Dr. Johannes Leimena

Dr Johannes LeimenaJohannes Leimena dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1905 di Lateri, Ambon, Provinsi Maluku. Baik ayah maupun ibunya, berasal dari lingkungan guru sekolah. Sejak usia lima tahun, setelah ayahnya meninggal dunia, ia diasuh oleh seorang saudara ibunya.
Leimena menempuh pendidikan dasar mula-mula di Ambon, kemudian di Jakarta. Di kota ini pula ia menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, yakni Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO; setingkat SMP) dan STOVIA (sekolah kedokteran) pada tahun 1930. Sembilan tahun kemudian, tahun 1939, ia memperoleh gelar doktor dalam bidang penyakit dalam (lever dan ginjal).
Sebagai dokter, Leimena pernah bertugas di beberapa rumah sakit. Mula-mula di Centrale Burgelijke Ziekeninrichting (CBZ; sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) di Jakarta, tetapi tidak lama. Yang terlama ialah di Rumah Sakit Immanuel (rumah sakit zending) di Bandung, 1931 – 1941. Menjelang berakhirnya masa penjajahan Belanda, ia bertugas sebagai Direktur Rumah Sakit Bayu Asih di Purwakarta.
Sejak usia muda Leimena sudah aktif dalam organisasi. Sewaktu belajar di MULO, ia aktif dalam pergerakan Pemuda Kristen; waktu di Stovia dalam Christen Studenten Vereniging (SCV) dan Jong Ambon. Dalam ketiga organisasi itu ia pernah menduduki jabatan ketua umum. Pada waktu diadakan Kongres Pemuda II bulan Oktober 1928, Leimena duduk sebagai anggota panitia mewakili Jong Ambon.
Peran Leimena di bidang pemerintahan diawali sebagai Menteri Muda Kesehatan dari Maret 1946 sampai Juni 1947. Sesudah itu, sampai tahun 1956, ia menjadi Menteri Kesehatan dalam berbagai kabinet. Dalam usaha meningkatkan kesehatan rakyat, pada tahun 1951 ia memulai proyek percontohan yang dikenal sebagai “Bandung Plan”. Proyek ini meliputi dua bidang, yakni kuratif dan preventif. Di bidang kuratif, di setiap kabupaten dibangun sebuah rumah sakit pembantu, sedangkan di setiap kecamatan sebuah balai pengobatan. Di bidang preventif, menggerakkan masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan. Pada mulanya proyek ini dilakukan di Kabupaten Bandung dan sejak tahun 1954 dikembangkan di seluruh Indonesia dan dikenal sebagai “Leimena Plan”. Prinsip pokoknya ialah penggabungan usaha kuratif dan preventif serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. “Leimena Plan” inilah yang sekarang berkembang menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembangunan puskesmas ini mendapat penghargaan dan World Health Organization (WHO) dan dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara lain.
Sejak tahun 1957 Leimena tidak lagi memegang jabatan sebagai Menteri Kesehatan. Namun, ia masih diserahi jabatan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat, antara lain Menteri Sosial dan Menteri Distribusi, bahkan Menteri Kompartemen Distribusi. Bersamaan dengan jabatan itu, ia juga diangkat sebagai Menteri Pertama dalam beberapa kabinet. Jabatan terakhir ialah Waperdam II dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Selain itu, beberapa kali pula ia mendapat kepercayaan sebagai pejabat presiden. Setelah tidak lagi duduk dalam kabinet, Leimena diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Dalam kehidupan kepartaian, Leimena tercatat sebagai salah seorang pendiri Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan mengetuai partai ini selama sembilan tahun (1950 – 1959). Sebagai tokoh Kristen, ia pernah memegang jabatan Wakil Ketua Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI).
Dr. Leimena pernah pula aktif dalam menangani masalah kemiliteran. Pada tahun 1947, di samping jabatannya sebagai Menteri Kesehatan, ia diangkat sebagai Ketua Komisi Militer dalam perundingan gencatan senjata dengan pihak Belanda. Begitu pula dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Komisi ini berhasil memperjuangkan TNI menjadi inti Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), sedangkan anggota KNIL dilebur ke dalam APRIS.
Dr. Johannes Leimena meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1977. Ia memperoleh beberapa tanda jasa dari pemerintah RI, antara lain Bintang Mahaputra Kelas II, serta bintang penghargaan dari beberapa negara asing. Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 052/TK/Tahun 2010 tanggal 5 November 2009.

Johanes Abraham Dimara

Johanes Abraham Dimara bwJohanes Abraham Dimara dilahirkan pada tanggal 16 April di Korem, Biak Utara, Provinsi Papua. Pada usia 13 tahun ia diambil sebagai anak angkat oleh Elias Mahubesi, seorang anggota polisi Ambon dan membawanya ke Ambon. Di kota ini Dimara menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar pada tahun 1930, kemudian memasuki sekolah pertanian di Laha. Dari tahun 1935 sampai 1940 ia menempuh pendidikan sekolah agama (Injil). Sebagai lulusan sekolah agama, ia bekerja sebagai guru Injil di Kecamatan Leksuka, Pulau Buru.

 

 

1. Memasuki Dunia Keprajuritan

Tatkala balatentara Jepang memasuki Pulau Buru pada awal 1942 semua sekolah ditutup. Pendeta pemimpin sekolah yang berperan sebagai penyandang dana ditangkap oleh Jepang. Para guru pembantunya menjadi penganggur. Pada suatu hari datang seorang prajurit yang tengah mencari tenaga pembantu prajurit yang asli berasal dari Papua. Prajurit Jepang itu bertanya kepada penduduk : “Di sini Papua orang adakah?”, “ada di sini”, jawab penduduk. (Panggir), (Panggir)!. Penduduk memberitahukan dan orang Papua yang dimaksud ia adalah Johanes Papua seorang guru agama. Dengan rasa berdebar-debar takut dan penuh tanda tanya, guru tersebut memenuhi ajakan penduduk menghadap si Jepang. Ia dibawa menghadap Komandan pendudukan P. Buru, bernama Ishido, Kepala Pemerintahan dan (Watanabe) Komandan pasukan pendudukan.
“Kamuka Papua orangka?”, Tanya Ishido, “Ya, saya Papua”, jawab guru muda itu yang masih berusia 26 tahun. “Joto (Bagus), Joto. Mauka soma dai Nipponka mau jadi Polisika?”. Guru muda itu menjawab spontan, “Mau, mau!”. Memasuki dunia kemiliteran sudah barang tentu dia harus berlatih tata cara militer terutama penggunaan senjata. Penampilan Pak Guru Johanes Papua berubah setelah mengenakan seragam. (Dia) diangkat sebagai Kempei-ho (Pembantu Kempei Kesatuan Polisi Militer atau polisi milite Jepang) yang ditempatkan di Markas Kempetai di Pulau Buru. Tugas seorang Kempei ho sebagai penyelidik keamanan, mengobservasi kegiatan orang-orang yang diduga sebagai mata-mata musuh atau membantu musuh sampai perang berakhir.

 

 

2. Masa Belajar

Siapakah identitas Johanes Papua, seorang guru Bantu agama yang amat dikenal di Namka ini?
Nama sebenarnya adalah Johanes Abraham Dimara (Arabei). Ia lahir di Biak Utara, pada 14 April 1916, dengan Ayahnya seorang Korano (Kepala Kampung) bernama Willem Dimara. Seperti anak-anak lain, Arabei oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah dasar di kampungnya, di bawah asuhan Tuan Guru Simon Soselisa. Pada suatu saat ada Inspeksi dari schoolopziener (Pemilik sekolah) yang dikawal oleh seorang Kepala Polisi dari Ambon bernama Mahabesi. Rupanya Mahabesi tertarik atas kecerdasan Arabei, tatkala menjawab arti kata yang dibacanya. Tanpa pikir panjang Mahabesi memutuskan, “Anak ini harus sekolah di Ambon.”. “Anak siapa dia?”, Tanya Mahabesi kepada Tuan Guru Soselisa. “Anak Korano Tuan!”. Mahabesi kemudian memanggil orang tuanya, menyatakan keinginannya untuk mengadopsi anak cerdas ini. Orang Tuanya menyatakan dengan senang hati, dengan harapan anaknya akan memperoleh pendidikan yang tinggi. Arabei meninggalkan kampung kelahirannya menuju ke dunia barunya Ambon. Kini Kepala Polisi Mahabesi telah sah menjadi ayah angkatnya. Nama Arabei, diganti dengan nama baptis Johanes Abraham. Nama marga tetap digunakan. Nama barunya menjadi Johanes Abraham Dimara. Johanes, pendidikan dasarnya menyelesaikan pada 1930, kemudian dilanjutkan ke sekolah Pertanian Tamat pada 1935. Akhirnya dia menjadi guru sekolah Injil di Kecamatan (Leksula), P. Buru di bawah asuhan seorang Pendeta Belanda.

 

 

3. Masa Perjuangan Kemerdekaan

Setelah Jepang Menyerah sebagai seorang bekas Kempei-ho, tidak jelas pekerjaannya. Namun ada yang berubah dalam kejiwaan Dimara. Propaganda Jepang yang anti penjajah orang kulit putih dan patriotisme sangat mendalam dirasakan, Diskriminasi rasional, pendidikan, jabatan yang dipraktekkan oleh pemerintah Hindia Belanda membuka kesadarannya bahwa betapa mulianya sebagai manusia yang merdeka. Pada saat itu hubungan dengan Jakarta sama sekali terputus, demikian pula berita-berita tentang keadaan di lain-lain daerah. Karena pada masa perang Pulau Buru termasuk dalam wilayah perang, medan pertempuran antara Balatentara melawan Tentara Amerika Serikat. Markas Komando Pasukan Jepang di Ambon terisolasi, terputus komunikasi dengan daerah lain. Berita Proklamasi Kemerdekaan baru dia dengar pada bulan Mei 1996, setelah ada ekspedisi dua kapal kayu ke Maluku yaitu KM Sindoro dan KM Semeru. KM Sindoro yang dinahkodai oleh Letnan Ibrahim Saleh dan jurumesin Yos Sudarso sampai perairan Pulau Buru, yang berjarak 500 m dari Namka, Kota utama Pulau Buru. Kedatangan kapal ini menarik perhatian penduduk karena berbendera Merah Putih. Beberapa orang pemuda yang dipimpin Dimara berusaha mendekat. Dengan sebuah perahu dayung akhir berhasil mencapai Kapal Sindono. Mereka bertemu dengan Komandan Kapal Ibrahim Saleh dan Perwira Pertama Letnan Yos Sudarso. Mereka saling berkenalan. Dimara dan kawan-kawannya menyarankan agar kapal berlabuh di Namelek yang jaraknya satu kilometer dari tempat mereka berhenti. Kedatangan ekspedisi ini disambut dengan kecurigaan polisi setempat. Mereka mencegah agar para awak kapal turun ke darat. Namun Johanes Papua alias Dimara ini dan kawan-kawannya meyakinkan polisi bahwa ia akan mencegah mereka turun dari kapal. Polisi terbujuk, menyerahkan penjagaan kepada para pemuda Dimara dan kawan-kawannya tetap berencana akan mendaratkan kelompok ekspedisi. Beberapa orang kawannya yang terpercaya Abdullah Kaban, Abdullah bin Talib, Adam Patisahursiwa, seorang mantan Camat Namka yang sangat anti Belanda. Bahkan Adam mengajak anak buahnya untuk ikut bersama Dimara menuju Kumbrasa, yang jaraknya lebih kurang 12 Km dari Nametek. Mereka menghubungi Raja (kepala desa) Kumbrasa Bahadin Besi dan Raja Namka, seorang tokoh yang berpengaruh besar, ternyata mendukung rencana Dimara dan kawan-kawannya.
Pada 6 April 1946 beberapa orang pemuda telah berkumpul di rumah Raja Bahadin : Anton Papilaya salah seorang anggota ekspedisi yang berhasil turun dari kapal diperkenalkan dengan para pemuda yang sedang berkumpul. Dengan tekad yang mantap mereka berencana menyerang Namka untuk mengakhiri kekuasaan NICA di Pulau Buru, Adam memberi semangat : “Inilah saatnya untuk menghabisi Belanda!”. Johanes Papua atau Dimara dipilih sebagai salah seorang pemimpinnya, karena selain pemberani dia telah memperoleh pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Pimpinan lainnya dipilih Anton Papilaya, karena dia seorang pemberani yang datang dari Jawa. Tatkala gerakan penyerangan ke Namka yang dipersiapkan seorang anggota polisi yang membantu pemuda memberitahukan bahwa kapal Sindoro telah disergap oleh Belanda dan ditarik ke Ambon. Pada bulan April 1946, para pemuda yang bergerak dari Kumbrasa telah mendekat ke Namka. Sebelum itu, kepada rakyat diumumkan bahwa Residen Maluku Van Ball akan datang ke Namka. Masyarakat Namka diperintahkan untuk membersihkan Kota untuk menyambut kedatangan Residen.
Pada 8 April 1946, para pemuda yang berkekuatan 300 orang bergabung dengan masyarakat berpura-pura ikut kerja bakti membersihkan kota. Sampai di depan kantor polisi mereka menyergap sejumlah polisi dan langsung menyerah. Jatuh korban seorang polisi tertembak. Serangan dilanjutkan ke kantor Kecamatan (Asisten Wedana), Bendera Merah Putih Biru yang berkibar di depan kantor diturunkan dan dirobek birunya dinaikkan kembali menjadi merah putih. Para pemuda secara serempak memekik : “Merdeka! Merdeka!”. Selanjutnya mereka bergerak memasuki kota. Kota Namka berhasil dikuasai pemuda, dan selama 5 hari. Pada 12 April 1946, Belanda mengirimkan pasukannya Kapal Perang HMS Princes Irene, menurunkan sekoci yang memuat beberapa orang serdadu KNIL. Salah seorang diantara mereka menembaki rumah penduduk secara membabi buta. Sebaliknya seorang pemuda nekad menembak serdadu KNIL dari jarak dekat. Ia terkapar dan tewas, kawan-kawannya bergegas kembali ke sekoci. Setelah insiden tersebut Namka menjadi sangat sepi. Pasukan penyerbu meninggalkan kota dan para kepala kampung secara diam-diam pulang ke rumah masing-masing.
Pada pagi hari pasukan Belanda telah menguasai dan melakukan operasi pembersihan. Para Kepala Kampung tatkala ditanya siapa yang memimpin serangan, mereka menyebut dua nama : Johanes Papua dan Anton Papilaya. Nasib Anton Papilaya sedang sial. Ia tertangkap dan dibawa ke Ambon. Selanjutnya ia diajukan ke pangadilan dan dijatuhi hukuman penjara. Johanes Papua bernasib lebih baik. Ia bersembunyi di sebuah Kampung Islam dan dilindungi oleh kepala kampung. Dia diberi sebuah perahu untuk melarikan diri keluar Pulau Buru. Dalam pelariannya Johanes Papua mengarahkan perahunya ke Pulau Sanana. Rupanya Kepala Kampung tidak bersahabat. Kedatangannya dilaporkan kepada petugas keamanan. Johanes Papua bersama dua orang kawannya Abdullah Kaban dan Adam Patisahursiwa mantan asisten wedana ditangkap, ditahan di kantor Polisi Sanana. Karena takut mereka lari, Kepala Polisi memerintahkan tangan mereka diborgol. Ketika kapal penjemput datang dari Ambon, Mereka diangkat ke sebuah sekoci. Dermaga Pelabuhan Sanana sangat pendek. Kapal perang tidak bisa merapat. Sebelum diangkat ke sekoci, Kepala Polisi memerintahkan agar kaki kedua orang ini dimasukkan ke karung, “Kasih masuk dia ke karung. Ikat sampai pinggang!”, Perintahnya. Dengan tangan terikat, kaki dalam karung ia digelandang ke sekoci. Karung dilepas tatkala mau naik ke kapal. Tiba di kapal mereka langsung dijebloskan ke sebuah kurungan yang berukuran satu meter persegi, hanya cukup untuk jongkok. Turun dari kapal langsung diangkut ke penjara Pohon Pale, sambutan “selamat datang” sudah dipersiapkan oleh pegawai penjara. Mereka dihajar habis-habisan. Baru kemudian dimasukkan ke sel yang sempit. Buang air, makan, dan tidur di tempat yang sama.
Pada Bulan Juli 1946, Dimara dan kawan-kawannya diajukan ke pengadilan militer Batu Gajah Ambon. Sebuah Jeep datang menjemputnya. Tangan dan kakinya dirantai, dengan susah payah ia naik ke Jeep. Tidak ada yang membantu. Di dalam sidang Hakim Ketua yang bernama Van der Room ditanya,
“Saudara Kepala Merah Putih ya?”
“Ya, ya”, jawab Dimara
“Saudara orang Papua dari mana?”
“Saya dari Biak”
Pantas orang Biak itu kepala keras.
Tanya Jawab berlangsung seru. Karena Dimara tetap merasa tidak bersalah. Ia menolak semua tuduhan. Akhirnya vonis pun jatuh. Dua puluh tahun penjara untuk Dimara, dan dikembalikan tempat semula. Karena panjangnya masa hukuman, Dimara diangkat sebagai Foreman. Pada suatu kesempatan, tatkala para sipir kurang waspada memerintahkan Dimara untuk bekerja keluar tembok, suatu kesempatan emas untuk membebaskan diri. Ia bersama dua orang kawannya mengecoh petugas. Kabur dari pengawasan, melarikan diri dari penjara sudah direncanakan secara masak-masak, menunggu kesempatan. Tujuan mereka Pulau Seram, Tanah tumpah darah kedua kawannya. Pada malam hari, setelah bersembunyi di kampung di pinggir pantai, Dimara dibantu oleh dua orang pemuda Kampung Wakasiha dan menyebrang ke Pulau Seram. Peristiwa Pelarian orang-orang Merah Putih dari penjara Ambon menjadi berita besar aparat keamanan dan petugas pemerintah ditugaskan untuk menangkapnya. Kisah pelarian para pendukung Merah Putih amat dramatis, mereka singgah dari pulau ke pulau untuk menghindari penangkapan. Tatkala tiba di pulau Manipa, mereka menginap di rumah Haji Musa. Rupanya Polisi telah memperoleh informasi mengenai keberadaan mereka. Rumah Haji Musa digrebek oleh polisi yang didatangkan dari Piru, pada saat Pak haji dan para tamunya tidur lelap. Suasana malam yang gelap gulita menguntungkan para tamu. Apalagi terjadi keributan tatkala penggrebekan. Para tetangga terbangun, mendatangi rumah Haji Musa ingin tahu apa yang terjadi. Kerumunan tetangga Haji Musa menyulitkan polisi dan kesempatan emas bagi Dimara dan kawan-kawannya untuk meloloskan diri.dan bersembunyi di dalam hutan. Sejak ia melarikan diri dari penjara pada akhir tahun 1946, rupanya ia hidup dalam ketakutan. Sepanjang pelariannya akhirnya kembali ke titik awal, kota Namka Pulau Buru. Sebenarnya di tempat tinggal asalnya ini tidak ada lagi orang yang mengenalinya. Polisi pun tidak pernah merasa terganggu, karena Johanes Papua manusia yang dicari-cari sudah berada di penjara. Ia tinggal di rumah Raja Ambrasa Bahadiri Besi. Kemanapun ia leluasa bepergian. Peran tokoh provokator Merah Putih telah dilupakan oleh masyarakat.
Pada suatu siang ia melihat dua orang polisi berpatroli. Tidak pernah diungkapkan alasannya pada saat itu, mengapa ia menghampiri polisi yang sedang berpatroli di kampung Hatawao itu dan berkata : “saya Johanes Papua, mari sama-sama pergi ke Namka. Saya menyerah”. Mereka terkejut. Manusia yang paling dicari telah berada dihadapannya. (Monuputy) Komandan Polisi Namka menerima penyerahannya. Tiga hari kemudian sebuah motor boat dengan dirantai tangan dan kakinya. Polisi masih “Trauma” akal licik orang Papua ini. Tiba di Ambon, langsung di bawa ke tempat semula, Rumah penjara Pohon Pule. Sekalipun dijaga secara ketat, perlakuan terhadap dirinya berbeda, apakah karena ada perkembangan politik atau sebab lain tidak ada sumber yang ditemukan. Mungkin ia dikategorikan sebagai terpidana (SOB) artinya tawanan perang. Tidak terlalu lama ditahan di penjara Pohon Pule, Pada Bulan Agustus 1947 bersama 12 orang lainnya dipindahkan ke Rumah Penjara Trungku Layang di Makassar. Ternyata di rumah penjara ini terdapat 3000 tahanan. Di dalam tahanan ini ia berkenalan dengan Andi Bahtiar, Hasanuddin, Andi Arsad yang ternyata mereka adalah pejuang-pejuang Sulawesi Selatan bukan tahanan kriminal. Pada akhir bulan Desember 1949, Dimara dibebaskan dari penjara karena perubahan situasi politik. Pemeruntah Belanda telah mengakui kedaulatan RI. Keluar dari penjara ia tinggal tiga bulan di Makassar, kemudian kembali ke Ambon. Situasi di Ambon sedang memanas, Gerakan Republik Maluku Selatan sedang naik daun. Dimara mendapat ancaman akan dibunuh. Demikian pula anggota Merah Putih lainnya diteror, diancam akan dibunuh. Terpaksa ia dan kawan-kawannya kembali ke Makssar. Tiba di Makassar ia menghadap Komandan Batalyon Pattimura Mayor Pieters dan melaporkan situasi di Ambon. Soumofkil telah memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS). Tanpa prosedur administrasi militer yang rumit, ia langsung diterima sebagai anggota Batalyon Pattimura. Pada bulan Juli Batalyon Pattimura diperintahkan berangkat ke Pulau Buru. Dimara dimasukkan dalam Kompi Letnan Mailoa. Rupanya di Pulau Buru, terutama Namka, pertahanan pasukan RMS sangat kuat, yang dipimpin oleh Liestieka mantan Sersan Mayor Baret Hijau KNIL. Kekuatan mereka lebih kurang satu kompi 150 orang.
Pada 14 Juli 1950 pasukan TNI didaratkan di Pulau Buru. Pendaratan TNI di Namka ini amat dramatis. Pasukan RMS yang berada dibalik pohon-pohon sagu melepaskan tembakan tanpa henti. Dengan bantuan tembakan senjata berat dari (korvet) Pattimura. Pasukan TNI berhasil mendarat, dan merebut Namka. Pasukan pendarat melanjutkan gerakannya ke Seram. Di Pulau Buru ditempatkan dua Batalyon, Batalyon Pellupessy dan Batalyon Pieters, Kesatuan Induk Dimara. Dalam pertempuran ini Dimara tertembak di bahunya. Ia ditolong oleh penduduk, dibawa ke markas komando batalyon. Karena lukanya dianggap parah dokter batalyon menyarankan agar Dimara dirawat di Makassar. Ia dirawat di rumah sakit Stella Mario.
Beberapa bulan setelah terjadi peristiwa pembangkangan Kapten Azis (April 1950), Presiden RIS Ir. Soekarno melakukan perjalanan dinas ke Makassar. Pada kesempatan itu Presiden mengunjungi para prajurit yang dirawat di rumah sakit itu. Ada seorang pasien yang menarik perhatian Presiden. Presiden menanyakan identitasnya. “Itu orang Papua”, jawab dokter Mailoa yang mendampingi Presiden. Presiden menghampirinya dan terjadi tanya jawab singkat. Setelah sembuh dari luka-lukanya, Dimara bersama seorang kawannya pergi ke Jakarta, menginap di rumah Mahmud Rumagesang, seorang putra Papua yang di angkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Baginya yang penting sudah melihat Jakarta dari dekat. Dari Jakarta Dimara kembali ke Ambon. Karena merasa sebagai anggota militer, ia melapor kepada pejabat militer tertinggi di wilayah Maluku, Letnan Kolonel Suprapto Sokowati Komandan Resimen Infranti 25/ Maluku. Ia mendapat tugas membentuk satu organisasi perjuangan pembebasan Irian Barat. Organisasi terbentuk diberi nama Organisasi Pembebasan Irian (OPI). Beliau diangkat sebagai Pembantu Letnan Satu (Peltu), kemudian diberi jabatan Komandan Peleton Perhubungan Resimen Infranti 25/ Tentara dan Teritorium VIII di pulau Seram.

 

 

4. Komandan Pasukan Infiltran

Organisasi Pembebasan Irian adalah organisasi rahasia yang bertugas melatih para prajurit yang terdiri atas orang suku Papua. Mereka diseleksi secara ketat,. Pusat pelatihannya (Base camp) di Ambon. Tugasnya, melakukan Infiltrasi ke daratan Irian, membangun opini masyarakat agar berpihak kepada NKRI. Pembentukan organisasi untuk pendukung diplomasi yang dilakukan forum PBB. Pada suati hari, Dimara memperoleh panggilan dari Jakarta, dari Presiden Soekarno. Presiden memberikan perintah, “Anak dimara, Bapak perintahkan masuk Irian Barat dengan pasukanmu. Bagaimana pun Anak harus berbuat sesuatu”. Peristiwa itu terjadi pada 3 April 1954. Dua minggu kemudian tepatnya 14 Oktober 1954, ia dipanggil Komandan Resenian Infranter 25/TT VII, Kolonel Sokowati untuk membicarakan penugasannya masuk daratan Irian Barat. Para anggota OPI yang pernah di latih di Base camp dipanggil dan dilatih kembali selama satu minggu. Suatu latihan fisik dirasakan berat oleh para anggotanya. Bagi Dimara ada satu hal yang dirasakan amat berat, yaitu meninggalkan isteri yang sedang mengandung tua. Terjadi pergumulan batin antara tugas dan keluarga. Ia melapor kepada Kolonel Sokowati tentang keluarganya. Sokowato menjawab, “Jangan khawatir saya kasih rumah di Ambon.”
Pada saat terakhir Dimara ditunjuk sebagai Komandan pasukan dengan kekuatan satu peleton atau 40 orang. Pada 17 Oktober 1954, dimulai hari H operasi dengan sebuah kapal motor berangkat dari Ambon, menuju Dobo Kepulauan Aru, tiba pada tanggal 19 Oktober 1954. Pada 25 Oktober 1954, Para Infiltran menumpang kapal penyelam mutiara menuju Pulau Walialu dilanjutkan ke Teluk Etna (Etna Baay) atau bahasa local menyebut Etna Bae. Di tengah pelayaran kepergok patroli polisi Belanda, namun tidak terjadi kontak tembak. Sebagian dari mereka terjun ke Laut berenang menyelamatkan diri.Seorang Polisi Belanda, bernama Louis Van Kricken tinggal sendiri dalam perahu. Ia ditangkap dan ditawan bersama empat orang tawanan lain, Van Krieken dibawa ke Dobo. Peristiwa tertangkapnya polisi Belanda ini terjadi heboh, politik surat-surat kabar nasional memberitakan peristiwa ini. Pasukan Dimara akhirnya berhasil mendarat di daerah Etna Bae (Etna Baay), kemudian masuk ke Hutan.
Pasukan Belanda menyambut kedatangan Dimara dan anak buahnya. Sebuah pesawat pengintai terbang berkeliling di titik lokasi. Anak buah Dimara diketahui secara pasti. Belanda mendatangkan pasukannya. Terjadi pertempuran di dekat Telaga Yamor. Pasukan Dimara berhasil disergap 11 orang gugur. Yang lari berhasil ditangkap termasuk Dimara. Jumlah yang tertawan 20 orang kemudian di angkut ke Sorong. Setelah ditahan selama tujuh bulan dipindahkan ke rumah penjara Hollanda, setelah mendekam selama enam bulan di penjara di Hollanda mereka diajukan ke pengadilan Hollandia. Hakim Van der Vein yang pernah mengadili Dimara di Ambon pada 1946, mengenali kembali Dimara, berkata lantang karena berang, “Johanes Papua!, Kamu dulu sudah ditangkap di Ambon. Sekarang kamu di sini lagi. Tidak Tobat!”. Tanpa Vonis yang jelas Dimara dan kawan-kawannya diangkut ke rumah penjara Digul yang terkenal angker. Rumah penjara Digal pada masa Hindia Belanda adalah rumah penjara khusus bagi pelaku criminal kelas berat. Letaknya di seberang sungai Digul, berdekatan dengan Kamp tahanan politik. Hindia Belanda, dimana Bung Hatta pernah menjadi Kamp tersebut.
Dimara dan kawan-kawannya menghuni rumah penjara “seram” ini selama tujuh tahun. Mereka dikategorikan penjahat kelas berat. Dia sudah menerima sebagai resiko perjuangan. Tanpa disangka, setelah bermimpi ketemu presiden Soekarno dan Merah Putih berkibar, pada 18 April 1961, empat bulan sesudah dikumandangkan Trikora, ia dan kawan-kawannya dibebaskan dari rumah penjara Digul. Melalui perjalanan yang berliku-liku, akhirnya sampai di Soa Siu Ibukota Provinsi Irian diterima oleh Gubernur Sultan Zainal Abidin Sjah, dan Kolonel Busjiri. Panglima Kodam XV/Pattimura. Dalam suasana gembira tersebut, ia mendengar kabar gembira dan kabar sedih. Isterinya yang ditinggalkan sejak Oktober 1954, telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ahy Jacoba Dimara yang pada saat kebebasannya telah berusia tujuh tahun. Berita menyedihkan, bahwa isterinya telah menikah dengan orang lain. Dengan suami barunya telah dikaruniai lima orang anak. Ia sangat sedih, kecewa bercampur marah, kesal. Ia merasa sebagai sebatang kara yang tidak berguna. Hatinya terhibur setelah Panglima Kolonel Busyiri menasehati dan membesarkan hatinya. “Seorang pejuang harus rela berkorban. Berkorban segalanya, kenyataan ini tidak bias diubah. Terimalah dengan senang dan bersabarlah.” Karena di Ambon tidak lagi memiliki tempat tinggal, ia tinggal di rumah Panglima. Dimara tidak tahu apakah Busyiri melaporkan nasibnya kepada atasannya Menteri Keamanan Nasional/KSAD Jenderal Nasution. Lebih kurang tiga bulan tinggal di rumah Panglima, Basyiri memerintahkan Dimara menghadap Jenderal Nasution untuk melaporkan peristiwa yang dia alami dan kondisi yang ia saksikan. Ia berangkat pada akhir Agustus 1961. Tidak bertemu dengan Jenderal Nasution tetapi melaksanakan tugas menyusun laporan sebagaimana petunjuk Busyiri. Di Jakarta situasi berbalik seratus persen, dia ditempatkan di hotel mewah Duta Merlin yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (Harmoni). Antara Digul dan Duta Merlin seperti Bumi dan Langit sekalipun sama-sama prodeo. Sama-sama tidak bayar.
Pada Bulan September Dimara dipanggil Presiden Soekarno. Presiden didampingi oleh Pak Was dan Pak Subandrio, Menteri Luar Negeri. Kata Presiden: ”Anak Dimara terima kasih sudah pulang dengan selamat. Kamu Pahlawan Irian Barat! Mulai sekarang Dimara sebagai tokoh Irian Barat. Dimara saya utus untuk menjadi perwakilan Irian Barat di PBB.” Menjelang sidang Majelis Umum PBB Bulan September, Dimara berangkat ke New York. Rombongan Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Ada tiga orang Irian lainnya yaitu Mary Dapare, Moses Weror dan Mathias Wondiri. Sekembali dari siding Majelis Umum PBB (Oktober 1961) Dimara terpilih sebagai Ketua Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) menggantikan Silas Papare. GRIB adalah salah satu organisasi dari Front Nasional OPembebasan Irian Barat (FNPIB) yang dipimpin oleh Jenderal Nasution. Aktivitas GRIB terutama sekali melakukan kontra propaganda Belanda.
Sudah menjadi ketetapan pemerintah dan rakyat Indonesia perjuangan pembebasan Irian Barat harus “Banting Stir” dari perjuangan diplomasi ke konfrontasi bersenjata. Persiapan dilakukan dengan rencana secara cermat dengan langkah-langkahyang tepat. Presiden Soekarno membentuk dewan Pertahanan Nasional 14 Desember 1961. Dimara diangkat sebagai salah seorang anggotanya. Dalam sidang pertama Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) diputuskan untuk membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Koti Pemirbar). Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar (Pangsar) dan Jenderal A.H. Nasution sebagai Wakil Panglima Besar (Wapangsar). Langkah selanjutnya Presiden akan memberikan pidato resmi, suatu Komando bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Atas saran Mr. Muh Yamin, tempat yang dipilih adalah Yogyakarta dan tanggalnya 19 Desember sebagai jawaban terhadap Agresi Militer Belanda II pada 1949. Presiden Soekarno tiba di Yogyakarta sehari sebelum komando diucapkan. Pada kesempatan itu Dewan Mahasiswa Universitas Gajah Mada meminta Presiden memberikan kuliah umum. Kuliah diadakan di Siti Hinggil (Kraton Yohyakarta). Pada kesempatan itu pula Presiden memperkenalkan Dimara, Putera dan Pejuang pembebasan Irian Barat yang diangkat sebagai anggota Dewan Pertahanan Nasional.
Kampanye perjuangan pembebasan Irian Barat diadakan di seluruh Indonesia dalam bentuk rapat-rapat umum. Dimara tidak pernah ketinggalan selalu hadir.

 

 

5. Diangkat Sebagai Mayor

Nasib Dimara yang masih berpangkat Bintara (Pembantu Letnan) mendapat perhatian dari Presiden. Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa itu Presiden menaikkan pangkatnya secara luar biasa dari Pembantu Letnan menjadi Mayor. Dalam sejarah TNI barangkali hanya Dimara yang pernah memperoleh penghargaan kenaikan pangkat secara luar biasa. Pelatihannya dilakukan oleh Jenderal Gatot Subroto (Wakil Kepala AD) bertempat di MBAD pada tanggal 28 April 1962. Selanjutnya Dimara memang tidak terjun langsung dalam jajaran Komando Trikora, karena sebagai anggota Dewan Pertahanan Nasional kiprah dalam jajaran politik.
Johanes Abraham Dimara meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2000. Ia mendapat beberapa tanda penghargaan dari pemerintah, antara lain Satyalancana Perang Kemerdekaan Kesatu dan Satyalancana Bhakti. Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 052/TK/Tahun 2010 tanggal 8 November 2010.

Alimin

027

Alimin Bin Prawirodirdjo dilahirkan di Solo pada tahun 1889 Sejak remaja Alimin telah aktif dalam pergerakan nasional. Ia pernah menjadi anggota Budi Utomo, Sarekat Islam, Insulinde, sebelum bergabung dengan PKI dan akhirnya menjadi pimpinan organisasi tersebut. Ia juga adalah salah seorang pendiri Sarekat Buruh Pelabuhan (dulu namanya Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan).
Alimin diberi penghargaan oleh negara mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin pergerakan nasional dimasa lalu guna mencapai kemerdekaan nusa dan bangsa, beliau ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Keppres No. 163 Tahun 1964 tanggal 26 Juni 1964. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata.

Tan Malaka

Tan Malaka bwTan Malaka atau Sultan Datuk Tan Malaka Lahir di Pandan Gading, Suliki Sumatera Barat pada 2 Juni 1897, ketika melanjutkan pendidikan di Negeri Belanda pada usia 16 tahun tepatnya pada tahun 1912, Tan Malaka menonjol dalam ilmu pasti sehingga dipuji gurunya.
Tan Malaka menaruh perhatian besar terhadap soal-sola kemiliteran sehingga senang membaca buku tentang kemilitera, bersamaan dengan pecahnya Revolusi Rusia (1917) Tan Malaka semakin berminat terhadap pemikiran Karl Marx dan Engels. Sehingga ia sering mengikuti berbagai pembicaraan politik kaum kiri di Amsterdam.
Tan Malaka ikut dalam diskusi terbuka antara Sneevliet dan Suwardi tentang ”Kecenderungan Nasionalis dan Sosialis dalam pergerakan Nasional Hindia” di Amsterdam (1919).
Setelah Kembali ke Indonesia (1919) Tan Malaka mengadakan surat menyurat dengan rekan-rekannya di Belanda. Dan sejak itu Tan Malaka mulai menulis artikel antara lain di surat kabar berbahasa Belanda kaum Bolshevik Het Vrije Woord (Kata yang bebas) yang terbit di Semarang.
Tan Malaka juga menulis brosur berjudul “Sovyet atau Parlemen” pandangan tentang kedua bentuk pemerintahan tersebut dimuat di majalah Soeara Rakjat.
Ketika ISDV (Perserikatan Demokrasi Sosial Hindia) ingin mengganti nama (1920), Tan Malaka menugaskan nama ”Partai Nasional Revolusioner Indonesia” tetapi ditolak oleh Semaun yang tetap menginginkan sama ”Persatuan Komunis”.
Ketika Tan Malaka menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia setelak kepergian Semaun Ke Rusia (1921), ia mengembangkan cabang PKI ke daerah dan mengecam pemerintahan kolonial-koloni yang menindas para buruh.
Pada tahun 1922 Tan Malaka ditangkap pemerintah Kolonial Belanda karena terlibat aksi pemogokan buruh perkebunan. Kemudian ia minta untuk mengasingkan diri ke Belanda, tidak lama setelah itu ia ke Moskwa.
Pada tahun 1925 ketika berada di Cina, Tan Malaka menulis buku kecil berjudul Naar de ”Republick Indonesi” yang dicetak di Kanton. Melalui bukunya itu Tan Malaka mengajak kaum cendikiawan Indonesia untuk berjuang meraih Kemerdekaan Indonesia dan Peka terhadap hati nurani Rakyat.
Tan Malaka juga melontarkan pemikirannya mengenai program politik, ekonomi dan sosial, bahkan kemiliteran yang diperlukan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.
Antara tahun 1942 dan 1943 Tan Malaka menulis buku Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang menyuguhkan cara berpikir baru untuk memerangi cara berpikir lama (dipengaruhi tahyul arau mistik yang menyebabkan orang menyerah secara total kepada alam).
Pemikiran dialektikanya terlihat dari sikapnya yang mempertentangkan golongan tua (Soekarno-Hatta) dengan Golongan Muda (pemuda pejuang). Ia sinis terhadap golongan tua yang mau bekerja sama dengan penjajah, sekaligus menaruh harapan kepada golongan muda sebagai ujung tombak perjuangan.
Pada tahun 1946 Tan Malaka ditangkap dengan tuduhan menggerakkan rakyat menentang perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Tidak lama kemudian Tan Malaka juga dituduh terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 yakni peristiwa kudeta terhada pemerintah, tetapi pengadilan menyatakan Tan Malaka tidak terlibat atau tidak bersalah dan oleh karena itu kemudian ia dibebaskan.
Pada saat Tan Malaka mendirikan Partai Murba, saat itu pula Tan Malaka ikut bergerilya dan pada Februari 1949 ia tewas ditembak tentara RI dan hingga saat ini jenazahnya tidak ditemukan. Pada tahun 1963 Tan Malaka dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1963 tanggal 28 Maret 1963.

Prof. Mr. Ahmad Subardjo

Achmad Subardjo bw1. Asal-usul.
Menteri Luar Negeri Pertama R.I. ini, lahir di Teluk Jambe Karawang, sebuah desa di tepi Sungai Cimanuk (Jawa Barat) pada tanggal 23 Maret 1896. Dari kakek-buyutnya H. Muhammad Usman seorang pejuang perang Aceh dari Pidie. Ia meninggalkan Aceh merasa tidak aman hidupnya karena di kejar-kejar oleh aparat pemerintah kolonial Belanda dan persaingan internal kelompok pejuang. Pada tahun 1840, Teuku Usman bersama pengikutnya dengan perahu layar sampai di perairan Indramayu pantai utara pulau jawa. Tatkala mendekat Pantai Indramayu perahunya dilanda topan hancur berantakan, Teuku Usman bersama pengikutnya berenang menyelamatkan diri, terdampar di pantai panganjang di tepi sungai cimanuk, kemudian ia mendirikan pesantren dan menjadi tokoh di desa tersebut, kemudian ia menikah dengan gadis tersebut dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertamanya bernama Teuku Saleh, anak kedua bernama Abdul Karim dan seorang perempuan bernama Cut Aminah. Kakeknya Abdul Karim menikah dengan gadis Wardinah anak seorang pedagang kayu bernama Haji Husein, sesudah pernikahannya Teuku Abdul Karim pindah ke kota Indramayu. Disana tidak terlalu lama menetap, karena masyarakat meminta dia menjadi khatib Masjid Jatibarang. Dalam perkawinannya Teuku Karim mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Teuku Jusuf anak sulung ayah, Ahmad Subarjo adik-adiknya adalah Ismail, Mujenal, Muchsan dan Sidua. Teuku Karim meninggal dunia di Jatibarang, sepeninggal Teuku Karim istrinya pindah ke Indramayu, kemudian ke Teluk Agung yang jaraknya 4 km dari kota Indramayu. Ketiga anak laki-lakinya dikirim masuk pendidikan pesantren pengajian, anak perempuan dan bungsunya yang tinggal bersama ibunya, ayah Subardjo Teuku Jusuf di wilayah Indramayu tersohor sebagai qori pembaca Al-qur’an karena suaranya yang merdu. Ia seringkali mendapat undangan dari Husli Wedena (camat) Teluk Agung Indramayu bernama Ahmad yang pernah menjadi santri disebuah pesantren di Surabaya, berangkat dari santri Ahmad bersekolah di Negeri Belanda yang mengantarkannya ke kader pamongpraja.
Ahmad tertaut pada kesalehan Teuku Jusuf dan menjodohkannya dengan putri tunggalnya Wardinah dari perkawinan pasangan ini lahir 4 (empat) orang anak, anak pertama perempuannya diberi nama Siti Chadijah, anak kedua Siti Alimah, disusul Aburakhman dan yang bungsu bernama Abdul Manaf. Nama Abdul Manaf tinggal menjadi lahir. Atas usul kawan kakeknya nama diganti menjadi Soebardjo yang berarti “Cemerlang” atau “Gemerlapan”. Nama lamanya Abdul Manaf yang artinya….., menurut pendapatnya terlalu berat bagi si bayi. Neneknya menambahkan nama Kakeknya Ahmad, lengkaplah namanya menjadi Ahmad Soebardjo.
Karena menjadi menantu Pamong Praja, Teuku Yusuf, kemudian menempuh karir ke Pamong Praja juga. Ketika Soebardjo lahir, Ayahnya telah menjabat Mantri Polisi Pamong Praja (Sekretaris Kecamatan) Teluk Jambe. Karir ini dimulai dari magang (calon pegawai). Dengan statusnya sebagai Pejabat Daerah, Teuku Yusuf mempunyai hak untuk menyekolahkan ank-anaknya ke sekolah Belanda. Di Karawang belum ada sekolah Belanda. Teuku Jusuf menyekolahkan anak-anaknya ke Batavia. Soebardjo bersama Kakak-kakaknya terpaksa mandok di Batavia, mereka bersekolah di tiga sekolah. Europeesche Lagere School-ELS di Kwitang, kemudian pindah ke ELSB di Pasar Baru, tamat ELS Soebardjo melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School (Sekolah Pangeran Hendrik) kemudian pindah ke sekolah Koning William III (KW III) di Salemba, suatu sekolah almamater para pemimpin Indonesia dan pelbagai suku bangsa. Di sekolah ini Soebardjo banyak membaca buku. Buku yang yang paling menyentuh hatinya adalah Max Havelar yang ditulis oleh Douwes Dekker mantan pejabat Asisten Residen Lebak (Banten). Penulis menggunakan nama samaran Multatuli. Buku ini berkisah tentang kesewenang-wenangan para penguasa baik Belanda maupun pribumi terhadap rakyat.
Di sekolah ini Soebardjo bersahabat dengan Max Maremis. Persahabatan terjalin karena mereka mempunyai hobby yang sama, musik klasik. Mereka berlatih secara tekun. Artikel pertama yang menggugah kesadaran politiknya adalah Een Eereschuld (Hutang Budi) karya Van Deventer. Artikel ini terbit pada 1899, dalam majalah De Nieuwe Gido. Ia mengetengahkan sebuah gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan pribumi agar pribumi dapat dilibatkan perannya dalam semua bidang pekerjaan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Van Deventer megusulkan agar dilaksanakan desentralisasi pemerintah, dalam rangka membantu kemajuan penduduk. Kesadaran politik dan kebangsaan semakin berkembang pada tahun 1913 setelah terjadi peristiwa besar. Peristiwa itu adalah perayaan 100 tahun kebebasan Belanda dari kekuasaan Perancis yang diadakan secara besar-besaran. Tiba-tiba saja perayaan itu terganggu oleh selembaran tulisan yang berjudul ”Als ik een Nederland was…” (Seandainya aku orang Belanda,,) yang ditulis bersama Tiga serangkai anggota Indische Partij, Suwandi Suryaningrat, Dr Tjipto Mangunkusumo dan E.F.E. Douwes Dekker.
Soebardjo menamatkan pendidikan HBS Koning Willem III (KW III) pada tahun 1917. Pada tahun itu juga Soebardjo bergabung dengan Tri Koro Darmo organsiasi pemuda di bawah naungan Boedi Utomo. Bersamaan dengan masa Perang Dunia I di Eropa, Pergerakan Nasional Indonesia berkembang pesat. Sarikat Islam sebuah organisasi pergerakan politik yang beridiologi Islam-nasional di bawah pimpinan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, menjadi organisasi yang dominan. Hampir semua daerah berdiri cabang Sarikat Islam, karena organisasi bertujuan memajukan kesejahteraan, pendidikan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Soebardjo amat tertarik dan terkesan pada tema-tema pidato Tjokroaminoto, tentang kebangsaan dan keagamaan. Ia seorang Orator ulung yang menguasai psikologi massa yang amat mengesankan Soebardjo adalah kata-katanya:
“ Kita adalah bangsa yang mempunyai harga diri dan bukan bangsa kodok, yang menongkok ditanah untuk menghormati yang lain, tanpa memandang pangkat atau pendidikannya”
Seusai perang Dunia ke-I, Soebardjo melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda, pelayaran ke negeri Belanda pada saat itu amat berbahaya, terutama diperairan Eropa. Ranjau-ranjau laut belum dibersihkan. Ia tiba di Ro Herdom pada tanggal 28 Juni 1919. Beberapa orang sahabatnya menyusul kemudian yaitu Alex Meramis dan Nasir Datuk Pamontjak. Di negeri Belanda ini ia bertemu dengan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Soebardjo mengenang postur Tan Malaka Tingginya ± 155 cm, pundaknya lebar kuping berdiri dan sorot matanya tajam, tampak Ia menderita sesuatu penyakit, tubuhnya kurus, suaranya tenang dan lembut. Pulang ke negeri Belanda dalam rangka sekolah guru untuk memperoleh diploma Lageracte (akta pengajar tingkat rendah) yang dilanjutkan dengan Hoofdacte (akta pengajar tingkat tinggi) Soebardjo juga bertemu dengan Sneevliet yang menjadi pemimpin Partai Buruh Belanda, dialah orang yang mendirikan ISDV (Indische Sosial Demokratisehe Partij), kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada tahun 1908 para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda mendirikan organisasi Indische Vereniging sebagai sumbangan dari berdirinya Boedi Oetomo yang didirikan oleh para siswa STOVIA di Batavia tujuan organisasi ini adalah mengembangkan semangat kebangsaan Indonesia memajukan kebudayaan dan sejarah. Terbentuknya perhimpunan ini menurut Soebardjo adalah pengaruh dari kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang ini dianggap sebagai manifestasi nasionalisme Asia. Bangsa Asia tidak selamanya inferior. Apabila mereka mampu membangkitkan semangat dan kesadaran akan persatuan, akan mampu pula menumbangkan dominasi dan kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa. Itulah pengaruh yang kuat atas lahirnya organisasi.
Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan dan persaudaraan mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Para pendirinya antara lain Raden Panji Sosrokartono mahasiswa jurusan bahasa-bahasa timur, kakak R.A. Kartini. Tokoh Indische Vereniging lainnya adalah Raden Mas Notosuroto, mahasiswa Fakultas Hukum, bangsawan keturunan Paku Alaman. Tokoh lainnya adalah Husein Djajadiningrat, mahasiswa jurusan bahasa-bahasa Timur, seorang keturunan Bupati Banten, mereka adalah generasi pelopor. Pada generasi kedua adalah dr. Gunawan Mangunkusumo yang memimpin. Namun organisasi diubah menjadi Perhimpunan Indonesia (P.I), ketua P.I. dr. Gunawan bersikap anti cina dan dialah yang mempelopori keluar dari Indonesiche Verband (gabungan organisasi mahasiswa yang berasal dari indonesia) suatu organisasi federasi pimpinan P.I. beralih dari dr. Gunawan ke Soebardjo, karena pelbagai masalah pelik yang dihadapi organisasi. Ahmad Soebardjo mengundurkan diri pada tahun 1920 diganti oleh Dr. Soetomo pendiri Boedi Oetomo 1908 yang memimpin P.I. sampai tahun 1921.
Pada tahun 1921 beberapa mahasiswa datang belajar di negeri Belanda antara lain Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Soemantri, Muhammad Nazif, Darmawan Mangoen Koesoema, P.I. berkembang pesat tatkala dipimpin oleh para mahasiswa generasi ketiga ini arah politiknya amat jelas, persatuan bangsa dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dalam suatu rapat Soekiman (ketua P.I.) mengusulkan agar Soebardjo memimpin kembali P.I. Ia menolak dan mengusulkan Mohammad Hatta menjadi ketua P.I. sidang sepakat Mohammad Hatta dipilih sebagai ketua P.I. yang dijabatnya selama enam tahun (1925-1931).

 

 

Anggota Kongres Anti Imperialisme 1927.
Pada bulan Februari tahun 1927 di Brussel diadakan Kongres Anti Imperialisme. Tindakan pemerintah kolonial terhadap aksi-aksi pembebasan sudah dianggap oleh masyarakat Anti Imperialisme dunia telah melebihi batas kemanusiaan dan keadilan. Kongres ini membahas bagaimana cara melawan kekuatan imperial dan kolonialisme. Pada bulan itu telah tiba di Brussel utusan dari 21 negara dari Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Para utusan mewakili pelbagai organisasi politik, ekonomi, buruh. Kongres ini berlangsung selama lima hari dari tanggal 5-10 Februari 1927. Dari daerah jajahan Inggris lahir Jawaharlal Nehru (India), Nafez Ramadan Bey (Mesir), Mashur Baqaf Sakri (Syria) dari jajahan Perancis hadir Chodli Ben Mustafa. Dari Hindia-Belanda mengurusi lima orang yaitu Muhammad Hatta (Ketua) dan empat orang anggotanya itu Semaun (tokoh PKI), Galat Tarunamihardja, Muhammad Nazir Datuk Paniontjak dan Ahmad Soebardjo dari Perhimpunan Indonesia. Hasil pokok dari kongres ini terbentuknya League Againts Imperialism and For National Independence (Liga Anti Imperialisme untuk Kemerdekaan Nasional) Kongres juga membentuk sekretariat tetap yang berkedudukan di Berlin. Pemerintah Belanda sangat tidak menyukai terlibatnya mahasiswa Indonesia di negeri Belanda dalam gerakan ini. Dengan sigapnya polisi Belanda menangkap ketua P.I. Mohammad Hatta dan tiga orang lainnya, Muhammad Nazir Datuk Pamontjak, Ali Satroamidjojo, Abdul Madjid Djojoadiningrat ditahan untuk diadili. Ahmad dan Arnold Mononutu terhindar dari penangkapan karena berada diluar negeri Belanda, Ia tengah melakukan muhibah Rusia dan Perancis.

Kembali ke Tanah Air.
Setelah tujuh tahun belajar dan berjuang dalam organisasi P.I. di negeri Belanda, pada bulan April 1934 kembali ke tanah air. Pekerjaan apakah yang dipilih oleh Soebardjo setelah menamatkan studie hukum. Sebagai seorang yang pernah sebagai aktivitas Perhimpunan Indonesia (P.I.) hati nuraninya menolak bekerja pada pemerintah Hindia-Belanda, padahal lowongan untuk jabatan di pemerintahan sangat terbuka bagi seseorang yang berpendidikan tinggi. Akhirnya ia memilih bekerja swasta di Kantor Bantuan Hukum Mr. Sastro Muljono, seniornya di Semarang, banyak juga mantan anggota P.I. yang bekerja di pemerintahan, antara lain Dr. Buntaran Martoatmodjo dan Dr. Akhmad Mochtar dari Semarang Soebardjo pindah ke Surabaya juga dikantor Bantuan Hukum Mr. Iskaq (Tjokro Hadisoerjo). Pada tahun tiga puluhan itu Soebardjo menyaksikan surutnya perjuangan pergerakan nasional. Para tokohnya, Ir. Soekarno, Sartono, Muhammad Hatta saling berbeda pendapat mengenai strategi perjuangan sekalipun mereka mempunyai dasar yang sama: Non Kooperasi.
Partai Nasional Indonesia pecah menjadi tiga kelompok, kelompok pertama ingin tetap berjuang secara bawah tanah, yang mayoritas mantan anggota Serikat Rakyat dan PRI. Kelompok kedua dibawah pimpinan Mr. Sartono yang menekankan perjuangan melalui organisasi politik (dalam bentuk partai) adalah lebih efektif, mereka kemudian membangun Partai Indonesia (Partindo) yang moderat. Kelompok ketiga mendirikan partai baru Pendidikan Nasional Indonesia yang di mentori oleh Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir, Soebardjo datang menemui mereka secara pribadi, Ia menemui Soekarno, mendekati Sartono dan juga menemui Hatta. Pergerakan nasional lumpuh akibat dari kebijakan politik Gubernur Jenderal P.C. De Jonghe. Oleh karena itu Soebardjo bersikap wait and see tidak masuk kelompok manapun, namun pemerintah Hindia-Belanda tetap mencurigainya sebagai orang komunis. Ia merasa setiap gerak langkahnya diamati oleh Politicks Inlichtingen Drenst (P.I.D.) atau Dinas Penyelidik Politik dari Kepolisian Hindia Belanda. Peristiwa perintah meninggalkan Banjarmasin dari Asisten Residen, ketika ia membela perkara pembunuhan membenarkan dugaannya.
Pada tahun 1935 Soebardjo meninggalkan kantor pengacara Mr. Iskaq, pindah ke Malang mendirikan kantor pengacara sendiri dan menjauhkan diri dari aktivitas politik. Kantor Pengacara Soebardjo di Malang tidak sukses, karena kalah bersaing dengan kantor-kantor Pengacara yang dibuka lebih dulu. Soebardjo jatuh sakit dirawat di Rumah Sakit Soekoen. Belum pulih benar dari sakitnya Soebardjo menerima surat dari Mr. Soedjono yang tinggal di Tokyo, Soedjono meminta agar Soebardjo berkunjung ke Jepang karena berbagai tekanan keadaan, Soebardjo yang merasa terjepit, surat Soedjono dianggap sebagai berkah, untuk bisa melepaskan diri dari stress, tekanan keadaan dan kejiwaan. Harapannya adalah untuk memperoleh ongkos hidup yang layak di negara asing itu, namun kendalanya ia tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk hidup, sebelum ia memperoleh pekerjaan. Bekerja sebagai apa dan dimana, itulah pertanyaan yang selalu terbesit dalam batin Soebardjo. Akhirnya pada bulan September 1935, ia berangkat ke Jepang bersama dengan keluarga kakaknya yang mengantar dua putrinya Herawati dan Saptarita untuk bersekolah di Jepang. Tiba di Tokyo Ia terkesan atas kemajuan Jepang, gedung-gedung pencakar langit telah berdiri dengan megahnya. Dengan perantaraan Mr. Soedjono, Soebardjo diperkenalkan dengan para cendekiawan Jepang. Melalui ceramah-ceramah umrah di Nihon Bunka Renmei dan Society for International Cultural Relations dia memperoleh penghasilan. Ada yang lebih mengesankan, sejumlah cendekiawan Jepang mampu berbahasa Belanda, Inggris, Jerman secara baik. Koleksi perpustakaannya sangat lengkap, hampir semua buku dan artikel tentang Hindia Belanda tersedia dalam koleksi.
Penelitian tentang Hindia-Belanda rupanya sangat intensif bahkan sampai nama-nama Kepala Distrik, hal ini diketahuinya tatkala tentara Jepang baru memasuki Indonesia. Pemikiran dan konsep-konsep tradisi digali dan dikembangkan. Sikap anti barat orang Jepang sangat kuat. Japanese Society of Cultural Relations menjadi perantara untuk mengundang sejumlah orang-orang penting Hindia-Belanda seperti Dr. Soetomo, Soekardjo Wirjopranoto, Pangeran Suyono Hendraningrat dan beberapa tokoh lagi. Setelah satu tahun tinggal di Jepang sejak bulan September 1935, pada Bulan September 1936 kembali ke Tanah Air Soebardjo memilih Kota Bandung sebagai tempat tinggalnya yang baru, bekerja secara penuh sebagai pengacara, meninggalkan semua kegiatan Politik, namun ia masih merasa tidak lepas dari pengawasan P.I.D. mengingat ia pernah tinggal setahun di Jepang. Pada pertengahan tahun 30-an ini hubungan Jepang Hindia-Belanda bertambah memburuk. Peristiwa berulang Soebardjo mengajukan protes kepada asisten Residen. Para polisi penyelidik ini dianggap menghalangi seseorang mencari kehidupan, asisten residen minta maaf selama satu tahun di Bandung Soebardjo telah mempunyai penghasilan yang stabil. Kegemarannya menulis bangkit kembali ia bertemu dengan wartawan senior yang berhaluan sosialis Mr. D. M. G. Koch, selain wartawan ia juga penulis buku Om de Vujhed (Menuju Kemerdekaan). Buku ini berisi tentang sejarah perjuangan pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Hubungannya dengan Mr. D.M.G. Koch mengantarkan Soebardjo untuk menulis kembali sejumlah artikel dalam Kritiek en Opbouw (Kritik dan Pembangunan). Setelah tiga tahun tinggal di Bandung Soebardjo meninggalkan pekerjaan sebagai Pengacara, bekerja pada ”Radio Ketimuran”, sebagai penyusun program (Progammer) masalah-masalah sosial-kebudayaan disamping tugas pokoknya Soebardjo kembali melakukan aktivitas jurnalistik. Situasi politik menjadi tidak kondusif. Perang telah pecah di Eropa, negeri Belanda diduduki oleh Jerman pada bulan Mei 1940, Ratu dan Pemerintah Belanda mengungsi ke London, pada saat itu Soebardjo masih bekerja di Radio Ketimuran, salah satu seksi dari Nederlandsch Indische Radio Omraf Maatschappij (NIROM). Pemerintah Hindia Belanda membentuk kesatuan pertahanan udara atau Lucht Bescherminof Drenst, untuk melindungi kota dari serangan udara.

Masa Pendudukan Jepang.
Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berakhir untuk selama-lamanya setelah menyerah tanpa syarat di Kalijati, Sabang pada tanggal 8 Maret 1942. Pasukan Jepang memasuki Jakarta dengan parade kemenangan yang disambut penduduk sebagai pembebas. Beberapa waktu kemudian Soebardjo bertemu dengan Soedjono. Ia meminta agar Soebardjo menyusun memorandum singkat sebagai petunjuk hubungannya dengan Sanseikanbu (Pemerintahan Militer Jepang) Kepada Kolonel Miyoshi. Sementara itu Soebardjo ditawari bekerja pada kantor penasehat Hatta. Tidak lama kantor ini bubar setelah terbentunya Poetera (Poesat Tenaga Rakyat). Soebardjo tidak bergabung dalam Poetra yang dipimpin oleh Empat Serangkai (Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansur). Setelah Kantor Penasehat Hatta dibubarkan, ada dua orang Jepang Ishii dan Nishijima datang ke rumah Soebardjo. Dua orang Jepang itu ternyata dari kantor Penghubung Angkatan Laut (Kaigun Bukanfu) dibawah pimpinan Laksamana Muda Maeda, Tadashi. Mereka meminta Soebardjo melakukan penelitian tentang masalah bahan makanan, untuk kepentingan perang dan hubungannya dengan reaksi petani. Tugas tambahan yang ditawarkan kepada Soebardjo sejarah pergerakan nasional dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Tawaran ini diterima oleh Soebardjo, kantornya di Jl. Prapatan 60. Ia diberi kebebasan untuk memilih pembantu-pembantunya. Beberapa orang yang dipilih adalah Embah Soediro, sebagai sekretaris, Etty Abdurachman, kemenakan Soebardjo, Ahmad Soerjo saudara sepupu istrinya, Tasti Kusumo Utojo, Mr. Suwandi, saudara sepupu Paku Alam dan BRM Suryodarmojo, Putera Paku Buwono XI. Tugas untuk Soebardjo pada dasarnya adalah pengumpulan data dan sejarah pergerakan nasional yang meliputi konsep nasionalisme, sikap bangsa Indonesia terhadap kelompok Rasial. Dari tugas ini hubungan pribadi Soebardjo dengan Laksamana Maeda menjadi akrab. Pandangan pribadi Maeda yang luwes terhadap masalah aspirasi nasional berbeda dengan pandangan yang kaku dari Jenderal-Jenderal Angkatan Darat (Rikugun). Kebijakan Angkatan Darat dianggap tidak mempunyai pertimbangan kemanusiaan dan masa bodoh, bahkan mencelakakan kehidupan rakyat.
Soebardjo dengan didampingi oleh Nishijima, yang fasih berbahsa Indonesia dan bekas manajer Toko Chioda di Bandung, melakukan perjalanan keliling Jawa. Setelah ”Janji Kemerdekaan” Koiso, bulan September 1943, melalui Nishijima, Maeda menyampaikan rencananya akan menyelenggarakan kursus kepada Soebardjo. Atas informasi tersebut Soebardjo menghubungi Soekarno dan Hatta, sekaligus meminta kedua tokoh ini berpartisipasi secara aktif. Beberapa tokoh lain yang dihubungi oleh Soebardjo adalah Sutan Sjahrir, Mr. R.P. Singgih, Sanusi Pane Suwondo, Iwa Kusuma Sumantri dan Muhammad Said. Dari pendekatan Soebardjo ini, lahir Asrama Indonesia Merdeka yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari, Gedung Dai San Ka (Biro III) dari Kaigun Bukanfu. Para pesertanya terdiri atas pemuda. Wikana ditunjuk sebagai pengawas asrama. Asrama Indonesia Merdeka diresmikan oleh Laksamana Maeda pada bulan Oktober 1944. Renatara terselenggara sampai dua angkatan, berakhir pada bulan Mei 1945. Seluruh aktivitas kursus dan juga kantor Soebardjo, sebagai pengendali kursus tidak seorang Jepang pun yang melakukan intervensi. Bahkan kantor ini menjadi tempat diskusi politik yang aman.

Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Sesuai dengan janji Koiso, pada bulan Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas menyusun rancangan Konstitusi negara Indonesia yang akan merdeka. Hampir semua tokoh pergerakan diangkat sebagai anggotanya. Jumlahnya 61 orang, yang dipimpin oleh dr Rajiman Wedyodiningrat. Soebardjo termasuk yang dipilih dengan nomor urut 42. Soebardjo menjelaskan bahwa Soekarno berjasa meletakkan dasar pandangan hidup atau filosofi rakyat Indonesia mengenai kehidupan dan dunia, yang terumus dalam sila-sila Pancasila. Kemudian diperdaulatkan, teori apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Ada tiga teori yaitu teori individualis, teori klas, teori negara kesatuan. Setelah masing-masing melakukan curah pendapat dan tukar pendapat, Soekarno membentuk kelompok sembilan orang yang disebut panitia-9. Soebardjo mengusung gagasan Kongres menentang Imperialisme di Brussel pada bulan Februari 1927 yakni Imperialisme dan kolonialisme hendaklah dihapuskan. Ada gagasan lain yaitu tentang menentukan nasib sendiri yang mengdopsi gagasan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada tahun 1917. Dan sublimasi gagasan itu lahirlah paragraf 1 dari rancangan pembukaannya. Panitia 9 menurut Soebardjo menghadapi kesulitan ketika mencari kompromi antara ideologi nasionalis dan konsepsi Islam mengenai negara dan masyarakat. Pada sidang kedua panitia 9 yang berlangsung selama satu minggu (tanggal 10-17 Juli 1945) menghasilkan keputusan:
1. Menolak teori-teori individualis, didasarkan atas pertimbangan, teori tersebut bisa menciptakan penindasan seseorang terhadap orang lain, termasuk menciptakan politik ekspancionis, militer, ekonomi.
2. Menolak teori Karl Marx, Engels dan Lenin yang bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.
3. Menolak terhadap suatu bentuk negara Islam bagi Indonesia karena tidak memisahkan antara negara dan agama, sekalipun mayoritas rakyat indonesia memeluk agama Islam, pemeluk agama yang merupakan minoritas tidak akan merasa sebagai warga negara kelas dua. Toleransi beragama berdasarkan falsafah hidup bangsa, (Pancasila) merupakan satu-satunya saluran kearah tercapainya suatu kehidupan yang saling berdampingan secara damai.
Selanjutnya Teori apa yang diterima? Teori Adam Muller, Hegel (Abad 18-19) yang mengemukakan Teori Negara Kesatuan. Menurut teori ini negara tidak semata-mata menjamin kepentingan individu, kelas atau kelompok, bagaimanapun kuatnya kelompok itu. Tetapi negara memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, struktur sosial dan negara disatukan, seluruh kelas, bagian-bagian serta semua anggota masyarakat secara erat dirangkaikan sebagai satu kesatuan yang organik. Soebardjo menyatakan bahwa tokoh kunci teori ini adalah Prof. Dr. Mr. Supomo dan Mr. Muhammad Yamin, Soebardjo menandaskan bahwa pada pertengahan tahun 1945 ini, eskalasi perang telah mencapai titik terdahsyat, sehingga badan penyelidik tidak sempat membahas secara mendalam fasal-fasal dalam batang tubuh rancangan Undang-Undang Dasar Negara, Tugas Badan Penyelidik sebenarnya telah selesai dan berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara secara utuh, pada Bulan Juli 1945.
Menjelang Proklamasi Kemerdekaan.
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soebardjo bersama sejumlah tokoh dan penduduk Jakarta menyambut kedatangan Dr. Radjiman, Soekarno-Hatta, di Bandar Udara Kemayoran. Masih ada tiga orang lagi yaitu Mr. Teuku Moh. Hassan, Dr. Amir, dan Mr. Abas, yang ikut serta dalam rombongan Rajiman. Mereka adalah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang mewakili Sumatera.
Setelah turun dari pesawat, Soekarno memberikan pidato singkat,
“Jika beberapa waktu yang lalu saya menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah, sekarang saya menyatakan kepada kamu bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman tersebut berbunga”.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 di Jakarta terdengar desas-desus bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno dan Hatta berusaha untuk mencari kebenaran desas-desus itu, mendatangi Sunseikanbu (Kantor Pemerintahan Militer). Tidak bertemu Pejabat Jepang yang dimaksud Jenderal Yamamoto Moichiro, Mereka datang ke Kantor Soebardjo dengan harapan memperoleh informasi dari Soebardjo. Soebardjo mengusulkan agar mereka dapat konfirmasi dari Laksamana Maeda. Soekarno, Hatta, Soebardjo datang menemui Maeda. Jawaban Maeda tidak tegas, tidak membantah, dan tidak membenarkan desas-desus tersebut. Mereka meninggalkan kantor Maeda pada sore hari tanpa hasil.
Karena masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan yaitu membahas penyelenggaraan sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 yang akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Dasar Negara yang disusun oleh BPUPKI. Sementara itu Soebardjo masih penasaran ingin memperoleh informasi yang jelas. Ia menduga laksamana Maeda karena jabatan dan sumpahnya menolak membocorkan kebenaran berita tersebut yang masih dinilai rahasia. Soebardjo mencoba mengontak bawahan Maeda dikantor Kaigan Bukanbu, barang kali mereka mau bicara. Pada sore hari Soebardjo datang ke asrama mereka, disana telah ada Dr. Buntara dan Iwa Kusuma Sumantri, dengan maksud yang sama. Orang-orang jepang itu pun juga tidak bisa memberikan informasi. Soebardjo kemudian mengajak Hatta untuk menemui Soekarno pada malam itu. Mereka diterima Soekarno pukul 11.00 malam (23.00). Ia duduk dikelilingi oleh sejumlah pemuda antara lain Wikana, suasana mereda setelah kami datang tulis Soebardjo. Para pemuda menginginkan agar kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada malam itu juga dengan nada mengancam. Soekarno menolak, karena harus di bicarakan dulu dalam siding PPKI. Ancaman Wikana dijawab oleh Soekarno. “Ini batang leher ku, seretlah saya kepojok itu dan potonglah leherku malam ini juga!.” Wikana mundur.
Kemudian Hatta memperingati Wikana antara lain: ”jika sodara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira sodara telah siap dan sanggup memproklamasikan, mengapa sodara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan itu? Wikana terdiam, drama menjelang proklamasi itulah yang disaksikan oleh Soebardjo. Seusai menyaksikan drama proklamasi tersebut Soebardjo dan Hatta meninggalkan rumah Soekarno, waktu telah menunjukan waktu malam.

 

 

Rengasdengklok
Pada hari ini pukul 08.00, Soebardjo menerima laporan dari sekretarisnya Embah Soediro, bahwa Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda dan tidak tahu dibawa kemana, menambahkan, setelah para pemuda mengadakan rapat dikantor Soebardjo dan Wikana ada diantara mereka. Soebardjo kaget, peristiwa ini dinilai gawat, karena pada pukul 10.00 akan diselenggarakan rapat PPKI. Tanpa ketua dan wakil ketua tidak mungkin rapat terselenggara. Ia menduga bahwa Wikana mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta. Soebardjo berpikir lebih jauh, bahwa ia harus menghubungi pimpinan Angkatan Laut Jepang dalam usaha pencarian Soekarno dan Hatta. Soebardjo khawatir kedua pemimpin ini ditangkap oleh angkatan darat. Hanya angkatan laut yang bisa menolong membebaskannya. Kemudian seorang anggota stafnya Soediro memberi tahu angkatan laut. Nishijima menerima laporan Soediro. Soebardjo sendiri kemudian datang secara pribadi kepada Laksamana Maeda, belum sempat terucap salam Maeda mendahului bertanya, “Kenapa tuan datang sendiri dan tidak dengan tuan Soekarno dan Hatta? Saya berjanji kepada tuan-tuan kemarin untuk menyampaikan bentuk resmi tentang penyerahan kami!, Soebardjo menjawab ”kami datang untuk memberi tahu tuan, tutup halangannya mereka dari kota” Maeda terkejut, tidak berkata apa-apa lalu termenung!.
Dari rumah Maeda, Soebardjo bergegas menuju kantornya di Jalan Prapatan. Kantor Daisanka memang tempat yang aman bagi rapat-rapat yang membahas masalah-masalah sosial maupun aktivitas politik. Soebardjo kemudian memerintahkan sekretarisnya, agar memanggil Wikana, terjadi dialog, “Apa yang telah kamu perbuat terhadap Soekarno dan hatta?” Tanya Soebardjo. “Itu keputusan kami dalam pertemuan semalam untuk keselamatan mereka. Mereka kami bawa ke suatu tempat di luar Jakarta” jawab Wikana. Apakah akibat dari tindakan tersebut sudah kamu putuskan? Tanya Soebardjo. ”Keputusan itu bukan keputusan pribadi saya, tetapi merupakan keputusan semua golongan pemuda, tugas saya membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam kemarin.” Jawab Wikana. Soebardjo menasehati Wikana agar tidak merahasiakan keberadaan Soekarno-Hatta. Wikana tidak menjawab, kemudian pergi. Ia kembali bersama Pandu Kartawiguna, maksudnya untuk menegaskan pendiriannya, menolak memberitahu dimana Soekarno-Hatta disembunyikan. Jawaban Pandu kepada Soebardjo tidak berbeda kepada Wikana. Sekali lagi Soebardjo menasehati Pandu, bahwa proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan dengan damai, yang akibatnya merugikan perjuangan kita. Wikana dan Pandu keluar dari ruangan Soebardjo. Pada sekitar pukul 14.30, Nishijima, Shigetada datang dan rupanya sudah berbicara dengan Wikana, bahwa Angkatan Laut akan mendukung Proklamasi Kemerdekaan.
Beberapa saat kemudian Wikana, Pandu, dan seorang anggota Tentara Peta, Jusuf Kunto datang meyakinkan Soebardjo bahwa tindakan itu bermaksud menyelamatkan Soekarno dan Hatta. Soebardjo menyatakan kepada mereka, “Jika atas dasar keselamatan saudara membawa Soekarno dan Hatta keluar kota, saudara tidak usah khawatir keselamatan mereka jika mereka kembali ke sini. Karena saya percaya bahwa Angkatan Laut akan memberikan dukungan andaikata mereka mendapat kesulitan dari Angkatan Darat. Tolonglah beritahu saya, dimana mereka berdua disembunyikan. Saya akan mengantarkan mereka kembali ke Jakarta, sehingga dapat memulai Proklamasi Kemerdekaan. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas usaha ini. Pandu kemudian menyatakan bahwa Soebardjo tidak bisa pergi sendiri karena terlalu berbahaya dan melarang menemui Soekarno-Hatta tanpa ditemani orang yang mereka kenal. Jusuf Kunto yang ditunjuk untuk menemui Soebardjo. Sementara Nishijima yang berada diluar ruangan mengkhawatirkan keselamatan Soebardjo. Ia menawarkan diri untuk mendampingi Soebardjo, namun ditolaknya secara halus.
Pada kira-kira pukul 16.00, dengan mobil Skoda Soebardjo, Jusuf Kunto, Soediro kearah Jatinegara terus kearah Timur. Sepanjang perjalanan mereka diam, berhenti dibeberapa pos yang dijaga oleh Tentara PETA. Tiba di pinggiran Kota Karawang, Kunto memerintahkan pengemudi membelok kearah Rengasdengklok, Kota Kawedanan di Pantai Utara. Tiba pada waktu Maghrib, istirahat dirumah Wedana. Jusuf Kunto mohon diri meninggalkan Soebardjo, melapor kepada Soekarni. Dengan mengenakan seragam PETA, Soekarni datang menemui Soebardjo. Terjadi dialog singkat, Soekarni menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan bukan prakarsa pribadi tetapi memenuhi tugas revolusi. Soebardjo dan Soedira mengikuti Soekarni dan Kunto dihadapkan Komandan PETA Rengasdengklok, Cundonco Subeno. Untuk meyakinkan niat dan itikad kedatangan Soebardjo ke Rengasdengklok bukan untuk kepentingan Jepang. Soebardjo di interogasi dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah apa maksud kedatangannya di Rengasdengklok. Beberapa pertanyaan mendasar yang diingat Soebardjo antara lain: “Bisakah saudara mengatakan kepada kami Bahwa Jepang sudah menyerah? Apakah saudara datang atas nama Kaigan? Apakah saudara bisa memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam? Untuk meyakinkan Komandan, Soebardjo menjaminkan dirinya untuk siap ditembak. Seusai acara interogasi ini Soebardjo diantar ke sebuah rumah dipertemukan dengan Soekarno. Hatta disembunyikan di tempat lain. Tatkala melihat Soebardjo, Soekarno terperanjat langsung bertanya apakah Jepang sudah menyerah? Soebardjo memberitahu bahwa ia mendapat informasi penting ini dari Laksamana Maeda. Kemudian diputuskan untuk segera kembali di Jakarta. Dengan tiga buah mobil mereka meninggalkan Rengasdengklok kembali ke Jakarta pada pukul 21.00. Perjalanan kembali ke Jakarta dipenuhi rasa was-was, khawatir disergap oleh tentara Jepang. Tiba dirumah Soekarno pada pukul 21.00 dilanjutkan ke rumah Hatta. Sesudah istirahat beberapa saat, Soekarno, Hatta dan Soebardjo tiba di rumah Maeda. Setelah bertegur sapa sebentar, Soekarno menyampaikan terima kasih atas penerimaannya dan kesediaan rumahnya sebagai tempat pertemuan.

Mempersiapkan Proklamasi
Di rumah Maeda ternyata sudah banyak orang berkumpul sebelum rombongan dari Rengasdengklok memasuki rumah ini. Soekarno dan Hatta bersama Maeda meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian muncul Dr. Buntaran Martoatmodjo, sayuti Melik dan Iwa Kusuma Sumantri. Sukarni bersama rombongannya tiba kembali di rumah Maeda pada pukul 01.00. Ia mengajak Soebardjo dan Iwa Kusuma Sumantri untuk menemui Sjarir di sebuah rumah di Jalan Bogor Lama (Jl. Minangkabau). Ternyata Sjahrir tidak ada di tempat. Soebardjo bertemu dengan beberapa Pemuda, Chairul Soleh, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo. Karena tidak ketemu, mereka bertiga kembali ke rumah Maeda. Soekarno, Hatta, dan Maeda belum kembali kerumah, beberapa orang anggota PPKI telah hadir. Pada kurang lebih pukul 02.00, Soekarno, Hatta dan Maeda tiba kembali bersama Kolonel Miyoshi, Perwira penghubung Angkatan Darat yang mantan Diplomat, kemudian mereka berunding. Soekarno, Hatta, Miyoshi, Soebardjo, Maeda, Nishijima menghadap meja bundar, di belakangnya duduk Soediro, Soekarni, dan B.M. Diah, baru kemudian Soebardjo memperoleh informasi dari Hatta bahwa mereka datang ke Gunseikon (Kepala Pemerintah Jepang) Mayor Jenderal Yamamoto Moichiro, dan Mayor Jenderal Nishimura, Otoshi, samubuco (Kepala Bagian Pemerintahan Umum) tanpa hasil. Nishimura berpegang teguh pada prinsip status quo. Tidak ada boleh kegiatan politik sesudah tanggal 15 Agustus 1945.
Dari pertemuan meja bundar di rumah Maeda ini diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang. Kemudian Maeda, Nishijima, dan Miyoshi tempat. Ketika Soekarno, Hatta, Soebardjo akan menyusun redaksi (teks) Proklamasi, “Masih ingatkah saudara teks dari bab Pembukaan UUD kita?” Tanya Soekarno kepada Soebardjo. “Ya, saya ingat tetapi tidak lengkap.” Jawab Soebardjo. “Tidak apa, kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang menyangkut Proklamasi, bukan seluruh teksnya.” Kata Soekarno. Soekarno mengambil secarik kertas, menulis sesuai dengan yang saya (Soebardjo) ucapkan. “Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan”. Soekarno kemudian menambahkan :”Hal-hal yang mengenai pemindahan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Menurut Soebardjo inilah teks awal, rupanya Soekarno tidak menuliskan rakyat, tetapi Bangsa. Mula-mula Soekarni yang diminta untuk mengetiknya, Ia kemudian pergi ke dekat Dapur. Sayuti Melik dan beberapa orang lain sedang duduk-duduk. Dia diminta oleh Soekarni untuk mengetiknya yang kebetulan di ruangan itu ada sebuah mesin ketik. Seusai diketik teks ketikan diserahkan kepada Soekarni selanjutnya diserahkan kepada Soebardjo, Kemudian diterima oleh Soekarno. Seusai pengetikan teks para hadirin yang terdiri atas anggota PPKI dan pemuda menuju ke ruang besar, bagian depan antara lain Dr. Radjiman, Prof. Supomo, Dr. Ratulangi, Mr. Latuharhary, Dr. Buntaran, Iwa Kusuma Sumantri. Di antara para pemuda, B.M. Diah, Adam Malik, Mando Nitimhardjo, Pandu Kartawiguna. Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan Teks Proklamasi. Soekarni yang telah membaca sebelumnya mengkritik sebagai teks lepas dari semangat revolusioner, lemah, tidak mempunyai kepercayaan diri, ia tidak setuju dengan kalimat kedua, karena ia tidak percaya bahwa Jepang akan menyerahkan kekuasaannya kepada kita dengan cara sukarela kita harus merebutnya dari tangan mereka, terjadi perdebatan setelah penilaian Soekarni. Para anggota PPKI menentang perubahan teks. Soekarno menawarkan siapa yang membubuhkan tandatangannya pada teks, mereka sepakat yang menandatangani teks Soekano dan Hatta, diusulkan dibacakan di lapangan Ikada. Soekarno menolak pembacaan teks Proklamasi akan dilakukan di rumahnya Jl. Pegangsaan Timur No. 56 pada pukul 10.00. Subardjo merasa bahwa tugasnya telah selesai, setelah saling bersalaman mereka meninggalkan rumah Maeda pada kira-kira pukul 06.00. pada pagihari itu menjelang pukul 10.00 dua utusan Soekarno datang menjemput, karena terlalu capek Soebardjo memutuskan untuk melanjutkan istirahatnya, setelah dua hari diliputi suasana tegang. Ia tidak hadir dalam upacara tatkala Soekarno yang didampingi Hatta mengucapkan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.

 

 

Menjadi Menteri Luar Negeri
Hari-hari sesudah Proklamasi diliputi kesibukkan yang luar biasa pada tanggal 18 Agustus 1945, para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berkumpul di Pejombon, mereka mewakili rakyat Indonesia mengesahkan Undang-undang yang telah diselesaikan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada hari berikutnya PPKI bersidang kembali, Presiden Soekarno menunjuk Soebardjo sebagai ketua panitia kecil, yang beranggota 2 (dua) orang Soebardjo Kartohadikusumo, Alex Andries Maramis . Tugas panitia kecil adalah merumuskan organisasi pemerintah pusat. Hasil rumusan itu panitia kecil menyampaikan saran agar pemerintah pusat dibagi atas 10 Departemen, setelah dibahas pada sidang Pleno diterima oleh Presiden. Soebardjo pada sidang itu mengusulkan tambahan enam orang Menteri Negara, berhubung Negara dalam situasi Revolusioner. Tugas Menteri Negara bersifat khusus, dapat bergerak cepat apabila ada situasi darurat, mereka dapat diutus oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah, usul ini diterima oleh presiden, namun yang diangkat hanya lima orang, setelah sidang presiden membentuk kabinet. Pemerintah RI yang pertama ini terdiri atas 18 Menteri, 13 Menteri pemimpin departemen dan 5 Menteri Negara. Soebardjo ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas pertama Menteri Luar Negeri adalah membangun kementerian, karena sebelumnya tidak ada seorang Indonesia pun pernah bekerja di Kementerian ini. Gedung Kementerian harus dicari, rumah tempat tinggal pribadi keluarga Soebardjo dijadikan Kantor Kementerian, tidak ada pilihan lain. Selanjutnya adalah merumuskan dasar-dasar politik luar negeri suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Soebardjo mengantisipasi akan hadirnya tentara sekutu di Indonesia. Oleh karena itu baik presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri terus menerus berkampanye bahwa Republik Indonesia adalah Negara demokrasi dan mentaati semua hukum hubungan Internasional. Atlantic Charter, Diagram PBB diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disebarkan ke seluruh jajaran pemerintah. Tujuan utama adalah bagaimana lahirnya dan eksistensi Negara Republik Indonesia diakui kedaulatannya oleh dunia Internasional. Kedaulatan pemerintah Hindia-Belanda sudah berakhir sejak bulan Maret 1942 dan pemerintah militer Jepang berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945. Di samping pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, Bangsa Indonesia telah bertekad mempertahankan Kemerdekaan dan Kehormatannya dengan cara apapun. Tekad bangsa ini berhasil, tatkala tentara sekutu akan masuk ke Indonesia untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan protokol Dotsdam, terlebih dulu mengakui secara de facto Negara Republik Indonesia dan memberitahu Kementerian Luar Negeri rencana kedatangannya. Peristiwa bias dianggap sebagai sukses pertama dari kampanye Kementerian Luar Negeri.

 

 

Testtamen Politik
Masih pada bulan Agustus 1945, Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo kedatangan seorang tamu, ia adalah Tan Malaka yang dikiranya telah meninggal dunia. Kehadiran Tan Malaka menarik simpati para pengagumnya. Beberapa orang ingin menemuinya antara lain Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Gatot Tarunamihardja dan Presiden Soekarno. Pada suatu pertemuan Presiden Soekarno menyampaikan ke khawatirannya kemungkinan ia akan ditangkap tentara sekutu, Soekarno minta kepada Tan Malaka agar memberi petunjuk kepada para pemimpin perjuangan tentang taktik dan strategi perjuangan. Tan Malaka menyanggupi apabila diberi surat tugas resmi. Beberapa hari kemudian Ahmad Soebardjo yang ditanya mengenai surat tugasnya, melaporkan kepada Soekarno, Ahmad Soebardjo diberitahu bahwa Soekarno akan datang kerumah Soebardjo, Soekarno datang bersama Hatta, Tan Malaka bertanya tentang surat tugasnya, Soekarno menjawab ia datang akan menyusun surat tugas itu bersama-sama, Soebardjo menyediakan kertasnya, Soekarno mempersilahkan Tan Malaka menulis dengan kalimat nya sendiri, draf surat tugas tulisan Tan Malaka diserahkan kepada Soekarno. Setelah dibacanya diserahkan kepada Hatta, Soekarno mengusulkan agar judul surat itu diubah dengan Amanat Soekarno-Hatta. Dari beberapa nama yang disebut dalam surat itu Hatta mengusulkan dengan Sjahrir dan Wongsonegoro, isi pokok amanat Soekarno-Hatta, adalah “apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Soekarno-Hatta, maka pimpinan perjuangan diteruskan oleh Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Sjahrir dan Wongsonegoro”, surat amanat itu kemudian dikenal dengan nama Testamen Politik. (Surat Wasiat Politik) yang disaksikan proses penyusunannya oleh Soebardjo.
Pada tanggal 19 September 1945, Soebardjo menemui Sukarni menyatakan pradarsanya bahwa perlu ada satu pernyataan tekad dari rakyat dalam bentuk rapat raksasa. Soekarni setuju berjanji akan mengerahkan massa kelapangan Ikada, rapat ini mempunyai bobot politik sebagai jawaban kedatangan pasukan AFNEI di Jakarta Soebardjo juga meminta kepada Presiden agar diadakan sidang kabinet untuk membahas rencana rapat raksasa dengan massa yang jumlahnya puluhan ribu. Presiden setuju, namun masih diliputi kebimbangan memperhitungkan kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Sidang kabinet diadakan pada pukul 16.00 dirumah Presiden karena masalah ini masih terjadi perdebatan, sidang diundur sampai pukul 22.00, Presiden menghubungi pimpinan tentara Jepang, tidak berhasil. Akhirnya Soebardjo mengusulkan agar semua anggota kabinet ikut hadir dalam rapat raksasa ini. Semua setuju, massa yang jumlahnya ribuan telah berkumpul dilapangan Ikada, para menteri mendahului berangkat. Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantara menggunakan satu mobil, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden berangkat dengan satu mobil, sebelum memasuki lapangan mobil ditahan sebentar oleh Kimpeilais. Presiden naik keatas panggung, Ia berpidato sangat singkat, meminta rakyat agar taat kepada pemerintah dan tunduk kepada perintah-perintah pemerintah dan tunduk kepada disiplin. Masyarakat mengikuti perintah Presiden dan meninggalkan lapangan Ikada dengan tertib.
Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet pertama selama empat bulan, karena perubahan dari kabinet Presidensial. Peristiwa rapat raksasa tanggal 19 September memberi dampak yang dahsyat. Peristiwa yang sama diikuti oleh daerah-daerah terutama ketika mendengar berita pasukan AFNEI bersama NICA mendarat di Jakarta. Bulan September dan Oktober adalah bulan perlawanan pemuda dan bulan yang penuh ketegangan. Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri mengirimi radio para pemimpin Partai Buruh yang berkuasa. Menteri menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan azas-azas demokrasi. Radiopun kedua dikirim pada tanggal 9 Oktober 1945, yang menyatakan sikap pemerintah RI tidak keberatan atas pendaratan tentara Inggris (AFNEI) untuk melaksanakan tugas. “Kami tidak memusuhi sesuatu bangsa, tetapi kami memusuhi penjajah dari siapapun juga“.
Di Jakarta insiden bersenjata meluas. Rakyat menolak dan marah kepada tentara sekutu yang “membawa” NICA. Beberapa Perwira Inggris menjadi korban penembakan. Menteri Luar Negeri Soebardjo dipanggil oleh Panglima AFNEI Letjen. Christison ke Markas Besar AFNEI (sekarang Gedung Perhubungan Laut Jl. Merdeka Timur) Christison meminta agar tentara Indonesia diberi uniform, untuk membedakan gerombolan liar dan tentara resmi. Disamping perlawanan fisik menentang kehadiran NICA, menteri luar negeri menyarankan kepada Presiden untuk menegaskan kembali sikap pemerintah Indonesia kepada dunia internasional melalui RRI, pada 25 Oktober 1945 Presiden menegaskan:
1. Bangsa Indonesia hanya menghendaki pengakuan kemerdekaan.
2. Menolak kedatangan Belanda. Orang-orang Belanda harus dikumpulkan disuatu tempat.
3. Pengakuan de Facto RI harus dinyatakan dengan perbuatan.
Insiden bersenjata berlanjut di Surabaya, pasukan AFNEI mengerahkan kekuatannya untuk ”menghukum para perusuh”, yang adalah arek-arek surabaya yang berjuang mempertaruhkan kemerdekaan. Peristiwa yang sama terjadi di Bandung, Semarang, Medan dan beberapa kota lain di Indonesia.
Tragedi Revolusi.
Pada bulan November 1945 terjadi penggantian kabinet, menurut Soebardjo perubahan pemerintahan ini di latar belakangi oleh pergantian pemerintah di Inggris dan Belanda yang berhaluan sosialis. Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri, sebagaimana seorang sosialis Sjahrir, menurut Soebardjo melakukan kebijakan politik yang evolusioner, yang menekankan ”taktik diplomasi”. Sebaliknya rakyat bersemangat evolusioner untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada kabinet baru ini Soebardjo ditawari sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, ia menolak karena perbedaan prinsip. Soebardjo kemudian pindah ke Yogyakarta, disini melalui Dr. Sukirman ia berkenalan dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang kebetulan sedang mencari penasehat politik. Bersama beberapa kawannya Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, kemudian menjadi anggota Badan Penasehat Panglima Besar.
Pada akhir bulan Juni 1946, anggota Badan Politik Panglima Besar, menghadiri Rapat Partai Buruh di Blitar. Dalam Perjalanan kembali ke Yogyakarta dia memperoleh informasi bahwa ia akan ditangkap oleh Pemuda Sosialis Indonesia, organisasi para militer Partai Sosialis Sjahrir. Soebardjo tidak melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, Ia tinggal di kompleks Tasikmadu Kartasura. Rupanya keberadaannya diketahui oleh polisi, ia ditangkap dibawa ke Tawangmangu kesebuah kompleks tempat peristirahatan (bungalow). Di tempat tersebut ternyata telah beberapa tokoh yang sealiran dengan Soebardjo. Pengikut Tan Malaka antara lain Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Yamin, dan Sayuti Melik.
Pada akhir bulan Juni 1946 mereka dipindah kepenjara Wirogunan Yogyakarta. Pada tanggal 03 Juli 1946 dibebaskan dari penjara oleh Jenderal Mayor Soedarsono, dibawa kesuatu penginapan, dalam percakapannya dengan Muhammad Yamin, bahwa Yamin telah menulis sebuah petisi yang akan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Isi petisi itu agar Presiden me-Ruseffle kabinet Sjahrir meninggalkan politik berunding dengan Belanda dan melaksanakan politik konfrontasi merdeka seratus persen (100%). Pada tanggal 3 Juli 1946, kelompok ini menghadap kepada Presiden Soekarno. Dipihak istana kepresidenan dan aparat keamanan telah mengetahui rencana mereka. Setiba di istana mereka ditangkap, sejak hari itu Soebardjo dan kawan-kawannya menjadi tahanan pemerintah. Ada generasi yang lebih muda antara lain Adam Malik dan Chairul Saleh.

Dari Penjara ke Penjara.
Setelah ditahan beberapa saat di Yogyakarta, Soebardjo dan kawan-kawannya diangkat dengan Truch menuju Tretes, suatu tempat peristirahatan di Jawa Timur. Tidak lama disini, kemudian dipindahkan ke penjara Magelang. Karena ada desas-desus Belanda akan menyerbu Magelang, Soebardjo dan kawan-kawannya di pindahkan ke penjara Ponorogo, kemudian dipindahkan lagi ke rumah penjara Mojokerto dan yang terakhir pindah ke rumah penjara Madiun. Pada tanggal 17 Agustus 1948, Soebardjo dan kelompoknya memperoleh amnesti dari Presiden, dibebaskan dari rumah penjara. Baru merasakan udara bebas beberapa bulan di Yogyakarta, pecah aksi militer Belanda II. Ia ditangkap oleh intelijen Militer Belanda atau Inlichtnigen Verligheid Groep (IVG) dan dimasukkan rumah penjara Ambarawa, Ia baru bebas setelah ada resolusi PBB, bahwa semua tahanan politik harus dibebaskan.

 

 

Kembali ke Departemen Luar Negeri.
Setelah memperoleh kebebasan, Soebardjo kembali ke Departemen Luar Negeri. Pada bulan September 1951 Ia diangkat sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam konferensi perdamaian dengan Jepang di San Francisco yang membahas pelbagai masalah hubungan bilateral dan pampasan perang. Pada Tahun 1953 Beliau diangkat sebagai Direktur Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN). Setelah selama dua tahun sukses membangun pendidikan dan mendidik para calon diplomat, Soebardjo diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Switzerland.
Ahmad Subardjo meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1978 dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Cibogo. la menerima tanda penghargaan :
a. Order of Merit dari Pemerintah Mesir, 1954
b. Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, 1961
c. Bintang Mahaputra Adipradana, 1973
d. Bintang Republik Indonesia Utama., 1992
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 058/TK/Tahun 2009 tanggal 6 November 2009.

Prof. Dr. Ir. Herman Johannes

Prof DR Ir Herman Johannes bwHerman Johannes dilahirkan di Desa Keka, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 28 Mei 1912. Ia menempuh pendidikan setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah di Kupang, Makasar, dan Jakarta. Karena prestasi belajarnya sangat baik selama di AMS (setingkat SMA), ia mendapat beasiswa untuk mengikuti kuliah di Technische Hogeschool (THS; Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Kuliah ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, sebab pada waktu Jepang menduduki Indonesia, THS dan beberapa perguruan tinggi lain ditutup. Barulah pada tahun 1946 Johannes memperoleh gelar insinyur.
Kegiatan kuliah diselingi Johannes dengan kegiatan dalam organisasi. Bersama beberapa temannya ia mendirikan Timorsche Jongeren yang langsung diketuainya. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Perserikatan Kebangsaan Timor (PKT) dan bertujuan untuk memajukan masyarakat Timor. Pada masa kuliah ini pula sosok Johannes sebagai ilmuwan mulai tampak. Ia sering menulis karangan ilmiah yang mendapat perhatian dan pujian dari kalangan akademisi. Karangannya dimuat dalam majalah De Ingenieur in Nederlandsche Indie yang terkenal sangat selektif dan diskriminatif dalam menerbitkan karangan ilmiah.
Pada bulan-bulan pertama revolusi, Herman Johannes berada di Jakarta. Ia aktif membantu para pejuang menyelamatkan bahan-bahan peledak peninggalan Jepang yang terdapat di beberapa gudang penyimpanan. Ia juga berperan dalam pengambilan bahan peledak di Cipatat, dekat Bandung, dan mengirimkannya sebagian ke Yogyakarta. Pengetahuannya di bidang fisika dan kimia dimanfaatkan untuk merakit senjata api, antara lain granat.
Pada bulan November 1945 Herman Johannes pindah ke Yogyakarta. Ia diserahi tugas dan tanggung jawab untuk membangun dan memimpin Laboratorium Persenjataan Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT TKR). Oleh karena bekerja di lingkungan angkatan perang, ia diberi pangkat mayor. Selain membina laboratorium ini, Johanes juga disibukkan dengan tugas mengajar, antara lain di Akademi Militer, Sekolah Tinggi Teknik di Yogya, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Klaten. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, ia ikut bergerilya bersama pasukan Taruna Akademi Militer.
Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Johannes menanggalkan atribut militernya. Ia bertekad untuk meneruskan pengabdian di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Namun, selama beberapa bulan dalam kabinet Natsir (September 1950 sampai April 1951), ia bertugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dalam kabinet ini ia mewakili Persatuan Indonesia Raya (PIR) yang ia ikut mendirikannya pada tahun 1948.
Pengabdian Johannes di dunia perguruan tinggi lebih banyak berlangsung di Universitas Gadjah Mada. Jabatannya dimulai sebagai Ketua Fakultas Teknik, kemudian sebagai Ketua Fakultas Ilmu Pasti dan Alam (FIPA), dan terakhir sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada (1961-1966). Berdirinya FIPA adalah atas gagasan Johannes.
Selain di bidang teknik, Johannes juga menaruh perhatian yang besar di bidang ketenagaan, mula-mula pada tenaga atom, kemudian energi pada umumnya. Khusus mengenai tenaga atom, dua kali ia mengikuti konferensi internasional sebagai anggota delegasi Indonesia, yakni di Jenewa tahun 1955 dan Tokyo tahun 1957. Di bidang energi, ia mengkhususkan perhatian pada masalah minyak bumi. Dengan perkiraan bahwa deposit minyak bumi semakin lama semakin berkurang, ia mengadakan penelitian untuk mencari bahan pengganti. Ia menemukan bahwa ilalang dapat dijadikan alternatif pengganti bensin.
Walaupun berlatar belakang pendidikan eksakta, ternyata Johannes juga menaruh perhatian di bidang noneksakta, khususnya bahasa. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi anggota Komisi Istilah di bawah pimpinan Sutan Takdir Alisyahbana. Pada tahun 1972-1978 ia menjadi anggota Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia.
Di samping kegiatan sebagai peneliti dan kegiatan di perguruan tinggi, Johannes juga sering terlibat dalam kegiatan kenegaraan. Pada tahun 1957 sampai 1959 ia menjadi anggota Dewan Nasional. Tugas sebagai anggota Dewan Perancang Nasional dijalaninya selama empat tahun (1958-1962). Kemudian, selama sepuluh tahun (1968-1978) ia bertugas pula sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Tugas lain ialah sebagai anggota Komisi Empat dalam rangka pemberantasan korupsi.
Herman Johannes meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1992 di Yogyakarta, Ia merupakan ilmuwan yang menguasai beberapa bidang ilmu di samping ilmu yang secara khusus didalaminya di sekolah dan perguruan tinggi. Pengabdiannya kepada bangsa dan negara tidak terbatas hanya pada bidang keilmuannya, tetapi juga meliputi bidang lain. Ia pernah aktif di bidang politik dan di lingkungan militer. Sebagai ilmuwan, ia menghasilkan lebih dari 150 karya tulis, baik yang berbentuk buku maupun artikel. Berkat pengabdian itu, ia menerima penghargaan berupa tanda jasa :
a. Bintang gerilya (1958)
b. Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan (1961)
c. Satya Lencana Wira Karya (1971)
d. Satya Lencana Karya Satya Kelas I (1975)
e. Bintang Mahaputra Utama III (1973)
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 058/TK/Tahun 2009 tanggal 6 November 2009.

Laksamana Muda TNI (Purn) Jahja Daniel Dharma John Lie

John Lie bwJohn Lie yang kemudian mengganti namanya menjadi Jahja Daniel Dharma, dilahirkan di Kanaka, Menado, Sulawesi Utara, pada tanggal 9 Maret 1911. la menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar di Menado pada tahun 1928. Selama beberapa bulan pada tahun 1929 ia mengikuti kursus navigasi di Jakarta dan kemudian bekerja di kapal perusahan pelayaran Koninklijke Paketrvaart Maatschappij (KPM).
Pada tahun 1942, ketika Perang Dunia II masih berlangsung, kapal “Tosari” tempat John Lie bekerja dijadikan kapal logistik dalam jajaran Royal Navy (Angkatan Laut Inggris) yang berpangkalan di Koramshar, Teluk Persia. Secara tidak langsung, John Lie terlibat dalam kegiatan perang, walaupun tidak dalam status militer.
Beberapa bulan setelah Perang Dunia II berakhir dan Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka, John Lie masih berada di Koramshar. Barulah pada bulan Pebruari 1946 ia dan pelaut-pelaut Indonesia lainnya dipulangkan ke Indonesia. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti selama sepuluh hari di Singapura yang dimanfaatkannya untuk mempelajari taktik perang laut.
Dengan pangkat Kelasi III, pada bulan Juni 1946 John Lie diterima sebagai anggota Angkatan Laut RI (ALRI) yang ketika itu bermarkas di Yogyakarta. Kurang dari setahun kemudian pangkatnya sudah naik menjadi mayor. Ia ditempatkan di Cilacap dengan tugas membersihkan perairan Cilacap dari ranjau-ranjau laut yang ditanam Jepang untuk menghalangi masuknya kapal-kapal Sekutu. Selain itu, ia ju­ga bertugas melatih para anggota ALRI, terutama perwira muda, dalam hal kelautan. Sampai bulan Agustus 1947 ia masih bertugas di Cilacap dengan jabatan Komandan Pelabuhan merangkap Syahbandar.
Suatu kali dalam minggu terakhir bulan Agustus 1947 John Lie membantu sebuah kapal niaga yang mengalami kesulitan untuk membongkar sauh meninggalkan perai­ran Cilacap. Setelah kesulitan itu teratasi, kapten kapal tidak bersedia menurunkan sekoci untuk mengantarkan John Lie ke darat dengen alasan gelombang sangat tinggi. Akibatnya, tanpa direncanakan, John Lie terpaksa ikut dalam kapal tersebut dan tiba di Singapura. Peristiwa ini mengawali peranannya menembus blokade kapal-kapal perang Belanda di Selat Malaka.
Kepala Perwakilan RI di Singapura menyerahkan sebuah speed boat (kapal cepat) kepada John Lie untuk dioperasiken. Ka­pal itu dinamakan John Lie Outlaw. la merekrut kurang lebih 20 orang pemuda untuk menjadi awak kapal Port Swettenham (sekarang Port Kelang) di Malaysia dipilih John Lie sebagai pangkalannya. Kemudian, setelah dilarang oleh Inggris, ia memindahkan pangkalan ke Phuket di Thailand.
Dari kedua pangkalan itu, berkali-kali John Lie membawa berbagai jenis barang, terutama senjata dan amunisi yang diperlukan untuk perjuangan, menuju pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatra dan Aceh, antara lain Labuhan Bilik, Tamiang, Raja Ulak, dan Ulehleh. Sebaliknya, dari pelabuhan-pelabuhan tersebut ia membawa karet, teh, dan lain-lain un­tuk dijual atau dibarter dengan senjata dan keperluan lain. Sebagian hasil penjualan itu dapat pula dimanfaatkan untuk membiayai perwakilan RI di luar negeri.
Dalam melakukan kegiatan ini, John Lie dan awak kapalnya menghadapi risiko yang sangat berbahaya. Ia harus menembus blokade kapal Angkatan Laut Belanda di Selat Malaka. Berkali-kali kapal Outlaw diburu dan ditembaki oleh kapal perang Belanda, bahkan pernah pula diancam dari pesawat terbang. Akan tetapi, John Lie dan awak kapalnya berhasil menyelamatkan diri. Ia pernah ditangkap oleh polisi Inggris, namun dibebaskan karena dianggap tidak melanggar hukum. Operasi menembuas blokade Angkatan Laut Belanda ini dilakukan John Lie selama lebih dari dua tahun, dimulai bulan September 1947.
Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, John Lie tetap berkarier di lingkungan ALRI. Sebelum memasuki masa pensiun, berbagai jabatan pernah dipegangnya, antara lain Komandan kapal RI Rajawali, Kepala Operasi Markas Besar Angkatan Laut, Komandan Daerah Maritim Jakarta, dan Ko­mandan kapal bendera RI Gajah Mada. Dalam penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, ia diangkat sebagai komandan eskader kapal-kapal ALRI. Pada waktu menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra Barat, ia bertugas sebagai Komandan Amphibious Task Porce 17 sekaligus sebagai Wakil Komandan Operasi 17 Agustus. Selesai menjalankan tugas di Sumatra Barat, ia diserahi tugas sebagai Komandan Amphibious Task Force 25 untuk menumpas pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara.
Setelah pensiun dengan pangkat laksamana muda, John Lie banyak bergiat di lapangan sosial, membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. la meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta.
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 058/TK/Tahun 2009 tanggal 6 November 2009.

 

Sutomo (Bung Tomo)

Bung Tomo bwPada waktu masih bersekolah di HBS, Bung Tomo sudah aktif dalam organisasi yang berpaham kebangsaan, baik dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) maupun dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). la juga memimpin kelompok sandiwara Pemuda Parindra yang sering mementaskan kisah-kisah kepahlawanan.
Aktivitas di bidang jurnalistik sudah dimulai Bung Tomo pada tahun 1937, mula-mula ia hanya bekerja sebagai wartawan free lance pada harian Suara Umum di Surabaya, kemudian menjadi redaktur mingguaan Pembela Rakyat, penulis pojok di harian Express (berbahasa Jawa); dan sebagai koresponden majalah Pustaka Timur. Berkat prestasi di bidang jurnalistik ini, pada masa pendudukan Jepang ia diangkat sebagai pemimpin redaksi Kantor Berita Domei. Peran lain ialah mendirikan Kantor Berita Indonesia yang kemudian, atas saran Adam Malik, dijadikan cabang Kantor Berita Antara.
Sebagai karyawan Domei, Bung Tomo sudah menerima berita tentang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lama setelah Proklamasi itu terlaksana. Secara sembunyi-sembunyi berita itu disampaikannya kepada masyarakat, sehingga tersiar dari mulut ke mulut. Berkat usahanya pula, teks Proklamasi dimuat secara lengkap dalam harian Asia Raya esok harinya. Tanpa mengindahkan larangan pihak Jepang, ia juga menempelkan teks Proklamasi di depan Kantor Domei, sehingga semakin banyak orang yang mengetahuinya.
Pada bulan-bulan pertama sesudah Proklamasi, Bung Tomo melibatkan diri secara intensif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia antara lain ikut dalam proses pembentukan Badan Keamanan Rak­yat (BKR) dan perebutan senjata dari pasukan Jepang. Ia juga membentuk badan perjuangan, yakni Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI). Para anggotanya diberi pelatihan kemiliteran.
Dalam kunjungan ke Jakarta pada awal Oktober 1945, Bung Tomo berhasil meyakinkan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin agar memanfaatkan siaran radio untuk mengobarkan semangat rakyat. la kemudian membangun pemancar radio sendiri, yakni Radio Pemberontakan yang ternyata memegang peranan penting dalam pertempuran menghadapi pasukan Inggris di Surabaya bulan November 1945. Ultimatum Inggris tanggal 9 November 1945 yang menuntut agar semua orang Indonesia yang memiliki senjata api menyerahkan senjata mereka dan menandatangani surat pernyataan menyerah, dijawab Bung Tomo melalui pidato radionya: “Selama banteng-banteng Indo­nesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu pula tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga”
Melalui Radio Pemberontakan, berkali-kali Bung Tomo berpidato membangkitkan semangat rakyat dan berseru agar bantuan dikirim ke Surabaya untuk menghadapi Inggris. la memulai dan menutup pidatonya dengan seruan “Allahu Akbar!” Pidato itu didengar bukan hanya di Surabaya, tetapi juga di kota-kota lain. Berkat pidato itu, bantuan mengalir ke Surabaya, tidak hanya tenaga manusia, tetapi juga logistik. Pidato itu menggugah pula para kiyai dari berbagai tempat sehingga mereka dan para santrinya datang ke Surabaya untuk memberikan dukungan batin kepada para pejuang.
Peranan dan jasa Bung Tomo sebagai pejuang tidak luput dari perhatian pemerintah. Sebagai pemimpin badan perjuangan yang cukup berpengaruh, ia pun diikutsertakan dalam pembinaan angkatan perang. Pada bulan Juli 1947 ia diangkat sebagai salah satu anggota Pucuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Bung Tomo berjuang di bidang politik dengan mendirikan Partai Rakyat Indonesia (PRI). Melalui partai ini, sesudah pemilihan umum tahun 1955, ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di bidang pemerintahan, Bung Tomo pernah diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran dan Menteri Sosial Ad Interim. Jabatan lain ialah Ketua II (Bidang Ideologi Sosial Politik) Markas Besar Legiun Veteran.
Bung Tomo dikenal sebagai tokoh idealis dan kritis. Walaupun ti­dak lagi memegang jabatan di pemerintahan, ia selalu mengikuti dan mencermati perkembangan bangsa. la tidak dapat membiarkan terjadinya tindakan-tindakan pemerintah yang menyimpang dari tujuan perjuangan. Oleh karena itulah ia sering mengirim surat yang bernada kritik tetapi sekaligus koreksian, baik kepada Presiden Soekarno maupun kemudian kepada Presiden Soeharto. Bahkan, pada ta­hun 1960 ia mengadukan Presiden Soekarno ke Mahkamah Agung sehubungan dengan tindakan Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955.
Bung Tomo juga banyak menulis buku, yakni :
a. Kepada Bangsaku (1946)
b. 10 November 1945 (1951)
c. Koordinasi dalam Republik Indonesia (1953)
d. Ke Mana Bekas Pejuang Bersenjata (1953)
e. Gerakan 30 September (1966)
Sebagai tokoh pejuang, Bung Tomo juga menerima beberapa tanda jasa;
a. Satyalencana Kemerdekaan
b. Bintang Gerilya
c. Bintang Veteran Republik Indonesia.

 

 

Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

K.H. Abdul Halim

K.H Abdul Halim

Abdul Halim tidak pernah memperoleh pendidikan di sekolah umum. Namun, ia belajar membaca dan menulis huruf Latin dari seorang pendeta, Ten Hooven. Sejak umur sepuluh tahun ia mempelajari agama dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain. Pada tahun 1908 ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang dilanjutkannya dengan memperdalam ilmu agama pada beberapa ulama terkenal selama tiga tahun.
Pada awal tahun 1912, setelah kembali dari Mekah, Abdul Halim mendirikan organisasi Hayatul Qulub. Melalui organisaai ini ia berusaha membantu para petani dan pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Cina yang lebih banyak memperoleh kemudahan dari Pemerintah Belanda dibandingkan dengan kemudahan yang diterima pedagang pribumi. Tentu saja dalam persaingan itu terjadi bentrokan antara pedagang pribumi dan pedagang Cina, walaupun tidak bersifat massal. Akan tetapi, Pemerintah Belanda menganggap kerusuhan-kerusuhan kecil itu dapat membahayakan wibawa mereka dan karena itu, pada tahun 1915 Hayatul Qulub dilarang oleh Pemerintah Belanda.
Setelah Hayatul Qulub dilarang berdiri, Abdul Halim memindahkan kegiatannya ke Majlisil Ilmi yang juga didirikan hampir bersamaan dengan Hayatul Qulub, tetapi lebih dititikberatkan pada bidang pendidikan. Ia berusaha mengembangkan Majlisil Ilmi menjadi lembaga pendidikan yang lebih luas. Dengan bantuan berbagai pihak, pada tahun 1916 Abdul Halim mendirikan Jamiatul Muallimin. Pada pertengahan tahun 1917 nama organisasi ini diubah menjadi Persjarikatan Oelama (PO). Berkat bantuan Ketua Sarekat Islam, Tjokroaminoto, PO mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda. Pada mulanya, PO hanya mempunyai beberapa cabang di sekitar Majalengka, namun dalam perkembangan kemudian berhasil mendirikan cabang di beberapa kota di Jawa, bahkan di luar Jawa.
Di samping aktif memimpin PO, Abdul Halim juga bergabung dengan Sarekat Islam, partai yang berskala nasional. la diangkat sebagai pemimpin Sarekat Islam Afdeling Majalengka, kemudian menjadi Komisaris Centrale Sarekat Islam daerah Jawa Barat. Sebagai ulama yang cukup berpengaruh, ia juga aktif mengikuti Islam Congress, bahkan pernah diangkat sebagai President Muslim Leiders Bond.
Sekalipun aktif dalam berbagai organisasi itu, Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan pendidikan. Hal itu diwujudkannya dengan mendirikan Santi Asmoro pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat anak didik, antara lain pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan.
Pada masa awal pendudukan Jepang, beberapa partai dan organisasi politik dibekukan. Organisasi keagamaan yang dibolehkan berdiri hanya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. PO pun di­bekukan. Namun, Abdul Halim tetap berusaha agar organisasi itu dihidupkan kembali. Barulah pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perikatan Oemat Islam (POI). Kelak, pada tahun 1952, POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII) yang didirikan oleh K.H. Ahmad Sanusi menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) dan Abdul Halim diangkat sebagai ketuanya.
Pada masa pendudukan Jepang, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Cuo Sangi In (semacam dewan perwakilan). Pada bulan Mei 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini Abdul Halim duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Negara.
Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (PB KNID) Cirebon. Selanjutnya ia aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan. Residen Cirebon juga mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka.
Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Abdul Halim tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santi Asmoro. Namun, seba­gai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, ia menentang gerakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, walaupun ia tinggal di daerah yang dikuasai oleh Darul Islam. la juga merupakan salah seorang tokoh yang menuntut pembubaran Negara Pasundan ciptaan Belanda.
Dalam periode tahun 1950-an Abdul Halim pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota Konstituante.
Abdul Halim banyak meninggalkan karya tulis, baik berupa artikel dalam beberapa majalah, seperti majalah Soeara Persjarikatan Oelama, majalah As-Sjuro, majalah Pelita, dan Soeara MIAI. Buku-bukunya yang ditulisnya adalah :

 


a . Da ‘wat Al-mal
b. Tarich Islam
c. Neratja Hidoep
d. Kita penoenjoek bagi Sekalian Manoesia
e. Risalat
f. Ijtima’iyyat wa’lLahuha
g. Kita Tafsir Soerat Tabarak
h. Kita 262 Hadis Indonesia
i. Bab al-Rizq
j. Tafsir Juz ‘Amma
k. Cooperasi dalam Islam
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Dr. Mohammad Natsir

Dr. Muhammad Natsir

Natsir mulai bersekolah pada tahun 1916 di Sekolah Kelas-2 (sekolah dasar berbahasa Melayu) di Maninjau, tetapi hanya beberapa bulan. Sesudah itu ia memasuki Holands Inlands School (HIS) Adabiah, sebuah HIS swasta, di Padang. Keinginannya untuk memasuki HIS pemerintah tidak dapat dipenuhinya sebab ayahnya hanya pegawai rendah.Akan tetapi, ketika pemerintah membuka HIS di Solok, ia diterima sebagai siswa dan langsung duduk di kelas dua. Pada waktu duduk dikelas lima, ia pindah ke Padang.
Setelah menamatkan HIS, Natsir melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lagere School (MULO) di Padang. Ia mendapat bea siswa dari pemerintah karena nilai rapornya selama HIS sangat baik. Dengan mendapat bea siswa pula, setelah menyelesaikan pendidikan di MULO (tahun 1927), ia memasuki Algemeene Middelbare School (AMS) jurusan sastra Barat klasik di Bandung yang diselesaikannya pada tahun 1930. Ia masih ditawari bea siswa untuk melanjutkan pendidikan di Recht Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), tetapi tawaran itu ditolaknya, sebab ia lebih tertarik untuk memperdalam pengetahuan di bidang agama (Islam). Selain itu, ia juga sudah melibatkan dirinya dalam organisasi yang bernafaskan agama.
Pada waktu bersekolah di Bandung, Natsir mendalami pengetahuannya tentang Islam dari A.Hasan, seorang da’i pembaharu yang cukup terkenal dan pendiri lembaga Pendidikan Persatuan Islam. Di samping itu, ia juga aktif dalam organisasi pemuda pelajar berhaluan Islam, yakni Jong Islamieten Bond (JIB). Kegiatan dalam organisasi ini mendekatkannya dengan tokoh-tokoh terkenal Sarekat Islam, antara lain H.Agus Salim dan Tjokroaminoto. Keinginan untuk lebih memperdalam pengetahuan agama dan kegiatan dalam JIB menyebabkan ia menolak bea siswa yang ditawarkan pemerintah untuk melanjukan pendidikan di Recht Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum).

I. Riwayat Perjuangan
Keterlibatan Natsir dalam organisasi sudah dimulai pada waktu ia menjadi siswa MULO di Padang dengan memasuki organisasi kepanduan (pramuka) Natipij, sayap dari JIB. Di Bandung, ia pun aktif dalam JIB, bahkan pada tahun 1929 sampai 1932 menjadi wakil ketua JIB cabang Bandung. Di samping itu, ia diangkat sebagai ketua Kern-Lichaam (Badan Inti) JIB Pusat.
Natsir juga aktif memberikan ceramah agama dalam berbagai pertemuan, bahkan di beberapa sekolah. Untuk lebih memajukan pendidikan di bidang keagamaan ini, pada tahun 1932 ia mendirikan sekolah sendiri, yakni Pendidikan Islam.
Berawal dari kegiatan dalam JIB, Natsir kemudian diangkat sebagai Ketua Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat sebagai Kepala Jawatan Pengajaran Kotapraja Bandung. Pada masa ini pula ia memegang jabatan sebagai Sekretaris Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), suatu federasi organisasi sosial dan politik umat Islam. MIAI kemudian dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sesudah Indonesia Merdeka, Masyumi berubah menjadi partai politik . Natsir memimpin partai ini sebagai Ketua Umum dari tahun 1948 sampai 1959.
Keterlibatan Natsir secara intens dalam politik dan kenegaraan dimulai ketika ia pada bulan November 1945 diangkat menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP).Sesudah itu, dari tahun 1946 sampai 1949, tiga kali berturut-turut ia memegang jabatan sebagai Menteri Penerangan, dalam Kabinet Sjahrir, Kabinet Amir Syarifudin, dan Kabinet Hatta. Pada waktu ibu kota RI Yogyakarta diduduki Belanda, 19 Desember 1948, Natsir dan hampir semua pejabat pemerintah ditangkap Belanda.Ia ditahan di Jakarta.
Sengketa antara RI dan Belanda diselesaikan melalui perundingan. Pada tanggal 7 Mei 1949 dikeluarkan Pernyataan Roem-Roijen sebagai awal untuk mengakhiri perang. Sjafruddin Prawiranegara yang dengan mandat Presiden Sukarno membentuk Pemerintah Darurat RI di Sumatera, menolak hasil perundingan itu. Berkat pendekatan yang dilakukan Natsir, pada akhirnya Sjafruddin melunakkan sikap dan pada tanggal 13 Juli 1949 mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
Pada akhir tahun 1949, sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas sejumlah negara bagian. Natsir melakukan terobosan politik untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan mosi dalam Parlemen RIS yang dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir“. Mosi itu diterima oleh DPR RIS dan berdasarkan Mosi itu dilakukan upaya untuk kembali kebentuk Negara Kesatuan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan (NKRI).
Pada tanggal 6 September 1950 Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri. Dalam menjalankan pemerintahan yang baru keluar dari revolusi, Natsir menghadapi banyak persoalan berat yang harus diselesaikan, seperti mengembalikan bekas laskar pejuang ke masyarakat, menghadapi pemberontakan golongan separatis Andi Azis (APR), (RMS), DI/TII dan masalah otonomi Aceh. Kabinet Natsir hanya bertahan sampai bulan April 1951. Sesudah itu, Natsir berkiprah memimpin Fraksi Masyumi dalam parlemen (1951-1958), kemudian dalam Konstituante (1956-1958).
Pemilihan Umum tahun 1955 tidak berhasil menciptakan politik yang stabil. Semakin besarnya pengaruh komunis di pemerintahan menimbulkan reaksi dari berbagai daerah. Sementara itu, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan untuk mengubur partai-partai dan menciptakan demokrasi terpimpin. Usaha itu ditentang oleh Natsir dan beberapa tokoh lain seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat. Mereka menganggap penguburan partai-partai berarti mengubur demokrasi. Akibatnya, mereka mengalami berbagai macam teror, sehingga mereka menghindar ke Sumatera Tengah. Reaksi daerah yang sesungguhnya merupakan koreksi terhadap pemerintah pusat, dihadapi pemerintah Andi Aziz dengan melancarkan operasi militer yang berakibat terjadinya “perang saudara”. Ketika “perang saudara itu berakhir, Natsir dan kawan-kawannya dipindahkan ke Rumah Tahanan Andi Aziz, ,Militer di Jakarta (1962 -1966). Ia dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1966 setelah pemerintah Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno jatuh dan digantikan oleh Orde Baru pimpinan Jenderal Suharto.
Ketika Natsir masih dalam tahanan, pemerintah sudah membubarkan Partai Masyumi. Oleh karena itu, setelah bebas dari tahanan, Natsir mengalihkan kegiatannya ke bidang dakwah. Ia mendirikan Dewan Dakwah yang berpusat di Jakarta. Dewan ini berhasil membangun berbagai rumah sakit, rumah ibadah serta melakukan kegiatan-kegiatan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.
Natsir tidak hanya berkiprah di dalam negeri. Kapasitasnya sebagai tokoh juga diakui di luar negeri. Hal itu terbukti dengan pengangkatannya pada tahun 1967 sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Islam yang berpusat di Karachi (Pakistan) dan sebagai anggota Liga Muslimin Dunia yang berpusat di Mekah. Pada tahun 1972 ia diangkat pula sebagai anggota kehormatan Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islami yang berkedudukan di Mekah. Hal tersebut mengantarkannya memperoleh “Faisal Award” dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1980.Ia juga menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang politik Islam dari Universitas Libanon pada tahun 1967, bidang Sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sain dan Teknologi Malaysia (tahun 1991).
Meskipun tidak melibatkan diri lagi dalam politik praktis, Natsir tetap memperhatikan keadaan bangsanya. Ia membantu pemerintah Orde Baru memuluskan jalan untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah. Akan tetapi, ketika melihat arah Presiden Soeharto yang mulai ke luar jalur, ia ikut menandatangani “pernyataan keprihatinan yang belakangan lebih populer dengan istilah “Petisi 50” tanggal 5 Mei 1980.Hal ini menyebabkan Natsir dicekal pemerintahan Soeharto.
Natsir meninggal pada tanggal 7 Februari 1993 dan dimakamkan di TPU Karet Tanah Abang, Jakarta. Natsir meninggalkan nama dan jasa berupa Negara Kesatuan, rumah sakit, rumah ibadah, dan ribuan kader generasi baru. Keterlibatan dalam kegiatan menentang pemerintah yang berkuasa sebenarnya menujukkan kualitas nasionalismenya yang mau menegur/ menentang apabila terjadi kesalahan di pihak pemerintah.

 

 

II. Tanda Kehormatan yang telah diterima.
1. Dari La Communaute Musulmane Universelle Prancis pada tanggal 23 Maret 1977.
2. Dari Pemerintah Aldjazair tanggal 23 Desember 1995.
3. Dari Yayasan Raja King Faisal Saudi Arabia, penghargaan Faisal Award tanggal 16 Februari 1980
4. Dari Presiden RI, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipradana tanggal 6 November 1998
5. Dari Dewan Masjid Indonesia, Tokoh Penggagas Manejemen Masjid Modern, tanggal 26 Mei 2005.
6. Dari Komite Pusat Geraan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM), Bintang Keteladanan Akhlak Mulia tanggal 25 Mei 2007.

 

 

Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.