaan repatriasi atau pemulangan orang-orang Indonesia ke tanah air, Maskoen aktif mengkoordinir pemulangan para pejuang yang berada di Australia untuk kembali ke Indonesia .
Setelah Indonesia merdeka, Maskoen bertekad untuk tidak bersedia kembali terjun ke dunia partai, namun ia lebih memilih mengabdikan diri kepada negara dengan bekerja sebaik-baiknya menjadi Kepala Biro Politik di Departemen Dalam Negeri .
Pada tanggal 30 Oktober 1955 Maskoen dengan temannya mantan Digulis mendirikan Persatuan Perintis Kemerdekaan Bekas Boven Digul (PPKBD) yang kemudian namanya dirubah menjadi Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia yang disingkat Perintis Kemerdekaan. Saat itu Maskoen dipercaya menjadi Ketua Umum yang memperjuangkan dihasilkannya produk hukum untuk kesejahteraan para perintis kemerdekaan .
Perjalanan karirnya selain di Departemen Dalam Negeri, juga tercatat dalam kepanitiaan PARAN, Panitia Keamanan di Departemen Hankam, Pakem Kesejahteraan Agung, Panitia Kotum Haji, Badan Pembina Pahlawan Pusat Departemen Sosial, Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan. Ketua Umum Persatuan Perintis Kemerdekaan, Anggota Tim P-7 Penasehat Presiden mengenai pelaksanaan P4 .
Pada usia 79 tahun Maskoen jatuh sakit, tanggal 4 Januari 1986 dengan didampingi isteri dan putera-puteranya Maskoen Soemadiredja berpulang ke Rahmatullah dan disemayamkan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta yang kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata .
Sebagai penghargaan atas perjuangan dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, Maskoen telah menerima tanda jasa berupa ”Setya Lencana Perintis Kemerdekaan, Setya Lencana Perjuangan Kemerdekaan, dan Bintang Maha Putera Utama”.
Pada tanggal 10 November 2004 Pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional sebagai penghormatan tertinggi dari negara dan bangsa Indonesia atas jasanya berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 089/TK/TH/2004 tanggal 5 November 2004 .

Hi Nani Wartabone

H Nani Wartabone bwHi Nani Wartabone mulai berjuang tahun 1923 ketika mendirikan dan menjadi Sekretaris “Jong Gorontalo” di Surabaya dan kemudian pada tahun 1928 menjadi Ketua PNI. Cabang Gorontalo . Juli 1931 Hi Nani Wartabone memimpin Rapat Cabang PNI Gorontalo, dan berani melawan usaha pihak kolonial yang ingin membubarkan rapat tersebut dengan mendemontrasikan nyanyian lagu “Indonesia Raya” yang ikuti oleh seluruh peserta rapat .
Pada tahun 1941 Hi Nani Wartabone memprakarsai pembentukan organisasi rahasia Komite 12 yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai di Gorontalo untuk menghadapi perang Pasifik . Kemudian Tanggal 23 Januari 1942 Hi Nani Wartabone memimpin pemberontakan dan pengambilalihan kekuasaan di Gorontalo dari tangan Kolonial Belanda dan memproklamasikan Gorontalo merdeka sebelum tentara Jepang tiba di Gorontalo. Tanggal 6 Juni 1943 Hi Nani Wartabone menolak jabatan Gunco di Gorontalo yang ditawarkan pemerintah Jepang, tetapi justru memilih berjuang ke kampung halaman. Bulan Desember 1943 Hi Nani Wartabone ditangkap tentara Jepang dan dipenjarakan di Manado, Sulawei Utara atas tuduhan menyiapkan pemberontakan dan dibebaskan setelah jatuhnya Perdana Menteri Jepang Tojo .
Pada tanggal 15 Agustus 1945 saat Jepang menyerahkan pemerintah kepada Hi Nani Wartabone dan pada tanggal 16 Agusturs 1945Hi Nani Wartabone mengadakan upacara kenaikan kembali “Sang Saka Merah Putih” di halaman bekas kantor .
Pada tanggal 28 Agustus 1945 Hi Nani Wartabone dapat menguasai Telekomunikasi Radio Jepang, baru masa rakyat dapat mengetahui adanya Proklamasi Kemerdekaan RI yang diproklamirkan oleh Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hal mana telah menambah semangat perjuangan di daerah Gorontalo tanggal 1 September 1945 Hi Nani Wartabone membentuk Dewan Nasioanal terdiri dari 17 orang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1946 Hi Nani Wartabone dijatuhi hukuman 15 tahun.
Pada tanggal 23 Desember Hi Nani Wartabone dibebaskan dari penjara Cipinang dengan syarat tidak diperbolehkan memasuki Indonesia Timur . Tahun 1958 memimpin penumpasan terhadap pemberontak Permesta di Gorontalo .
Pada tanggal 3 Januari 1986 Hi Nani Wartabone meninggal dunia di Gorontalo dan dimakamkam di pemakaman keluarga di Gorontalo.
Tanda jasa/penghargaan yang pernah didapatkan oleh beliau antara lain :
a. Surat Penghargaan membantu gerakan Angkatan Perang RI ;
b. Perintis Kemerdekaan ;
c. Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia ;
d. Bintang Mahaputra Utama .
Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara. Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Hi Nani Wartabone berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 085/KT/Tahun 2003 tanggal 6 November 2003.

Prof. Mr. RH Iwa Kusuma Sumantri

Prof Mr Iwa Kusuma Sumantri bwApabila kita berjalan-jalan di Ciamis, maka kita akan melewati Jalan Iwa Kusuma Sumantri. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu kenapa di Ciamis ada Jl Mr. Iwa Koesuma Sumantri, padahal beliau adalah salah satu pahlawan Nasional dari Teureuh Galuh yang perannya sangan urgent. Bahkan Atas usul Mr. Iwa, kata “maklumat” dalam teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Ir. Soekarno, diganti menjadi “proklamasi”. Tapi banyak orang Ciamis sendiri tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu secara pasti kapan jalan Mr. Iwa Koesuma Sumantri ini diresmikan. oleh Pemda Ciamis. Untuk mengetahui siapa Mr. Iwa Koesuma Sumantri, berikut ini adalah sedikit biografi tentang beliau.
Iwa Kusuma Sumantri dilahirkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 1899 di Ciamis Jawa Barat. Ia adalah putra sulung dari keluarga Raden Wiramantri, Kepala Sekolah Rendah yang kemudian menjadi Penilik Sekolah (School Opziener) di Ciamis. Pendidikannya dimulai dengan Eerste Klasse School (Sekolah Kelas Satu) (1910) di Ciamis, kemudian dilanjutkan ke HIS (Hollandsch Inlandsche School), sekolah dasar berpengantar bahasa Belanda untuk anak-anak kalangan pribumi. Pada tahun 1915 Iwa dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah calon amtenar, yaitu OSVIA (Opleidingschool Voor Inlandsche Ambtenaren) di Bandung yang dijalaninya hanya setahun karena Iwa sendiri tidak­­ ingin masuk ke sekolah ini yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani dan cita-citanya. Pada tahun 1916 ia keluar dari OSVIA dan tahun itu juga masuk ke Sekolah Menengah Hukum (Recht School) di Batavia yang dirasanya cocok dengan nuraninya. Ia menyelesaikan studinya 5 tahun kemudian.
Setelah tamat dari Sekolah Menengah Hukum, Iwa bekerja pada kantor Pengadilan Negeri di Bandung, kemudian pindah ke Surabaya, dan akhirnya ke Jakarta. Pada tahun 1922, melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Universitas Leiden di Negeri Belanda. Setelah studinya selesai tahun 1925, Iwa Kusuma Sumantri ditugaskan oleh organisasinya, Perhimpunan Indonesia di Belanda untuk berangkat ke Rusia. Kepergian Iwa ke Rusia menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga, jangan-jangan Iwa terpengaruh komunis. Tentu saja Iwa tidak bisa menjelaskan karena sulitnya hubungan komunikasi Negeri Belanda-Indonesia waktu itu. Akibatnya, hubungan pernikahan gantung dengan Emma Puradireja yang dijalaninya sebelum berangkat ke Negeri Belanda harus kandas di tengah jalan.
Takdir tidak bisa ditolak, Iwa terpaut hatinya kepada seorang gadis Rusia, Anna Ivanova dan menikahinya. Dari perkawinan ini lahir seorang anak perempuan. Pada tahun 1927, Iwa harus kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Tanah Air. Istri dan anaknya terpaksa ditinggalkan karena kebijakan pemerintah setempat pada waktu itu yang tidak mengizinkan warganya ke luar negeri tanpa alasan yang kuat.
Bertahun-tahun kemudian, karena tidak jelas kapan akan bertemu lagi dengan anak-istrinya di Rusia, akhirnya Mr. Iwa Kusuma Sumantri menikah lagi dengan Kuraesin Argawinata, seorang putri kerabatnya yang menetap di rumah pamannya, Dr. Abdul Manap. Pernikahan ini yang berlangsung sampai akhir hayatnya membuahkan 6 orang anak, terdiri dari 5 orang putri dan seorang putra.
Setelah kembali berada di Jakarta (1944), Mr. Iwa Kusuma Sumantri membuka praktik sebagai pengacara lagi. Di samping itu, ia pun ikut membantu kantor Riset Kaigun (Angkatan Laut Jepang) Cabang Jakarta yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subarjo. Iwa juga mengajar Hukum Internasional kepada para pemuda di Asrama Indonesia Merdeka. Mr. Iwa Kusuma Sumantri kemudian memutuskan untuk pindah ke Medan dan membuka kantor pengacara sendiri. Di tempat baru itu ia terkenal sebagai pengacara yang banyak membela kepentingan rakyat, terutama para buruh perkebunan di Deli yang terkena poenale sanctie (hukuman yang dijatuhkan kepada para buruh yang dianggap melanggar kontrak kerja).
SETELAH Indonesia merdeka, Mr. Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Menteri Sosial dan Perburuhan pada Kabinet RI pertama yang dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno. Pada masa Kabinet Ali Wongso-Arifin yang dibentuk pada tahun 1953 di bawah pimpinan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Menteri Pertahanan [yang berasal dari kalangan sipil]mengemban tugas yang cukup berat. Ia menghadapi banyak pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Aceh dan Jawa Barat. Atas peristiwa tersebut, Iwa menentang pemberontakan itu, namun ia juga tidak menyetujui sikap pemerintah yang “Jakarta sentris”.
Pada tahun 1958 Mr. Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Presiden (Rektor) pertama Universitas Padjadjaran di Bandung dan pada tahun 1961 diangkat menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Sikapnya yang tegas dalam melakukan perubahan selama menjabat sebagai Menteri PTIP, banyak ditafsirkan orang sebagai sikap yang reaksioner dan banyak yang tidak menyetujui kebijaksanaannya. Akibatnya, ia dipanggil Presiden Soekarno. Untuk menghindarkan perpecahan dan pertentangan yang berlarut-larut, akhirnya Mr. Iwa Kusuma Sumantri dipindahkan dan diangkat sebagai menteri negara oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Jabatannya ini berakhir pada tahun 1966.
Ketika bersekolah di Sekolah Menengah Hukum Jakarta (1916-1921), Iwa aktif dalam organisasi pemuda Tri Koro Darmo [Protagonis Jong Java]. Pada tahun 1918, ia terpilih menjadi salah seorang pengurus Tri Koro Darmo pada periode Sukiman Wiryosanjoyo menjabat sebagai ketua. Melalui kongres-kongres organisasi ini di Yogyakarta dan Surakarta, Iwa mendapat gemblengan politik dan semakin menyelami jiwa kebangsaan serta memahami arti kasih sayang kepada nasib rakyat kecil.
Selama menuntut ilmu di Negeri Belanda, ia terjun secara aktif di dunia pergerakan nasional melalui organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang mula-mula bernama Indische Vereeniging, kemudian diubah menjadi Indonesische Vereeniging, dan akhirnya bernama Perhimpunan Indonesia. Bahkan, pada tahun 1923-1924 Iwa terpilih menjadi ketua organisasi tersebut. Selama memimpin organisasi ini, ia selalu berusaha agar perkumpulan ini betul-betul merupakan wadah bagi pergerakan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Dalam periode inilah dikeluarkan keterangan tentang asas organisasi dan menetapkan bahwa hanya satu jalan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ialah nonkooperasi.
Atas usul Iwa, pada periode kepemimpinan Dr. Sukiman, nama organisasi itu diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Tujuan organisasi pergerakan ini adalah merdeka dengan menyatukan berbagai golongan bangsa Indonesia sehingga dapat mematahkan kekuasaan kolonial Hindia-Belanda. Dalam lapangan politik PI bekerja sama dengan partai-partai politik di Indonesia dan partai-partai politik itu mengakui kepemimpinan PI sebagai pos terdepan (voorpost) di Eropa.
PI mendukung asas demokrasi dan memajukan politik nonkoperasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Pemimpin-pemimpin PI lainnya yang terkenal adalah Moh. Hatta, Ahmad Subardjo, Gatot Tanumiharja, Nasir Datuk Pamunjak, Moh. Nasir, Darmawan Mangunkusumo, dan Sukirman Wiryosanjoyo. Andil yang diberikan PI terhadap pergerakan nasional di Indonesia sangat besar. PI memberikan sumbangan yang penting bagi lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, terutama melalui majalah Indonesia Merdeka.
Setelah lulus dari Universitas Leiden, kepemimpinan PI telah beralih ke tangan Moh. Hatta. Mr. Iwa Kusuma Sumantri diutus oleh pemimpin PI bersama Semaun ke Moskow. Mereka ditugaskan untuk mempelajari program Front Persatuan yang sedang didengung-dengungkan ketika itu oleh Rusia dan untuk mempelajari sampai di mana peran negara dalam program itu. Di Rusia, Mr. Iwa Kusuma Sumantri sempat menulis sebuah buku tentang petani di Indonesia yang berjudul The Peasant Movement in Indonesia. Meskipun pada mulanya tertarik pada ajaran sosialisme, tetapi ia tak pernah tertarik menjadi komunis. Ia sendiri melihat di Rusia bahwa antara praktik dan teori ajaran tersebut begitu berbeda.
Pada waktu kembali ke Indonesia tahun 1927, belum banyak golongan intelektual di Indonesia, tetapi yang ada sudah cukup memadai untuk menggerakkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Tidak heran kiranya apabila tokoh pergerakan seperti Mr. Iwa Kusuma Sumantri mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Di lain pihak, kedatangan Mr. Iwa Kusuma Sumantri telah lama dinantikan oleh teman-teman seperjuangannya. Ia disambut hangat dan diharapkan menjadi pemimpin perjuangan bangsa oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Mr. Iwa Kusuma Sumantri langsung menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Organisasi ini pada hakikatnya melanjutkan cita-cita Perhimpunan Indonesia yang pernah diketuainya dahulu. Di bawah pimpinan Ir. Soekarno dan tokoh militan yang berasal dari PI, organisasi ini maju pesat dan menjadi partai politik terkemuka.
Ketika menjadi pengacara di Medan, Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga memimpin surat kabar bernama Mata Hari Indonesia. Ia sering mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui tulisan-tulisannya dalam surat kabar ini. Tokoh pergerakan nasional lain di Medan juga banyak menulis dalam surat kabar ini atas dorongannya sehingga Mr. Iwa Kusuma Sumantri dicurigai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di Medan, Mr. Iwa juga dipilih menjadi Penasihat Persatuan Sopir dan Pekerja Bengkel (Persatuan Motoris Indonesia) dan Ketua Perkumpulan Sekerja Opium Regie Bond luar Jawa dan Madura (ORBLOM). Selain itu, Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga diminta duduk sebagai Penasihat Indonesisch National Padvinders Organisatie (INPO), sebuah organisasi kepanduan.
Patut dicatat pula bahwa Mr. Iwa Kusuma Sumantri pernah membantu orang-orang Kristen di daerah Batak. Ia memperjuangkan agar orang-orang Batak asli dapat diangkat menjadi pendeta Kristen yang sebelumnya hanya dimonopoli pendeta-pendeta kulit putih. Perjuangan tersebut berhasil dicapai dan jasa Mr. Iwa Kusuma Sumantri tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Kristen Batak.
Pandangan dan tindak-tanduk Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang progresif revolusioner dalam kegiatan politik dianggap membahayakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itulah sebabnya pada bulan Juli 1929 ia ditangkap dan disekap dalam penjara di Medan selama 1 tahun, kemudian dipindahkan ke penjara Glodok dan penjara Struis-Wyck di Batavia (Jakarta). Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda memutuskan bahwa Mr. Iwa Kusuma Sumantri bersama keluarganya dibuang dan diasingkan ke Banda Neira di Maluku. Ketika tiba di Banda Neira, di situ telah lebih dahulu diasingkan Dr. Cipto Mangunkusumo selama 1,5 tahun. Di tempat ini menyusul diasingkan pula tokoh pergerakan nasional yang lain, yaitu Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.
Selama 10 tahun 7 bulan sebagai tahanan politik di Bandaneira yang menyesakkan, Mr. Iwa Kusuma Sumantri berusaha menerima keadaan. Ketenangan diperolehnya dengan mempelajari bahasa Arab dan memperdalam ilmu agama Islam dari sahabatnya, Syekh Abdullah bin Abdurakhman. Hal ini sangat membantu Mr. Iwa Kusuma Sumantri mengatasi penderitaan batin dan semakin memperdalam keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama dalam pengasingan ini ia menulis buku (masih berbentuk naskah) dengan judul Nabi Muhammad dan Empat Khalifah. Karya tulis ini membuktikan jiwa dan sikap religiusitasnya.
Pada tahun 1941 dengan status sebagai tahanan politik Mr. Iwa Kusuma Sumantri dipindahkan dari Bandaneira ke Makassar. Atas permintaannya, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengizinkan Mr. Iwa untuk mengajar di sekolah Taman Siswa Makassar. Sewaktu Jepang menduduki Kota Makassar pada tanggal 8 Februari 1943, ia bersama keluarganya menyingkir ke luar kota. Akan tetapi, ia diminta oleh Jepang agar membantu Nazamudin Daeng Malea yang diangkat jadi Wali Kota Makassar. Setelah keadaan Makassar tenang, dia berhenti bekerja sebagai pembantu wali kota, kemudian diangkat menjadi Kepala Pengadilan Makassar.
Mr. Iwa Kusuma Sumantri berusaha pindah ke Jawa karena merasa terancam. Pada waktu itu Jepang mulai melakukan operasi pembersihan terhadap intelektual Indonesia di luar Jawa yang mulai dilakukan di Barjarmasin. Berkat pertolongan Tuhan Yang Mahakuasa, usahanya untuk pulang ke Jawa berhasil juga. Dengan istri yang sedang hamil besar dan 4 orang anak, ia menaiki perahu Bugis yang tidak terlalu besar untuk berlayar ke Jawa. Sungguh suatu penderitaan yang luar biasa bagi Mr. Iwa Kusuma Sumantri sekeluarga. Setelah 5 hari mengarungi lautan, mereka berlabuh di Pelabuhan Surabaya.
Dari Surabaya keluarga Mr. Iwa Kusuma Sumantri kembali melanjutkan perjalanan hidupnya ke kampung halaman mereka, yaitu Ciamis. Akan tetapi, tidak lama tinggal di situ karena harus segera mencari kerja untuk menghidupi keluarganya. Pergilah Mr. Iwa Kusuma Sumantri ke Bandung. Akan tetapi, sulit bagi dia mencari pekerjaan yang cocok. Kemudian pergi ke Jakarta. Di kota ini Mr. Iwa Kusuma Sumantri bekerja lagi sebagai advokat bersama Mr. A.A. Maramis, pemimpin pergerakan nasional pula. Dalam perjuangan selanjutnya, Mr. Iwa kemudian diangkat menjadi anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

 

 

Indonesia Merdeka
Setelah Indonesia merdeka, Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Menteri Sosial dan Perburuhan pada Kabinet RI pertama yang dipimpin Presiden Soekarno. Setelah itu dia beroposisi terhadap Kabinet Syahrir, dan melibatkan diri dalam Peristiwa 3 Juli yang menyebabkannya ditangkap bersama tokoh-tokoh lainnya, seperti Tan Malaka, Mohammad Yamin, Sukarni, dan sebagainya, dan dipenjara selama satu setengah tahun di Jawa Timur, Yogya, dan Magelang.
Dalam autobiografinya dia mengakui tak sejalan dengan politik pemerintah waktu itu. Dia lebih sejalan dengan perjuangan rakyat yang revolusioner, seperti Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka. Iwa tak setuju dengan tindakan Syahrir yang melakukan diplomasi (kompromi) dengan Pemerintah Belanda.
Mereka akhirnya diberi grasi oleh presiden pada 9 Agustus 1946, dan direhabilitasi namanya karena tak terbukti bersalah. Saat Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 dan menduduki Kota Yogyakarta, Iwa ikut ditangkap bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Mereka baru dilepaskan setelah perjanjian Roem-Royen.
Pada 1949 Iwa bergabung dengan Partai Murba yang didirikan Tan Malaka pada 7 November 1948, tetapi tidak menjadi anggota resmi. Ketika menjadi anggota DPR, Iwa tak mewakili Parta Murba, melainkan masuk dalam fraksi Progresif. Meski demikian, Partai Murba lah yang menyokongnya hingga menjadi menteri pertahanan pada masa Kabinet Ali Wongso-Arifin yang dibentuk pada 1953 di bawah pimpinan Perdana Menteri Mr Ali Sastroamijoyo.
Bebannya cukup berat, karena sebagai Menhan dari sipil dia harus menghadapi pemberontakan daerah seperti DI/TII di Aceh dan Jawa Barat. Iwa menentang pemberontakan itu, tapi juga tak menyetujui sikap pemerintah yang “Jakarta sentris”. Masalah ini diperberat dengan tuduhan komunis yang dialamatkan kepadanya oleh orang-orang yang tak setuju dengan kebijakannya. Tuduhan itu baru mereda setelah ada pembelaan dari Presiden Soekarno.
Iwa sendiri kemudian memberi penjelasan melalui autobiografinya yang dia tulis pada 1971, dia menyatakan dirinya bukan komunis. Dia malah pernah mengecam komunis sebagai refleksi dari rivalitas antara PKI dan Murba.
Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya pada 1955, Iwa nonaktif dari politik. Dia pulang kampung dan aktif di Badan Musyawarah Sunda. Karier politiknya ternyata masih berlanjut. Dia menjadi anggota Dewan Nasional yang baru dibentuk Presiden Sukarno, menjadi Presiden (Rektor) pertama Universitas Padjadjaran Bandung, dan kemudian menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Terakhir dia diangkat sebagai menteri negara pada 1962, dan berakhir sampai 1966.
Pada 1971 Iwa Kusuma Sumantri dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena menderita penyakit jantung. Setelah beberapa waktu dirawat, pada 27 September 1971, pukul 21.07, dia meninggal dunia. Sesuai pesannya sebelum meninggal dan permintaan keluarga, dia dimakamkan di Pemakaman Karet.Iwa Kusuma Sumantri yang punya nama samaran S. Dingley, pernah dilupakan pemerintah orde baru. Pada masa pemerintahan Megawati, namanya kemudian diakui sebagai pahlawan nasional.
Atas jasa perjuangannya Prof. MR. RH. Iwa Kusuma Sumantri dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional dengan SK Presiden RI No. 073/TK/2002 tanggal 6 November 2002.

Pong Tiku Alias Ne’ Baso

Pong Tiku Alias Ne' Baso

Pong Tiku alias Ne’ Baso dilahirkan pada tahun 1846 di Pangala, Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Ia adalah putra Siambe Karaeng penguasa adat daerah Pangala dan sekitarnya. Tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupan masa kecilnya. Pada masa remaja, ia sering diikutsertakan oleh ayahnya dalam pertemuan – pertemuan yang membicarakan masalah kemasyarakatan, seperti sengketa adat dan cara – cara penyelesaiannya.
Ketokohan Pong Tiku mulai kelihatan ketika terjadi konflik bersenjata antara negeri Baruppu dan negeri Pangala pada tahun 1880. Dalam konflik ini ia ditugasi oleh ayahnya yang sudah berusia lanjut, untuk memimpin lasykar Pangala. Negeri Baruppu dapat dikuasainya dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaannya. Sejak itu, kepemimpinannya diakui oleh pemangku-pemangku adat lain di Tana Toraja. Dengan mereka, ia membina kerja sama untuk saling membantu.
Suasana perang dialami lagi oleh Pong Tiku dalam peristiwa yang dikenal sebagai “Perang Kopi”. Sebagai penghasil kopi bermutu tinggi, Tana Toraja menjadi ajang persaingan antara pedagang-pedagang yang datang dari daerah lain untuk menguasai perdagangan kopi. Mreka menempati daerah-daerah tertentu sebagai permukiman dan pada umumnya membawa pengawal bersenjata. “Perang Kopi” terjadi pada tahun 1889 diawali oleh serangan pedagang Luwu dan Bone terhadap permukiman pedagang Sidenreng dan Sawitto. Dalam perang ini Pong Tiku memihak pedagang Sidenreng dan Sawitto menghadapi perang Luwu dan Bone. Lasykar Bone dikenal sebagai Lasykar “songkok borrong” (topi merah). Pasukan Pong Tiku sempat terdesak, namun pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur lasykar Luwu dan Bone.
Konflik bersenjata antara Pangala dan Baruppu serta perang kopi pada hakikatnya adalah “perang saudara” antar komunitas di Sulawesi Selatan. Kedua peristiwa itu menyadarkan Pong Tiku bahwa ia harus membangun benteng-benteng untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari intervensi pihak luar. Pembangunan benteng-benteng itu disesuaikan dengan benteng alam Tana Toraja yang bergunung-gunung. Disebelah barat Pangala dibangun benteng-benteng Lalidong, Buntubatu, dan Rinding Alla, sedangkan di sebelah timur dibangun benteng-benteng Buntuasu, Tondok, Ka’do, dan Mamullu. Benteng Buntubatu merupakan benteng terkuat yang langsung dipimpin oleh Pong Tiku, sedangkan benteng Buntuasu adalah benteng yang letaknya paling dekat dengan Pangala. Disamping membangun benteng-benteng dan melengkapi persenjataan, temasuk meriam yang diperolehnya melalui barter dengan pedagang-pedagang kopi, Pong Tiku juga menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa daerah-daerah lain seperti Pare-pare, Sidenreng, Sawitto, Wajo, dan Palopo. Daerah-daerah ini merupakan jalur transportasi menuju Tana toraja.
Perkuatan pertahanan yang dibangun oleh Pong Tiku ternyata sangat bermanfaat pada waktu ia menghadapi serangan militer Belanda ke Tana Toraja. Serangan ini merupakan rentetan dari serangan Belanda terhadap Kerajaan Bone yang ketika itu merupakan kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan. Setelah kerajaan Bone ditaklukkan, Pada tahun 1905 Belanda melanjutkan operasi-operasi militernya ke kerajaan-kerajaan lain. Satu persatu kerajaan ini mereka taklukkan, termasuk kerajaan Luwu dengan ibu kotanya Palopo. Tana Toraja pun merupakan sasaran untuk dikuasai.
Operasi militer Belanda untuk menduduki Tana Toraja dimulai dari Palopo. Pada pertengahan bulan Maret 1906, setelah menempuh perjalanan yang sulit, pasukan Belanda tiba di Bori’. Mereka berhasil memaksa beberapa pemuka adat untuk datang ke Bori’ dan menyerahkan senjata. Hal yang sama dilakukan pula setelah pasukan ini tiba di Rantepao. Dari tempat ini, pada akhir Maret 1906, Belanda mengirim surat kepada Pong Tiku meminta agar ia datang ke Rantepao. Pong Tiku menolak dengan tegas. Permintaan kedua yang disampaikan Belanda pada pertengahan April 1906, juga ditolaknya.
Setelah dua kali Pong Tiku menolak untuk datang ke Rantepao, Belanda memutuskan untuk melancarkan serangan ke benteng-benteng pertahanan Pong Tiku. Sasaran pertama ialah merebut benteng Lalidong yang terletak di atas sebuah bukit di sebelah barat daya benteng Buntubatu. Serangan dilancarkan pada tanggal 27 Juni 1906. Setelah bertempur hampir sehari penuh, benteng ini dapat mereka rebut. Pasukan Pong Tiku mengundurkan diri ke benteng Buntubatu.
Sasaran Belanda berikutnya ialah merebut benteng Buntuasu, Ka’do, dan Tondok. Di antara ketiga benteng tersebut, benteng Buntuasu yang pertama kali diserang karena dianggap lebih mudah untuk direbut. Serangan dilancarkan pada tanggal 16 Juli 1906. Ternyata, mereka mendapat perlawanan yang cukup sengit. Serdadu Belanda yang merayap mendaki bukit dihujani tembakan gencar dari benteng. Banyak pula yang menjadi korban terkena batu-batu yang digulingkan oleh pasukan Pong Tiku dari atas benteng. Akhirnya, pasukan Belanda mengundurkan diri.
Setelah gagal merebut benteng Buntuasu, Belanda mengalihkan serangan ke benteng Kado’ dan Tando dengan terlebih dahulu mendatangkan pasukan bantuan dari kolasi. Serangan itu pun tidak berjalan seperti yang direncanakan. Sama halnya dengan serangan terhadap benteng Buntuasu, serdadu-serdadu Belanda yang mendaki bukit menjadi korban batu-batu yang digulingkan dari benteng. Banyak pula yang terkena air cabai (tirrik mata) yang disemprotkan oleh pasukan Pong Tiku. Namun, setelah bertempur selama sehari, benteng ini dapat juga mereka kuasai. Pasukan Pong Tiku mengundurkan diri, sebagian ke benteng Rinding Alla dan sebagian ke benteng Buntubatu.
Pertahanan di benteng Rinding Alla tidak sekuat pertahanan di benteng-benteng lain. Lagipula, Belanda mengubah taktik serangan. Biasanya, serangan dilancarkan pada siang hari. Akan tetapi, serangan terhadap benteng Rinding Alla dilancarkan pada dinihari dan hal itu diluar perkiraan pasukan Pong Tiku. Menjelang siang, benteng ini jatuh ke tangan Belanda. Sementera itu, kondisi di benteng utama, Buntubatu, sudah kritis. Benteng ini sudah terisolasi. Hubungan dengan daerah luar dan dengan pejuang-pejuang lain sudah terputus akibat ketatnya blokade yang dilakukan Belanda. Persediaan makanan dan air minum sudah menipis. Peluru-peluru meriam pun boleh dikatakan sudah habis. Pasokan senjata dari luar tidak dapat lagi dilakukan. Dalam situasi serba kritis itu, ibunda Pong Tiku meninggal dunia yang dengan sendirinya turut mempengaruhi jiwa pejuang ini. Bagaimanapun, sesuai dengan tradisi masyarakat Toraja, ia harus menyelenggarakan upacara pemakaman jenazah ibunya.
Belanda yang mengetahui kondisi kritis dalam benteng Buntubatu mulai memanfaatkannya. Mereka mengirim kurir untuk mengajak Pong Tiku berdamai. Semula, Pong Tiku menolak. Akan tetapi, istri-istri anggota pasukannya mendesak agar ajakan damai itu diterimanya. Oleh karena desakan itu, ditambah dengan pertimbangan untuk memperoleh waktu bagi penyelenggaraan pemakaman ibunya, pada akhirnya Pong Tiku bersedia berdamai. Sebagai tanda kesediaan berdamai, ia menyerahkan sejumlah kecil senjata kepada Belanda, sedangkan sebagian besar disembunyikan dengan perhitungan akan digunakan pada waktu yang akan datang. Untuk memperlihatkan ”kebaikan hati”. Belanda memberikan hadiah kepada para istri dan anak-anak Pong Tiku.
Perdamaian itu hanya berlangsung selama tiga hari. Pada tanggal 30 Oktober 1906 pasukan Belanda menyerbu benteng dan menggeledah isinya. Mereka menemukan senjata dalam jumlah ratusan. Para penghuninya diusir dari benteng, termasuk Pong Tiku. Ia diperintahkan kembali ke Pangala.
Setelah selesai menyelenggarakan pemakaman ibunya, Pong Tiku bersama sejumlah kecil sisa-sisa pasukannya berusaha kembali melanjutkan perjuangan. Ia bergabung dengan para pejuang di benteng Ambeso dan Alla yang dipimpin oleh beberapa orang pemangku adat. Benteng yang terletak di Tana Toraja bagian selatan ini sudah beberapa kali diserang oleh Belanda, namun gagal. Akhirnya, akhirnya Belanda mendatangkan pasukan yang lebih besar dari Rantepao dan Kalosi. Setelah melalui pertempuran sengit, benteng Ambeso jatuh ke tangan Belanda. Benteng Alla yang merupakan benteng terakhir di Tana Toraja, direbut Belanda pada akhir Maret 1907.
Pong Tiku berhasil menyelamatkan diri. Dia kembali ke Pangala melalui hutan dan celah-celah bukit, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak mungkin lagi mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan, namun tetap tidak ingin menyerah. Belanda berusaha mencari tempat persembunyiannya untuk menangkapnya hidup atau mati. Usaha itu berhasil berkat bantuan seorang bekas anak buah Pong Tiku bernama Tappa yang dapat dibujuk Belanda. Ia mengetahui bahwa Pong Tiku bersembunyi di Lalikan.
Pong Tiku ditangkap di Lalikan pada tanggal 30 Juni 1907. Dari Lalikan ia dibawa ke Rantepao. Setelah ditahan dalam penjara selama sepuluh hari, penguasa Belanda menjatuhkan hukkuman mati bagi Pong Tiku. Ia ditembak di tepi sungai Sa’dan pada tanggal 10 Juli 1907. Jenazahnya dibawa oleh pihak keluarga ke Pangala dan dimakamkan sesuai dengan tradisi masyarakat Toraja di liang Tangelo, Pangala. Lima puluh tiga tahun kemudian, bulan Desember 1960, Pemerintah daerah Sulawesi Selatan memindahkan jenazahnya ke Makam Pahlawan Tana Toraja. Kemudian pada tahun 2002 Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Pong Tiku gelar Pahlawan Nasional SK Presiden RI No. 073/TK/2002 tanggal 6 November 2002.

Andi Djemma

Andi Djemma bwAndi Jemma dilahirkan di Palopo, Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Januari 1901. Pada waktu itu, Palopo merupakan ibu kota kerajaan Luwu, sedangkan yang menjadi raja (datu) ialah Andi Kambo, ibunda Andi Jemma. Pada tahun 1906 kerajaan Luwu ditaklukkan Belanda dan Andi kambo terpaksa menandatangani kontrak politik yang mengharuskan ia menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan Belanda.
Andi Jemma memperoleh pendidikan formal di Inlandsche School (sekolah dasar lima tahun) di Palopo. Ia tamat dari sekolah ini pada tahun 1915. Pendidikan nonformal diperolehnya di lingkungan istana. Ia sering diajak ibunya menghadiri rapat-rapat adat, sehingga ia memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai masalah kemasyarakatan.
Pengalaman Andi Jemma di bidang pemerintahan dimulai sebagai Sulewatang (kepala distrik) Ngapa pada tahun 1919. Empat tahun kemudian ia dipindahkan ke Ware, juga sebagai Sulewatang. Sementara itu, ia pun ditetapkan sebagai wakil Datu Luwu. Jabatan sebagai Sulewatang Ware dipangkunya sampai tahun 1931. Pada tahun itu ia diberhentikan oleh Pemerintah Hindia belanda karena dituduh menggunakan uang kas Pemerintah untuk membiayai sebuah organisasi yang dianggap radikal.
Datu Luwu, Andi Kambo, meninggal dunia pada tahun 1935. Walaupun Andi Jemma merupakan putera Datu dan sudah diangkat sebagai Wakil Datu Luwu, tidak berarti secara otomatis ia ditetapkan sebagai pengganti ibunya. Sesuai dengan tradisi setempat, calon datu dipilih oleh Dewan Adat yang disebut Ade Sappulu Dua sebab anggotanya berjumlah dua belas orang. Pada mulanya terdapat sepuluh calon. Setelah diseleksi, tinggal tiga calon, termasuk Andi Jemma. Orang-orang Rangkong dari Tana Toraja, pendukung fanatik Andi Jemma, mengancam akan menjadikan Luwu mandi darah apabila bukan Andi Jemma yang diangkat sebagai Datu Luwu. Akhirnya, Pemerintah Belanda menetapkan Andi Jemma sebagai Datu Luwu.
Tidak banyak catatan mengenai kegiatan Andi Jemma pada masa pendudukan Jepang, kecuali bahwa ia tetap memegang jabatan sebagai Datu Luwu. Barulah sesudah Proklamasi Kemerdekaan, ia muncul menjadi salah seorang tokoh yang diperhitungkan di Sulawesi Selatan. Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan diketahuinya dari anaknya, Andi Ahmad, pada tanggal 19 Agustus 1945, sedangkan Andi Ahmad mengetahui berita itu dari seorang perwira Jepang yang ditempatkan di Palopo. Andi Jemma segera memerintahkan agar berita itu disebarluaskan di kalangan masyarakat. Beberapa orang pemuda, termasuk anaknya, Andi Makkalau, diperintahkan berangkat ke Makassar untuk untuk menghubungi Dr. Ratulangie yang sudah diangkat Pemerintah RI sebagai Gubernur Sulawesi. Tujuannya ialah, untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai perkembangan yang terjadi.
Sementara itu, untuk menggerakkan pemuda dalam rangka mendukung kemerdekaan, Andi Jemma memprakarsai pembentukan organisasi Soekarno Muda (SM). Pada tanggal 2 September 1945, di bawah pimpinan Andi Ahmad, anggota Soekarno Muda melakukan gerakan merebut senjata Jepang di Palopo. Pada waktu kemudian, Soekarno Muda berganti nama menjadi Pemuda Nasional Indonesia (PNI) dipimpin oleh Andi Makkalau dan akhirnya menjadi organisasi kelaskaran dengan nama Pemuda Republik Indonesia (PRI).
Bersama dengan mertuanya, Andi Mappanukki (raja Bone), Andi Jemma memprakarsai pertemuan raja-raja Sulawesi Selatan pada pertengahan Oktober 1945. Dalam pertemuan ini, raja-raja tersebut menyatakan tekad berdiri di belakang Pemerintah RI. Pulang dari pertemuan ini, dalam rapat umum yang diadakan di depan Istana Luwu, Andi Jemma menyatakan bahwa daerah Luwu adalah bagian dari Negara Republik Indonesia dan para pegawai di Luwu adalah pegawai Republik Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Luwu menolak kerja sama dengan aparat Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Sikap tegas ini disampaikannya kepada para Pemangku Hadat. Beberapa anggota Pemangku Hadat yang tidak setuju dengan pendirian Andi Jemma, mengundurkan diri. Mereka diganti dengan bangsawan muda yang progresif.
Menjelang akhir September 1945, pasukan Australia yang mewakili sekutu tiba di Sulawesi Selatan. Mereka bertugas melucuti pasukan Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Bersama mereka ikut pula pasukan dan aparat NICA/Belanda sebuah kontingen pasukan Australia tiba di Palopo bulan November 1945. Antara komandan pasukan ini dan Andi Jemma dicapai kesepakatan bahwa pasukan ini hanya bertugas melucuti pasukan Jepang, sedangkan pemerintahan sipil di Luwu tetap dipimpin oleh Andi Jemma.
Sementara itu, di kalangan pasukan Australia yang bertugas di Sulawesi Selatan terjadi pergantian pimpinan. Komandan yang baru, Brigadir Jenderal Chilton, mengumumkan bahwa NICA adalah bagian dari pasukan sekutu dan rakyat Sulawesi Selatan, termasuk Luwu, wajib menaati perintah NICA. Sejak itu, situasi di Luwu mulai memanas. Dengan perlindungan pasukan Australia, pasukan NICA (Belanda) mengadakan patroli ke berbagai tempat dan memancing bentrokan dengan pihak pemuda. Pada tanggal 21 Januari 1946 mereka memasuki masjid di kampung Bua dan merobek-robek Alquran yang terdapat dalam Masjid. Tindakan ini menyulut kemarahan rakyat. Andi Jemma, atas nama Pemerintah Kerajaan Luwu, serta KH.M. Ramli (Khadi Luwu) atas nama umat Islam dan M. Yusuf Arief atas nama pemuda, mengirimkan ultimatum kepada Komandan pasukan Belanda agar dalam waktu 24 jam harus meninggalkan Palopo dan menghentikan teror terhadap rakyat. Jika ultimatum itu tidak diindahkan, Pemerintah Kerajaan Luwu tidak lagi bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan.
Ultimatum itu tidak diindahkan oleh pihak Belanda. Karena itu, pada tanggal 23 Januari 1946, setelah batas waktu ultimatum itu berakhir, para pemuda melancarkan serangan serentak terhadap kedudukan pasukan Belanda di kota Palopo. Dalam pertempuran ini, pihak Australia membantu pasukan Belanda dengan melepaskan tembakan-tembakan ke arah Istana. Belanda juga mendatangkan pasukan bantuan dari Makassar, sehingga mereka berhasil menguasai Palopo.
Ketika pertempuran sedang berlangsung dan tembakan-tembakan diarahkan ke Istana, para pemuda mengusulkan kepada Andi Jemma agar ia mengungsi. Semula, Andi Jemma menolak. Namun, berdasarkan pertimbangan untuk melanjutkan perjuangan di tempat lain, usul para pemuda itu akhirnya diterimanya. Bersama dengan istri dan kerabat istana, ia mengungsi ke kampung Lamasi. Dari sini ia berpindah-pindah ke tempat lain, seperti Cappasole, Patampanua (Kolaka), dan akhirnya, pada tanggal 28 Februari 1946, tiba di Batu Pute di hulu sungai Latou. Setelah menyebrangi Teluk Bone, tempat-tempat pengungsian itu difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Di tempat-tempat tersebut pemerintahan tetap dijalankan dan kekuatan perjuangan semakin disempurnakan. Pada tanggal 1 Maret 1946 semua organisasi kelaskaran di Luwu disatukan menjadi Pembela Keamanan Rakyat (PKR) Luwu.
Tempat pengungsian di Batu Pute akhirnya diketahui juga Belanda melalui mata-mata yang mereka sebar ke berbagai tempat. Oleh karena itu, malam tanggal 2 Juni 1946 Andi Jemma memutuskan untuk mencari tempat pengungsian yang baru. Namun, esok harinya, ketika pengungsian akan dimulai, ternyata pasukan Belanda sudah tiba di Batu Pute. Mereka masuk dari arah belakang yang memang tidak dijaga karena diperkirakan tidak akan mungkin dimasuki musuh sebab medannya cukup berat untuk ditembus. Andi Jemma dan istri serta semua yang berada di tempat pengungsian di Batu Pute itu ditangkap Belanda.
Dari Batu Pute, Andi Jemma dibawa Belanda ke Kolaka. Dari sini dipindahkan ke Palopo, dan pada tanggal 6 Juni 1946 dibawa ke Makassar. Ia ditempatkan di tangsi polisi di Jongaya. Dari Jongaya di pindahkan lagi ke Bantaeng, kemudian ke Pulau Selayar.
Atas desakan Belanda, Hadat Tinggi Luwu yang sudah berhasil mereka pengaruhi, mengadakan sidang untuk menentukan hukuman bagi Andi Jemma. Sidang diadakan di Makassar, dipimpin oleh Andi Pabbanteng, raja Goa yang telah memihak Belanda setelah Andi Mappanyukki di tangkap Belanda. Pada tanggal 4 Juli 1948 sidang Hadat Tinggi Luwu ini memvonis Andi Jemma dengan hukuman 25 tahun pengasingan di Ternate. Selain terhadap Andi Jemma, sidang juga menjatuhkan hukuman terhadap dua orang putranya, yakni Andi Ahmad dan Andi Makkalau. Andi Ahmad divonis mati, tetapi kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Andi Makkalau divonis 20 tahun pengasingan di Morotai. Disamping itu, terdapat pula empat orang lainnya yang dijatuhi hukuman.
Dalam pengasingan di Ternate, Andi Jemma tidak ditempatkan di penjara, tetapi di sebuah rumah sewaan. Pengasingan itu tidak lama dijalaninya sehubungan dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap Indonesia pada akhir Desember 1949. Ia dibebaskan pada tanggal 2 Februari 1950 dan pada tanggal 1 Maret 1950 ia sudah tiba di Makassar. Pada bulan April, atas permintaan rakyat Luwu, Andi Jemma kembali memegang jabatan sebagai Datu Luwu menggantikan Andi Jelling yang diangkat Belanda sebagai Datu Luwu pada waktu Andi jemma bergerilya dan dalam pengasingan. Setelah daerah Luwu dinyatakan sebagai daerah Swapraja pada tahun 1957, Andi Jemma diangkat sebagai Kepala Swapraja Luwu. Sebelum itu, ia pernah pula diangkat sebagai penasiaht Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada tanggal 23 Februari 1965 Andi Djemma meninggal dunia di Makassar. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar dengan Upacara Militer, Agama dan Adat dengan Adat 12 (dua belas). Kerajaan Luwu memberi gelar adat sebagai berikut : “ANDI DJEMMA LAPATIWARE OPU TOMAPPEME – NE WARA – WARA – E – PETTA MATINROE RI KEMERDEKAANNYA” artinya Baginda yang mangkat dalam alam kemerdekaannya., ia mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pertahanan (1960), dan Satyalancana Karya tingkat II (1964).
Atas jasa perjuangannya Andi Djemma dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional dengan SK Presiden RI No. 073/TK/2002 tanggal 6 November 2002.

Kanjeng Gusti Pangeran Harjo (KGPH) Djatikusumo

Jenderal GBP Djatikusumo bwPada Tahun 1941 masuk sebagai Taruna CORO (Sekolah Perwira Cadangan) dan ikut bertempur melawan tentara Jepang di Ciater, Subang – Jawa Barat dari tanggal 3 Maret sampai Belanda menyerah kepada tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 . Ia mendaftarkan diri sebagai tentara PETA tahun 1943-1944 dam mengikuti pendidikan perwira di Bogor, selesai pendidikan KGPH. Djatikusumo diangkat sebagai Komandan Cudar I – Daida I Tentara PETA di Surakarta – Jawa Tengah. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Surakarta dan kemudian menjabat Komandan Batalyon Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada November 1943 diangkat sebagai Panglima Divisi Infantri IV – TKR bermarkas di Salatiga dengan pangkat mayor jenderal .
Tahun 1946 memprakarsai Sekolah Opsir Tjadangan di Salatiga yang merupakan perpaduan antara pendidikan perwira cadangan dengan pendidikan umum sekolah menengah pelayaran khusus militer yang dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal GPH. Djatikusumo. Sewaktu menjabat Direktur Zeni Angkatan Darat, beliau mendirikan Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD) yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga teknik yang kompeten di lingkungan TNI – AD .
Kegiatan dalam bidang politik dan diplomat sudah dilakukan sejak memimpin para Taruna Akademi Militer dalam perang gerilya. GPH. Djatikusumo juga memegang pemerintah sipil di Yogyakarta atas nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tugas terakhirnya mewakili Sri Sultan dalam perundingan dengan pihak Belanda tentang pelaksanaan pengunduran militer dan sipil Belanda dari Yogyakarta serta mempersiapkan Kota Yogyakarta menerima TNI (Tentara Nasional Indonesia) .
Beberapa jabatan diplomatik pernah dijabatnya yaitu Konsul Jenderal RI. untuk Singapura, Duta Besar dan Berkuasa penuh pada Kerajaan Malaya, Kerajaan Maroko dan Republik Perancis .
Selain sebagai seorang militer dan diplomatik GPH. Djatikusumo juga merupakan orang yang sangat berjasa dalam bidang seni budaya. GPH. Djatikusumo merupakan pencetus Sendra Tari Ramayana dengan Candi Prambanan sebagai latar belakang.
Jabatan strategis yang pernah didudukinya antara lain Kepala Staf Angkatan Darat, Gubernur Akademi Militer, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Direktur Zeni Angkatan Darat, Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, Wakil Ketua DPA – RI, anggota Tim BP-7 .
Bintang Penghargaan, antara lain : Bintang Mahaputra Adhipradana,Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Tahta Suci dari Sri Paus Paulus.
Pada tanggal 4 Juli 1992 GPH. Djatikusumo meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Raja-raja Imogiri, Bantul – Yogyakarta . Atas jasa dan perjuangannya GPH. Djatikusumo dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional dengan SK. Presiden RI. No. 073/TK/2002 tanggal 6 November 2002 .

BRIGJEN. TNI. H. Hasan Basry

Hasan Basry bwKarir perjuangan Hasan Basry dimulai pada usia 22 tahun, ketika menjadi guru agama di sebuah SMP. Islam di Malang – Jawa Timur (sekitar tahun 1945) dimana Hasan Basry aktif dalam organisasi Pemuda RI. Kalimantan di Surabaya dan sering terlibat pada peristiwa perebutan senjata melawan tentara Jepang di Surabaya .
Tanggal 13 Oktober 1945 berangkat ke Kalimantan Selatan dengan kapal layar “Bintang Tolen” dari Pelabuhan Kalimas Surabaya dan tiba di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 1945 .
Keberangkatan Hasan Basry ke Banjarmasin untuk melaksanakan tugas sukarela dari BPOG (Badan Pembantu Oesaha Gubernur) Kalimantan dalam rangka menyiapkan penyambutan ekspedisi militer di Kalimantan Selatan.
Setibanya di Banjarmasin, Hasan Basry langsung menemui H.Abdurrahman (tokoh ulama), kemudian Abdul Hamid dan pada pertemuan tersebut Hasan Basry menyerahkan dokumen dan pamflet perjuangan yang dibawanya dari Surabaya .
Di sini Hasan Basry selanjutnya secara rahasia membangun jaringan hubungan dengan organisasi-organisasi perjuangan rakyat seperti Laskar Syaifullah yang kemudian dipimpinnya .
Atas nama Lasykar Syaifullah, Hasan Basry berusaha mengadakan kontak dengan Jawa yang terputus akibat blokade Belanda (tetapi selalu gagal) dalam upaya mencari bantuan senjata .
Keberadaan dan sepak terjang Hasan Basry di Kalimantan ini ternyata diketahui tentara Belanda (NICA), sehingga pada pertengahan tahun 1946 tokoh-tokoh Lasykar Syaifullah ditangkap, namun Hasan Basry dapat lolos dari upaya penangkapan tersebut .
Setelah Lasykar Syaifullah bubar, Hasan Basry mendirikan organisasi perjuangan “Banteng Indonesia” yang kemudian berkembang pesat hingga ke berbagai daerah . Organisasi ini sering melakukan aksi pemberontakan terhadap militer Belanda.
Pada 18 November 1946, Hasan Basry (Kalimantan Selatan) mendapat tugas dari Komandan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) Divisi IV di Jawa (Kol. Zakaria Madun) untuk menyiapkan dan membentuk satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Kemudian Hasan Basry membentuk Batalyon ALRI Divisi IV dengan cara melebur organisasi Banteng Indonesia yang dipimpinnya sebagai personil intinya. Organisasi rahasia tersebut disebut “Gerakan Rahasia ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan”.
Hasan Basry selanjutnya diangkat sebagai Komandan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang bermarkas di Kandangan .
Tugas Hasan Basry sebagai Komandan Batalyon Rahasia adalah:
a. Menyatukan seluruh gerakan bersenjata yang ada di Kalimantan Selatan untuk bergabung dalam pasukan ALRI Divisi IV .
b. Menyiapkan proses pendaratan kesatuan-kesatuan ALRI Divisi IV dari Jawa pada tempat-tempat rahasia.
Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947) telah memutuskan hubungan antara Hasan Basry (Kalimantan) dengan Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Moh. Noor yang berkedudukan di Yogyakarta, karena secara de facto RI. hanya meliputi Jawa, Madura dan Sumatera, sedang wilayah Indonesia lainnya termasuk Kalimantan berada di bawah kekuasaan Belanda .
Untuk mengatasi hal itu (blokade) Hasan Basry membentuk organisasi gabungan, yaitu Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK) dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan Kode RX – 8 di bawah pimpinan Hasan Basry . Dengan organisasi baru ini Hasan Basry mengatur suatu strategi gerilya dalam menghadapi tentara Belanda dengan senantiasa melakukan hubungan dan kontak dengan para tokoh /pimpinan organisasi perjuangan di berbagai daerah. Hasan Basry berhasil mengkonsolidasikan batalyon dengan merangkul kekuatan-kekuatan di luar ALRI.
Tanggal 16 Mei 1948, Hasan Basry mengeluarkan pengumuman tentang pernyataaan sikapnya terhadap Persetujuan Renville 1 Januari 1948, yaitu :

 

 
a. ALRI Divisi IV-Pertahanan Kalimantan adalah bagian dari Angkatan Perang RI.
b. ALRI Divisi IV tidak akan hjrah ke daerah RI di Jawa, tetapi berada di Kalimantan.
c. ALRI Divisi IV tidak akan melanggar genjatan senjata.
d. Agar Belanda mengosongkan Kota Barabai untuk dijadikan Pos hubungan ALRI Divisi IV dengan Belanda.
Ultimatum Belanda itu tidak menyurutkan semangat Hasan Basry tetapi justru dijawab dengan memerintahkan semua unit-unit perjuangan untuk melakukan penyerangan pos-pos pertahanan Belanda. Hasan Basry bahkan memimpin langsung aksi penyerangan terhadap pos pertahanan Belanda di Bungkukan yang dapat diselesaikannya dengan gemilang .
Tanggal 25 Desember 1948 Hasan Basry memerintahkan aksi Serangan Umum terhadap pos-pos NICA yang akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 1949. Serangan dimulai terhadap pos-pos NICA yang berada di Haruai, Nagara, Tanjung dan seterusnya .
Tanggal 17 Mei 1949, Hasan Basry dengan berani memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara dari ALRI yang meliputi seluruh Kalimantan menjadi bagian dari Republik Indonesia yang artinya beliau menolak bila keberadaaan Kalimantan di bawah kekuasaan Belanda .
Pada perkembangan selanjutnya, Hasan Basry diangkat menjadi Gubernur Tentara Kalimantan. Pada tanggal 15 Juli 1948 Hasan Basry wafat di Jakata dan jenazahnya dimakamkan di Simpang Tiga, Liang Anggang, Banjar – Kalimantan Selatan. Atas jasa-jasanya Pemerintah RI. menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK. Presiden RI. No. 110/TK/2001, tanggal 3 November 2001.

Ranggong Daeng Romo

Ranggong Daeng Romo bwPada tanggal 16 Oktober 1945, dibentuk organisasi Angkatan Muda Bajeng dibawah pimpinan Ranggong Daeng Romo, untuk mengibarkan jiwa dan semangat perjuangan menentang Belanda.
Pada tanggal 5 Desember 1945, Ranggong Daeng Romo diangkat menjadi Komandan Barisan Gerakan Muda Bajeng, yang kegiatannya tidak hanya pada bidang kemiliteran tetapi juga dibidang pemerintahan, dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, Gerakan Muda Bajeng beberapa kali mengalami bentrokan senjata dengan Belanda. Tanggal 21 Februari 1946 dengan kekuatan sekitar 100 orang Ranggong Daeng Romo menyerang tempat serdadu Belanda di Pappu Takalar. Tanggal 22 Februari 1946 dengan kekuatan sekitar 300 orang, Ranggong Daeng Romo memerintahkan penyerangan terhadap musuh yang ingin mendirikan kubu pertahanan di Polleke sehingga pihak musuh meninggalkan tempat tersebut. Tanggal 1 Maret 1946 memimpin langsung penyerangan dan pertempuran dengan patroli Belanda (NICA) sehingga menewaskan 20 orang. Tanggal 7 Maret 1946 memerintahkann oenyerangan terhadap kubu pertahanan musuh di Pappu Takalar.
Tanggal 13 Maret 1946 memerintahkan penyerangan terhadap kubu pertahanan musuh di Botto Lumpang walaupun hanya dengan kekuatan 50 orang, pertempuran dapat berlangsung selama 2 hari.
Tanggal 2 April 1946 Gerakan Muda Bajeng diubah menjadi Laskar Lipan Bajeng dan Ranggong Daeng Romo diangkat menjadi pimpinan tertinggi. Daerah perjuangan Laskar Lipan Bajeng makin bertambah luas menjadi wilayah Gowa.
Tanggal 27 April 1946 Ranggong Daeng Romo memerintahkan penyerangan terhadap pos serdadu Belanda di Malolo, dan berhasil menewaskan pasukan musuh sebanyak 5 orang.
Tanggal 21 Juni 1946 memerintahkan penyerangan terhadap musuh di Tembusen dan penyerangan tersebut menewaskan 7 Orang di pihak musuh, sedang di pihak Lipan Bajeng 1 orang meninggal.
Tanggal 17 Juli 1946 terbentuklah Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) yang mempersatukan kelaskaran yang selama ini berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Dengan terbentuknya LAPRIS, maka langkah pertama yang diambil oleh panglima LAPRIS (Ranggong Daeng Romo) adalah penyempurnaan organisasi kekuatan bersenjata dengan cara membentuk pasukan tempur khusus yang mampu bergerak cepat dalam usaha mengacaukan setiap langkah NICA, terutama untuk operasi militer secara besar-besaran.
Tanggal 8 Agustus 1946 berhasil mempertahankan markas besar LAPRIS di Rannaya Palembangkung dengan gagah berani, penuh kesatria dan akhirnya dapat dipukul mundur. Tanggal 28 Februari 1947 pasukan Belanda berhasil mengobrak-ngabrik kedudukan pasukan LAPRIS di Lengger dan pada pertempuran tersebut Ranggong Daeng Romo tewas dalam perlawanan mati-matian untuk mempertahankan daerah dari serangan pasukan Belanda, jenazahnya dimakamkan di Lengger – Takalar.
Tanggal 12 Agustus 1949, Almarhum diberikan Tanda Kehormatan Bintang Gerilya dengan pangkat Letnan Satu, almarhum dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional dengan SK Presiden No. 109/TK/2001 tanggal 3 November 2001.

Hj. Fatmawati Soekarno

Fatmawati Soekarno bwPada tahun 1923 Fatmawati masih merupakan seorang pelajar HIS di Bengkulu, namun telah aktif berorganisasi yaitu menjadi pengurus NASYIATUL AISYIAH Muhammadiyah antara lain sebagai pembaca ayat Al-Qur’an, Paduan Suara (koor) dan Pawai Obor.
Pada 24 Desember 1938 Fatmawati sempat berperan sebagai Bunda Maria dalam sandiwara pada Perayaan Kudus di RK Vaks School (Carolus) Jakarta. Pada tahun 1939 Fatmawati sering membaca Surat Kabar Galuh Indonesia Raya, Pikiran Rakyat, Sasaran dan Penabur hasil pinjaman dari Soekarno.
Pada tahun 1943 setelah Fatmawati tinggal bersama Bung Karno di Jakarta, sehingga sering berdiskusi dengan para tokoh wanita seperti Ny. Sukaptinah, SK. Tri Murti dan lainnya.
Sebagai isteri Bung Karno, Fatmawati mendapat peluang untuk mengenal lebih jauh masalah-masalah perjuangan. Hal itu diperolehnya melalui bacaan surat kabar dan pergaulannya dengan para tokoh seperjuangan Bung Karno. Jiwa dan semangat nasionalismenya telah tertanam pada pribadi Fatmawati, sehingga pada tahun 1944 saat bangsa Indonesia tengah mempersiapkan kemerdekaan, Fatmawati mewujudkan jiwa dan semangat nasionalismenya .
Dalam keadaan bangsa Indonesia dihadapkan pada kekuatan tentara Jepang, Fatmawati mewujudkan pemikiran nasionalismenya dengan cara mempersiapkan dan menjahit bendera merah putih yang dikibarkan untuk pertama kali pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI. tanggal 17 Agustus di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jl. Proklamasi No. 56) . Tidaklah dipungkiri bahwa bendera yang dijahit Fatmawati dan kemudian dikibarkan pada saat proklamasi tersebut telah dapat merubah citra bangsa Indonesia di mata dunia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat .
Pada tahun 1945 menjelang diproklamasikannya kemerdekaan RI. Fatmawati dengan setia mendampingi Bung Karno dan turut serta dalam pengasingan di Rengasdengklok- Karawang.
Ketika suasana Jakarta (1945-1946) sangat gawat, Fatmawati bersama puteranya yang masih bayi (Guntur) selalu mendampingi Bung Karno dalam perjuangan yang selalu berpindah dari satu kota ke kota lain, dan akhirnya hijrah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946.
Dalam bidang kewanitaan, Fatmawati telah berhasil menjadikan Ny. Wakijah Sukijo, Ny. Pujo Utomo dan Ny. Mahmudah Mas’ud sebagai anggota wanita dalam kepengurusan KNIP berdasarkan Penpres No. 17 tahun 1949. Fatmawati juga sangat peduli terhadap nasib para isteri prajurit yang ditinggal suaminya karena ikut dalam perjuangan gerilya. Hal ini ditunjukkanya dengan turut serta secara aktif dalam memberikan bantuan mengirim perbekalan kepada isteri prajurit dan para prajurit yang sedang berjuang di wilayah pertempuran. Kegiatan ini sering dilakukannya bersama-sama Ny. Sunarti Nasution .
Pada tahun 1951, Fatmawati dengan gigih ikut memperjuangkan agar dokumen, barang dan arsip pemerintah RI. yang dirampas oleh Belanda antara tahun 1945–1950 di Jakarta dan Yogyakarta dapat dikembalikan ke Indonesia .
Selama kurun waktu 1965–1968, Fatmawati merupakan salah seorang yang gigih berjuang menjadikan eks Karasidenan Bengkulu sebagai Propinsi Bengkulu.
14 Mei 1980, Fatmawati wafat di Kuala Lumpur–Malaysia dan jenazahnya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, Karet – Jakarta. Atas jasaa-jasanya, Pemerintah RI. menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Fatmawati berdasarkan SK. Presiden RI No. 118/TK/2000,tanggal 4 November 2000.

Abdul Kadir Gelar Raden Tumenggung Setia Pahlawan

Abdul Kadir Gelar Raden Tumenggung Setia Pahlawan

Abdul Kadir, putra sulung Oerip dari perkawinan dengan Siti Syarifah sejak remaja sudah dimagangkan sebagai abdi kerajaan Sintang. beliau telah berkali-kali mendapat tugas untuk mengamankan kerajaan dari gangguan pengacau, perampok, maupun tugas mendamaikan suku-suku Dayak yang sedang bermusuhan.
Pada tahun 1845 Abdul Kadir diangkat sebagai Menteri Hulubalang Kerajaan Sintang dan menggantikan ayahnya yang wafat. Pada saat ia mendapat gelar Raden Tumenggung.
Dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Melawi dan Hulubalang Kerajaan Sintang, ditemukan bukti-bukti hubungan Raden Tumenggung Setia Pahlawan dengan para pimpinan perlawanan rakyat di Sintang.
Ketaatan dan penghormatan rakyat Melawi yang besar terhadap Abdul Kadir Gelar Raden Tumenggung Setia sangat mengkhawatirkan Pemerintah Belanda karena dianggap membahayakan posisi Belanda dalam upaya menanamkan kekuasaannya di Melawi. Oleh karena itu pihak Belanda berusaha menguasai Raden Tumenggung dengan cara memberikan “Tanda Jasa / Penghargaan“ berupa uang pada saat situasi sulit. Pada tanggal 27 Maret 1866 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menetapkan pemberian tanda jasa berupa uang. Namun ternyata penghargaan tersebut tidak berhasil merubah sikap anti Belanda pada dirinya. Perlawanan rakyat masih terus berlangsung.
Pada tahun 1866 Panembahan Sintang mengukuhkan gelar kepada Abdul Kadir menjadi Raden Tumenggung Setia Pahlawan dengan Melawi sebagai wilayah pemerintahan dan Nanga Pinoh sebagai ibukotanya. Pada tahun 1868 pihak Raden Tumenggung melibatkan diri dalam persiapan perang.
Pada tahun 1869, Raden Tumenggung Setia Pahlawan menyelenggarakan pertemuan di Kerueng dengan para pimpinan perlawanan Kawasan Melawi dan keputusan yang dihasilkan dari pertemuan itu antara lain :

a. Perlawanan berkelanjutan akan dilaksanakan dengan kegiatan pertempuran yang berkesinambungan pada setiap ada peluang di setiap waktu pada setiap tempat.
b. Merekrut rakyat untuk dilatih dan diikutsertakan dalam perlawanan.
c. Membangun sistim perlawanan yang dapat digerakan sesuai dengan situasi.
Pada tahun 1871 Laskar perlawanan menyerang konsentrasi pasukan Belanda di Selik (Wilayah Batu Butong) tempat persediaan persenjataan, amunisi dan perbekalan pasukan Belanda dihancurkan, serta sejumlah serdadu dibinasakan.
Pada tahun 1871 sampai 1873, untuk mencairkan suasana yang agak membeku dari kegiatan konfrontasi, agar perang tetap marak, maka Laskar Perlawanan melancarkan serangan melalui aksi-aksi terbatas di sekitar / di luar benteng-benteng Belanda, sambil melaksanakan sabotase, penghadangan atau serangan hit and run terus menerus di berbagai tempat dan kesempatan.
Pada tahun 1875, pasukan Belanda menyerang ke Pusat Perlawanan di Natai Mangguk Liang, dalam serangan ini Belanda menangkap Raden Tumenggung Setia Pahlawan dan merampas barang-barang berharga.
Sistim perlawanan yang dikembangkan oleh Raden Tumenggung Setia Pahlawan telah menjadi model perlawanan rakyat terhadap Belanda di Shitang hingga tahun 1913. Pada tahun 1875 Raden Tumenggung Setia Pahlawan wafat sebagai tahanan Belanda di Benteng Saka Dua, dan jenazahnya dimakamkan di Tajong Sukadua-Nanga Pinoh Kalimantan Barat. Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara Pemerintah RI menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dengan Keputusan Presiden No. 114/TK/1999 tanggal 13 Oktober 1999.