Brigjen TNI (ANM) Ignatius Slamet Rijadi

Brigjen TNI ( ANM ) Ignatius Slamet Rijadi

Ignatius Slamet Rijadi lahir di Solo pada tanggal 26 Juli 1927. Ayahnya R. Edris Prawiropralebdo adalah seorang perwira Legiun Kusunanan. Ia mengikuti pendidikan di Hollands Inlandsche School (setingkat SD), kemudian Meer Uitgebreid Lagere Onedrwijs (setingkat SMP). Di samping belajar, ia juga aktif dalam kepanduan (kepramukaan), mula-mula dalam Pandu Taruna Kembang, kemudian dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Pada tahun 1943, dalam masa pendudukan Jepang, ia memasuki Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) di Cilacap, jurusan mesin dan dek. Tamat dari SPT ia bekerja sebagai mualim di perusahaan pelayaran Jawa Unko Kaisha.
Pada bulan September 1945, sesudah kemerdekaan diproklamasikan, Slamet Rijadi membentuk pasukan yang terdiri atas bekas anggota SPT, Peta dan Heiho di Solo. Pasukan ini kemudian diresmikan sebagai Batalion 2 Resimen 26 Divisi X TKR (kemudian menjadi Divisi IV dan akhirnya Divisi II). Slamet Rijadi diangkat sebagai komandan batalion dengan pangkat mayor. Ia juga ditunjuk sebagai Komandan Sektor Pertempuran daerah Semarang dengan tugas menjaga perbatasan Semarang-Surakarta-Magelang dari serangan Belanda.
Slamet Rijadi mempunyai andil yang cukup besar dalam mengamankan Kota Solo yang pada tahun 1948 dijadikan PKI sebagai wild west. Sebelum itu, bersama pasukan Tentara Pelajar di bawah pimpinan Achmadi, ia juga berhasil melucuti pasukan BPRI yang menolak untuk dilebur ke dalam TNI. Pada waktu PKI melancarkan pemberontakan di Madiun, September 1948, ia memimpin pasukannya melancarkan operasi terhadap pasukan PKI di daerah Wonogiri.
Dalam rangka pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang tahun 1948, Divisi IV dijadikan Divisi II. Slamet Rijadi diangkat menjadi Komandan Brigade V Divisi II dengan pangkat letnan kolonel. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, di samping sebagai Komandan Brigade V, ia juga diangkat sebagai Komandan Wehrkreise I (WK I) yang membawahi tujuh Sub-Wehrkreise (SWK). Daerah operasinya meliputi daerah Surakarta dan agian daerah Madiun. Untuk menyatukan tenaga perjuangan, ia mengkonsolidasikan kesatuan-kesatuan bersenjata non-TNI yang terdapat di daerah WK I dan menghimpunnya dalam wadah yang disebut Corps Sukarela.
Aksi-aksi gerilya yang dilancarkan pasukan Slamet Rijadi sangat merepotkan pasukan Belanda di sekitar Solo. Komandan pasukan Belanda di Bangak mencoba melakukan ”perang urat syaraf”. Dalam surat yang dikirimkanya kepada Slamet Rijadi diperingatkannya bahwa aksi gerilya akan dibalas Belanda dengan aksi yang lebih hebat yang tentu saja akan menimbulkan korban dan kerugian di pihak rakyat. Untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi, dimintanya agar Slamet Rijadi menghentikan perlawanan dan menyerah dengan membawa bendera putih. Komandan Belanda ini juga mengatakan akan menerima setiap anggota pasukan Slamet Rijadi yang mau menjadi tentara Belanda. Surat itu tidak digubris Slamet Rijadi, bahkan ia semakin meningkatkan aksi-aksi gerilya.
Prestasi yang sangat monumental diperlihatkan Slamet Rijadi ketika ia memimpin pasukannya melancarkan serangan umum ke Kota Solo menjelang diberlakukannya gencatan senjata pukul 00.00 tanggal 11 Agustus 1949. Tujuannya ialah untuk merebut posisi-posisi penting sebagai tempat yang dikuasai TNI dalam perundingan gencatan senjata. Serangan itu dilancarkan selama empat hari dari tanggal 7 Agustus dan berakhir beberapa saat sebelum gencatan senjata diberlakukan.
Dalam perundingan yang diadakan antara Slamet Rijadi dan komandan pasukan Belanda di Solo, Kolonel Ohl, tanggal 11 Agustus, disepakati bahwa daerah-daerah yang dikuasai Belanda akan diserahkan kepada TNI secara bertahap. Komandan pasukan Belanda ini heran bercampur kagum setelah mengetahui bahwa lawan yang dihadapinya selama ini adalah seorang anak muda yang sebaya dengan anaknya. Ia juga menawarkan kepada Slamet Rijadi untuk dididik di Negeri Belanda.
Berakhirnya Perang Kemerdekaan bukan berarti berakhirnya tugas Slamet Rijadi. Pada bulan Januari 1950 pasukannya dikirim ke Bandung untuk turut menumpas pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dan kemudian menumpas DI/TII di Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam pasukan ini Letnan Kolonel Slamet Rijadi diangkat sebagai Komandan Group II. Pada saat pasukannya menyerang Waitatiri, pasukan Mayor Ahmad Wiranatakusuma berhasil merebut benteng Nieuw Victoria, pertahanan terkuat RMS, di kota Ambon. Akan tetapi, pasukan RMS dengan menyamar sebagai APRIS/TNI serta membawa bendera merah putih berhasil merebut benteng itu kembali. Pada saat itu Slamet Rijadi dan pasukannya tiba di Ambon. Dalam pertempuran jarak dekat di depan benteng Nieuw Victoria, Slamet Rijadi terkena tembakan. Ia gugur pada tanggal 4 November 1950 dalam usia 23 tahun. Pemerintah menaikan pangkatnya dua tingkat menjadi brigadir jenderal anumerta.
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 068/TK/Tahun 2007 tanggal 6 November 2007.

MAYJEN TNI (PURN) Prof. Dr. Moestopo

MAYJEN TNI (PURN) Prof. Dr. Moestopo

R. Moestopo lahir di Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 13 Juni 1913. Pendidikan tertinggi yang ditempuh pada masa Belanda ialah STOVIT (Sekolah Dokter Gigi) yang diselesaikannya pada tahun 1937. Sesudah itu ia membuka prakatik sambil bekerja di STOVIT, bahkan pernah diangkat sebagai Wakil Direktur STOVIT.
Pada masa pendudukan Jepang, Moestopo mengikuti pelatihan tentara Pembela Tanah Air (Peta) angkatan kedua di Bogor, Jawa Barat. Selesai pelatihan, ia diangkat sebagai shudanco (komandan kompi) di Sidoarjo. Akan tetapi, kemampuan Moestopo melebihi kemampuan seorang shudanco. Oleh karena itu kemudian ia diangkat sebagai daidanco (komandan batalion) di Gresik.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Jepang membubarkan kesatuan Peta, termasuk kesatuan Moestopo, dan senjata mereka dilucuti. Moestopo kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Jawa Timur yang langsung dipimpinnya. Ia juga mengangkat dirinya sebagai Menteri Pertahanan At Interim Republik Indonesia. Tindakan itu dilakukannya agar dapat berunding dengan Komandan Tentara Sekutu dan Pimpinan Militer Jepang, yang oleh Jaksa Agung dikukuhkan dengan surat tertanggal 13 Oktober 1945, agar drg. Moestopo bertindak secara Menteri Pertahanan dan pelaksana tugas-tugas Menteri Pertahanan. Tindakan drg. Moestopo tersebut sangat menguntungkan bagi tetap tegaknya kedaulatan Republik Indonesia, karena sebagai Menteri Pertahanan ia menerima penyerahan kekuasaan Militer dan senjata dari Jepang.
Moestopo mempunyai andil yang besar dalam merebut senjata dari pasukan Jepang. Pada tanggal 1 Oktober 1945 para pemuda mengepung markas besar Jepang untuk merebut senjata. Moestopo meminta mereka menunda serangan sebab Jepang pasti akan membalas yang akan menyebabkan banyaknya jatuh korban. Ia segera menemui Mayor Jenderal Iwabe dan meminta senjata secara baik-baik. Iwabe menolak sebab ia pasti akan dipersalahkan oleh Sekutu. Hanya kepada Sekutulah Jepang harus menyerahkan senjata. Moestopo menegaskan bahwa ialah yang kelak akan mempertanggungjawabkan kepada Sekutu. Akhirnya Iwabe bersedia menandatangani surat penyerahan tersebut.
Moestopo menentang pendaratan pasukan Inggris yang mewakili Sekutu di Surabaya, walaupun Presiden Soekarno sudah menyampaikan pesan agar pendaratan itu tidak dihalang-halangi. Sambil berdiri dalam mobil dengan kap terbuka, ia berkeliling kota menyerukan rakyat agar melawan Inggris. Sebelum pasukan Inggris mendarat, Moestopo mengadakan perundingan dengan komandan Inggris, Brigjen Mallaby. Perundingan juga diadakan antara pihak Inggris dan pemerintah Jawa Timur. Inggris diizinkan menempati daerah pelabuhan. Akan tetapi, pada tanggal 27 Oktober, sehari sesudah kesepakatan itu dicapai, Inggris memasuki kota tanpa izin dan menduduki beberapa gedung. Akibatnya, pada tanggal 28 dan 29 Oktober berkobar pertempuran. Pasukan Inggris terdesak dan hampir hancur. Mereka meminta bantuan Presiden Soekarno untuk menghentikan pertempuran.
Sementara itu, Moestopo dan beberapa orang pasukannya berangkat ke Mojokerto untuk menyiapkan basis gerilya. Mereka ditangkap oleh pasukan Mayor Sabaruddin, bekas anak Moestopo dalam Peta. Moestopo dibebaskan, bahkan ia diantarkan ke Surabaya, tetapi yang lainnya dibunuh Sabaruddin. Moestopo langsung pergi ke tempat Presiden Soekarno sedang berunding dengan pihak Inggris. Ia dipensiunkan oleh Presiden dan diangkat sebagai Penasihat Agung Republik Indonesia.
Moestopo kemudian diserahi tugas sebagai Panglima Markas Besar Pertempuran Jawa Timur berkedudukan di Madiun. Pada waktu Angkatan Perang melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi, tahun 1948, Moestopo yang ketika itu berpangkat kolonel, diangkat sebagai Komandan Kesatuan Reserve Umum (KRU). Ia membawahi tiga KRU, salah satu di antaranya ialah KRU yang terdiri atas pasukan hijrah Siliwangi. Pada waktu PKI melancarkan pemberontakan di Madiun, Moestopo mengerahkan pasukan Siliwangi ini untuk menumpasnya.
Pada waktu agresi militer kedua Belanda, Moestopo bergabung dengan Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) Kolonel Nasution. Dalam pemerintahan militer yang dibentuk oleh Nasution, Moestopo diserahi tugas untuk urusan kesehatan.
Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, Moestopo diangkat menjadi Kepala Kesehatan Gigi Angkatan Darat. Pada tahun 1958 ia dikaryakan dalam jabatan Pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pada tahun 1961 dengan pangkat mayor jenderal, dikaryakan lagi sebagai Pembantu Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Pada tahun 1962 Moestopo mendirikan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo yang menaungi Universitas Prof. Dr. Moetopo (Beragama) di Jakarta yang di kenal sebagai Kampus Merah Putih. Selain memimpin dan membina universitas tersebut, ia juga ikut mendirikan universitas/fakultas sebagai berikut :
a. Universitas Gajah Mada dan Fakultas Kedokteran Giginya.
b. Universitas Padjajaran (Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Publisistik dan Fakultas FIPPIA)
c. Universitas Indonesia (Fakultas Kedokteran Gigi)
d. Universitas Trisakti (Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas lain-lain)
e. Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dengan 4 Fakultas yaitu, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komunikasi.
f. Universitas Sumatera Utara (Fakultas Kedokteran Gigi)
g. Turut membina Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (Stovit)
h. Pendiri Pendidikan Berkelanjutan Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dengan 5 jurusan: Ortho, Opdent, Oral Surgery, Paedodontic, Prosthodontic.`
i. Turut mendirikan dan memimpin Sekolah Lanjutan Oral Surgery Universitas Padjajaran Bandung.
j. Mendirikan Akademi Perawatan Gigi, Akademi Pertanian, Sekolah Teknik Gigi Menengah, Kursus Chair Side Assistence/Technik Gigi/Dental Hygienis, Yayasan Pendidikan Prof. Dr. Moestopo Bandung.
Mayor Jenderal Pur. Prof. Dr. Moestopo meninggal dunia pada tanggal 29 September 1986 di Bandung. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Ia menerima berbagai penghargaan; yang tertinggi ialah Bintang Mahaputra Utama RI dan Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 068/TK/Tahun 2007 tanggal 6 November 2007.

Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Ide Anak Agung Gde Agung (selanjutnya : Anak Agung) lahir di Gianyar, Bali, pada tanggal 24 Juli 1921 sebagai putra sulung Raja Gianyar Ide Anak Agung Ngurah Agung. Ia mengikuti pendidikan di Hollands Inlandsche School (setingkat SD), Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (setingkat SMP), Algemeene Lagere School (setingkat SMA), dan Rechts Hoge Scholl (Sekolah Tinggi Hukum).
Peran Anak Agung dalam politik dimulai di Negara Indonesia Timur (NTT), mula-mula sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian sebagai Perdana Menteri (Desember 1947 sampai Desember 1949). Sekalipun NIT berada di bawah pengaruh Belanda, namun Anak Agung menjalankan politik yang berbeda dengan keinginan Belanda. Pada bulan Januari 1948 ia mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri RI Amir Sjarifuddin dalam rangka mengadakan pendekatan dengan RI untuk bersama-sama mencari penyelesaian mengenai masalah Indonesia sesuai dengan cita-cita nasionalisme. Berdasarkan pendekatan itu, pada tanggal 19 Januari 1948, pemerintah RI mengakui NIT. Bulan berikutnya, Februari 1948, NIT mengirim Misi Parlementer ke Yogya. Politik yang digariskan Anak Agung itu dikenal sebagai politik sintesis antara sesama bangsa Indonesia, berlawanan dengan politik sintesis antara Belanda dan Indonesia yang dirancang oleh Van Mook.
Anak Agung menentang keras keinginan Belanda untuk membentuk pemerintahan federal sementara sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) tanpa ikut sertanya RI. Dalam hal ini ia dapat memengaruhi anggota negara-negara federal yang tergabung dalam Bijenkomst voor Federal Overleg (BFO; Pertemuan Musyawarah Federal). Bahkan, ia berhasil menampilkan BFO sebagai mitra politik RI dalam menghadapi siasat politik Belanda.
Sikap pro-RI Anak Agung semakin nyata ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Sebagai protes terhadap agresi itu, Anak Agung langsung mengundurkan dari jabatan Perdana Menteri NIT. Setelah diangkat kembali sebagai Perdana Menteri NIT (12 januari 1949), ia tetap melanjutkan politik sintesisnya. Pada awal Februari 1949 ia memimpin delegasi BFO ke Bangka untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin RI yang ditawan Belanda di pulau tersebut. Sebulan kemudian BFO juga mengirim delegasi ke Bangka. Mereka menuntut agar Belanda segera menghentikan agresi militer dan membebaskan para pemimpin RI.
Semetara itu, RI dan Belanda mengadakan perundingan di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang akhirnya melahirkan Pernyataan Roem-Van Roijen tanggal l 7 Mei 1949. Di antara isinya yang penting ialah pemerintah RI akan dikembalikan ke Yogya dan akan diadakan Koferensi Meja Bundar di Negeri Belanda yang akan diikuti oleh RI, BFO dan Belanda. Untuk menyamakan pendapat antara RI dan BFO dalam menghadapi Belanda di KMB, Anak Agung memprakarsai diadakannya Konferensi Antar- Indonesia. Konferensi itu didakan dua kali, pertama di Yogyakarta (19 sampai dengan 22 Juli), kedua di Jakarta (30 Juli sampai dengan 2 Agustus). Dalam kedua konferensi itu RI dan BFO mencapai berbagai kesepakatan, yang penting di antaranya ialah nama negara yang dibentuk, yakni Republik Indonesia Serikat, bendera negara tetap Merah Putih dan lagu kebangsaan tetap Indonesia Raya. Disepakati pula untuk membentuk Angkatan Perang RIS yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya.
Perundingan KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Anak Agung bertindak sebagai Wakil Ketua Delegasi BFO dan sekaligus Ketua Delegasi NIT. Dalam perundingan di KMB ia menuntut agar wilayah Irian Barat dimasukan ke dalam RIS. Belanda bersikukuh untuk tetap mempertahankan Irian Barat di bawah kekuasaan mereka. Akhirnya, setelah ditengahi oleh UNCI, dicapai kompromi yakni Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda.
Dalam Kabinet RIS yang dibentuk bulan Desember 1949, Anak Agung menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri. Jabatan sebagai menteri, yakni Menteri Luar Negeri dipangkunya dalam Kabinet Burhanuddin Harahap setelah RIS bubar dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Setelah itu, ia bertugas sebagai Duta Besar RI di beberapa negara Eropa.
Sebagai seorang intelektual, Anak Agung menghasilkan beberapa karya ilmiah, bahkan pada tahun 1980 ia memperoleh gelar dokter sejarah dari Univerteit Utrecht, Negeri Belanda. Di antara karya ilimiahnya adalah :
a. Twenty Years of Indonesia Foreign Policy;
b. Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat;
c. Pernyataan Roem-Van Roijen 7 Mei 1949;
d. Renvilla;
e. Persetujuan Linggajati : Prolog dan Epilog.
Ide Anak Agung Gde Agung meninggal dunia pada tanggal 22 April 1999. Berkat jasa-jasanya, Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 068/TK/Tahun 2007 tanggal 6 November 2007, ia juga menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dari Pemerintah RI. Dari pemerintah asing ia pun menerima penghargaan berupa Le Grand Cross Leopold (Belgia), Grand Order van Oranje Nassau (Belanda), dan Grand Order of Austria (Austria).

Dr. Adnan Kapau Gani

Adnan Kapau Gani bwA.K. Gani lahir di Desa Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 16 September 1905. Ia menempuh pendidikan Europeesche Lagere School (ELS; setingkat SD) di Bukittinggi, kemudian pindah ke Palembang mengikuti kepindahan ayahnya yang berprofesi sebagai guru. Tamat dari ELS, A.K. Gani melanjutkan pendidikan di School Tot Opleiding Voor Inlandsche (STOVIA; sekolah dokter pribumi) di Jakarta. Karena sekolah ini ditutup pemerintah ia memasuki Algemeene Middelbare School (AMS) dan akhirnya mengikuti kuliah di Geneeskundige Hoge School (GHS; Sekolah Tinggi Kedokteran). Kuliah di GHS diselesaikan pada tahun 1940 dengan memperoleh gelar dokter, sesudah itu ia membuka praktik sebagai dokter di Palembang.
Pada masa bersekolah di Jakarta, A.K. Gani sudah aktif dalam organisasi kepemudaan. Ia menjadi anggota pengurus Jong Sumatranen Bond yang kemudian berganti nama menjadi Pemuda Sumatra. Ia turut membantu terselenggaranya Kongres Pemuda bulan Oktober 1928. Sesudah itu ia diangkat sebagai anggota komisi yang bertugas melakukan fungsi berbagai organisasi pemuda yang akhirnya melahirkan Indonesia Muda pada awal tahun 1930. dalam Indonesia Muda ia diangkat sebagai anggota Dewan Eksekutif.
Kegiatan dalam dunia politik dimulai A.K. Gani sebagai anggota Partai Indonesia (Partindo). Pada bulan Mei 1937, setelah Partindo bubar, dengan beberapa temannya ia mendirikan partai baru yakni Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang langsung diketuainya. Pada tahun 1939 ia ikut mensponsori lahirnya Gabungan Politik Indonesia (Gapi) yang merupakan federasi partai-partai politik dan terkenal dengan aksi ”Indonesia Berparlemen”. Dalam kepengurusan Gapi ia duduk sebagai wakil Gerindo.
Pada masa pendudukan Jepang, Gani dipenjarakan selama satu tahun akibat sikap politiknya yang menentang fasisme. Ia dibebaskan berkat campur tangan Ir. Soekarno. Jepang kemudian mengangkatnya menjadi anggota Sumatra Chuo Sangi In (semacam dewan perwakilan) yang didirikan bulan Maret 1945.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan cepat diketahui di Palembang. Pada tanggal 23 Agustus ia membentuk Pemerintahan Bangsa Indonesia Keresidenan Palembang yang langsung dipimpinnya sebagai residen. Jabatan sebagai residen kemudian disahkan oleh Gubernur Sumatra. Selain itu, pemerintah pusat mengangkat Gani sebagai koordinator pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Sumatra. Dalam jabatan tersebut, ia membentuk Komandemen Sumatra dan mengangkat Suharjo Harjowardoyo sebagai panglima dengan pangkat jenderal mayor. Dalam penyempurnaan organisasi TKR yang kemudian menjadi TRI dan akhirnya TNI, Gani pernah pula menduduki jabatan sebagai Komandan Sub-Komandemen Sumatra Selatan. Pada waktu Provinsi Sumatra dipecah menjadi tiga subprovinsi, ia pun diangkat sebagai Gubernur Muda Sub-Provinsi Sumatra Selatan.
Selain memegang berbagai kepemimpinan di Sumatra Selatan pada masa-masa awal revolusi, Gani juga aktif mengadakan perdagangan barter (yang oleh Belanda disebut penyeludupan) dengan luar negeri, terutama dengan Singapura dan Malaya. Dari hasil barter itu ia berhasil memasukkan berbagai keperluan pemerintah, terutama senjata. Dalam melakukan barter ini ia bekerja sama dengan beberapa orang pedagang Tionghoa.
Kiprah Gani dalam pemerintahan pusat dimulai sebagai Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Sjahrir III (Oktober 1946 – Juni 1947). Atas prakarsanya, pada bulan Januari 1947 dibentuk Planning Board (Dewan Perancang) yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Planning Board yang langsung dipimpinnya ini kemudian dikembangkan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi di bawah pimpinan Wakil Presiden Hatta, sedangkan Gani diangkat sebagai Wakil Ketua. Jabatan sebagai Menteri Kemakmuran tetap dipegang Gani dalam Kabinet Amir Syarifuddin, di samping jabatanya sebagai Wakil Perdana Menteri. Selain itu, Gani juga berperan aktif dalam perundingan dengan Belanda yang akhirnya melahirkan Perjanjian Linggajati.
Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Gani memimpin perjuangan gerilya sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatra Selatan (DMISS). Ia merupakan satu-satunya gubernur militer di Sumatra yang banyak berkomunikasi dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Sumatra Barat. Sebagai penghargaan atas jasanya memimpin perjuangan gerilya ini, pada bulan Februari 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Selatan menganugerahinya gelar Pemimpin Agung Gerilya disertai sebuah medali emas. Medali yang merupakan kebanggaannya ini kemudian dijualnya untuk membantu menyekolahkan anak-anak bekas pejuang.
Keikutsertaan terakhir Gani di bidang pemerintahan ialah sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Ali Sastromijoyo I. Sesudah itu ia diangkat menjadi anggota Kontituante sebagai wakil PNI, dan akhirnya menjadi anggota MPRS. Selain itu, ia juga memegang berbagai jabatan di Sumatra Selatan sambil membuka praktik sebagai dokter.
Dokter Adnan Kapau Gani meninggal dunia di Palembang pada tanggal 23 Desember 1968 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ksatria, Bukit Siguntang, Palembang. Penghargaan tertinggi yang diterimanya dari pemerintah ialah Bintang Mahaputra Adipradana pada tanggal 7 Agustus 1995. Penghargaan lain ialah Bintang Gerilya (17 Agustus 1958), Lencana Gerakan Operasi Militer I dan II.
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 068/TK/Tahun 2007 tanggal 6 November 2007.

 

Dr. Mr. Muhammad Teuku Hasan

Dr. Mr. Muhammad Teuku Hasan

Tahun 1931 T. Muhammad Hasan berangkat ke negeri Belanda untuk belajar meskipun tidak disetujui oleh Pangrehpraja Belanda di Sigli untuk menuntut ilmu dibidang hukum.
Dalam bulan Agustus 1945 T. Muhammad Hasan diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) perwakilan dari Sumatera. Beliau ikut membahas UUD 1945 beserta pasal-pasal serta ikut memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama.
Pada tahun 1945, T. Muhammad Hasan diangkat sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia untuk wilayah Sumatera, kemudian menjadi Gubernur Sumatera,
Dari bulan Desember 1948 sampai bulan Maret 1949, T. Muhammad Hasan menjabat sebagai Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan merangkap sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.
Pada tahun 1950 – 1957 beliau menjabat anggota DPRS di Jakarta, Wk. Ketua Panitia Negara Urusan Pertambangan, Ketua Panitia Penasehat tentang Pelaksanaan Ordonasi Statistik, dan Gubernur d/p Kementerian Dalam Negeri.
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 085/TK/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006.

 

Izaac Huru Doko

Izaac Huru Doko

Selagi dibangku Sekolah Guru (HIK) Bandung, Izaak Huru Doko memimpin organisasi “de Timorsche Jongeren” yang mempunyai cabang di kota – kota besar di seluruh Indonesia bersama Sdr. Herman Johannes yang pada saat itu menjadi mahasiswa pada Technische Hogeschool di Bandung.
Menjadi Ketua Partai Politik “Perserikatan Kebangsaan Timor” di Kupang yang berazaskan Nasionalisme/Kebangsaan dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka. Diangkat sebagai Kepala Bunkyo Kakari (Pengajaran/Penerangan) di Kupang sejak tanggal 1 Maret 1942 sampai dengan tahun 1945.
Selama penjajahan Jepang tetap memelopori perjuangan “Kemerdekaan Indonesia” dalam surat kabar “Timor Syuho” yang berada dibawah asuhannya. Menjadi anggota “Syo Sunda Tju San In” yang berkedudukan di Singaraja Bali.
Memimpin dan mengorganisir tenaga-tenaga Nasional bersama Sdr. TOM PELLO untuk menghadapi Pemerintah Reaksioner Belanda (NICA) dan kaki tangannya. Mendirikan dan menjadi Ketua Partai Demokrasi Indonesia di Timor (PDI Timor) sebagai penjelmaan dari Perserikatan Indonesia Timor (PKT).
Menjadi Adviseur (Penasehat) utusan Timor ke Konperensi Malino tahun 1946 dengan membawa mandat dari PDI Timor untuk memperjuangkan “Zelfbeschikkingsrecht” bagi bangsa Indonesia dengan membawa mandat dari PDI Timor untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI dan menghapuskan Korte Verklaring dari daerah-daerah Swapraja.
Menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timor (NIT) dalam bulan November 1947 dan kemudian oleh Parlemen dipilih menjadi Menteri Muda Penerangan sejak 15 Desember 1947 s/d. 14 Maret 1950.
Menjadi pengurus Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makassar yang di pimpin Arnold Mononutu.
Menjadi Menteri Penerangan N.I.T atas dukungan Fraksi-fraksi Progresiv yang berjuang melalui B.F.O agar merdeka hanya bersama RI, membantu perjuangan RI dan mengembalikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemerintah RI ke Yogya, karena perjuangan inilah maka dalam tahun 1948 NIT diakui secara resmi oleh Pemerintah RI.
Diangkat sebagai Menteri Pengajaran tanggal 14 Maret 1950 pada Kabinet NIT ke IV dalam lingkungan RIS dan sering bertindak sebagai Wakil Perdana Menteri.
Pada waktu APRI dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang menduduki Kota Makassar, Izaak Heru Doko ditangkap dan ditawan di Sungguminasa namun kemudian dibebaskan tanpa syarat. Diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Pengajaran NIT dalam Kabinet Likwidasi dibawah Ir. PUTUHENA bekas Menteri P.U.T RI di Yogyakarta.
Diangkat sebagai Referendaris pada Kantor Inspeksi Pengajaran Propinsi Sunda Kecil di Singaraja sejak tanggal 10 Mei 1950 s/d. 25 Oktober 1950.
Diangkat sebagai : a) Inspektur SR Propinsi Sunda Kecil; b) Kepala Inspeksi SR Propinsi Sunda Kecil; c) Kepala Dinas PP dan K Propinsi Sunda Kecil; dan d) Koordinator Inspeksi Pengajaran Propinsi Sunda Kecil sejak tanggal 25 Oktober 1950 s/d. 1 September 1958.
Ditugaskan oleh Pemerintah RI ke Australia pada tahun 1956 dalam rangka Colombo Plan untuk mempelajari sistem One Teacher School dan Area School selama 8 bulan.
Dicalonkan sebagai anggota Konstituante oleh Parkindo, namun almarhum mengundurkan diri karena lebih tepat mengabdi dibidang pendidikan.
Menjadi anggota Perutusan Sunda Kecil ke Musyawarah Nasional tahun 1957 dalam usaha mempersatukan kembali Dwi Tunggal Sukarno – Hatta.
Dipindahkan ke Kupang menjadi Kepala Perwakilan Departemen P dan K Propinsi NTT merangkap Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT sejak 1 September 1959 s/d. 1 Pebruari 1971.
Diangkat sebagai Anggota Front Nasional Nusa Tenggara Timur dan Anggota Team Indoktrinasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1961 dan almarhum hampir menjadi korban G 30 S/PKI dan termasuk dalam daftar utama orang yang harus dilenyapkan.
Atas jasa-jasa beliau, pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahalawan Nasional dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 085/TK/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006.

Andi Sultan Daeng Radja

Andi Sultan Daeng Radja

Sejarah Perjuangan Haji Andi Sultan Daeng Radja menentang kehadiran Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia umumnya, Sulawesi Selatan khususnya, telah lama dilakukannya sejak beliau masih menjadi siswa pada opielding School Voor Indiandsche Ambtenar (OSVIA) di Makassar.
Mengikuti kongres sumpah pemuda 28 Oktober 1928 tanpa seizin atasannya sehingga kegiatan beliau tidak didapatkan catatan resmi dan otentik. Mengikuti dan masuk kedalam organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia (K.B.I) di wilayah Sulawesi, semangatnya bertambah setelah beliau menjadi karaeng gantarang dan terus aktif mengikuti perkembangan politik dunia internasional dan Indonesia dimasa itu
Pada akhir Agustus 1945 mendirikan wadah dalam upaya menyamakan serta membela negara PPNI (Persatuan Pergerakan Nasional Indonesia) dan pada bulan November 1945 dirubah menjadi Barisan Merah Putih
Desember 1945 sampai dengan 8 Januari 1950 ditangkap dan diasingkan ke Menado, Sekembalinya Haji Andi Sultan Daeng Radja dari tempat pengasingan, beliau diberikan tanggung jawab dan jabatan penting lainnya hingga kesempatan untuk beristirahat tidak diperolehnya dengan baik, selama non aktif tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Pengabdiannya tidak hanya sampai tingkat regional (daerah) tapi sampai tingkat nasional.
Namanya telah diabadikan pada nama jalan di depan rumah beliau dengan nama jalan Haji Andi Sultan Daeng Radja, oleh panitia pemberi nama jalan Pemda Tingkat II Kabupaten Bulukumba.
Atas jasa-jasa beliau, pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahalawan Nasional dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 085/TK/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006.

Opu Daeng Risadju

Opung Daeng Risadju

Sebagai seorang putri keturunan berdarah biru/bangsawan, Opu Daeng Risadju telah tertanam sikap dan jiwa patriotisme dalam dirinya apalagi punya daya kharismatik terhadap masyarakat Luwu baik Luwu bagian selatan, Utara dan Luwu bagian Timur serta palopo ibukota Kerajaan Luwu. Kemampuan dan kepemimpinan yang melekat pada jiwa dan semangat Opu Daeng Risadju terlihat juga pada usaha dan pengorbanan beliau didalam melakukan berbagai aktifitas perjuangan merintis kemerdekaan Republik Indonesia.
Diawal abad XX merupakan cikal bakal awal perjuangan Opu Daeng Risadju dengan ikut menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) cabang Pare-Pare pada tahun 1927 dan pada tanggal 14 Januari 1930 beliau terpilih sebagai Ketua PSII di wilayah Tanah Luwu Palopo, sehingga dengan jabatan sebagai ketua partai Opu Daeng Risadju sering mengikuti/menghadiri kongres PSII baik dari Sulawesi Selatan maupun PSII Pusat dari Batavia.
Karena dianggap sebagai duri bagi Pemerintahan Kolonial Belanda di Tanah Luwu akhirnya Controleur Masamba menangkap Opu Daeng Risadju bersama ± 70 orang anggota PSII di Malangke dan dimasukan ke dalam penjara Masamba dengan maksud untuk mengurangi aksi-aksi atau gerakan perlawanan beliau terhadap Belanda serta menghadang perluasan ajaran PSII.
Pada tanggal 9 Pebruari 1942 Jepang melakukan pendaratan di Makassar Sulawesi Selatan yang kemudian menyusul pula ke daerah-daerah sekitarnya termasuk Tana Luwu. Dengan adanya pendudukan Jepang di Tana Luwu membuat semakin berkobar semangat Opu Daeng Risadju untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan di daerahnya.
Namun setelah Jepang menyerah kepada tentara Sekutu ternyata NICA ikut memanfaatkan kedatangan tentara Sekutu untuk kembali menguasai republik ini termasuk di Tanah Luwu Sulawesi Selatan. Pada tahun 1946 Opu Daeng Risadju beserta pemuda republik melakukan serangan terhadap tentara NICA namun sebulan kemudian tentara NICA melakukan serangan balik terhadap pasukan Opu Daeng Risadju meskipun banyak anggota pemuda republik yang gugur.
Beberapa bulan kemudian mata-mata NICA berhasil mengetahui keberadaan beliau didaerah Latonro dan akhirnya beliau disergap dan ditangkap kemudian dipaksa berjalan kaki ± 40 Km menuju Watampone. Disanalah beliau dipenjarakan selama sebulan lalu dibawa ke Sengkang dan dipulangkan ke Bajo. Beliau menjalani tahanan tanpa diadili selama 11 bulan

H. Pajonga Daeng Ngalle Karaeng Polongbangkeng

Pajongga Daeng Ngalle bwPada bulan Oktober 1945 bersama bangsawan lain seperti : (Andi Mappayuki) Bone, Andi Jemma dari Lawu, Andi Bau Massape (Sup pare-pare) Andi Pengeran Pellarani mengikuti konprensi raja-raja se-Sulawesi Selatan di Yogya, konprensi merumuskan satu resolusi mendukung pemerintah RI di Sulawesi sebagai satu-satunya pemerintah yang sah dibawah Gubernur Ratulangi. Raja Pajonga Daeng Ngalle mengumumkan polombangkeng sebagai wilayah De Fakto Negara RI, hal ini menunjukan Karaeng Pajonga sebagai seorang nasionalis.
Menghadapi pemerintah Belanda yang ingin mengembalikan pemerintah jajahannya karaeng pajonga menjadikan plombangkeng sebagai pusat gerakan menggantikan posisi makasar yang pada saat itu sudah tidak aman, polombangkeng menjadi pusat bersatunya para tokoh pemuda perjuangan dari makassar, takalor, gowa, banteng
Untuk mempertahankan proklamasi Pajonga Daeng Ngalle membentuk laskar gerakan muda bajoang sebagai wadah perjuangan bersenjata yang di ketuai sendiri, hal ini menunjukan Karaeng Pajonga memiliki karakter pejuang yang tidak mau kompromi dengan pejajah belanda.
Pada bulan Juli 1946 ketika Van Mook melakukan Konferensi Maleno untuk membentuk negara boneka Indonesia Timur (NIT), maka laskar lipan bajoang Pajonga Daeng Ngalle melaksanakan konprensi antar laskar se-Sulawesi Selatan, guna menyatukan, pisi strategis dan kekuatan perjuangan yang hadir 19 laskar membentuk LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) dengan panglimanya Ranggong Daeng Romo Sekretaris Jenderal Robert Walter Monginsidi
Perjuangan dan pengabdian Karaeng Pajonga Daeng Ngalle mengundang nilai-nilai persatuan dan berskala nasional.
Atas jasa-jasa beliau, pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahalawan Nasional dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 085/TK/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006.

Raden Mas Tirto Adhi Soeryo

Raden mas tirto adhi soerjo

Pada masanya, kebanyakan golongan bangsawan bekerja sebagai pegawai negeri karena dianggap sebagai suatu pekerjaan yang dapat memerintah. Jarang sekali golongan bangsawan melanjutkan ke sekolah dokter karena dianggap sebagai pekerjaan pengabdian, seperti yang dilakukan R.M. Tirto Adhi Soerjo. Apa yang dilakukan R.M. Tirto Adhi Soerjo dengan melanjutkan ke sekolah dokter dapatlah dianggap sebagai hal yang luar biasa.
Pada tahun 1894-1895 ( pada usia 14-15 tahun ), R.M. Tirto Adhi Soerjo sudah mengirimkan berbagai tulisan ke sejumlah surat kabar terbitan Betawi. Sehingga kita pun dapat melihat bahwa ia telah biasa dan menyukai bidang tulis menulis hanya saja dalam bahasa Belanda atau Jawa.
Pada tahun 1888-1897, R.M. Tirto Adhi Soerjo mulai membantu Chabar Hindia Olanda. Selanjutnya ia membantu Pembrita Betawi pada tahun 1884-1916. R.M. Tirto Adhi Soerjo kemudian menjadi pembantu tetap Pewarta Priangan, terbitan Bandung dan karena hanya berumur pendek ia kembali membantu harian Pembrita Betawi
Pada tahun 1903, R.M. Tirto Adhi Soerjo melakukan perjuangan melalui surat kabar yang dipimpinnya, Soenda Berita, pers pribumi pertama, yang terbit di Cianjur. Berhubung surat kabar tersebut dimodali, dikelola dan diisi oleh tenaga pribumi maka R.M. Tirto Adhi Soerjo dapat dikatakan sebagai pionir pers pribumi.
R.M. Tirto Adhi Soerjo kemudian juga berjuang melalui surat kabar Medan Prijaji, yang diterbitkannya dengan modal sendiri, dikelola melalui NV pribumi pertama dan merupakan surat kabar dengan visi nasional yang pertama di Nusantara.
Melalui surat kabar Medan Prijaji ini, R.M. Tirto Adhi Soerjo memperkenalkan cikal bakal nasionalisme dengan memperkenalkan istilah “anak Hindia”. R.M. Tirto Adhi Soerjo juga menyadarkan masyarakat Indonesia tentang hakekat penjajahan yang sangat merugikan bangsa dan berusaha melakuka perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial.
R.M. Tirto Adhi Soerjo telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dengan mempelopori pers nasional, R.M. Adhi Soerjo telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
Perjuangannya melalui surat kabar sempat membuatnya dibuang pemerintah kolonial sebanyak dua kali yaitu ke Teluk Betung dan Ambon.
Selain berjuang melalui surat kabar, R.M. Tirto Adhi Soerjo juga berjuang melalui Sarekat Dagang Islamiyah, dimana keduanya memiliki jangkauan luas dan berdampak nasional. Sarekat Dagang Islamiyah sendiri adalah cikal bakal Sarekat Islam yang pada puncak kejayaannya memiliki anggota sebanyak hampir dua juta orang dari berbagai pelosok Nusantara.
Mengingat dharma bhaktinya sebagai wartawan yang telah merintis pertumbuhan dan perkembangan pers nasional Indonesia, R.M. Adhi Soerjo pun kemudian dinyatakan sebagai Perintis Pers Indonesia pada tahun 1973 oleh Dewan Pers RI.
Atas jasa-jasa beliau, pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahalawan Nasional dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 085/TK/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006.