LETNAN JENDERAL (PURN) TAHI BONAR SIMATUPANG

LETNAN JENDERAL (PURN) TAHI BONAR SIMATUPANG

LETNAN JENDERAL (PURN) TAHI BONAR SIMATUPANG

 

  1. A.     BIODATA

 

1.

Nama lengkap:LetJend (Purn) Tahi Bonar Simatupang

2.

Tempat/tgl. lahir:Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara/ 28 Januari 1920

3.

Kebangsaan/Agama:Indonesia/

4.

Nama AyahNama Ibu::Simon SimatupangMina Boru Sibutar

5.

Pendidikan:

6.

Istri:Sumarti Budiarjo

7.

Wafat:1 Januari 1990

 

B.   RIWAYAT HIDUP DAN PERJUANGAN

a. Letjen TNI (Purn) Tahi Bonar (T.B.) Simatupang lahir di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada tanggal 28 Januari 1920. Ia merupakan anak kedua dari delapan putra-putri pasangan suami-istri Sutan Mangaraja Soaduan Simatupang dan Mina Boru Sibutar. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintah dan sering berpindah tempat tugas; dari Sidikalang pindah ke Siborong-borong, kemudian ke Pematang Siantar.

 

b. Simatupang mengikuti pendidikan umum di tiga tempat yang berbeda. Di Pematang Siantar ia memasuki sekolah tingkat dasar, Hollands Inlandsche School (HIS) pemerintah. Tamat dari sekolah ini, tahun 1934, ia mengikuti pendidikan di sekolah yang berada di bawah asuhan Zending, yakni Christelijke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO Kristen) di Tarutung dan Christelijke Algemene Middelbare School (AMS Kristen) di Jakarta.

c. Pendidikan di AMS diselesaikan Simatupang pada tahun 1940. Semula, ia bermaksud untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Kedokteran, namun kemudian dibatalkannya. Perhatiannya lebih tertuju untuk mengikuti pendidikan militer di Koninklijke Militaire Academie (KMA) yang baru dibuka Pemerintah Belanda di Bandung pengganti KMA Breda yang terpaksa ditutup karena Negeri Belanda diduduki Jerman. KMA adalah lembaga pendidikan militer bagi calon-calon personel Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL). Motivasi Simatupang untuk mengikuti pendidikan militer ini ialah, ingin membantah mitos yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang Belanda bahwa orang Indonesia tidak cocok untuk `menjadi militer yang baik. Anggapan seperti itu pernah didengarnya dari guru sejarah di AMS. Guru ini juga mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah menjadi negara merdeka karena tidak mampu membangun angkatan perang yang baik dan menjaga persatuan. Hal itu dibuktikan dalam berbagai perlawanan yang dilakukan terhadap Belanda yang selalu berakhir dengan kekalahan.

d. Dengan memasuki KMA Bandung, SImatupang tercatat sebagai taruna Corps Opleiding Reserve Officieren (CORO). Ia memilih kecabangan zeni dengan perhitungan bahwa pengetahuan di bidang ini akan tetap berguna seandainya ia diberhentikan dari dinas militer.

e. Perang Dunia II yang berkobar di Eropa, merembet pula ke Asia, dimulai dengan serangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Desember 1941. Pemerintah Hindia Belanda pun mengumumkan perang terhadap Jepang. Dalam rangka perang itu, Sersan T.B. Simatupang ditugasi di bagian perhubungan Resimen 1 KNIL di Jakarta. Pada waktu Jepang menduduki Jakarta, ia ditangkap dan ditahan di Sukabumi.

f. Setelah bebas dari tahanan Jepang, Simatupang mengadakan perjalanan ke berbagai tempat untuk mengetahui aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat sehubungan dengan perubahan situasi. Dengan mantan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo di Yogya, ia membicarakan kemungkinan yang dapat dilakukan oleh bekas KNIL. Namun, yang cukup menentukan ialah pertemuannya dengan Sutan Sjahrir di Jakarta. Dari pembicaraan dengan tokoh anti Jepang ini, ia mendapat keyakinan bahwa kekuasaan Jepang tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan persiapan untuk menghadapi situasi pascaperang. Pada masa ini, melalui bacaan berbagai buku, ia mulai mendalami masalah-masalah perang dan revolusi.

g. Karier militer yang terhenti selama masa pendudukan Jepang, dilanjutkan Simatupang sesudah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Ia lebih berperan sebagai perwira staf daripada perwira lapangan dan dikenal sebagai pemikir militer, bahkan diplomat militer. Bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo yang diangkat pemerintah menjadi Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kelak berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengangkat Simatupang sebagai Kepala Organisasi Markas Besar Umum. Ia juga ditugasi menyusun konsep Sumpah Prajurit. Pada waktu kemudian, tahun 1951, Simatupang juga menyusun rumusan Saptamarga. Seperti juga Sumpah Prajurit, Saptamarga pun menjadi landasan perjuangan Angkatan Perang RI.

h. Tugas menyusun organisasi bukanlah tugas yang mudah, sebab angkatan perang baru saja dilahirkan dan minim pengalaman. Namun, Simatupang berhasil melaksanakannya berkat kecanduannya membaca berbagai buku karya pengarang asing mengenai organisasi militer. Organisasi yang dirancang Simatupang tidak terbatas hanya pada organisasi Markas Besar, tetapi juga organisasi divisi, resimen, dan batalion.

i. Sebagai seorang pemikir militer, Simatupang menganalisis berbagai kemungkinan untuk mengadapi Belanda. Menyadari bahwa Angkatan Perang RI, ditinjau dari segi persenjataan, tidak akan mungkin menghadapi pasukan Belanda yang cukup terlatih, bersenjata lengkap dan modern, Simatupang menggagaskan sistem wehrekreise (distrik pertahanan). Ia menganalisis gerak dan strategi pasukan Belanda, yaitu strategi penghancuran. Simatupang berusaha menemukan kontrastrategi yang tepat untuk menghadapi strategi penghancuran dengan strategi penjemuan, yakni melakukan perang rakyat yang lama. Setiap wehrekreise meliputi satu keresidenan, dipertahankan oleh tentara dan rakyat. Konsep ini diterapkan pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua.

j. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Kolonel Simatupang membangun markas di Dukuh Banaran, Kecamatan Wonosari. Di tempat ini ia memasang sender radio berukuran kecil. Dengan cara menghubungkan sender ini dengan sender yang lebih besar di Wonosari, Simatupang mengadakan komunikasi dengan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera Barat untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai perkembangan situasi di Jawa. Ia juga mengadakan kontak dengan wakil RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kedudukan sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, ia mengadakan perjalanan keliling mengunjungi pasukan-pasukan yang tersebar di berbagai tempat. Selain menemui tokoh-tokoh militer, Simatupang juga menemui tokoh-tokoh sipil untuk membahas perkembangan situasi.

k. Sengketa Indonesia dan Belanda menarik perhatian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bagsa (DK PBB). Melalui campur tangan dewan ini kedua pihak mengadakan perundingan yang melahirkan Roem-Roijen Statement. Sesuai dengan isi pernyataan itu, pada bulan Agustus 1949 dilakukan penghentian tembak menembak. Langkah berikutnya ialah mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, negeri Belanda. Dalam konferensi ini Simatupang ikut sebagai anggota delegasi RI, khusus untuk membicarakan masalah militer. Tugas utamanya ialah mempertahankan TNI sebagai inti dari Angkatan Perang RIS (APRIS) yang akan dibentuk. Ia berhasil dalam adu argumentasi dengan jenderal-jenderal senior Belanda.

l. Setelah Panglima Besar Jenderal Soedirman meninggal dunia, Januari 1950, kolonel Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal mayor. Sebagai KSAP, Simatupang terlibat dalam konflik antara Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat, dan Parlemen akibat campur tangan Parlemen yang terlalu berlebihan dalam masalah intern Angkatan Darat. Pada tanggal 17 Oktober 1952, KSAP Simatupang, KSAD Kolonel Nasution dan beberapa perwira lain menghadap Presiden Soekarno meminta agar parlemen dibubarkan dan segera diadakan pemilihan umum. Permintaan itu ditolak oleh Presiden. Akibat peristiwa itu di lingkungan Angkatan Darat timbul perpecahan antara golongan yang pro dan yang anti. Buntut lainnya ialah dihapuskannya jabatan KSAP pada tahun 1954, diganti dengan Gabungan Kepala Staf. Dengan dihapusnya jabatan KSAP, Simatupang tidak lagi berada di lingkungan Angkatan Perang. Pada tahun 1959 ia dipensiunkan secara resmi.

m. Setelah pensiun, Simatupang aktif dalam berbagai organisasi sosial, terutama organisasi agama (Kristen). Ia antara lain pernah memegang jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Gereja Indonesia, pernah pula mengetuai Dewan Gereja se-Asia, bahkan Dewan Gereja Sedunia. Pada tahun 1967, bersama dengan Prof. Bahder Djohan (Islam), A.M. Tambunan dan I.J. Kasimo (keduanya Kristen), ia ikut mendirikan Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (YPPM) dan diangkat sebagai ketua.

n. Sebagai seorang intelektual dan tokoh militer, T.B. Simatupang banyak menulis buku, antara lain adalah :

–        Soal-soal Politik Militer di Indonesia;

–        Pelopor Dalam Perang; Pelopor Dalam Damai;

–        Pengantar Ilmu Perang di Indonesia;

–        Harapan, Keprihatinan dan Tekad : Angkatan 45 Merampungkan Tugas Sejarahnya;

–        Dari Revolusi ke Pembangunan;

–        Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos;

–        Iman Kristen dan Pancasila;

 

  1. Letjen TNI (Purn) T.B. Simatupang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1990 dalam usia 70 tahun. Jenazahnya di makamkan di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasa dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, pada tahun 1995 Pemerintah RI menganugerahinya tanda jasa Bintang Mahaputra Adipradana. Untuk pemikiran-pemikiran ilmiahnya, pada tahun 1969 Universitas Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, memberinya gelar Doktor Honoris Causa.

Lambertus Nicodemus Palar

lambertus nicodemus palar

LAMBERTUS NICODEMUS PALAR

 (1900 – 1981)

 

  1. A.     BIODATA

 

1.

Nama lengkap:Lambertus Nicodemus Palar

2.

Tempat/tgl. lahir:Tomohon, Sulawesi Utara/ 5 Juni 1900

3.

Kebangsaan/Agama:Indonesia/

4.

Nama Ayah:Gerrit Palar
Nama Ibu:Jacoba Lumanauw

5.

Pendidikan:

6.

Istri:Johanna Petronella Palar Volmer

7.

Wafat:13 Februari 1981

 

B. RIWAYAT HIDUP DAN PERJUANGAN

a. Tahun 1945 Palar menjadi anggota Komisi Indonesia dari Partai Buruh Sosial Demokrat/ Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) pada 20 November 1945 menjadi  anggota parlemen (Tweede Kamer). Ia menerima keanggotaan dengan mengajukan syarat, asalkan tuntutan perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dihentikan.

Maret 1947 Palar berkunjung ke Indonesia untuk studi banding seizin partainya bertemu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Perdana Menteri Syahrir, sahabat-sahabatnya. 12 Mei 1947 kembali ke Belanda membawa pesan agar pemerintah Belanda lebih bersifat progessif dalampengakuan atas perjuangan Indonesia.

b.  Setelah 21 Juli 1947, serangan Belanda “Aksi Polisionil ke I” Palar keluar dari partai, karena partainya menyetujui serangan itu, ia meletakkan jabatan sebagai Anggota Parlemen Tweede Kamer.

Bulan Agustus  1947, Palar dengan istrinya  kembali ke Indonesia dan bergabung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Kolonialisme Belanda, Ia meninggalkan kehidupan yang mapan, memilih perjuangan yang tidak tentu hari depan.

c. 12 Agustus 1947, Indonesia diundang secara resmi diterima dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Palar ditunjuk sebagai  Pimpinan Delegasi RI sejak itu Palar menjadi Pejuang Diplomasi yang tangguh dari RI.

Menjadi akrab dengan Menteri Luar Negeri  Amerika Serikat Jenderal  George C Marshal.

d. Serangan ke II Belanda pada 19 Desember 1948, Palar dalam diplomasinya memaksa Belanda melakukan genjatan senjata dengan RI, tanggal 31 Desember 1948.

Manuver Palar menghasilkan keluarnya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 28  Januari 1949 yang intinya mengharuskan Belanda melanjutkan perundingan dengan RI untuk menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda.

e. Setelah serangan Umum 1 Maret 1949 oleh Pasukan RI atas Yogyakarta, tanggal 10 Maret 1949 dan 14 Maret 1949 Palar berpidato di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menjelaskan serangan tersebut sambil mengancam apabila Belanda tetap menolak berunding dengan RI ia akan menyerahkan penyelesaian konflik RI Belanda kepada Gerilya dan rakyat Indonesia dan menghentikan perundingan. Pidato-Pidato ini membuat dunia internasional tahu eksistensi Indonesia dan perlawanannya terhadap Belanda.

f. Sebagai diplomat, Palar berhasil menyakinkan Dewan Keamaman PBB untuk mengeluarkan Resolusi guna melepaskan Presiden dan Wakil Presiden RI dari tawanan di Bangka. dan mengosongkan daerah Yogya dari Pasukan Belanda disusul dengan Konfrensi Meja Bundar di Den Haag yang menghasilkan keputusan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.

 

Ki Samidi Mangunsarkoro

Ki Samidi Mangunsarkono

Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir 23 Mei 1904 di Surakarta. Ia dibesarkan dilingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat, diawali setelah ia lulus dari Sekolah Guru Arjuna Jakarta. Kemudian pada tahun 1929 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala sekolah HIS Budi Utomo Jakarta.
Ki Sarmidi Mangunsarkoro dikenal sebagai tokoh pendidikan dan budayawan, walaupun ia juga aktif di bidang politik. Di lingkungan perguruan Taman Siswa, ia merupakan orang kedua sesudah Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Dalam Kongres Pemuda tahun 1928 Mangunsarkoro menyampaikan pemikirannya mengenai pentingnya pendidikan kebangsaan bagi para pemuda.
Kegiatan nyata di bidang pendidikan dimulai Mangunsarkoro pada tahun 1928 sebagai Ketua Taman Siswa Jakarta yang dipangkunya sampai tahun 1940. Di samping itu, ia juga memegang jabatan sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Taman Siswa serta Pimpinan Umum Taman Siswa Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Jabatan lain dalam periode tahun 1930-an ialah pimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta. Masih dalam lingkungan Taman Siswa, pada tahun 1947 ia mengetuai panitia yang disebut “Panitia Mangunsarkoro” dengan tugas merumuskan Dasar-Dasar Perjuangan Taman Siswa berdasarkan asas Taman Siswa tahun 1922. Panitia ini berhasil merumuskan Panca Darma yang terdiri atas lima asas, yakni asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan.
Di luar lingkungan Taman Siswa, Mangunsarkoro juga banyak memberikan konstribusi dalam pengembangan pendidikan, ia antara lain menggagas pendirian Akademi Seni Rupa, Konservatorium Kerawitan, dan menjadi anggota Dewan Penyantun Universitas Gajah Mada. Pada tahun 1950, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia melahirkan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang merupakan undang-undang pendidikan yang pertama dalam sejarah RI.
Konsepsi pendidikan yang dirancang Mangunsarkoro meliputi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk memberantas buta aksara. Ia juga mendorong didirikannya sekolah-sekolah jabatan dan sekolah kejuruan (teknik, ekonomi, industri). Anak didik diarahkannya agar menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk kepentingan bangsa sebagai “prajurit kemanusiaan”.

Di bidang kebudayaan, Mangunsarkoro mencanangkan kebudayaan rakyat berdasarkan Pancasila. Pada tahun 1952 ia diangkat sebagai Ketua Musyawarah Kebudayaan Nasional, kemudian sebagai Ketua Badan Kebudayaan Pemerintah RI.
Kegiatan Mangunsarkoro di bidang organisasi dimulai sebagai Ketua Jong Java cabang Yogyakarta, kemudian Ketua Pemuda Indonesia cabang Yogyakarta. Pada tahun 1930-an ia menjadi anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia.
Di bidang politik, pada mulanya Mangunsarkoro aktif dalam PNI. Setelah PNI dibubarkan, ia memasuki Partindo, kemudian Gerindo dan duduk sebagai anggota pengurus besar kedua partai politik ini. Sesudah Indonesia merdeka, ia memprakarsai pembentukan Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang kemudian berganti nama menjadi PNI dan ia diangkat menjadi ketuanya. Sebagai Ketua PNI, ia menentang Perjanjian Linggarjati yang dianggapnya merugikan RI.
Mangunsarkoro banyak menulis buku tempat ia memaparkan pemikirannya. Buku-buku yang ditulisnya tidak hanya mengenai pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga tentang masalah sosial, ekonomi, bahkan tentang kedudukan wanita dalam masyarakat. Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

K.H. Idham Chalid

KH Idham Chalid bwK.H. Idham Chalid lahir di Satui, Kalimantan Selatan tanggal 27 Agustus 1921 dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2010 pada umur 88 tahun, adalah salah seorang politikus dan menteri Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain sebagai politikus ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan beliau pernah menjabat Ketua Tanfidziyah Nahdatul Ulama pada tahun 1956-1984.
K.H. Idham Chalid merupakan ulama yang cukup lama, mempimpin organisasi terbesar Islam, NU (28 tahun) Keterkaitannya dengan NU dimulai pada tahun 1952 ketika ia aktif dalam Pemuda Ansor, organisasi bawahan NU. Dua tahun kemudian ia sudah dipercaya memegang jabatan Sekretaris Jenderal PBNU, Jabatan sebagai Ketua NU dipegangnya dari tahun 1956 sampai tahun 1984.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Idham Chalid mengambil sikap berpartisipasi dengan pemerintah, walaupun ia mendapat kritik dari berbagai pihak. Sikap itu diambilnya agar kelompok Islam terwakili dalam pemerintahan dan dengan demikian dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam, terutama untuk mengimbangi kekuatan PKI yang semakin besar.
Sebelum memasuki NU, Idham Chalid sudah aktif di bidang pendidikan. Pada tahun 1940 ia menjadi guru di Madrasah Pondok Modern Gontor, bekas almamaternya. Setelah kembali ke daerah kelahirannya di Kalimantan Selatan pada tahun 1944, ia memimpin Normaal Islam School. Ia juga menghimpun sejumlah pesantren dengan mendirikan Ittihad Al Ma’ahid Al Islamiyyah. Kegiatan di dunia pendidikan masih dilanjutkan Idham Chalid ketika ia sudah menjadi pimpinan NU. Pada tahun 1956 ia mendirikan perguruan Islam Darul Ma’arif di Jakarta dan pada tahun 1960 mendirikan Pendidikan Yatim Darul Qur’an di Cisarua, Bogor.
Pada masa Perang Kemerdekaan, Idham Chalid berjuang di Kalimantan Selatan. Mula – mula ia bergabung dengan badan perjuangan Serikat Muslim Indonesia (Sermi), kemudian dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK). Bersama dengan Komandan Divisi IV ALRI, Letnan Kolonel Hassan Basri, ia mendirikan Fonds Nasional Indonesia Kalimantan. Ia ikut bergerilya bersama anggota divisi IV ALRI, bahkan diangkat sebagai penasihat. Pada bulan Maret 1949 ia ditangkap Belanda dan baru dibebaskan pada bulan November.
Di bidang pemerintahan, beberapa kali Idham Chalid duduk dalam kabinet dengan jabatan antara lain sebagai wakil Perdana Menteri II dan Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ia juga pernah menjadi anggota dalam beberapa lembaga kenegaraan seperti DPR, Konstituante, DPA, dan MPR. Bahkan, ia pernah diangkat sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR. Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono

Ignatius Joseph Kasimo

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono lahir pada tahun 1900, ia adalah salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan salah seorang pendiri Partai Katolik Indonesia. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai beberapa Menteri setelah Indonesia merdeka.
Pada waktu masih duduk di bangku sekolah, I.J. Kasimo sudah aktif dalam Jong Java, organisasi pemuda yang berhaluan kebangsaan. Bersama beberapa temannya, pada tahun 1923 ia mendirikan Pakempalen Politik Katholik Djawa yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Politik Katholik Djawa (PPKD). Sebagai ketua PPKD ia menggariskan asas perjuangan organisasi, yakni mencapai kemuliaan dan kehormatan bangsa.
Pada tahun 1931 Kasimo diangkat menjadi anggota Volskraad. Dalam dewan ini ia menyampaikan pidato bahwa bangsa Indonesia berhak untuk memerintah diri sendiri, lepas dari kekuasaan Belanda. Dalam rangka itu pula ia mendukung Petisi Sutarjo (tahun 1936) dan Aksi Indonesia Berparlemen yang dicetuskan GAPI (tahun 1939).
Dari Desember 1945-tahun 1960 ia memimpin Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI). Dalam bidang pemerintahan beberapa kali ia menjadi menteri, yakni Menteri Muda Kemakmuran, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dan terakhir Menteri Perekonomian. Selain itu ia juga duduk sebagai anggota KNIP, DPR-RIS, Konstituante dan DPA.
Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer kedua, Kasimo ikut bergerilya. Ia banyak berkomunikasi dengan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera, menyampaikan perkembangan perjuangan di Jawa. Ia juga menjalin kerja sama dengan Markas Besar Komando Djawa (MBKD).
Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Kasimo mengirim surat terbuka kepada Partai Katholik Belanda yang sangat berpengaruh dalam Parlemen Belanda. Surat terbuka itu berhasil mengubah sikap partai tersebut, sehingga Parlemen Belanda menyetujui usul Elsworth Bunker mengenai penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda tentang status Irian Barat.
Di luar bidang politik, Kasimo mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah pertanian. Pada tahun 1948 ia menyusun rencana yang dikenal sebagai ;”Kasimo Plan”. Tujuannya ialah meningkatnya produksi pangan dengan cara melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pertanian. Pada waktu memegang jabatan sebagai Kepala Jawatan Pertanian Pusat tahun 1951-1954, ia mengeluarkan peraturan mengenai pertanian tebu. Intinya ialah tebu ditanam oleh rakyat dan dijual kepada pabrik gula berdasarkan kontrak. Pada masa-masa sebelumnya, tanah rakyat disewa oleh pabrik gula dan rakyat disuruh menanaminya dengan menerima upah. Peraturan ini cukup menguntungkan rakyat dan karena itu Kasimo digelari Bapak Tebu Rakyat.
Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011

Ki Sarmidi Mangunsarkoro

Ki Sarmidi mangunsarkono bwKi Sarmidi Mangunsarkoro lahir 23 Mei 1904 di Surakarta. Ia dibesarkan dilingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat, diawali setelah ia lulus dari Sekolah Guru Arjuna Jakarta. Kemudian pada tahun 1929 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala sekolah HIS Budi Utomo Jakarta.
Ki Sarmidi Mangunsarkoro dikenal sebagai tokoh pendidikan dan budayawan, walaupun ia juga aktif di bidang politik. Di lingkungan perguruan Taman Siswa, ia merupakan orang kedua sesudah Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Dalam Kongres Pemuda tahun 1928 Mangunsarkoro menyampaikan pemikirannya mengenai pentingnya pendidikan kebangsaan bagi para pemuda.
Kegiatan nyata di bidang pendidikan dimulai Mangunsarkoro pada tahun 1928 sebagai Ketua Taman Siswa Jakarta yang dipangkunya sampai tahun 1940. Di samping itu, ia juga memegang jabatan sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Taman Siswa serta Pimpinan Umum Taman Siswa Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Jabatan lain dalam periode tahun 1930-an ialah pimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta. Masih dalam lingkungan Taman Siswa, pada tahun 1947 ia mengetuai panitia yang disebut “Panitia Mangunsarkoro” dengan tugas merumuskan Dasar-Dasar Perjuangan Taman Siswa berdasarkan asas Taman Siswa tahun 1922. Panitia ini berhasil merumuskan Panca Darma yang terdiri atas lima asas, yakni asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan.
Di luar lingkungan Taman Siswa, Mangunsarkoro juga banyak memberikan konstribusi dalam pengembangan pendidikan, ia antara lain menggagas pendirian Akademi Seni Rupa, Konservatorium Kerawitan, dan menjadi anggota Dewan Penyantun Universitas Gajah Mada. Pada tahun 1950, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia melahirkan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang merupakan undang-undang pendidikan yang pertama dalam sejarah RI.
Konsepsi pendidikan yang dirancang Mangunsarkoro meliputi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk memberantas buta aksara. Ia juga mendorong didirikannya sekolah-sekolah jabatan dan sekolah kejuruan (teknik, ekonomi, industri). Anak didik diarahkannya agar menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk kepentingan bangsa sebagai “prajurit kemanusiaan”.
Di bidang kebudayaan, Mangunsarkoro mencanangkan kebudayaan rakyat berdasarkan Pancasila. Pada tahun 1952 ia diangkat sebagai Ketua Musyawarah Kebudayaan Nasional, kemudian sebagai Ketua Badan Kebudayaan Pemerintah RI.
Kegiatan Mangunsarkoro di bidang organisasi dimulai sebagai Ketua Jong Java cabang Yogyakarta, kemudian Ketua Pemuda Indonesia cabang Yogyakarta. Pada tahun 1930-an ia menjadi anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia.
Di bidang politik, pada mulanya Mangunsarkoro aktif dalam PNI. Setelah PNI dibubarkan, ia memasuki Partindo, kemudian Gerindo dan duduk sebagai anggota pengurus besar kedua partai politik ini. Sesudah Indonesia merdeka, ia memprakarsai pembentukan Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang kemudian berganti nama menjadi PNI dan ia diangkat menjadi ketuanya. Sebagai Ketua PNI, ia menentang Perjanjian Linggarjati yang dianggapnya merugikan RI.
Mangunsarkoro banyak menulis buku tempat ia memaparkan pemikirannya. Buku-buku yang ditulisnya tidak hanya mengenai pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga tentang masalah sosial, ekonomi, bahkan tentang kedudukan wanita dalam masyarakat. Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)

H Abdul Malik Karim bwProf. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka, lahir di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Hamka merupakan salah seorang Indonesia yang paling banyak menulis dan menerbitkan buku, oleh karenanya ia dijuluki sebagai Hamzah Fansuri di era modern. Belakangan, ia diberikan sebutan buya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi atau abuya dalam bahasa Arab yang berarrti ayahku atau seseorang yang dihormati.
HAMKA dikenal sebagai ulama yang cukup berpengaruh, aktifitas politik, dan pengarang yang produktif. Ia seorang autodidak dalam berbagai ilmu filsafat, sejarah, sosiologi, dan politik. Sejak usia 20 tahun HAMKA sudah aktif dalam organisasi keagamaan, yakni Muhammadiyah. Berbagai jabatan pernah dipangkunya, antara lain Ketua Muhammadiyah Padang Panjang, Konsul Muhammadiyah di Makassar, dan terakhir Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Selama Perang Kemerdekaan, HAMKA berjuang di daerah asalnya, Sumatera Barat. Ia diangkat sebagai ketua Front Pertahanan Nasional Sumatera Barat dan sebagai anggota Sekretariat Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK). Sesudah Perang Kemerdekaan, HAMKA menyalurkan aktifitas politiknya dalam Masyumi. Sebagai wakil Masyumi, dalam sidang Konstituante ia menyampaikan pidato menolak sistem demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Sukarno. Pada 1962 sampai 1964 ia ditahan Pemerintah Orde Lama akibat sikap politiknya menentang konfrontasi terhadap Malaysia.
Ketokohan HAMKA sebagai ulama mulai dikenal secara luas melalui kuliah-kuliah subuh yang disiarkan oleh RRI sejak tahun 1967. Pada tahun 1960-an itu pula ia menjadi imam di Masjid Agung Al Azhar di Jakarta. Ia menghidupkan masjid dari sekadar tempat melakukan shalat menjadi pusat ibadah dalam arti luas dan lembaga pendidikan yang tidak hanya memberikan pendidikan agama, melainkan juga sains, humaniora, dan filsafat. Bersama beberapa tokoh lain, ia mendirikan Perguruan Al Azhar Indonesia yang mempunyai jenjang pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi. Dalam rangka membina generasi muda Islam, didirikan Youth Islamic Study yang kemudian berkembang menjadi Persatuan Remaja dan Pemuda Masjid.
Pada tahun 1977 (1975) HAMKA diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di bawah kepemimpinannya, MUI berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan berani “melawan arus”. Ia mengundurkan diri pada tahun 1981 karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Sebagai pengarang, HAMKA menulis banyak buku, baik novel maupun karangan ilmiah, serta artikel-artikel dalam berbagai majalah. Novelnya yang cukup terkenal antara lain adalah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, Di bawah Lindungan Ka’bah, dan Merantau ke Deli. Adapun karangan ilmiah dapat disebut antara lain Perkembangan Tasawwuf dari Abad ke Abad, Islam dan Demokrasi, dan Sejarah Umat Islam. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al Qur’an (30 Jus) yang diselesaikannya pada waktu ia berada dalam tahanan Orde Lama.
HAMKA juga aktif di bidang jurnalistik. Pada tahun 1920 an ia menjadi wartawan beberapa surat kabar, antara lain Pelita Andalas, Berita Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Ketika bertugas sebagai Konsul Muhammadiyah di Makassar pada tahun 1932, ia menerbitkan majalah Al Mahdi. Ia juga pernah menjadi editor Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

Mr. Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara bwMr. Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun, adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.
Syafruddin Prawiranegara telah berhasil menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua. Ketika Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta serta sebagian pejabat negara ditawan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, Syafruddin yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Bersama dengan Teuku Muhammad Hasan dan Kolonel Hidayat, ia mengambil inisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Presiden Sukarno memang mengirimkan telegram kepada Syafruddin agar membentuk pemerintahan tersebut. Akan tetapi, telegram itu tidak pernah diterima oleh Syafruddin. Berarti, pembentukan pemerintahan yang disebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) itu adalah inisiatif Syafruddin. Pembentukannnya diresmikan pada tanggal 22 Desember di Halaban, dekat Payakumbuh. Melalui radio darurat (radio rimba raya) dengan perlengkapan seadanya, Syafruddin mengumumkan ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis, tidak seperti yang dikatakan oleh Belanda bahwa RI sudah tidak ada lagi sebab para pemimpinnya sudah ditangkap. Hal inilah yang mendorong PBB mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan.
Pemerintahan yang didukung oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ini berlangsung secara berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lainnya sambil membawa radio pemancar. Kurang lebih selama delapan bulan (Desember 1948-Juli 1949) PDRI berhasil meneruskan kepemimpinan Republik dengan menjalankan roda pemerintahan secara bergerilya sampai ke wilayah Aceh. Dengan begitu, PDRI telah mengubah medan perjuangan dari kota ke pedesaan dan hutan-hutan di pedalaman dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat di daerah-daerah pelosok. Mengingat PDRI telah menyelamatkan Republik ini, tidaklah berlebihan kalau pemerintah telah menetapkan tanggal 19 Desember sebagai “Hari Bela Negara”, sebab pada tanggal 19 Desember 1948 telah diambil keputusan untuk membentuk PDRI.
Syafruddin memiliki gagasan, pemikiran yang berdampak nasional dan visioner. Syafruddin telah menduduki posisi penting pada saat-saat kritis pada awal kemerdekaan. Dia pernah menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Syahrir, Hatta, dan Natsir, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB). Ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin memperjuangkan agar Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral dan tetap merupakan lembaga yang independen, tidak di bawah dominasi pemerintah. Kemudian pada tahun 1999, pada masa Pemerintahan B.J. Habibie, gagasan Syafruddin ini dijadikan sebagai landasan Undang-undang Bank Indonesia.
Syafruddin pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah. Namun melalui Surat Keputusan Presiden No. 449/1961 tertanggal 17 Agustus 1961, Mr. Syafruddin Prawiranegara dan pengikut PRRI lainnya telah mendapat amnesti dan abolisi karena dianggap tidak bersalah. Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan Negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

Sri Susuhunan Pakubuwono X

Sri-Susuhan-Pakubuwono-X

Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kajeng Susuhunan Pakubuwana X (Sri Susuhunan Pakubuwono X), lahir di Surakarta, 29 November 18 November 1866 meninggal di Surakarta, 1 Februari 1939 pada umur 72 tahun adalah raja Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1893-1939.
Paku Buwono X merupakan tokoh utama di antara sedikit raja-raja yang mendukung secara aktif pergerakan nasional. Ia memberikan fasilitas kepada Sarekat Islam dan Budi Utomo untuk melakukan kegiatan di wilayah kerajaan. Bahkan, ia mengizinkan putranya, R.M.A Wuryaningrat, menjadi Ketua Budi Utomo. Izin yang sama juga diberikannya kepada seorang kerabat Kraton, yakni dr. Rajiman Wediodiningrat yang kelak, pada tahun 1945, menjadi Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugu Peringatan 25 Tahun Kebangkitan Nasional (Tugu Lilin) yang didirikannya pada tahun 1933 merupakan pula bukti keberpihakannya kepada pergerakan nasional.
Dalam rangka menggalang persatuan yang berlingkup keindonesiaan, Paku Buwono X sering mengadakan perjalanan ke berbagai daerah yang berbeda budaya dan adat-istiadat, walaupun bukan tanpa pembatasan dari pemerintah Belanda. Dengan kata lain, Paku Buwono X sudah menganut pandangan lintas etnis.
Di lingkungan Kasunanan Surakarta, ia melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bidang pendidikan, ia membangun banyak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama. Ia juga memberikan beasiswa kepada kerabat kraton untuk melanjutkan pendidikan di Eropa. Dalam rangka memajukan perekonomian, ia mendirikan dan merenovasi sejumlah pasar, mendirikan bank dan pabrik. Di bidang kesehatan, didirikan rumah sakit, poliklinik, dan apotek, serta memberikan bantuan kepada kerabat kraton untuk mengikuti pendidikan kedokteran. Untuk memperlancar transportasi, stasiun kereta api direnovasi dan dibuka jalur baru, serta dibangun beberapa jembatan. Paku Buwono X juga menyantuni warga yang kurang mampu dengan cara mendirikan panti jompo dan panti yatim piatu.
Paku Buwono juga berusaha melestarikan bangunan bersejarah, antara lain merenovasi bangunan-bangunan kraton. Untuk mendorong pertumbuhan seni dan budaya, ia membuka Radya Pustaka untuk umum.
Paku Buwono X memang tidak melakukan perlawanan terbuka terhadap Belanda. Ia menjaga hubungan baik dengan pemerintah kolonial ini. Hal itu dilakukannya agar dapat bertahan lebih lama sebagai raja, sehingga ia dapat pula lebih lama mengayomi masyarakat.
Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputuskan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

I Gusti Ketut Pudja

I Gusti Ketut Pudja bwPutra Bali ini lahir di Singaraja, 19 Mei 1908 dari pasangan I Gusti Nyoman Raka dan Jera Ratna Kusuma. Tahun 1934, diusia 26 tahun, Pudja berhasil menyelesaikan kuliah di bidang hukum dan meraih gelar Meester in de Recten dari Rechts Hoge School, Jakarta. Setahun Kemudian, ia mulai mengabdikan dirinya pada kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja.
I Gusti Ketut Pudja adalah tokoh Bali yang pada masa awal RI memegang jabatan sebagai Gubernur Provinsi Sunda Kecil (sekarang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT). Sebelumnya sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), ia telah memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai Pembukaan UUD 45. Usulnya agar istilah “Allah Yang Maha Kuasa” diganti menjadi “Tuhan Yang Maha Esa” disetujui oleh sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Usul itu diajukannnya agar istilah tersebut dapat diterima oleh golongan non-Muslim.
Sebagai Gubernur Sunda Kecil, Ketut Pudja menghadapi situasi yang cukup sulit. Di satu pihak, pemerintah pendudukan Jepang di Bali masih utuh. Di pihak lain, di Bali masih terdapat daerah-daerah swapraja warisan pemerintah kolonial Belanda. Terhadap pihak Jepang, ia menuntut agar kekuasaan pemerintahan diserahkan kepadanya dan hal itu baru terlaksana pada bulan Oktober 1945. Terhadap raja-raja sebagai kepala pemerintahan swapraja, ia melakukan pendekatan persuasif, menghimbau mereka agar mendukung Pemerintah RI.
Kedatangan pasukan Sekutu mengubah situasi. Atas desakan Sekutu, Jepang menarik kembali kekuasaan yang diserahkan kepada Ketut Pudja, bahkan Ketut Pudja ditangkap dan ditahan selama satu bulan.

 

Penangkapan kedua dilakukan Belanda yang tiba di Bali pada awal Maret 1946. Ketut Pudja dipenjarakan untuk waktu yang cukup lama dan baru dibebaskan bulan Maret 1948. Setelah bebas, ia pindah ke Yogya dan bekerja sebagai gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, ia ditangkap dan dipenjarakan beberapa waktu lamanya di penjara Wirogunan.
Dengan persetujuan Pemerintah RI, pada tahun 1950 Ketut Pudja diangkat sebagai Menteri Kehakiman dalam kabinet Negara Indonesia Timur (NIT) dengan tugas mempercepat proses likuidasi dan penggabungan negara federal ini ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesudah itu, ia ditempatkan kembali di Kementerian Dalam Negeri dan dipekerjakan pada staf Perdana Menteri sebagai penghubung Parlemen.
Ketut Pudja pernah memangku berbagai jabatan dalam lembaga negara, antara lain sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota Panitia Undang-Undang Pokok Agraria. Jabatan terakhirnya ialah sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga ia memasuki masa purna bakti di tahun 1968. I Gutsti Ketut Pudja meninggal dunia pada 4 Mei 1977 di usia 68 tahun. Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan surat Keputuskan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.