Jenderal. TNI. ANM. Basuki Rachmat

Basuki Rachmat bw1. Surat Perintah 11 Maret 1966.
Hari Jum’at 11 Maret 1966, sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mendadak diskor, Presiden memerintahkan Wakil Perdana Menteri III (Waperdam III) Dr. Leimena untuk memimpin sidang. Setelah Waperdam menerima laporan dari Brigjen Amir Machmud Panglima Daerah Militer V/ Jakarta Raya, bahwa Presiden telah meninggalkan istana menuju Bogor, sidang dibuka kembali, Leimena berbicara singkat, sidang kabinet ditutup. Suasana kalut di luar istana ada demonstrasi mahasiswa. Ribuan mahasiswa mengepung istana, konon mereka didukung pasukan yang tanpa mengenakan identitas. Dalam suasana kalut itu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Mayjen Basuki Rachmat, memanggil Brigjen M. Jusuf, Menteri Perindustrian Dasar Mayjen Mursid Deputy II Men/ Pangad dan Brigjen Amir Machmud Pangdam V (Jayakarta) untuk membahas peristiwa yang baru terjadi. Presiden tergesa-gesa meninggalkan istana atas laporan ajudan senior dan komandan Pasukan Tjakrabirawa Brigjen Sabar. Beliau menilai strategi tidak kondusif dan keselamatan Presiden terancam oleh demonstrans dan pasukan tanpa identitas. Para perwira tinggi berkesimpulan bahwa situasi politik dan keamanan sangat labil yang menyebabkan Presiden merasa terancam keselamatannya dan dalam ketakutan yang luar biasa.
Peristiwa ini bisa menimbulkan kesan bahwa Angkatan Darat telah meninggalkan Presiden, Basuki Rachmat mengajak ketiga perwira itu untuk menemani Presiden di Bogor, dengan terlebih dulu memohon izin Menteri/ Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto yang tidak hadir dalam sidang kabinet, dalam pembicaraan dengan Jenderal Soeharto, panglima mengizinkan mereka pergi ke Bogor dengan pesan singkat, ”sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Presiden dan sampaikan kesanggupan saya mengatasi keadaan, apakah Presiden memberikan kepercayaan kepada saya”.
Setelah mereka diterima oleh Presiden akhirnya Presiden memerintahkan untuk menyusun draf surat perintah kepada Jenderal Soeharto. Basuki Rachmat, M. Jusuf, Amir Machmud dan Sabar bekerja menyusun draf surat perintah Presiden. Sabar bertindak sebagai sekretaris menuliskan draf dan sekaligus mengetiknya, draf ini disampaikan kepada Presiden, yang sebelumnya telah memanggil para Wakil Perdana Menteri untuk hadir di Paviliun Presiden. Presiden memberikan draf tersebut kepada para Waperdam, dipersilahkan menanggapinya, hampir tidak ada tanggapan, Soebandrio mengatakan: ”kalau Presiden setuju, kami tidak bisa berbuat apa-apa”, bahkan Waperdam Leimena menyarankan agar ditanda tangani saja. Akhirnya Presiden Soekarno menandatangani draf surat perintah yang di ketik tanpa prosedur administrasi kepresidenan menjadi surat perintah resmi.
Peristiwa bersejarah ini tidak dapat dipisahkan dengan peran Basuki Rachmat, seorang Jenderal yang sangat dikenal oleh Presiden. Beliau mempercayai sebagai Sekretaris Penguasa Perang Pusat (Peperta) yang dipimpin oleh Presiden. Surat Perintah 11 Maret yang akronim populernya Super Semar, adalah kunci pembuka pintu perubahan tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pelbagai bidang, melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi pendukungnya dalang kudeta 1965 di bubarkan.
Itulah peran utama Basuki Rachmat, sebagai pelaku utama lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966.

2. Masa kanak-kanak dan pendidikan.
Basuki Rachmat lahir dari lingkungan priyayi pamong praja, buah hati keluarga dari R. Soedarsono Somodihardjo, Camat Senori (Tuban) dan Suratin pendampingnya. Beliau lahir pada hari Senin Legi tanggal 14 November 1921, di tempat ayahnya berdinas Senori, sejak usia empat tahun ia telah menjadi piatu. Pada usia tujuh tahun ia masuk ke Sekolah Dasar H.I.S. (Hollands Inlands School) yaitu sekolah dasar khusus untuk para anak ambtenaan (Pegawai Negeri) di Tuban, ibu kota Kabupaten. Takdir telah tersurat, pada usia 14 tahun tatkala ia duduk di kelas empat H.I.S, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1935, ia diboyong oleh bibinya Ibu Surowinoto ke Bojonegoro. Setamat H.I.S. ia melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebrig Lager Onderwijs, pendidikan rendah yang lebih diperluas) di Surabaya dan tamat pada tahun 1939, dari Surabaya melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru Hollands Inlands Kweekschool (H.I.K.) Muhammadyah Yogyakarta tamat pada tahun 1942. Satu bulan tentara Jepang menduduki Indonesia, pada awal pendudukan Jepang hampir semua sekolah masih ditutup, Basuki Rachmat belum sempat berdiri di depan kelas.

3. Propaganda mobilisasi.
Propaganda mobilisasi semula untuk dilatih menjadi militer demikian hebat. Basuki Rachmat tertarik, ia mendaftarkan diri dan mengikuti pendidikan militer di depo pendidikan prajurit (Renslitdi) di Magelang ia diangkat sebagai Lecho (pembantu prajurit) balalon Jepang, hampir selama dua tahun sebagai Lecho, dia terpilih untuk masuk sekolah perwira Tentara Pembela Tanah Air (PETA) setelah tentunya Osama Suirei No.44, Oktober 1943, pada tahun 1944 beliau masuk pendidikan calon Shodanco (komandan peleton) di Bogor, diangkat sebagai Shodanco dari Daidan (batalyon) Tentara PETA di Pacitan tugas pertamanya sebagai masuk calon prajurit tentara Peta, setelah Daidan terbentuk beliau ditugasi menjadi Shodanco Heiki Gakan (perwira bagian persenjataan dan peralatan), setelah proklamasi Peta dibubarkan, mantan Shodanco Basuki Rachmat berada di Maospati, sebuah kota kawedanan yang berada di jalan silang Surabaya – Surakarta dan Magetan, kota kecil ini penting karena disana ada pangkalan udara militer. Pemuda Basuki melatih pemuda-pemuda Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan diangkat sebagai pimpinannya. BKR Maospati adalah bagian dari BKR keresidenan Madiun dibawah pimpinan Sumantri mantan Shodanco Peta. Setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945, Basuki Rachmat membentuk batalyon TKR di Ngawi, kota kabupaten Maospati dan menjadi komandannya dengan pangkat Mayor, Batalyon Basuki Rachmat adalah satu batalyon dari Dwisir VI Narotama, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono yang bermarkas di Surabaya. Sejak terjadinya awal pergolakan sampai pecahnya pertempuran Surabaya pada bulan November 1945, Basuki Rachmat memperkuat barisan pejuang, kompi demi kompi secara bergilir dilibatkan dalam pertempuran dikirim ke Surabaya. Setelah aksi militer Belanda I, tanggal 21 Juli 1947 Basuki Rachmat memindahkan batalyonnya ke daerah Bojonegoro, berkedudukan di Temoyang sebuah desa strategis yang terletak di jalan Surabaya – Bojonegoro dan Jombang – Babad, beberapa kali pihak Belanda berusaha merebut desa ini namun selalu gagal.
Setelah Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI tahun 1948, batalyon Basuki Rachmat masuk jajaran Divisi I, Brigade I dibawah pimpinan Letkol Moh. Sudirman pada bulan September 1948, Basuki Rachmat sebagai komandan batalyon diperintahkan ke Magelang bersama-sama sejumlah para komandan batalyon dari Brigade untuk mengikuti briefing orientasi strategi baru TNI dalam mengantisipasi agresi militer Belanda yang kemudian dikenal dengan strategi atuisi, briefing ini dipimpin sendiri oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Seusai briefing, terdengar PKI melakukan pemberontakan di Madiun, beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur telah dikuasai oleh pasukan PKI. Bagi Basuki Rachmat dan kawan-kawannya yang berasal dari Jawa Timur, bagaimana mereka kembali ke kesatuan masing-masing. Perjalanan sangat riskan setiba di Ngawi bertemu dengan Sentot Iskandardinata, komandan batalyon sentot. Kota telah dikuasai oleh TNI, perjalanan dilanjutkan sampai di Cepu yang telah di rebut oleh kompi Subandono, sekalipun dalam perjalanannya dari Cepu, mobil nya di tembak pesawat Belanda akhirnya Basuki Rachmat tiba di markas komandannya di Temoyang. Setelah di umumkan oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 1949, Mayor Basuki Rachmat, Mayor Rukmito Hendraningrat, Kapten Sutarto Sigit ditunjuk sebagai anggota Local Joint Committee yang dipimpin Mayor Rukmito mengadakan perundingan dengan pihak Belanda di Bojonegoro. Setelah pengakuan kedaulatan pada bulan Juni 1950 Basuki Rachmat ditetapkan sebagai Kepala Staf dan Pejabat Brigade II/ Narotama Divisi I selanjutnya pada tahun 1953 diangkat sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorium V/ Brawijaya yang juga merangkap panglima dengan pangkat Letnan Kolonel, karena Panglimanya Kolonel Sudirman mantan komandan brigadenya di Bojonegoro diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara (KPMSST) dari jabatan staf, KSAD Mayor Jenderal Bambang Sugeng, menunjuknya sebagai Atase Militer di Australia yang di jalaninya selama tiga tahun (1956-1959). Sekembali dari Australia Basuki Rachmat ditunjuk sebagai Asisten IV/ Logistik KSAD dan merangkap Sekretaris Penguasa Perguruan Tertinggi (Peperti) satu komando darurat militer yang di pimpin langsung oleh Presiden Soekarno, jabatan rangkap rupanya tidak mampu dipikulnya, kesehatan Basuki Rachmat merosot, akhirnya beliau dibebas-tugaskan dari jabatan Asisten IV/ Logistik Men/ Pangad, jabatan sebagai Sekretaris Peperti berakhir pada tahun 1961 setelah Peperti berubah menjadi KOTI Pemibar (Komando Operasi Tertinggi Pembebasan Irian Barat) setelah reorganisasi TNI tahun 1962, tepat pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat, Basuki Rachmat diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer VIII (KODAM VIII/ Brawijaya). Pada saat menjabat Pangdam VIII, banyak masalah sosial-politik yang dihadapinya Ofensif Revolusioner yang dilancarkan oleh PKI, seperti aksi sepihak yaitu penyerobotan tanah milik petani dan sejumlah demonstrasi yang menuntut Kabinet Nasakom dan pelbagai kampanye politik yang bernada anti TNI dan anti Pemerintah Daerah. Pada tanggal 27 September 1965, tatkala Basuki Rachmat sedang meninjau latihan Pos Komando (Posko) di Saradan (Madiun) di Surabaya terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh ormas PKI. Kediaman Gubernur, pada waktu yang menjabat Gubernur Kolonel Wiyono, dikepung oleh masa PKI, demonstrasi di pelopori oleh Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Para demonstrans yang ternyata tidak hanya wanita, menyerbu masuk rumah Gubernur. Benda-benda yang ada didalam gedung seperti meja, kursi, lukisan dirusaknya, mereka mencari Gubernur Wiyono dengan maksud akan diadili di depan masa mereka. Situasi Surabaya sangat menegangkan, Basuki Rachmat setelah menerima laporan peristiwa tersebut bergegas kembali ke Surabaya. Peristiwa ini dinilai sebagai peristiwa yang serius harus segera dilaporkan kepada Men/ Pangad Letjen. A. Yani. Kadar politiknya sangat tinggi, yang dinilai sebagai test case untuk menaksir kekuatan lawan PKI. Basuki Rachmat dikawal oleh Kapten Sugianto, Ajudan Gubernur Wiyono diterima Men/ Pangad pada tanggal 30 September malam, untuk melaporkan situasi politik yang mutakhiri di Jawa Timur. Men Pangad akan meneruskan laporan tersebut kepada Presiden, beliau memerintahkan supaya besok tanggal 01 Oktober 1965 menggunakan PDUK untuk menghadap Presiden.
Tanggal 01 Oktober 1965, setelah mendengar berita tentang kudeta Gerakan 30 S/ PKI langsung datang ke markas Kostrad dan melakukan kontak dengan staf Kodam memerintahkan agar komando diselamatkan dari situasi yang kritis. Tatkala menyaksikan sendiri satu batalyon dari jajaran Kodam VIII/ Brawijaya terlibat dalam peristiwa itu.
Basuki Rachmat berusaha menghubungi Komandan Batalyon 530 Mayor Bambang Supeno tidak berhasil, kontak berhasil dilakukan dengan Kapten Sukarbi, Wakil Komandan Batalyon II. Akhirnya pada sore hari Kapten Sukarbi membawa pasukannya masuk Makostrad, batalyon 530 minus 1 Kompi yang masuk jajaran tim.
Sementara itu Panglima Kostrad memerintahkan Brigjen Sabirin Muchtar sesepuh Batalyon tersebut menghubungi mereka. Sesudah Pangkostrad Mayor Jend. Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 16 Oktober 1965 dengan pangkat Letnan Jenderal, Basuki Rachmat ditunjuk sebagai Deputy Khusus (Desus) Pangad merangkap jabatan Pangdam VIII/ Brawijaya. Tatkala Presiden Soekarno mereshuffle kabinet, menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada Bulan Februari 1966, Basuki Rachmat diangkat sebagai Menteri Veteran dan Demobilisasi. Pada saat menjabat Menteri inilah Basuki Rachmat berperan dalam lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Tugas baru telah menanti Basuki Rachmat, Presiden Soeharto menunjuk Basuki Rachmat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Tugas utama Departemen Dalam Negeri pada saat itu mempersiapkan Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat (Get & Free Choice) yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 1969. Basuki Rachmat tidak menyaksikan hasil perjuangan Bangsa Indonesia yang berat dan lama yaitu utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau meninggal dunia ketika memimpin rapat staf di Departemen Dalam Negeri. Pangkat Militernya dinaikkan secara Anumerta menjadi Jenderal TNI.
Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 1/TK/1969 tanggal 9 Januari 1969.

Kopral KKO ANM. Harun Bin Said Alias Tahir

Harun bin Said bwNama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Tahir, baru kemudian namanya diganti menjadi Harun bin Said, pergantian namanya itu mempunyai kisah sendiri yang akan dituturkan di belakang.
Tahir adalah putera Bawean, asal keturunan dan lahir di Pulau Bawean yang termasuk wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desanya Diponggo, 17 km dari pelabuhan Bawean yang bernama Sangkapura. Ayahnya bernama Mahdar dan ibunya bernama Aswiyani. la anak ke-3 dalam keluarganya. Tidak ada catatan yang pasti tentang hari kelahirannya. Di dalam daftar pekerjaannya tercatat 4 April 1947, tetapi menurut uraian perjalanan hidupnya telah mengenal zaman Jepang, sewajarnya ia dilahirkan di sekitar tahun 1939 seperti keterangan ibunya sendiri.
Tahir adalah anak bandel, sekolahnya di Bawean hanya sampai SD kelas 3, itu pun ia sering membolos. Sejak kecil terkenal keras kemauan, pantang dilarang kehendaknya atau ia mesti ngambek, namun tidak pernah menunjukkan tanda-tanda melawan orang tuanya. Kepada agama Islam Ia patuh seperti orang-orang Bawean umumnya. Setelah ayahnya meninggal dunia di Ujung Pandang sebagai romusha di zaman Jepang, ibunya berhijrah ke Jakarta dengan Tahir dan adiknya, Nawawi.
Darah perantauan dan darah laut seperti umumnya orang-orang Bawean, tampak sekali pada Tohir, ia ikut berlayar ke Medan sampai Singapora. Di sana Ia tinggal beberapa tahun dan diangkat sebagai anak oleh Haji Said dan diberi nama Harun, itulah sebabnya ia terkenal sebagai bernama Harun bin H. Said.
Setelah 5 tahun di Singapora, Tahir pulang ke Jakarta dengan nama Harun bin Said. Ia telah menjadi manusia lain dan bukan Tahir yang nakal di Bawean dahulu, Ia rajin mengikuti kursus bahasa Inggris dan Cina, bahkan mengikuti dan lulus ujian SMP, kemudian kursus SMA tidak sampai tamat. Ia lalu meneruskan bakat dalam perkapalan dan mengikuti kursus Mualim Pelayaran Terbatas (MPT). Kursus itu tidak sempat diselesaiakannya karena Ia tertarik masuk KKO AL, dan kemudian diterima sebagai sukarelawan dalam rangka ”Konfrontasi Malaysia”.
Di dalam KKO AL dan wadah sukarelawan itulah ia bertemu dengan Djanatin alias Usman dan sampai akhir hayatnya mereka berdua selalu berdampingan.

Bersama melaksanakan tugas suci.
Djanatin dan Harun sudah digembleng dalam latihan-latihan AL dan bersedia melaksanakan tugas suci sebagai sukarelawan ”Konfrontasi Malaysia” memenuhi Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Dwikora itu berbunyi sebagai berikut :
1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapora, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Jelaslah bahwa sasaran utamanya membubarkan negara boneka Malaysia.
Yang dimaksud dengan negara boneka, Malaysia bukanlah negara Malaysia yang sekarang ini. Pada waktu itu pembentukan negara Malaysia sedang dalam pertumbuhan yang ditentang oleh sebagian rakyatnya sendiri. Sebagian dari rakyat Brunei memberontak pada tanggal 8 Desember 1962. Pemberontakan itu dipimpin oleh Azhari bin Sheik Mahmud Ashari dari Partai Rakyat Brunei. Tujuannya membentuk Negara Kalimantan Utara dengan daerahnya yang meliputi jajahan Inggris di Kalimantan Utara.
Waktu itu negara Malaysia bernama Persekutuan (Federasi) Tanah Melayu dibawah pimpinan Perdana Menteri Teungku Abdurakhman. Federasi itu meliputi daerah-daerah Malaya, Singapora, Serawak, Brunei dan Sabah. Maksudnya untuk mewujudkan persatuan bangsa Melayu, mengadakan kerjasama di bidang politik dan ekonomi, memperbaiki perimbangan penduduk sehingga golongan Cina tidak lagi merupakan mayoritas dan membendung arus komunisme.
Dunia internasional terbagi antara yang setuju dan yang tidak setuju kepada pembentukan Federasi Malaysia, yang menyetujui ialah: 1. Amerika Serikat; 2. Inggris; 3. PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) yang mencari penyelesaian yang ideal dan obyektip; 4. India; 5. Jepang; dan 6. RPA (Mesir). Persetujuan negara-negara itu dengan alasan masing-masing, tidak seluruhnya sama alasannya.
Yang tidak setuju, ialah: 1. Irak; 2. RRC; 3. Burma; 4. Korea; dan 5. Vietnam Utara, alasannya-pun berbeda satu dengan lainnya.
Indonesia pada mulanya menyetujui pembentukan Federasi itu apabila hal itu memang dikehendaki rakyat yang bersangkutan serta tidak membahayakan integrasi Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya Indonesia berbalik menentang Federasi Malaysia karena menganggap, bahwa Federasi Malaysia itu proyek Neo Kolonialisme Inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Dalam hal pemberontakan rakyat di Brunei yang akan membentuk Negara Kalimantan Utara, Indonesia justru memberikan dukungan dan akan memberikan bantuan di segala bidang.
Atas dasar pendirian itu maka Indonesia mengumumkan ”Konfrontasi” dengan Federasi Malaysia dan lahirlah Dwikora tersebut. Pelaksanaannya antara lain memanggil sukarelawan dari berbagai bagian ABRI.
Menurut surat perintah KKO tanggal 27 Agustus 1964 Kopral Usman dan Prako II Harun dimasukkan dalam Tim Brahmana I dibawah pimpinan Kapten KKO Paulus Subekti yang pada waktu itu menyamar sebagai Letnan Kolonel KKO dan merangkap menjadi Komandan Basia X yang berpangkalan di Pulau Sambu, Riau. Di Pulau Sambu inilah Kopral KKO Djanatin alias Usman bin H. Moh. Ali bertemu dengan Prako II Harun bin H. Said alias Tahir, mereka berdua bertemu pula dengan Gani bin Arup.
Setelah beberapa waktu di Pulau Sambu, mereka bertiga mendapat perintah untuk menyusup ke daratan Singapora, tugas mereka ialah untuk mengadakan sabotase.
Pada tanggal 8 Maret 1965 mereka bertiga berangkat dengan bekal 12,5 kg bahan peledak. Mereka berangkat di malam hari, pada waktu gelombang Selat Malaka tidak begitu besar. Sasaran mereka tidak ditentukan secara pasti, sasaran itu diserahkan kepada mereka bertiga untuk yang dapat menggoyahkan kepercayaan umum kepada Pemerintah Singapora, bagian dari Federasi Malaysia.
Tiga sabotir itu naik kapal karet, tiap kali mereka mengira ada bahaya patroli perairan, maka mereka lalu turun dari kapal dan bergantungan pada kapal itu dengan seluruh tubuhnya di dalam air. Perjalanan yang berat itu waktu menjelang pagi 9 Maret 1965 dapat berhasil mencapai daratan dan masuk Singapora. Pendaratannya di Singapora itu adalah yang ketiga kalinya. Sebelumnya, khusus untuk penyelidikan, mereka sudah dua kali ke Singapora. Dengan demikian mereka dapat mengadakan perhitungan efektif akan akibat dari sabotase yang akan dilakukannya.
Penjagaan keamanan sudah barang tentu amat kuat dan ketat, namun 3 orang sukarelawan itu cukup gesit dan mampu menghindarkan sergapan musuh. Siang itu mereka berpisah satu sama lain untuk melakukan orientasi sedalam-dalamnya. Malam harinya mereka berkumpul kembali di satu tempat yang ditetapkan. Kesimpulan dari hasil orientasinya ialah, bahwa obyek-obyek militer amat ketat penjagaannya dan sulit sekali didekati. Mereka lalu memutuskan untuk melakukan sabotase pada obyek non militer, namun cukup akan menyebabkan masyarakat menjadi panik hingga timbul kesan pemerintah tidak dapat menjamin keamanan masyarakat. Sasaran yang ditetapkan ialah Hotel Mr. Mc. Donald house di Orchard Road, sebuah hotel di tengah-tengah kota yang ramai dikunjungi orang dan di sekitarnya banyak toko-toko besar.
Di tengah malam buta, di waktu kota Singapora berangsur-angsur makin sepi, mereka menuju sasaran. Mereka mendekati Hotel besar tersebut tanpa menimbulkan suatu kecurigaan, dan berhasil menempatkan bahan peledaknya di sana. Setelah selesai memasang bahan peledak itu, mereka berpisah lagi satu sama lain.
Keesokan harinya terjadilah peledakan hebat di bangunan Hotel Mc. Donal House di Orchard Road dengan dahsyat. Tiga orang tewas seketika, sejumlah orang luka berat dan ringan, sebagian dari bangunan hotel itu hancur, toko-toko dan mobil-mobil yang ada di sekitar hotel tersebut hancur.
Sabotase itu telah mencapai efek yang dimaksudkan, masyarakat Singapore menjadi gelisah dan menimbulkan kegoyahan kepercayaan kepada pemerintahnya.
Kalangan yang bertanggung-jawab keamanan resah gelisah, segera dilakukan penyelidikan di seluruh Singapora dan pengamanan yang amat ketat sekali, pekerjaan pengamanan dilakukan dengan cermat sekali sehingga sulit orang akan lolos dari jaringan pengamanan.
Pada hari itu juga, 10 Maret 1965, ketiga sabotir itu berkumpul dan memutuskan akan kembali ke pangkalan mereka di Pulau Sambu. Usman dan Harun bersama-sama Gani memisahkan diri. Mereka mencari dan harus menemukan jalan dan caranya sendiri-sendiri.
Usman dan Harun segera menuju ke pelabuhan Singapora, mereka berhasil naik dalam kapal ”Begama” dan menyamar sebagai pelayan dapur. Dua hari lamanya mereka bersembunyi di kapal itu, tetapi pada malam hari 12 Maret 1965 penyamarannya diketahui oleh pemilik kapal, mereka diusir dengan ancaman, kalau tak mau pergi akan dilaporkan kepada yang wajib.
Usman dan harun meninggalkan kapal ”Begama” pada tanggal 13 Maret 1965 dan mencari kapal lain, tetapi tidak berhasil. Sedang mereka berusaha mencari kapal yang dapat menyelamatkan dirinya, tiba-tiba mereka melihat sebuah motor-boat yang dikemudikan oleh seorang Cina, tak ada jalan lain bagi kedua mereka itu kecuali harus merebut motor-boat itu. Dengan menumpahkan segala keberanian dan kenekatannya mereka merebut motor-boat dan segera melaju menuju Pulau Sambu.
Namun nasib tak menguntungkan dua orang sukarelawan Indonesia itu. Di tengah lautan motor-boat itu macet hingga patroli perairan Singapora datang menjemput mereka. Pada tangal 13 Maret 1965 jam 09.00 pagi Usman dan Harun ditangkap kemudian ditahan untuk menunggu perkaranya diajukan ke muka pengadilan.
Kurang lebih 6 bulan lamanya mereka meringkuk dalam tahanan. Dengan tabah mereka menunggu perkaranya diadili. Sementara itu di tanah air terjadi Pemberontakan G-30-S/PKI pada tanggal 30 September 1965. Pada tanggal 4 Oktober 1965 di saat Pemerintah RI telah dipimpin oleh Presiden Suharto, Usman bin H. Moh Ali dan Harun bin Said diajukan ke Pengadilan Tinggi (High Court) Singapore dengan tuduhan telah melanggar ”Internal Security Act” (Undang-undang keamanan dalam negeri) dan dituntut berdasarkan ”Emergency Regulations 1964” (Criminal trials), perbuatan kriminal.
Pada tanggal 20 Oktober 1965 Usman dan Harun dijatuhi hukuman mati.
Kedua terdakwa tersebut dibela oleh ahli hukum Singapora. T.T. Rayah dengan biaya Pemerintah RI. Segala usaha dilakukan oleh pembela agar kedua tertuduh diperlakukan sebagai tawanan perang, tetapi ditolak oleh pengadilan. Oleh karenanya Usman dan Harun diadili sebagai penjahat biasa. Pengadilan Tinggi tersebut memutuskan bahwa pelaksanaan hukuman mati kedua orang pemuda Indonesia tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1968.
Pada tanggal 6 Juni 1966 mereka naik banding ke Pengadilan Federal (Malaysia). Pada waktu itu Singapora masih bagian dari Federasi Malaysia. Permohonan naik banding itu ditolak pada tanggal 5 Oktober 1966. Kemudian, pada tanggal 17 Pebruari 1967 perkara tersebut diajukan ke ’Prici Council’ di London, namun usaha penyelamatan jiwa kedua pemuda Indonesia itu pun gagal pula. Surat penolakannya datang pada tanggal 1 Mei 1968.
Setelah usaha naik banding tidak berhasil, maka ditempuhlah usaha hukum terakhir, yakni mohon grasi kepada Presiden Singapora Yusuf bin Ishak. Permohonan grasi diajukan pada tanggal 1 Juni 1968. Bersamaan dengan itu dilakukan usaha lewat diplomasi. Kedubes RI di Singapora diperintahkan menggunakan segala daya upaya yang mungkin menyelamatkan dua orang prajurit kita itu. Menteri Luar Negeri RI H. Adam Malik menghubungi Menteri Luar Negeri Singapora. namun usaha ini pun mengalami kegagalan. Pada tanggal 9 Oktober 1968 Menteri Luar Negeri Singapora menyatakan, bahwa permohonan grasi dua orang Indonesia ditolak oleh Presiden Singapora. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi tetap pada keputusannya menghukum mati dengan gantung Harun dan Usman pada tanggal 17 Oktober 1968 jam 06.00 pagi waktu setempat.
Sebelum maut menjemput dua prajurit yang gagah berani itu. Atase Angkatan Laut untuk Singapora Letkol Gani Jemat SH dipanggil ke Jakarta guna laporan mengenai usaha penyelamatan jiwa Usman dan Harun.
KBRI mohon kepada Pemerintah Singapora agar hukuman gantung tersebut ditunda, agar KBRI dapat menghubungi Pemerintah Rl di Jakarta. Pada tanggal 10 Oktober 1968 Letkol Gani Jemat SH kembali ke Singapora dengan membawa surat Presiden Suharto kepada Presiden Singapora.
Ternyata surat itu tidak disampaikan kepada Presiden Singapora karena sedang sakit. Perdana Menteri Singapora Lee Kwan Yew tidak pula dapat dihubungi karena telah bersiap-siap akan berangkat ke Tokyo. Karena Presiden dan Perdana Menteri tidak dapat dihubungi, maka diusahakanlah menghubungi Menteri-menteri yang lain, khususnya Menteri Perundang-undangan, Sekretaris tetap Kementerian Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Singapora. Surat Presiden Suharto diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Singapora. Segala daya ditumpahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan dua orang warga negaranya.
Pada tanggal 15 Oktober Letkol Gani Jemat SH datang di penjara Changi, atas permintaan salah seorang dari terhukum. Kedatangan Letkol Jemat Gani SH hanya untuk mendengarkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober telah diputuskan, hukuman gantung Usman dan Harun akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1968 jam 06.00 pagi. Dua orang prajurit yang gagah berani ini mengajukan permohonan kepada Letkol Gani Jemat SH agar jenazah mereka dibawa pulang ke Indonesia dan agar supaya keluarga mereka diberitahu.
Sebagai usaha terakhir Presiden Suharto mengirim utusan pribadinya Brigjen Cokropranolo (waktu itu Sekmil Presiden) untuk menghubungi pejabat yang berwenang di Singapora, usaha yang terakhir itu pun gagal sama sekali.
Pada jam 06.00 pagi hari tanggal 16 Oktober 1968 Brigjen Cokropranolo dan Letkol Gani Jemat mendatangi penjara Changi untuk menjenguk Usman dan Harun, suasana amat mengharukan sekali. Jam 02.00 menjelang dini hari 17 Oktober 1968, 4 jam sebelum hukuman gantung atas dua prajurit Indonesia dilaksanakan, di KBRI diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Kuasa Usaha RI di Singapora A. Rakhman Ramli. Pertemuan itu secara resmi memberitahukan bahwa Pemerintah Singapora menolak permohonan grasi Usman dan Harun, dan segala usaha Pemerintah Rl dan Presiden Suharto tidak berhasil.
Suasana hening mengharukan, semua pikiran melayang kepada dua orang prajurit Indonesia yang gagah berani dan kini berada di penjara Changi menantikan saat pelaksanaan hukuman gantungnya sebagai tanda bukti kesetiaannya membela tanah air dan bangsa.
Betapa tabahnya kedua mereka menghadapi maut sebagai akibat sumpah prajuritnya, dapat diketahui dari surat Djanatin alias Usman bin H. Moh. Ali kepada keluarganya yang berbunyi antara lain sebagai berikut: ”Berhubung tuduhan dinda yang bersangkutan dengan nasib dinda dalam rayuan memohon ampun kepada Pemerintah Singapora tidak dapat dikabulkan, maka perlu anakanda mengaturkan berita duka ke pangkuan Bunda keluarga semua di sini bahwa pelaksanaan hukuman mati atas anakanda telah diputuskan pada tanggal 17 Oktober 1968 hari Kamis 24 Rajab 1388”.
Harun bin Said alias Tahir yang bernasib sama-pun menulis kepada keluarganya, antara lain berbunyi: ”Bersama ini adindamu menyampaikan berita yang sangat mengharukan seisi kaum keluarga di sana itu ialah pada 14-10-1968 jam 10.00 pagi waktu Singapora rayuan adinda tetap akan menerima hukuman gantung sampai mati.”
Puncak ketabahan dua prajurit yang bersifat satria dalam arti kata luas itu dikatakan oleh dokter penjara Changi yang menyaksikan pelaksanaan hukuman gantung mereka dengan mengatakan :
”…. kedua mereka sewaktu menghadapi tiang gantungan membuktikan ketangguhan mental mereka. Sedikit pun tidak tampak gentar. Mereka dengan tenang menuju ke tiang gantungan. Mengagumkan sekali akan ketinggian moril kedua prajurit itu.”
Tahun 1968 jam 06.00 pagi waktu setempat. Pada tanggal 17 Oktober 1968 jam 06.07 pagi KBRI Singapora menelpon penjara Changi dan mendapat keterangan, bahwa hukuman mati atas Harun dan Usman telah dilaksanakan.
Dari Jakarta dikirimkan sebuah pesawat terbang khusus untuk rnenjemput dua jenazah pahlawan kita, Usman dan Harun. Pesawat udara itu meninggalkan Pangkalan Udara Changi jam 14.45. Turut di dalam pesawat itu Brigjen Cokropranolo dan Kuasa Indonesia Kolonel A. Rakhman Ramli. Di lapangan terbang Kemayoran jenazah Usman dan Harun disambut dengan upacara militer. Keadaan di Kemayoran itu penuh haru dan air mata bercucuran, terutama para keluarga dan handai taulan dua orang korban. Malam harinya dua jenazah disemayamkan di Aula Staf Hankam dan pagi harinya dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Djanatin alias Usman bin H. Moh. Ali asal Desa Jatisaba, Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah dan Harun bin Said alias Tahir asal Desa Diponggo Pulau Bawean telah gugur sebagai Kusuma Bangsa.
Pemerintah Rl menghargai jasa-jasanya dengan menaikkan pangkat mereka :
1. Djanatin bin H. Moh. Said alias Usman menjadi Sersan Anumerta KKO AL; dan
2. Harun bin Said alias Tahir naik menjadi Kopral Anumerta KKO AL.
Dengan SK Presiden No. 50/TK/Tahun 1968 tertanggal 17 Oktober 1968 mereka berdua memperoleh gelar Pahlawan.

SERDA KKO ANM Djanatin ALIAS Osman Bin Haji Mohammad Ali

Djanatin Alias Osman bwA.Biodata

 

1 Nama : Djanatin alias Osman bin Mohammad Ali
2 Tempat/tgl lahir : Purbalingga, 18 Maret 1943
3 Agama : Islam
4 Orang Tua
– Ayah : H. Mohammad Ali
– Ibu : Rukiyah
5 Pendidikan : – SD Tahun 1958
– SMP Tahun 1961
– Pendidikan Militer 1962

 

B. RIWAYAT HIDUP DAN PERJUANGAN

Djanatin berasal dari keluarga santri yang patuh kepada agama, disamping itu keluarga Djanatin ádalah merupakan pejuang bangsa yang gigih, salah seorang kakaknya telah gugur di dalam tugas mempertahankan kemerdekaan RI pada tahun 1949. Dua orang kakaknya yang lain meneruskan perjuangan kakaknya yang telah gugur tersebut.
Pada tahun 1961 saat Djanatin duduk di kelas 3 SMP, berdengunglah Tri Komando (TRIKORA) yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Trikora itu amat menyentuh jira Djanatin, Djanatin bermaksud memenuhi panggilabn tersebut. Tahun 1962 Djanatin mulai mengikuti pendidikan militer yang diadakan oleh Korps Komando Angkatan Laut RI. Djanatin mengikuti pendidikan selama 6 bulan dan diteruskan dengan latihan amphibi selama 4 minggu, selanjutnya Djanatin memasuki pendidikan khusus di Cisarua selama satu bulan. Setamat dari berbagai latihan niscaya Djanatin dan kawan-kawan seangkatannya merupakan prajurit pilihan yang serba mampu. Kemudian Djanatin terlibat dalam pelaksanaan Trikora pembebasan Irian Barat.
Sementara itu Djanatin menamatkan pendidikan militer sukarela tanggal 20 Agustus 1962 dan dipindahkan ke Batalyon III KKO-AL. Dalam melaksanakan tugas “Operasi Sadar” di Irian Barat, Djanatin dapat menunjukkan kemampuannya sebagai seorang prajurit sejati yang dapat menepati sumpahnya termasuk termasuk disiplin serta kesetiaan yang tinggi pada kesatuannya. Dalam kesatuan itulah Djanatin berteman dengan Harun yang sama-sama memberikan pengabdian maksimal kepada negara dan bangsa.
Saat Indonesia mengumandangkan ” Konfrontasi” dengan federasi Malaysia dan lahirlah ”Dwikora”, pelaksanaannya antara lain memanggil sukarelawan dari berbagai bagian ABRI. Menurut Surat Perintah KKO tanggal 27 Agustus 1964 Kopral Osman (Djanatin) dan Prako II Harun dimasukkan dalam Tim Brahmana I dibawah pimpinan Kapten KKO Paulus Subekti yang berpangkalan di Pulau Sambu Riau, disini mereka bertemu dengan Gani bin Arup.
Pada tanggal 8 Maret 1965 mereka bertiga ditugaskan menyusup ke Singapore dengan bekal 12,5 kg bahan peledak. Tugas mereka adalah melaksanakan sabotase yang dapat menimbulkan efek psikologis yang dapat menggoyahkan kepercayaan umum kepada Pemerintah Singapore. Tanggal 9 Maret 1965 mereka berhasil mendarat di Singapore meskipun penjagaan keamanan sangat ketat. Sasaran yang mereka tentukan adalah Hotel Mr. Me Donald House di Orchard Road. Mereka berhasil membuat ledakan dahsyat di Hotel tersebut yang menyebabkan 3 orang meninggal dan sejumlah orang luka berat dan ringan. Sabotase tersebut mencapai efek yang dimaksud, masyarakat Singapore menjadi gelisah dan menimbulkan kegoyahan dan kepercayaannya kepada pemerintahnya.
Pada tanggal 10 Maret 1965 mereka memutuskan untuk kembali ke pangkalan mereka di Pulau Sambu. Osman dan Harun bersama-sama sedangkan Gani memisahkan diri. Osman (Djanatin) dan Harun berhasil naik kapal “Begama” dan menyamar sebagai pelayan dapur. Tetapi pada malam hari tanggal 12 Maret 1965 penyamarannya diketahui oleh pemilik kapal, sehingga mereka mencari kapal lain. Mereka berhasil merampas motor boad yang dikemudikan seorang Cina, tetapi di tengah lautan motor boad tersebut macet, sehingga pada tanggal 13 Maret 1965 mereka ditangkap dan ditahan untuk menunggu perkaranya diajukan ke muka pengadilan.
Pada tanggal 4 Oktober 1965 Djanatin alias Osman bin Haji Mohammad Ali dan Harun bin Said alias Tahir diajukan ke Pengadilan Tinggi Singapore. Pada tanggal 20 Oktober 1965 mereka dijatuhi hukuman mati. Tanggal 6 Juni 1966 mereka naik banding ke Pengadilan Federal, tetapi pada tanggal 5 Oktober 1966 permohonan naik banding tersebut ditolak. Kemudian pada tanggal 17 februari 1967 perkara tersebut diajukan ke “Prici Council” di London, namun pada tanggal 21 Mei 1968 pengajuan tersebut di tolak. Upaya selanjutnya adalah permohonan grasi kepada Presiden Singapore, pada tanggal 1 Juni 1968 tetapi permohonan grasi tersebut di tolak.
Upaya terakhir untuk menyelamatkan Osman dan Harun, yaitu Presiden Suharto mengirim utusan pribadinya Brigjen TNI Cokropranolo (waktu itu Sekmil Presiden) untuk menghubungi pejabat yang berwenang di Singapore, usaha terakhir ini pun tidak berhasil.
Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1968 pukul 06.00 – 07.00 pagi, KBRI Singapore menelpon penjara Changi dan mendapat penjelasan bahwa hukuman mati atas Osman dan Harun telah dilaksanakan.
Dari Jakarta dikirimkan sebuah pesawat terbang khusus untuk menjemput kedua jenazah tersebut untuk dibawa ke tanah air dan selanjutnya dimakamkan di TMPN kalibata.
Pemerintah RI menghargai jasa-jasanya dengan menaikkan pangkat mereka :
a. Djanatin bin Mohammad Ali alias Osman menjadi Sersan Anumerta KKO-AL.
b. Harun bin Said alias Tahir menjadi Kopral Anumerta KKO-AL.
Dengan Surat Keputusan Presiden No. 50/TK/Tahun 1968 tertanggal 17 Oktober 1968, mereka berdua dianugerahi Gelar Pahlawan.

 

Laksamana Laut R.Eddy Martadinata

RE Martadinata bwR. Eddy Martadinata dilahirkan tanggal 29 Maret 1921 di Bandung, Jawa Barat. Ayahnya bernama R. Rukhiyat Martadinata, seorang pegawai Departement van Oorlog (Departemen Perang) Hindia Belanda, sedangkan ibunya bernama Nyi R. Sukaeni. Eddy adalah anak tertua dalam keluarga ini.
Eddy memulai masa sekolahnya di Sumatra Selatan, sebab pada tahun 1927 ayahnya pindah bekerja di SS (Staats – Spoorwagen) Jawatan Kereta Api di Kertapati, Palembang. Mula-mula Ia memasuki HIS (Hollandsche Inlandsche School, Sekolah Dasar) di Palembang. Waktu duduk di kelas dua, orang tuanya pindah ke Lahat dan di kota inilah Ia dalam tahun 1934 menamatkan HIS. Sekolah selanjutnya yang dimasukinya ialah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Sekolah Menengah Pertama) Karena di Lahat tidak ada MULO, maka ia terpaksa bersekolah di Palembang. Dalam masa ini ia ditimpa musibah, yakni ibunya meninggal dunia. Pendidikan MULO dilanjutkan di Tasikmalaya, sehubungan dengan kepindahan ayahnya ke kota ini. Tak lama kemudian ayahnya dipindahkan ke Bandung dan di kota inilah Eddy Martadinata menyelesaikan pendidikan MULO pada tahun 1938.
Pendidikan selanjutnya yang diikutinya ialah AMS (Algemeene Middelbare School, Sekolah Menengah Atas) di Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1941. Ayahnya ingin agar Ia memasuki Militaire Luchtvart (Sekolah Penerbang) di Negeri Belanda. Tetapi sang anak lebih tertarik pada bidang bahari dan akhirnya ayahnya menyetujui Eddy mengikuti pendidikan pada Zeevaart Technische School (Sekolah Teknik Pelayaran) di Jakarta. Sekolah ini tidak sempat diselesaikannya berhubung dengan menyerahnya Pemerintah Hindia-Belanda kepada Jepang bulan Maret 1942. Untuk beberapa waktu lamanya R.E. Martadinata bekerja sebagai penterjemah pada Kantor Besar Jawatan Kereta Api di Bandung. Barulah pada awal tahun 1943 ia memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikannya di bidang kebaharian. Ia memasuki SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) yang dibuka Jepang untuk mengatasi kurangnya tenaga-tenaga pelaut pada masa itu. Karena Eddy sudah pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Teknik Pelayaran pada Zaman Belanda, maka ia dimasukkan ke tingkat crash progam. Lama pendidikan enam bulan.
Semula siswa-siswa SPT di didik untuk melakukan tugas-tugas di bidang pelayaran niaga, tetapi berhubung dengan situasi perang, maka mereka juga diberi pendidikan semi militer.
Selama mengikuti pendidikan di SPT bakat R.E. Martadinata sebagai pelaut tampak menonjol, ditambah dengan kemampuannya berbahasa Jepang, maka ia diangkat menjadi guru bantu. Guru-guru lain diantaranya ialah M. Pardi dan Adam yang kelak akan menjadi tokoh-tokoh pembina Angkatan Laut R.l. Dalam masa ini pula, yakni pada tanggal 23 Agustus 1943 R.E. Martadinata menikah dengan Sutiyarsih. Dari perkawinan keduanya dikaruniai Tuhan tujuh orang anak, tiga laki-laki dan empat wanita. Adapun anak-anak tersebut adalah Suhaemi, Siti Hadijah, Yudiarti, Irzansyah, Mariam, Kuntandi Vittorio (lahir di Italia), dan Rasita Riyanti.
Jabatan sebagai guru dipegang Martadinata sejak bulan Agustus 1943 sampai September 1944. Sesudah itu ia diangkat sebagai nakhoda kapal pelatih. Tugas ini membuka kesempatan yang lebih besar baginya untuk mengembangkan keahlian di bidang kelautan.
Pengalaman yang diperoleh dalam jaman Jepang banyak artinya bagi Martadinata dalam tugas-tugasnya sesudah kemerdekaan diproklamasikan. Pada mulanya ia mengumpulkan sejumlah pemuda bekas siswa SPT. Mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Dean, Jakarta. Sesudah itu mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Sesudah pemerintah mengumpulkan pembentukan BKR, maka R.E. Martadinata bersama M. Pardi, Adam dan lain-lain membentuk BKR-Laut, Pusatnya berkedudukan di Jakarta. M. Pardi diangkat sebagai pimpinan, sedangkan R.E. Martadinata dan beberapa pemuda pelaut lainnya sebagai anggota staf pimpinan.
Sementara itu R.E. Martadinata mendapat tugas merencanakan ekspedisi laut ke Lampung untuk menyebarluaskan berita Proklamasi. Pimpinan ekspedisi diserahkannya kepada Yasanatakusumah. Pulang dari Lampung Martadinata diserahi tugas menyusun organisasi BKR-Laut Jawa Barat. Sebagai komandan diangkat Adam, sedangkan Martadinata menjadi wakil Komandan. Di samping itu ia tetap menjadi anggota staf pimpinan BKR-Laut Pusat.
Tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengumumkan pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). BKR pun dilebur menjadi TKR. BKR-laut pun berubah menjadi TKR-Laut. Pada akhir tahun 1945 markas TKR-Laut Pusat di pindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Sebenarnya Martadinata bermaksud tetap tinggal di Jawa Barat untuk mengembangkan organisasi TKR-Laut Jawa Barat, tetapi atas desakan M. Pardi, maka ia pun ikut pindah ke Yogyakarta.
Nama TKR kemudian diubah lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). TKR-Laut pun berganti nama menjadi TRI-Laut dan pada bulan Pebruari 1946 berganti lagi menjadi ALRI (Angkatan Laut Republik Indone­sia). Markas TRI-Laut berganti nama menjadi Markas Besar Umum (MBU) ALRI.
Dalam struktur organisasi yang baru itu Mayor R.E. Martadinata diangkat menjadi Kepala Staf Operasi V (Bagian Perencana). Ia banyak mencurahkan perhatian untuk menyelesaikan masalah ruwet yang timbul dalam tubuh ALRI. Salah satu di antaranya ialah soal kedudukan dan pembagian tugas antara MBU ALRI di Yogyakarta dengan MT (Markas Tertinggi) ALRI yang berkedudukan di Lawang, Jawa Timur. Markas di Lawang ini dibentuk berdasarkan spontanitas pemuda-pemuda pelaut di daerah Jawa Timur. R.E. Martadinata mengundang perwira remaja untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Ia menginginkan agar perwira-perwira senior di Yogyakarta dan di Lawang dapat menyatukan diri dalam wadah Markas ALRI yang tunggal.
Usaha itu kurang berhasil disebabkan ambisi tiap-tiap kelompok terlalu besar untuk memegang pimpinan ALRI. Akhirnya R.E. Martadinata mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan tidak percaya terhadap pimpinan ALRI. Ia mendesak agar pemerintah membebas-tugaskan para pimpinan ALRI yang saling bertentangan itu. Mosi itu belum mendapat tanggapan dari pemerintah karena perhatian sedang ditujukan untuk menghadapi tentara Belanda. Namun para perwira senior mulai menyadari kekeliruan mereka. Hasil positif baru tercapai setelah terbentuk DAL (Dewan Angkatan Laut) bulan Januari 1947. Badan inilah yang diserahi tugas untuk menyelesaikan perbedaan yang timbul di kalangan ALRI.
Dari jabatan sebagai Kepala Staf Operasi, R.E. Martadinata dipindahkan untuk memimpin pendidikan Latihan Opsir Kalibakung. Jabatan ini mulai dipegangnya bulan Maret 1947. Pendidikan ini lebih bersifat pendidikan upgrading bagi perwira-perwira ALRI.
Baru kira-kira empat bulan pendidikan berlangsung, Belanda sudah melancarkan Agresi Militer 1. Eddy Martadinata memerintahkan para siswa dan guru membentuk pasukan pertahanan. Ketika Belanda menyerang Kalibakung tanggal 25 Juli 1947 terjadi pertempuran yang cukup sengit. Di pihak ALRI gugur dua orang siswa.
Belanda berusaha menduduki Kalibakung, sebab di Kalibakung banyak berkumpul anggota ALRI yang datang dari Tegal. Tanggal 3 September 1947 Belanda melancarkan serangan udara. R.E. Martadinata mengundurkan diri ke luar kota dan bersama anak buahnya Ia lalu melakukan perang gerilya di sekitar Tegal dan Pekalongan. Akhirnya mereka bergabung dengan Staf Pimpinan Pangkalan IV Tegal di Wonosobo.
Setelah Agresi Militer I Belanda berakhir, R.E. Martadinata ditarik ke MBU ALRI di Yogyakarta, tidak lama kemudian Ia diperintahkan untuk membuka Sekolah Basic Special Operatun (BSO) di Sarangan, siswanya terdiri atas bekas siswa Kalibakung berjumlah 30 orang, mereka menyelesaikan pendidikan pada bulan Oktober 1948.
Agresi Militer I Belanda diakhiri dengan Perjanjian Renville, tetapi hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda tetap tegang. Perundingan-perundingan diplomatik di bawah pengawasan KTN (Komisi Tiga Negara) menemui jalan buntu. Akhirnya Belanda bersiap-siap untuk menyerang Republik Indonesia kembali.
Angkatan perang Republik Indonesia menyusun rencana untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda. Diputuskan antara lain untuk memindahkan markas pusat ALRI ke Aceh. Tanggal 1 Desember 1948 Kepala Staf Angkatan Laut Kolonel R. Subiyakto beserta anggota stafnya pindah ke daerah ini. Ia diangkat menjadi wakil KSAL di Aceh, sedangkan Letnan Kolonel Jayadiningrat sebagai wakil untuk Jawa, di Aceh dibentuk ALRI-DA (ALRI Daerah Aceh).
Dalam kedudukan sebagai wakil komandan ALRI-DA, E. Martadinata mendapat tugas untuk mengendalikan kegiatan staf. Tugasnya mencakup dua bidang kegiatan, yakni melaksanakan pendidikan dan mengkoordinasi kegiatan ”Armada Penyelundup”. Di bidang pendidikan berhasil dibuka sekolah yang disebut Training Station di Serangjaya. Armada penyelundupan dipimpin oleh Mayor John Lie yang melakukan kegiatan menyelundupkan senjata dari luar negeri untuk membantu perjuangan.
Sesudah bertugas selama kurang lebih sepuluh bulan di Aceh, dalam bulan Oktober 1949 Martadinata kembali ke Jawa. Waktu itu sudah tercapai gencatan senjata antara Rl dan Belanda yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar). Sesuai dengan persetujuan KMB, Belanda menyerahkan peralatan perangnya, termasuk kapal-kapal perang kepada Angkatan Perang Rl. Salah satu kapal yang diserahkan itu ialah HMS Morotai yang kemudian diganti namanya menjadi KRI Hang Tuah, R.E. Martadinata diangkat menjadi komandannnya.
KRI Hang Tuah merupakan kapal perang terbesar yang dimiliki ALRI pada masa itu. Kapal ini ditugaskan untuk melakukan operasi-operasi militer menumpas pemberontakan Andi Azis di Ujung Pandang dan RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku. Tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakannya dengan baik.
Hanya lima bulan Kolonel E. Martadinata menjadi Komandan KRI Hang Tuah. Sesudah itu Ia diangkat menjadi Kepala Staf KDMS (Komando Daerah Maritim Surabaya). Jabatan ini pun tidak lama dipangkunya, sebab tiga bulan kemudian Ia ditarik ke Staf Operasi Angkatan Laut di Jakarta. Penugasan ini hanya sebagai persiapan untuk memegang jabatan sebagai komandan kapal perang Tjerk Hiddes yang baru dibeli dari Belanda. Kapal ini kemudian diberi nama KRI Gajah Mada. Jabatan sebagai komandan KRI Gajah Mada mulai dipangku R.E. Martadinata bulan Februari 1951. Prestasi yang dicapai R.E. Martadinata selama menjalankan tugas meyakinkan pihak atasan, sehingga dalam bulan Agustus 1952 Ia diserahi jabatan sebagai Kepala Staf Operasi IV merangkap sebagai Perwira Perencana. Dalam jabatan ini ia diundang oleh Angkatan Perang Filipina untuk merundingkan kerjasama antara ALRI dengan Angkatan Laut Filipina. Sesudah itu antara bulan Juli 1953 sampai April 1954 ia mendapat kesempatan mengikuti pendidikan pada United States Navy Post Graduate School di Amerika Serikat.
Sementara itu ALRI selalu berusaha mengembangkan diri. Dalam rangka itulah R.E. Martadinata bersama beberapa perwira lain termasuk Yos Sudarso mendapat tugas khusus selama tiga tahun di Italia. Mereka bertugas mengawasi pembuatan kapal-kapal yang dipesan oleh ALRI dari negara tersebut. Pulang dari menjalankan tugas di Italia ia diangkat menjadi Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Tugas ini dapat dilaksanakannya dengan baik berkat kegemarannya membaca buku-buku pengetahuan seperti sejarah, hukum dan agama.
Akhir tahun 1958 Martadinata ditugaskan ke Yugoslavia untuk mengawasi pembuatan kapal-kapal perang yang dipesan ALRI dari negara tersebut. Waktu kembali ke tanah air, ia menghadapi pergolakan yang sedang terjadi dalam tubuh ALRI. Beberapa orang perwira muda menuntut supaya pimpinan ALRI diganti. Di antara perwira muda yang melancarkan tuntutan itu ialah Letnan Kolonel Yos Sudarso, Letnan Kolonel Ali Sadikin, dan Letnan Kolonel R. Suhadi. Latar belakang pergolakan itu adalah kebijaksanaan pimpinan Angkatan Laut yang kurang memberikan perhatian kepada para pelaut bekas pejuang kemerdekaan. Mereka yang dulunya terlibat dalam perang kemerdekaan dikalahkan melalui Selection Board oleh para pelaut bekas Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) yang sesuai dengan KMB diterima sebagai anggota ALRI.
Untuk mengatasi pergolakan tersebut, maka pemerintah mengangkat Kolonel R.E. Martadinata sebagai Kepala Staf ALRI terhitung tanggal 17 Mei 1959. Dalam jabatan sebagai KSAL, Ia bertugas meningkatkan pemeliharaan dan stabilitas keamanan, meningkatkan pembangunan TNI-AL, melaksanakan koreksi serta penertiban ke dalam. Pelantikan sebagai KSAL dilaksanakan tanggal 20 Juli 1959, pada waktu itu Martadinata baru berusia 38 tahun.
R.E. Martadinata memegang jabatan KSAL pada saat negara sedang menghadap masa-masa sulit. Akhir tahun 1961 pemerintah mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang intinya ialah merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda dengan jalan militer. Mau tak mau Angkatan Laut diikut-sertakan dalam tugas tersebut. Setelah masalah Irian Barat selesai dengan diserahkannya daerah tersebut oleh Belanda kepada Rl, timbul pula masalah lain, yakni pembentukan Federasi Malaysia yang oleh pemerintah RI dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan wilayah Rl. Pemerintah mengumumkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang intinya adalah menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia, untuk itu maka Angkatan Laut pun terlibat pula dalam operasi-operasi militer.
Sementara itu di dalam negeri PKI (Partai Komunis Indonesia) semakin memperbesar pengaruhnya, partai ini berusaha merebut kekuasaan negara dan sekaligus mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 PKI melancarkan pemberbntakan yang dikenal dengan nama G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/PKI). Mereka menculik dan membunuh beberapa orang pejabat teras Angkatan Darat. Dalam keadaan kritis itu Martadinata segera memberikan reaksi mengutuk pemberontakan dan menyatakan ALRI bekerjasama dengan Angkatan Darat untuk menumpas G-30-S/PKI.
Sikap R.E. Martadinata yang mengutuk PKI ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno, karena itulah dalam bulan Pebruari 1966 Ia diberhentikan dari jabatan Menteri/Panglima Angkatan Laut. Sesudah pemerintah Orde Baru berdiri, Laksamana R.E. Martadinata diangkat menjadi Duta Besar dan Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan terhitung mulai bulan September 1966. Jabatan itu tidak lama dipangkunya, sebab pada tanggal 6 Oktober 1966 helikopter yang dikemudikannya menabrak bukit di daerah Puncak, Jawa Barat. Eddy Martadinata tewas dalam kecelakaan tersebut.
Pemerintah RI menghargai jasa dan pengabdiannya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan tanah air, khususnya terhadap Angkatan Laut. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.220 tahun 1966 tanggal 7 Oktober 1966, Laksamana Laut R.E. Martadinata dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Sutan Sjahrir

Sutan Syahrir bwSutan Sjahrir dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada tanggal 5 Maret 1909. la berasal dari keluarga terpelajar dan mempunyai pendidikan yang baik di Kota Gadang, Bukittinggi.
Ayahnya bernama Mohammad Rasyad gelar Maharaja Sutan, semasa hidupnya menjabat sebagai Jaksa Kepala di Medan. Ayah Sjahrir meninggal dunia pada tahun 1929. Ibunya berasal dari Natal, Tapanuli. Sjahrir berasal dari keluarga yang besar, saudara-saudaranya semuanya berjumlah 16 orang.
Ia melangsungkan pernikahannya di Kairo, Mesir, dengan Siti Wayunah (Poppy) Saleh, puteri Dr. Saleh Mangundiningrat dari Surakarta. Pernikahannya itu dilakukan oleh Rektor Universitas Al-Azhar. Dari perkawinannya itu ia memperoleh dua putera, yaitu: Buyung (Karya Arsyah) dan Upik (Siti Rabiyah Parvati).
Sutan Sjahrir memperoleh pendidikan yang baik dan teratur. Setelah menamatkan Sekolah Dasar Belanda (Europesche Langere School) di Medan, Ia melanjutkan ke MULO (SMP) di Medan juga. Kemudian meneruskan ke AMS Bagian A (sejenis SMA jurusan Budaya) di Bandung. Pada tahun 1929 Ia berangkat ke Negeri Belanda, belajar pada fakultas Hukum di Universitet Amsterdam.
Sejak kecil Sjahrir memang pandai, bahkan ia sering kali menjadi murid yang terpandai dikelasnya. Lagi pula ia pandai bergaul, banyak orang suka kepadanya, karena tabiatnya yang lemah lembut.
Perawakan Sjahrir kecil, tetapi sehat. Ia selalu tersenyum dan banyak ketawa. Sebagai Perdana Menteri Ia selalu hidup bersahaja. Saban hari Ia hanya mengenakan kemeja putih berlengan pendek dan celana panjang warna putih pula. Dengan pakaian demikian ia datang di Kantor P.M. dan demikian pula Ia mengunjungi Sunan Surakarta di Kratonnya. Ia tidak suka banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Sjahrir tidak mau membuang-buang tempo. Sejak kecil Sjahrir menyukai musik dan olah raga. Ia pandai main tennis, bahkan pernah mengikuti latihan olah raga terbang.
Ketika masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (AMS) di Bandung, Sjahrir sudah ikut organisasi kepemudaan. la adalah aktivis dari Jong Indonesia (Pemuda Indonesia), sebuah organisasi pemuda berazaskan nasionalisme. Padahal pada waktu itu organisasi-organisasi pemuda masih berazas kedaerahan. seperti Jong Ambon (Leimena), Jong Soematranen Bond (Hatta, Yamin), Jong Batak (Amir Sjarifudin), Jong Java (Koenjoro) dan lain-lainnya. Di sini sudah tampak bahwa Sjahrir telah lebih maju pandangan politik nasionalismenya.
Organisasi Pemuda Indonesia sudah jelas mempunyai pendirian unifikasi persatuan dan kesatuan seluruh suku-suku bangsa, menjadi satu Bangsa Indo­nesia. Sebelum terjadinya Sumpah Pemuda Tahun 1928, di kalangan pemuda terdapat dua pendapat, yaitu : (a) Yang menghendaki federasi, atau suatu gabungan di antara perkumpulan-perkumpulan pemuda itu ; (b) Yang menghendaki fusi, atau uni, yaitu persatuan yang bulat. Semua perkumpulan pemuda daerah menghadapi proses peleburan dan akan menjelma menjadi satu organisasi pemuda Indonesia yang baru.
Sebagai murid sekolah Menengah Atas (AMS) di Bandung, Sjahrir sudah yakin, bahwa demi suksesnya perjuangan politik nasional, rakyat harus mendapat pendidikan pengetahuan umum. la tidak hanya pandai bicara tentang sesuatu masalah, tetapi sanggup dan mampu melaksanakan tindakan mencapai cita-cita. Pada sekitar tahun 1928 ia mendirikan sebuah badan pendidikan yang diberi nama, “Volksuniversiteit“. Sebagai direkturnya diangkat Subagio, seorang pelaut Indonesia yang pandai berbahasa Inggris. Universitas itu tentu bukan seperti universitas yang dikenal sekarang ini. Universitas yang didirikan Sjahrir itu adalah sebuah “Mimbar Rakyat“ yang memberikan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, berhitung, bahasa asing (Inggris) dan dengan sendirinya kursus politik. Sebagai daya tarik Sutan Sjahrir memasang papan tulis dimuka “Universitasnya“, berbunyi “Free English lesson by Mr. Subagio from New York“, dengan terjemahan dan keterangannya. Universitas itu banyak juga pengunjungnya. Di sana Sjahrir mengajarkan politik. Tentu tidak mungkin mengajarkannya secara terang-terangan, dan bagaimanakah caranya?
Di samping tata bahasa Inggris, diajarkan pula kalimat-kalimat yang dapat menyadarkan kebangsaan Indonesia. Misalnya: My country is Indonesia. Our flag is red and white. I love my people, dan seterusnya. Tanpa disadari, murid-murid telah diajarkan cita-cita kebangsaan. Selain Sjahrir dan Subagio, juga Hamdani dan Budiono mengajar di sekolah itu. Sjahrir suka mengadakan pertunjukan, cerita sandiwara yang Ia karang selalu bertema provokatip, antara lain kisah seorang pemuda Indonesia yang kerja dan mendapat pekerjaan pada orang Belanda yang jahat. Akhirnya timbul pertentangan antara Belanda tadi dengan sang pemuda. Cerita itu jelas menganjurkan agar pemuda-pemuda Indonesia berani melawan Belanda. Uang hasil pendapatan pertunjukannya digunakan membiayai sekolahnya.
Di segala kesempatan Sjahrir menanamkan kepada murid-muridnya semangat cinta pada tanah air dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan mengetahui harga diri, antara lain dengan berdarmawisata keluar kota Bandung. Sewaktu menjalankan kegiatan itu Sjahrir masih duduk dibangku AMS ( Sekolah Menengah Atas) dan usianya kurang dari 20 tahun. Di negeri Belanda, Sjahrir sebagai mahasiswa tidak hanya belajar. Selain sebagai “stu­dent ilmu”, Ia juga menjadi “student politik”, dengan latihan-latihannya dalam “Perhimpunan Indonesia”.
Waktu berlangsungnya Kongres dari bangsa-bangsa yang terjajah di Brussel (Belgia), Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta dan Sjahrir. Di Brussel, kedua pemuda ini berkenalan dengan pemuda Jawaharlal Nehru dari India yang sedang belajar di Inggris. Kongres menghasilkan terbentuknya suatu badan yang diberi nama “Liga Anti Imperialisme”. Persahabatannya dengan Nehru bersambung erat dalam tugasnya memimpin negara masing-masing. Nehru memimpin India dan Hatta-Sjahrir memimpin Indonesia. Dengan aktivitasnya dalam liga itu, sebenarnya Sjahrir sudah dikenal sejak muda di kalangan pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa-bangsa di dunia.
Pada tahun 1932 Sjahrir pulang ke Indonesia. Mengapa ia pulang ke Indonesia sebelum menamatkan pelajarannya? Tiada lain, hanya untuk keperluan pergerakan kebangsaan Indonesia.
Pada tahun 1931, H. Agus Salim datang di negeri Belanda. Dari mulut H. Agus Salim sendiri, Hatta dan Sjahrir menerima berita lengkap tentang kejadian-kejadian di Indonesia, yaitu tentang, (1) ditangkapnya Ir. Soekarno dan pemimpin-pemimpin lain, (2) tentang dibubarkannya PNI oleh Mr. Sartono.
Berita itu sangat mempengaruhi jiwa Sjahrir dan Hatta. Mereka bersepakat untuk kembali ke Indonesia guna membela pukulan-pukulan yang diderita pergerakan waktu itu. Hatta dan Sjahrir bertekad: “Salah seorang di antara kita berdua harus kembali ke Tanah Air mengorbankan kuliah”. Dalam hal ini Sjahrir menetapkan dirinya pulang dan Hatta melanjutkan kuliahnya sampai tamat.
Di pulau Jawa Sutan Sjahrir masuk partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Merdeka) di bawah pimpinan Mohammad Hatta. Pendirian politiknya, Sjahrir adalah anti-fasisme dan anti komunisme. la terkenal kejam dalam mengadakan analisa politiknya. Pidato-pidatonya memang tidak agitatip, tidak berkobar-kobar, tetapi selalu mendalam, mengandung nilai-nilai filsafat dan ilmu pengetahuan. Isi pidatonya kadang-kadang terasa berat bagi rakyat umum, namun untuk kaum terpelajar amat berarti.
Pada tahun 1934 pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan keras, dan mengadakan penangkapan secara besar-besaran. Banyak pemimpin partai ditangkap, yaitu dari Permi, PSII, Partindo dan juga dari PNI (Merdeka). Muhammad Hatta dan Sjahrir sebagai pemimpin-pemimpin radikal ditangkap pula. Sjahrir dipenjarakan di penjara Struiswijk di Jakarta selama 11 bulan.
Kemudian Sjahrir dan Hatta dibuang ke Boven Digul, Irian Barat. Mereka diberangkatkan pada tanggal 27 Januari 1935. Sutan Sjahrir, ketika akan dibuang ke Digul, berkata,
”Kehidupan tidak mau dipaksa-paksa. Kita boleh belajar teori-teori yang indah dan tepat, akan tetapi itu baru ada harganya sepenuh-penuhnya untuk kehidupan, apabila kita disamping pengertiannya yang logis, telah biasa pula merasakannya oleh pengalaman. Pengalaman tidak bisa didapat dari buku-buku. Untuk itu perlu kejadian-kejadian dan masa bertahun-tahun. Itulah yang sekarang atau haruskah aku mengatakan dahulu? Itulah yang menjadi inti soal pemuda dalam abad ini.
Tapi sekarang sudahlah jatuh keputusan dan berakhirlah masa ragu-ragu dan perjuangan batin, apakah semua ini pantas diderita pula oleh saudara-saudara yang sekarang harus aku tinggalkan?
Kalau hal yang demikian itu dianggap sebagai kesalahan terhadap keluargaku, maka kesalahan itu semata-mata oleh karena aku merasa sanggup memenuhi kedua syarat, ialah bekerja untuk bangsaku dan memenuhi kewajiban terhadap keluargaku.
Seolah-olah aku diingatkan kepada bangsaku tatkala aku menerima beslit pengasinganku. Aku teringat kepada segala yang mengikat aku kepada nasib bangsaku, dan kepada penderitaan bangsaku yang berjuta-juta itu.
Bukanlah kesedihan kita sendiri hanya sebagian kecil saja dari pada kesedihan yang besar, yang umum itu, bukanlah justru kesedihan ini yang mengikat kita semesra-mesranya dan sekuat-kuatnya? Justru itu sekarang inilah aku merasa lebih erat terikat kepada bangsaku, lebih-lebih mencintainya dari yang sudah-sudah.
Kami begitu-sering saling tidak mengerti, aku dan bangsaku itu Bagi bangsaku aku kadang-kadang terlalu abstrak, terlalu berat. Mereka tidak bisa mengerti dan bagiku mereka itu kadang-kadang terlalu malas membikin aku berputus asa oleh sikapnya yang tidak mau berbuat apa-apa dan salah mengerti. Kadang-kadang malahan mereka itu membikin aku pahit, tapi nasib mereka dan tujuan hidupku adalah satu. Kami senasib sepenanggungan dan tetap senasib sepenanggungan di masa yang lalu dan di masa depan.
Sekarang aku dipaksa, dipaksa meninggalkan bahagiaku, membinasakan bahagiaku, berpisah dengan kaum keluargaku untuk kepentingan bangsaku ini, dan sekarang hilanglah segala dendamku. sekarang hanya tinggal perasaan senasib dan sepenanggungan dengan bangsaku yang sengsara ini”.
Syahrir dan Hatta kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Di tempat baru ini sudah lebih dulu dr. Cipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumatri, kedua-duanya dalam pengasingan pula.
Selama di Banda Neira itu, Syahrir juga giat bekerja sendiri. la belajar sendiri dengan membaca buku-buku bahasa asing. Dengan inteleknya dapatlah ia menikmati masa pembuangannya itu dengan suatu produktivitas. la sempat menulis buku berjudul ”Indonesische Overpeinzingen” (Renungan Indonesia), dengan nama samaran Sjahrazad.
Ketika Perang Pasifik meletus pada tahun 1941 Sjahrir dan Hatta dipindahkan ke Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda. Belanda takut, kalau-kalau orang buangan itu digunakan Jepang untuk kepentingan politik.
Sampai Jepang masuk ke Indonesia, Sjahrir tetap berada di Sukabumi. Syahrir berpendapat, bahwa fasisme Jepang, sebagaimana fasisme Jerman harus ditentang, karena berlawanan dengan asas kerakyatan. Pendapatnya ini tetap dipegang teguh. la tidak suka pada pemerintah pendudukan Jepang.
Sjahrir akan bekerja di bawah tanah, sedang Soekarto-Hatta akan bekerja terang-terangan. Pendudukan Jepang akan dijadikan batu loncatan untuk mencapai tujuan terakhir. Indonesia Merdeka. Sjahrir bekerja keras dan sangat memikirkan agar Indonesia cepat merdeka. Sesudah Proklamasi kemerdekaan, Sjahrir menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sejak tanggal 16 Oktober 1945. Selanjutnya pada tanggal 14 November 1945, diangkat menjadi Perdana Menteri. PM. Sutan Sjahrir dengan pikiran yang tenang melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Mula-mula diadakan perundingan di Hoge Veluwe, Negeri Belanda, tetapi gagal. Kemudian diadakan perundingan di Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1946. Dengan jalan diplomasi PM. Sjahrir berjuang agar Rl diakui oleh dunia internasional. Persetujuan Linggarjati akhirnya dikhianati Belanda yang melakukan agresi militer pertama.
Pada tahun 1947, Sjahrir menghadiri konferensi Asia (Inter Relation Asian Conference) di New Delhi, India. Pada konferensi tersebut Sjahrir membentangkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Pemerintah Rl di bawah PM. Sjahrir juga berhasil menerobos blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia dengan mengirimkan beras sebanyak 50 ribu ton ke India untuk ditukarkan dengan pakaian, obat-obatan dan alat pertanian. Pada tanggal 3 Juli 1946, P.M. Sjahrir diculik, tetapi segera dilepaskan. Keadaan politik menjadi panas, karena ternyata terdapat perbedaan penafsiran mengenai Persetujuan Linggarjati. Pada tanggal 26 Juni 1947 karena dianggap terlalu banyak memberi konsesi kepada Belanda, maka Kabinet Sjahrir jatuh. Dalam sejarah permulaan Rl yang berat Sjahrir tiga kali menjadi Perdana Menteri, tiga kali merangkap Menteri Luar Negeri dan dua kali merangkap Menteri Dalam Negeri.
Ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya pertama pada tanggal 1 Juli 1947, Sutan Sjahrir segera terbang ke New York untuk berjuang di forum PBB di Lake Succes. Berkat kegigihan dengan Rl yang dipimpin Sjahrir dan Haji Agus Salim, maka masalah Indonesia secara resmi menjadi persoalan Dewan Keamanan PBB.
Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda kembali melancarkan agresinya (Clash II). Sutan Sjahrir, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Ali Sastroamijoyo dan lain-lain pemimpin Indonesia ditawan oleh Belanda dan diasingkan. Sesudah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, Sjahrir tidak lagi memegang sesuatu jabatan negara. la lalu mencurahkan pikiran dan tenaga pada perjuangan partai.
Perlu juga diketahui, bahwa pada tahun 1947-1948 Sutan Sjahrir di Amerika telah menyelesaikan bukunya ”Out of Exile” (Keluar dari Pembuangan). Bagian pertama buku ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Charles Wolf Jr. dari bukunya ”Indonesische oerpeinzingen” (Renungan Indonesia), yang ditulisnya dalam pembuangan di pulau Banda Neira. Bagian kedua ”Action” (Tindakan) menceritakan kegiatan-kegiatannya di bawah tanah selama pendudukan Jepang (1942 – 1945). Terjemahannya ke Bahasa Indonesia dari ”Renungan Indonesia” dikerjakan oleh H.B. Jasin.
Riwayat Sutan Sjahrir dalam kepartaian sesudah Proklamasi, dimulai pada tanggal 20 November 1945. Pada hari itu Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis (PARAS).
Pada awal bulan Desember 1945, PARAS bergabung dengan partai rakyat Sosialis yang dipimpin oleh Amir Sjarifudin dan gabungan ini bernama Partai Sosialis dengan Sjahrir sebagai Ketua Umumnya. Pada permulaannya Partai Sosialis tidak mengalami halangan suatu apapun, tetapi lewat enam bulan kemudian, terjadilah perpecahan antara Sutan Sjahrir dengan Amir Sjarifuddin. Bersama kawan-kawannya Sjahrir lalu keluar dari Partai Sosialis dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Dalam pemilihan Umum tahun 1955, PSI mendapat lima kursi dalam DPR. Kemudian sesudah terbentuknya DPR-GR, Sjahrir dan kawan-kawannya terasing sama sekali dalam kehidupan politik, bahwa pada tahun 1961 PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno.
Penderitaan makin memuncak bagi Sjahrir, pada tanggal 16 Januari 1962 jam 4.00 pagi Sjahrir ditangkap. Mula-mula ditahan di Mess CPM di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, kemudian dipindah ke Kebayoran selanjutnya ditahan di Madiun.
Di rumah tahanan di Madiun ini Sutan Sjahrir menderita sakit tekanan darah tinggi. Dalam keadaan payah pada tanggal 16 November 1962 Sjahrir diangkut ke Jakarta untuk dirawat di RSPAD. Delapan bulan kemudian, Sjahrir dipindahkan ke tempat tahanan di Jalan Keagungan Jakarta. Di sini kesehatannya makin mundur, tiba-tiba pada tanggal 9 Pebruari 1965, Sjahrir dipindah lagi ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jalan Budi Utomo Jakarta.
Penderitaan Sjahrir sungguh berat. Yunan Nasution (dari Partai Masyumi yang juga ditahan) menuturkan, bahwa pada suatu sore Sjahrir jatuh di kamar mandi, karena terserang oleh penyakitnya. Pada waktu itu juga diuruskan kepada piket supaya Sjahrir dapat terus dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapat pertolongan dokter, tetapi usaha ini tidak berhasil karena terbentur kepada prosedur rumah penjara.
Barulah keesokan harinya dengan susah payah Sutan Sjahrir diangkut ke RSPAD. Tetapi penyakitnya sudah parah sekali. Sjahrir menjadi lumpuh, ia kehilangan kemampuan untuk bicara dan menulis. Membaca ia tahu, tetapi mengeluarkan perasaan dengan kata dan pena sudah tidak dapat lagi.
Dalam keadaan sakit parah Sutan Sjahrir diangkut untuk berobat ke luar negeri, yaitu ke Zurich, Swiss. Di sanalah Sutan Sjahrir berpulang ke rakhmattullah pada tanggal 9 April 1966, jauh dari tanah air yang dicintainya.
Pada tanggal 19 April 1966, jenazah Sutan Sjahir dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional untuk menghargai jasa-jasanya kepada perjuangan bangsa dan negara dengan S.K.Presiden No.76 tahun 1966 tanggal 9 April 1966.

Prof. Mr. Dr. Soepomo

DR Soepomo bwProf. Mr. Dr. Soepomo dilahirkan di Sukoharjo, daerah Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903. Ayahnya adalah Raden Tumenggung Wignyodipuro, menjabat sebagai Bupati Anom, Inspektur Penghasilan Negeri Kasunanan Surakarta. Soepomo adalah anak tertua dalam keluarga yang berjumlah 11 orang, 5 orang laki-laki terhitung Soepomo dan 6 orang wanita.
Mula-mula Soepomo bersekolah di Europesche Lagere School (ELS), suatu sekolah dasar untuk anak-anak Belanda. Sesudah tamat pada tahun 1917, ia meneruskan pelajarannya ke MULO (SMP) di kota Sala. Kemudian meneruskan pelajarannya ke Rechtschool atau Sekolah Menengah Hukum di Jakarta. Pada tahun 1923 Soepomo lulus dengan memuaskan dan termasuk seorang pelajar terbaik yang pernah dihasilkan oleh sekolah tersebut.
Sejak muda Soepomo sudah tertarik pada pergerakan pemuda. Ia menjadi anggota perkumpulan Jong Java. Juga giat berolah seni dengan memasuki perkumpulan wayang orang Krido Yatmoko. Ia pun pandai seni karawitan dan tarian Jawa.
Sesudah tamat dari Sekolah Menengah Hukum, Soepomo diangkat menjadi pegawai pada Pengadilan Negeri di Sragen, daerah Surakarta pula. Minatnya terhadap penelitian ilmu hukum sudah mulai tumbuh pada waktu itu ia tertarik pada hukum adat dan ingin melakukan penelitian dengan seksama. Karena minat dan bakatnya Soepomo mendapat tugas belajar untuk memperdalam ilmu hukum di Universiteit Leiden, Negeri Belanda. Pada tahun 1924 ia berangkat ke Negeri Belanda dan bermukim di negeri dingin itu hingga tahun 1927. Pada tanggal 14 Juni 1927 ia berhasil memperoleh gelar (Meester in de rechten sama dengan Sarjana Hukum) Kepandaiannya amat menonjol. Belum satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1927, ia berhasil memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum untuk desertasinya yang berjudul ”De reorganisatie van het Agraris stelsel in het gewest Surakarta” (Penyusunan kembali hukum agrarie di daerah Surakarta ) bahkan meraih hadiah tertinggi, yaitu hadiah ”Gajah Mada”.
Keberhasilan Soepomo ini mendapat sambutan baik di kalangan kawan-kawan mahasiswa di Negeri Belanda dan bangsa Indonesia pada umumnya, karena memberi bukti bahwa anak Indonesia pun mampu berkarya pada bidang ilmu pengetahuan. Para sarjana Belanda pun menghargainya.
Di Negeri Belanda, pemuda Soepomo juga bergabung dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia waktu masih bernama Indonesische Vereeniging dengan tujuannya Indonesia Merdeka. Di sela-sela kesibukan studi dan berorganisasi, Soepomo juga giat dalam bidang seni budaya. Pada tahun 1927 di kota Paris bersama Wiryono Projodikoro ia mengadakan pagelaran tari yang menggemparkan dan mempesonakan yang hadir, di antaranya Duta Besar Belanda di Paris, Dr. Loudon. Ia begitu kagum akan tarian Soepomo dan Wiryono, sebingga memintanya untuk mengulangi lagi pada kesempatan yang lain.
Mr. Dr.Soepomo menekuni bidang Hukum Adat, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah juga bangsa yang berkebudayaan dan beradaban.
Sekembalinya di Indonesia, ia diangkat menjadi pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta (1927). Setahun kemudian menjadi Ketua Luar Biasa Pengadilan Negeri di Yogyakarta. Perhatiannya terhadap bidang studi ilmu hukum tetap besar. Waktunya digunakan untuk memperdalam hukum agraria, hukum adat tanah dan peradilan di Yogyakarta Mulai tahun 1930 sampai tahun 1932. Soepomo ditarik ke Jakarta dan bekerja untuk membantu Direktur Justisi di Jakarta. Departemen yang Justitie atau Departemen Kehakiman menguasinya untuk mengadakan penelitian. hukum adat di daerah hukum Jawa Barat (Privaatrechtder Inheemse beyolking). Penelitian tersebut menghasilkan laporan monografi tentang hukum adat privat Jawa Barat yang penting artinya.
Pada tanggal 20 Januari 1929 Mr. Dr. Soepomo kawin dengan puteri bangsawan R.A. Kushartati, puteri Pangeran Ario Mataram, kerabat keraton Surakarta. Dari perkawinannya itu memperoleh 6 orang anak, 3 pria dan 3 wanita.
Antara tahun 1932 (Desember) sampai tahun 1938 Soepomo menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Jakarta menjadi pegawai tinggi pada Departemen Kehakiman. Menjelang pecahnya Perang Asia Timur Raya. Soepomo mulai memasuki dunia pendidikan tinggi ilmu hukum. la menggantikan Prof. Ter Haar yang cuti ke Negeri Belanda, dan diangkat sebagai dosen dalam Hukum Adat pada Rechts Hooge School (RHS) yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Di samping itu juga memberi kuliah hukum adat pada Bestuursacademie (Akademi Calon Pamongpraja) di Jakarta. Ketika pemerintah Hindia Belanda hampir runtuh, Soepomo menjabat Guru Besar Hukum Adat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sampai mendaratnya pasukan Jepang di Indonesia.
Ketika diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa Hukum Adat pada RHS, Soepomo mengucapkan pidato pengukuhannya dengan judul ”Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat”.
Sebagai seorang Sarjana Soepomo selalu berpikir ilmiah, obyektif dan tetap memegang kode-kode etik ilmuwan. la menghindari penonjolan diri sebagai kelompok, dan tidak menyukai sikap ekstrim maupun pertentangan. Soepomo selalu mencari titik persamaan dan persatuan.
Pada zaman Hindia Belanda Mr. Dr. Soepomo sering menulis karangan tentang ilmu hukum dalam majalah Indisch Tijdshrift van het Recht (Majalah Hindia mengenai Hukum). la juga tetap memperhatikan pergerakan nasional. Bersama Ali Sastroamijoyo, Soepomo menulis karangan berjudul ”Perempuan Indonesia dalam Hukum”. Untuk menyambut Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Soepomo berperan pula dalam melahirkan Partai Indonesia Raya ( Parindra), gabungan Budi Utomo (BU) dengan persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Soepomo ditunjuk sebagai anggota panitia untuk merumuskan dalil-dalil persatuan yang akan mengantarkan BU dengan dasar-dasar kebangsaan Indonesia menuju Indonesia Merdeka. Laporan Soepomo ini disampaikan dalam konferensi Budi Utomo tahun 1935, dan diterima baik, lahir Parindra sebagai hasil perpaduan BU dengan PBI. Atas dasar persetujuan hasil pemikiran Soepomo itulah Prof. Supomo duduk sebagai Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat di Jakarta. la juga meneliti Hukum Waris Adat di Jakarta.
Pada zaman pendudukan Jepang, Prof. Supomo menjabat sebagai pembesar dan Kepala Jawatan Kehakiman, dan duduk dalam Panitia Hukum Adat dan Tatanegara.
Dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka Prof. Soepomo mempunyai saham yang besar. la duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai), dan mengetuai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. la berhasil menyusun konsep UUD dan menjelaskannya setiap makna dari pasal-pasal UUD itu dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Bahkan Ia berhasil meyakinkan para anggota sidang sehingga Rancangan UUD tersebut dapat di sahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada sidangnya sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945.
Pada sidang pertama, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Soepomo mengucapksan pidatonya tentang teori negara secara yuridis, politis dan sosiologis, syarat-syarat berdirinya negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan serta hubungan antara negara dan agama.
Pada kesempatan itu, Prof. Soepomo mengemukakan pertanyaan antara lain, apakah Indonesia akan berdiri sebagai negara kesatuan (eenheidsstaat), atau negara serikat (bondstaat) atau pun persekutuan negara (statenbond)? Bagaimana pula hubungan antara negara dan agama, serta apakah Indonesia akan berbentuk sebagai republik atau kerajaan (monarchie)?
Prof. Soepomo memberi kesimpulan sebagai berikut:
1. Politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada dan nyata pada masa itu, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman.
2. Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan ke Istimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara Indonesia harus berdasar atas aliran pikiran negara atau staatsdee yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun.
3. Negara Nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara yang demikian itu hendaknya Negara Indonesia yang memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.
4. Negara akan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil.
Mengenai apakah negara itu, Prof Soepomo condong pada pendapat:
“Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan”.
Pada bagian lain beliau berkata:
“Maka semangat kebatinan, struktur kerokhanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, yaitu persatuan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam suatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan kepada Keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan mahluk segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli”.
Demikianlah beberapa cukilan pokok-pokok pikiran Prof. Soepomo mengenai Negara Indonesia yaang akan dibangun. Ia telah ikut meletakkan dasar-dasar pemkiran yang fundamental bagi negara. Dasar-dasar pemikiran inilah yang kemudian mengilhami setiap pasal UUD RI atau Undang-Undang Dasar 1945 Prof. Soepomo adalah ketua Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang sudah tentu amat besar peranannya.
Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar ini diketuai oleh Prof. Soepomo dan para anggotanya adalah Wongsonegoro S.H., Ahmad subarjo SH, A.A. Maramis S.H., R.P. Singgih SH. Haji Agus Salim dan dr. Sukiman Wirjosandjojo.
Prof. Soepomo berhasil menyusun Rancangan Undang -Undang Dasar 1945. Bahkan ia pula yang menjelaskan segala hal yang menyangkut UUD tersebut didepan sidang. Rancangan UUD inilah yang kemudian dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dibahas kembali dan disahkan sebagai UUD 1945.
Prof. Soepomo juga duduk sebagai Panitia Penghalus Bahasa untuk memperbaiki redaksi Rancangan UUD tersebut, bersama dengan Prof. Dr. Husein Jayadinigrat dan Haji Agus Salim.
Sungguh besar sekali peranan Prof. Dr. Soepomo dalam penyusunan UUD 1945. Tidaklah mengherankan, apabila sesudah Proklamasi Kemerdekaan, Prof. Dr. Soepomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama. Sebagai Menteri Kehakiman, pertama-tama Prof. Soepomo menghadapi persoalan hukum nasional yang harus segera dibina, karena hukum kolonial sudah tidak sesuai lagi.
Dengan terbentuknya Kabinet Sjahrir, maka Prof. Soepomo diangkat sebagai Penasehat Menteri Kehakiman. Ia juga ditunjuk sebagai anggota komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Sesudah pasukan Belanda mendarat di Indonesia, maka terjadilah perjuangan fisik (militer) di samping perjuangan diplomasi. Prof. Soepomo sejak awal aktif berjuang dalam bidang diplomasi, sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan Belanda, dalam Perundingan Renville (tanggal 8 Desember 1947), pula dalam perundingan dengan Komisi Tiga Negara. Prof. Soepomo juga mengambil peranan dalam perundingan-perundingan di bawah naungan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang menghasilkan Roem-Rojen Statement. Dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Prof. Soepomo mengetuai suatu Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara.
Di dalam kabinet pertama Republik Indonesia Serikat (RIS) sesudah pengakuan kedaulatan, Prof. Soepomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Peranannya besar sekali dalam memperjuangkan terciptanya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempuh dengan cara konstitusional.
Kemudian Prof. Soepomo aktif dalam berbagai kepanitiaan, antara lain Panitia Pembentukan Karesidenan Irian Barat, anggota Delegasi RI ke Sidang Umum PBB, Panitia Negara khusus yang bertugas meninjau persetujuan-persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang tercapai dalam KMB, Konferensi Perjanjian Perdamaian dengan Jepang dan sebagainya.
Pada tahun 1954 sampai 1956, Prof. Soepomo bertugas sebagai Duta Besar RI di Inggris (London). Selain itu Prof. Soepomo juga memimpin berbagai lembaga internasional, misalnya International Insstitute of Differing Civili­zation di Brusel, dan International Commission for a Scientific and Cultural History of Mankind and Indonesian Institute of World Affairs.
Sebagai seorang sarjana yang terkemuka, Prof Soepomo berjasa dalam pembinaan ilmu pengetahuan hukum, menjadi Guru Besar pada Universitas Gajah Mada, Akademi Ilmu Politik, pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pada tahun 1951-1954 Ia menjabat Presiden Universitas Indonesia dan anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi.
Selama hidupnya Prof. Dr. Soepomo telah banyak memberikan sumbangan kepada ilmu hukum dengan karya-karya ilmiahnya yang berbobot dan telah dijadikan buku atau dimuat di majalah-majalah.
Prof. Mr. Dr. Soepomo wafat tanggal 12 September 1958 di Jakarta. Jenazahnya dikebumikan di makam keluarga di kampung Yosoroto, Sala.
Pemerintah Republik Indonesia mengakui jasa-jasa Prof. Mr. Dr. Soepomo dan menganugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden RI
No.123 Tahun 1965 tanggal 14 Mei 1965.

Kolonel. INF. ANM. Sugiono

Kol Sugiono bwSugiono dilahirkan tanggal 12 Agustus 1926 di desa Gedaran, Gunung Kidul Yogyakarta. la adalah anak kesebelas di antara empat belas orang bersaudara. Ayahnya bernama Kasan Sumitrorejo, seorang petani yang juga merangkap menjadi Kepala Desa Gedaran. Keluarga Kasan sebenarnya keluarga Islam, tetapi Sugiono kelak menjadi pemeluk Protestan. Pendidikan umum tertinggi yang sempat diikuti Sugiono ialah Sekolah Guru di Wonosari. Setelah selesai, Ia tidak memilih pekerjaan guru sebagai profesinya. Mungkin disebabkan oleh situasi pada masa penjajahan Jepang, maka Sugiono lebih tertarik untuk menjadi seorang militer. Demikianlah Ia mengikuti pendidikan tentara Peta (Pembela tanah Air). Setelah selesai, Ia diangkat sebagai Budanco (Komandan Peleton) di Wonosari.
Karir militer tetap dilanjutkannya setelah kemerdekaan Indonesia di proklamasikan. Pada waktu pemerintah mengumumkan pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat), Sugiono mendaftarkan diri sebagai anggota BKR. Pada mulanya ia diangkat sebagai Komandan Seksi BKR Yogyakarta. BKR kemudian ditranformasikan ke dalam TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Dengan pangkat letnan dua, Sugiono diangkat menjadi Komandan Seksi I Kompi 2 Batalyon 10 Resimen 3 di Yogyakarta. Setahun kemudian Ia diangkat sebagai ajudan Komandan Batalyon 30 Resimen 22, dan dalam bulan Februari 1947 ia diangkat sebagai ajudan Komandan Brigade 10 Divisi III, Letnan Kolonel Suharto. Dua tahun kemudian Ia dipercayai memegang jabatan baru yakni sebagai Perwira Operasi Brigade C di Yogyakarta. Sesudah Perang Kemerdekaan ia diangkat menjadi Komandan Kompi 4 Batalyon 411 Brigade C, berkedudukan di Purworejo.
Kenaikan pangkat menjadi kapten diperolehnya dalam tahun 1955. Sesudah itu ia ditugaskan di Magelang pada Batalyon 436, dan pada tahun 1958 diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon 441 di Semarang. Jabatan sebagai Komandan Batalyon 441 /Banteng Raiders 111 dipegangnya sejak bulan Mei 1961. Sebelum itu pangkatnya sudah naik menjadi Mayor. Karir militernya terus menanjak. Dari jabatan Komandan Batalyon ia diserahi tugas sebagai Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0718 di Pati dan kemudian sebagai Komandan Kodim di Yogyakarta. Di sini kesatuannya merupakan bagian dari Komando Resort Militer (Korem) 072 yang dipimpin dipimpin oleh Kolonel Katamso. Selain itu Sugiono juga merangkap sebagai Pejabat Sementara Kepala Staf Korem 072, kedua jabatan itu tetap dipegangnya sampai akhir hayatnya.
Jabatan sebagai Komandan Kodim Yogyakarta dipangkunya beberapa bulan sebelum terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September/ PKI (G-30-S/PKI). Sebelum itu, mulai Januari 1963, pangkatnya sudah dinaikkan menjadi Letnan Kolonel.
Pada waktu Sugiyono memangku jabatannya sebagai Komandan Kodim Yogyakarta, PKI sudah mulai memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang kelak akan menjurus ke arah perebutan kekuasaan negara. Intimidasi-intimidasi terhadap golongan-golongan yang tidak disenangi, sering mereka lakukan, akibatnya ketenteraman dalam kota terganggu. Adalah tanggung jawab Sugiono untuk memelihara keamanan tersebut. Dalam hal ini Ia berhasil menumbuhkan kepercayaan dari Komandan Korem 072, Kolonel Katamso. Keduanya adalah perwira yang tidak menyukai PKI. Mereka cukup mengetahui bahwa apabila PKI berkuasa, maka Pancasila sebagai ideologi negara akan diganti dengan ideologi komunis.
Bersama dengan Kolonel Katamso, Sugiono berusaha sedapat mungkin melakukan pembinaan teritorial. Ia melakukan pendekatan-pendekatan yang akrab dengan masyarakat, juga dengan para mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sugiono dinilai oleh PKI sebagai menghalangi kegiatan mereka. Karena itulah Sugiono termasuk salah seorang perwira Angkatan Darat yang harus mereka singkirkan.
Dinihari tanggal 1 Oktober 1965 Letnan Kolonel Sugiono berangkat ke Pekalongan untuk sesuatu keperluan, Ia kembali ke Yogyakarta pada hari itu juga dengan terlebih dahulu singgah di Semarang. Sugiono merasakan perubahan situasi di Semarang, tetapi ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu, bahwa pada tangal 1 Oktober 1965 itu di Jakarta telah terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI. RRI Jakarta yang telah dikuasai PKI menyiarkan berita tentang pembentukan Dewan Revolusi. Di Semarang, kekuasaan Kodam VII diambil alih oleh perwira yang sudah di pengaruhi PKI.
Karena merasakan adanya perubahan situasi di Semarang, Sugiono segera berangkat ke Yogyakarta. Sebagai Komandan Kodim ia harus berada di tempat bila terjadi situasi yang gawat. Dalam perjalanan ke Yogya Ia berpapasan dengan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Vll Brigjen Suryosumpeno di Bawen, suatu tempat antara Ambarawa dan Magelang. Sugiono melaporkan apa yang dirasakannya di Semarang. Ia menyarankan agar Suryosumpeno tidak meneruskan perjalanan ke Semarang.
Sementara itu di Yogyakarta, Mayor Mulyono, seorang perwira staf Korem 072, telah memulai gerakan yang mendukung pemberontakan. Dalam usahanya merebut kekuasaan di Yogyakarta, Mulyono membagi-bagikan senjata kepada anggota-anggota PKI. Keadaan kota sejak siang itu dalam keadaan tegang. Markas Korem telah diambil alih oleh Mulyono. Pada waktu itu Komandan Korem sedang bertugas ke Magelang, sedangkan Komandan Kodim ke Pekalongan. Kolonel Katamso yang baru saja kembali dari Magelang diculik oleh anak buah Mulyono.
Perkembangan itu tidak diketahui oleh Letnan Kolonel Sugiono ketika ia tiba kembali di Yogyakarta pukul 18.00 tanggal 1 Oktober 1965. Dipengaruhi oleh situasi yang dilihatnya di Semarang, ia langsung menuju rumah Kolonel Katamso. Pada waktu itulah ia mengetahui bahwa Kolonel Katamso sudah diculik. Sugiono segera berangkat ke Markas Korem dengan maksud menyusun kekuatan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa markas itu sudah dikuasai oleh gerombolan pemberontak. Tanpa disadarinya, ia sudah masuk perangkap.
Di Markas Korem Ia bertemu dengan Kapten Sudibyo dan Kapten Sukarman. Kepada kedua perwira ini diberitahukannya apa yang dirasakannya di Semarang dan tentang pertemuannya dengan Pagdam Vll di Bawen. Sesudah ini diperintahkannya memanggil Mayor Kartowi dan Mayor Mulyono, karena ia ingin mengadakan rapat untuk membahas situasi, tetapi Mayor Mulyono tidak ada di tempat, sedangkan Mayor Kartowi ada di ruang piket di depan markas.
Sementara itu anak buah Mulyono mulai menjalankan aksinya. Beberapa orang masuk ke kamar Sugiono, Kapten Sudibyo yang melihat gelagat yang mencurigakan itu, bersembunyi. Dari jarak beberapa meter ia menyaksikan Letnan Kolonel Sugiono digiring oleh anak buah Mulyono di bawah ancaman senjata, Sugiono dinaikkan ke atas mobil jes dan dibawa ke Kentungan. Ke tempat itu satu jam sebelumnya mereka membawa Kolonel Katamso.
Mula-mula Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono ditahan di markas Batalyon Letnan di Kentungan. Mereka dijaga dengan pengawalan ketat. Rencana untuk membunuh kedua perwira itu sudah disusun oleh golongan pemberontak. Seorang anggota Batalyon Letnan diberi tugas membunuh Kolonel Katamso dan seorang lagi bertugas membunuh Letnan Kolonel Sugiono.
Pukul 02.00 tanggal 2 Oktober 1965 kuburan untuk kedua perwira itu sudah selesai digali di kompleks asrama Batalyon Letnan di Kentungan. Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono dikeluarkan dari tempat tahanan, yang mula-mula dibawa adalah Letnan Kolonel Sugiono dengan mobil jes. Sampai di tempat tujuan, ia disuruh turun dari mobil. Pada waktu itulah kepalanya dipukul dengan kunci mortir 8 dari belakang. Pada pukulan pertama Sugiono belum jatuh. Sesudah anggota pembunuh memukulnya lagi dan jatuhlah ia dan akhirnya tewas. Sebelum dipukul, Sugiono mencoba melakukan perlawanan untuk membebaskan diri, namun sia-sia.
Mayat Sugiono kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia. Kuburan itu baru ditemukan tanggal 21 Oktober 1965 setelah dilakukan pencarian yang intensif. Dalam lubang itu ditemukan pula mayat Kolonel Katamso. Kedua perwira itu berpakaian lengkap. Kedua mayat sudah dalam keadaan rusak. Esok harinya tanggal 22 Oktober 1965 Jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Yogyakarta.
Pemerintah menghargai jasa dan perjuangan Letnan Kolonel Sugiyono terhadap bangsa dan negara, terutama perjuangan untuk mempertahankan Pancasila Dasar Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Rl No. 118/ Koti tanggal 19 Oktober 1965, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. Pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi kolonel. Ia meninggalkan seorang isteri dan tujuh orang anak, enam orang laki-laki dan seorang wanita. Istrinya bernama Supriyati. Adapun nama anak-anak itu adalah R. Erry Gutomo, Agung Pramuji, Harjo Guritno, Dani Nugroho, Budi Winoto, Ganis Priyono dan Sugijarti Pakarina.

BRIGJEN. TNI. ANM. Katamso

Brigjen Katamso bwKatamso Dharmokusumo dilahirkan tanggal 5 Februari 1923 di Sragen, Surakarta Jawa Tengah. Ayahhya bernama Ki Sasrosudarmo, yang mempunyai latar belakang sosial sebagai golongan menengah.
Pendidikan umum tertinggi ditempuh Katamso pada Mulo (Meer liigebreid Lager Onderwijs, Sekolah Menengah Pertama sekarang). la tidak sempat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sebab setelah selesai dari MULO, Jepang sudah menduduki Indonesia.
Dalam Zaman Jepang Katamso mengikuti pendidikan tentara Peta Pembela Tanah Air) Selesai pendidikan ini Ia diangkat menjadi Budanco (komandan regu) pada Dai II Daidan (Batalyon 2) di Sala. setahun kemudian Desember 1994 pangkat dinaikkan menjadi syodanco (komandan peleton). Ia tetap berkedudukan di Sala.
Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia. Pemerintah RI membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat). Sejak tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat). BKR yang sudah berdiri sebelumnya ditransformasikan ke dalam TKR. Sebagai seorang pemuda yang sudah mendapat pendidikan militer dan sudah berdinas dalam kesatuan tentara Peta, Katamso pun memasuki BKR dan kemudian TKR. Ia diangkat menjadi Komandan Kompi di Klaten. Jabatan sebagai komandan kompi tetap dipangkunya ketika bulan Oktober 1946 pangkatnya dinaikkan menjadi kapten. Namanya semakin dikenal oleh masyarakat sekitar Klaten, karena sewaktu pasukannya sering melancarkan serangan gerilya mengganggu kedudukan Belanda di dalam kota. Pada waktu itu kompinya dimasukkan ke dalam batalyon 351 Brigade V. Sesudah pengakuan kedaulatan Kompi Katamso dimasukkan ke dalam Batalyon 417 Brigade V Resimen Infanteri 15.
Tahun-tahun pertama sesudah Pengakuan Kedaulatan, keamanan negara sering diganggu oleh golongan pemberontak. Daerah Jawa Tengah dikacau oleh gerombolan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang merupakan bagian dari DI/TII Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Tengah, khususnya di daerah Tegal dan Brebes. Gerakan DI dipimpin oleh Amir Fatah, sedangkan di daerah Kebumen dipimpin oleh Mohamad Machfud Rahman. Selain gangguan keamanan yang berasal dari DI/TII ini. Jawa Tengah diganggu pula oleh pemberontakan Batalyon 423 dan Batalyon 426 yang kemudian bergabung dengan DI/TII. Sebagai pasukan yang berdomisili di daerah Jawa Tengah, maka Kompi Katamso pun terlibat dalam usaha penumpasan pemberontakan ini.
Setelah Katamso memperoleh kenaikkan pangkat menjadi mayor dalam tahun 1955, beliau diserahi jabatan sebagai Wakil Komandan Batalyon 441 Resimen Infanteri 13. Dari Batalyon 441 Ia kemudian dipindahkan ke Batalyon 439 dan Batalyon 436. Jabatan lain yang pernah dipangkunya ialah sebagai perwira staf pada Staf Tentorium IV. Dalam tahun 1957 Katamso memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) Angkatan ke-6 di Bandung.
Pada tahun itu negara kembali dirongrong oleh bahaya perpecahan. Di Sumatera dan Sulawesi muncul dewan-dewan daerah yang pada mulanya berjuang untuk pembangunan daerah masing-masing. Tetapi dewan-dewan daerah ini cepat pula dipengaruhi oleh tokoh politik yang tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat. Dengan memperalat dewan-dewan daerah yang umumnya dipimpin oleh anggota Angkatan Darat. Golongan politisi mendirikan pemerintah tandingan. Dalam bulan Februari 1958 di Padang, Sumatra Barat diproklamasikan pembentukan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Langkah Padang ini segera diikuti oleh Sulawesi Utara dengan memproklamasikan berdirinya Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta). PRRI/Permesta tidak mengakui pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.
Gerakan yang muncul di Sumatra dan Sulawesi Utara itu mengancam kesatuan negara. Karena itulah akhirnya setelah jalan musyawarah gagal pemerintah memutuskan untuk menjalankan operasi militer. Untuk daerah Sumatera dilancarkan operasi gabungan yang disebut Operasi 17 Agustus dibawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Mayor Katamso yang baru saja menyelesaikan pendidikan Seskoad dipercaya untuk memimpin Batalyon A Operasi 17 Agustus. Dalam waktu singkat pusat-pusat PRRI berhasil di kuasai namun disana-sini sisa pasukan PRRI masih mengadakan gangguan keamanan.
Setelah selesai operasi utama. Angkatan Perang melancarkan operasi pembersihan, sementara itu Mayor Katamso, sejak Februari 1959, diangkat sebagai Asisten Operasi Resimen Team Pertempuran (RTP) II Diponegoro. Berkedudukan di Bukittinggi. Pada awal tahun 1959 itu Ia memperoleh kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel.
Daerah Sumatra Tengah yang semula merupakan Resimen 4 Tentara dan Tentorium (TT) 1, sesudah pemberontakan PRRI dijadikan Komando Daerah Militer (Kodam) 111/17 Agustus. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra Barat dan Riau dalam bulan Agustus 1959 Letnan Kolonel Katamso Ia diangkat sebagai Kepala Staf Resimen Riau) Daratan Kodam HI/17 Agustus. Jabatan ini tidak lama dipegangnya, sebab dua bulan kemudian Ia diangkat sebagai Pejabat Kepala Staf Resimen Team Pertempuran 1/Tegas RTP Tegas bertugas memulihkan keamanan di daerah Riau.
Setelah keamanan di Sumatra pulih Katamso ditarik ke Jakarta, Ia diserahi jabatan sebagai perwira diperbantukan pada Asisten III kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Selain itu ia juga diperbantukan sebagai guru pada berbagai pendidikan Angkatan Darat. Kemudian Ia diserahi tugas sebagai Komandan heat Pendidikan dan Infanteri (Pusdikif) Angkatan Darat di Bandung.
Dari Pusdiki Bandung Ia ditarik kembali ke Jawa Tengah setelah sekian lamanya daerah ini ditinggalkannya. Sejak 1 Agustus 1963 Katamso diangkat sebagai perwira diperbantukan pada Kodam VII/Diponegoro. Empat bulan kemudian Ia dilantik sebagai Komandan Resort Militer (Korem) 072 / Pamungkas Kodam VII / Diponegoro. Dalam jabatan yang baru itu ia berkedudukan di Yogyakarta, sedangkan daerah kekuasaannya meliputi Yogyakarta dan Kedu. Bagi Katamso, daerah ini bukan merupakan daerah yang asing.
Sebagai komandan teritorial, Katamso berusaha mendekatkan diri dengan rakyat, la sering muncul dalam pertemuan-pertemuan umum. Karena itu namanya semakin dikenal oleh masyarakat, tetapi juga oleh lawannya, yakni orang-orang PKI yang menilai bahwa Katamso merupakan tokoh yang dapat menghalangi rencana PKI, apalagi jabatan yang dipegang Katamso sangat menentukan, yakni bidang tentorial.
Katamso yang juga menyadari adanya ancaman PKI, berusaha membina masyarakat sebaik-baiknya, ia melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang dalam keadaan sangat parah akibat tekanan ekonomi. Pada waktu memegang jabatan Ketua POMG (Persatuan Orangtua Murid dan Guru) SMA Negeri I (Teladan) Yogyakarta. Katamso berusaha membantu kehidupan para guru. orangtua murid dianjurkannya memberikan sumbangan untuk kepentingan guru-guru, agar mereka dapat memberikan pelajaran sebagaimana mestinya. Berkat adanya saling pengertian yang baik antara Katamso dan para orangtua murid, berhasil diadakan perbaikan bangunan sekolah, bahkan ada pula gedung baru yang dibangun.
Keterbukaan Katamso dengan masyarakat menyebabkan Ia disenangi, tetapi PKI mulai mengawasi gerak-geriknya. Katamso pun menyadari bahwa bahaya PKI semakin mengancam daerah kekuasaannya. Ia tahu bahwa apabila PKI berhasil merebut kekuasaan, maka Pancasila sebagai ideologi negara akan mereka ganti dengan ideologi komunis. Karena itulah Katamso mengadakan berbagai persiapan untuk menghadapi PKI dan berusaha menghalang-halangi kemajuan. Usaha yang dilakukan antara lain ialah memperkuat Resimen Mahasiswa yang masih bersih dari pengaruh PKI. Tindakan yang diambil Katamso mendapat dukungan dari Panglima Daerah Militer (Pangdam) Vll/ Diponegoro. Katamso merencanakan dari Resimen Mahasiswa akan dihasilkan perwira-perwira cadangan. Untuk keperluan itu anggota-anggota Resimen Mahasiswa akan diberi latihan khusus. Sesuai dengan rencananya, maka Katamso secara aktif melakukan penggemblengan.
Latihan militer yang diberikan kepada anggota Resimen Mahasiswa ialah latihan setingkat Kompi. Dengan demikian Katamso mengharapkan sewaktu-waktu diperlukan para mahasiswa ini sudah akan mampu memimpin sebuah kompi. Latihan pertama dilakukan terhadap mahasiswa Yogyakarta, bila ini berhasil latihan yang sama akan dilakukan pula terhadap mahasiswa-mahasiswa lain.
Namun rencananya terhalang oleh pemberontakan PKI Tanggal 1 Oktober 1965. Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta yang sudah di kuasai oleh PKI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi. Di malam menjelang pemberontakan, PKI sudah memulai gerakannya dan dinihari tanggal 1 Oktober mereka menculik serta membunuh beberapa orang pejabat teras Angkatan Darat sebagai langkah pertama untuk merebut kekuasaan negara.
Pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 suasana Yogyakarta kelihatan biasa saja, walaupun sudah ada beberapa pengumuman dari RRI Jakarta. Tetapi semakin siang suasana semakin tak menentu. Di beberapa tempat bermunculan pelakat-pelakat dan selebaran gelap yang bernada menyokong gerakan yang dilancarkan PKI di Jakarta Masyarakat masih bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa RRl Jakarta mengumumkan adanya Dewan Revolusi.
Pada saat masyarakat kecuali orang-orang PKI masih diliputi keraguan, maka PKI telah menyiapkan rencana untuk merebut kekuasaan di Yogyakarta. Untuk memudahkan perebutan kekuasaan itu, sasaran pertama mereka ialah membunuh Kolonel Katamso.
Sore hari tanggal 1 Oktober 1965 Kolonel Katamso baru saja kembali dari Magelang Ia sudah mendengar berita tentang Dewan Revolusi. Setibanya di Yogya kepadanya disodorkan sebuah pertanyaan yang harus ditandatanganinya yang isinya mendukung Dewan Revolusi. Dengan tegas pernyataan itu ditolaknya. Sesudah itu Ia memanggil perwira stafnya untuk mengadakan rapat di rumahnya guna membahas perkembangan situasi. Ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa sebagian anggota stafnya sudah dipengaruhi oleh PKI. Mereka datang ke rumah Katamso bukan untuk membahas situasi, melainkan membawa senjata untuk menangkap Katamso. Di bawah ancaman senjata, Ia tidak dapat berbuat apa-apa, Ia dibawa ke kompleks Batalyon L di desa Kentungan, kurang-lebih enam kilometer di sebelah utara Yogyakarta.
Pembunuhan atas diri Kolonel Katamso dilakukan malam hari tanggal 2 Oktober 1965. Ia dibawa dengan mobil dari tempat tahanannya ke suatu tempat di desa Kentungan itu juga baru saja melangkah beberapa meter setelah turun dari kendaraan ia diserang dari belakang. Ia dipukul dengan kunci mortir 8 Katamso jatuh tersungkur, sesudah itu menyusul keberapa pukulan lagi. Katamso tewas pada saat itu juga. Mayatnya dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan. Ke dalam lubang itu pula mereka memasukkan korban lainnya yakni Letnan Kolonel Sugiyono.
Peristiwa yang terjadi di Korem 072/ dilaporkan kepada Pangdam VII/ Diponegoro. Brigjen Suryosumpeno. la menunjuk Kolonel Widodo sebagai caretaker Komandan Resimen 072 sebab nasib Kolonel Katamso belum di ketahui Kolonel Widodo memerintahkan supaya Kolonel Katamso dicari. Walaupun sudah dicari selama beberapa hari, namun tidak berhasil. Barulah pada tanggal 21 Oktober 1965 team pencari yang sedang meneliti didaerah sekitar komplek asrama di Kentungan, tertarik melihat sekelompok tanaman yang tampaknya masih baru, sedang tanaman di sekelilingnya semuanya sudah tua. Kecurigaan mulai timbul Anggota pencari menusukkan tongkatnya ke dalam tanah yang masih lunak. Ujung tongkat beradu dengan sebuah benda. Tempat yang dicurigai itu langsung digali, dan bau busuk menyengat hidung. Di tempat itulah ditemukan jenazah Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Keesokan harinya jenazah kedua orang perwira itu di makamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Yogyakarta.
Pemerintah menghargai jasa-jasa dari pengabdian Kolonel Katamso terhadap bangsa dan negara, khususnya perjuangannya mempertahankan Pancasila. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 118/Koti/Tahun 1965 tanggal 19 Oktober 1965, Kolonel Katamso ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. Pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi Brigadir Jenderal Katamso yang meninggalkan seorang isteri dan tujuh orang anak ini, memiliki pula 10 tanda kehormatan sebagai penghargaan terhadap tugas yang dijalankannya. Istrinya bernama RR. Sriwulan Murni. Dari ketujuh anak itu dua di antaranya wanita, yaitu Endang Murtaningsih dan Murni Ediyanti, lima orang laki-laki adalah Putut Kusdarmanto, Teguh Murtamso, Heru Sutoko, Ery Murwanto, dan Tamso Muryanto.

AIP. TK. II. ANM. Karel Sasuit Tubun

Karel Sasuit Tubun bwDinihari tanggal 1 Oktober 1965 gerombolan G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) menculik pejabat teras Angkatan Darat. Penculikan yang kemudian diikuti dengan pembunuhan itu adalah bagian dari usaha PKI untuk merebut kekuasaan pemerintah dan sekaligus untuk mengganti idiologi negara Pancasila dengan idiologi komunisme.
Salah seorang tokoh yang menjadi sasaran penculikan G-30-S/PKI ialah Menko Hankam/Kasab (Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata) Jenderal A.H. Nasution. Rumah Jenderal Nasution terletak di Jalan Teuku Umar, Jakarta, bersebelahan dengan rumah Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Sebagai pejabat tinggi pemerintahan, di rumah Dr. Leimena ditempatkan satuan pengawal yang pada malam itu terdiri atas tiga orang anggota Brimob (Brigade Mobil) polisi.
Untuk memudahkan penculikan terhadap Jenderal Nasution, gerombolan G-30-S/PKI berusaha terlebih dahulu menyergap satuan pengawal di rumah Dr. Leimena. Pada waktu gerombolan memasuki pekarangan, seorang anggota pengawal, yakni Lussy sedang melakukan pemeriksaan di bagian belakang rumah. Satu orang lagi yang bernama Lubis berdiri di pekarangan depan, sedangkan yang lain tidur didalam gardu pengawalan. Anggota yang sedang tidur itu ialah Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun. Sesuai dengan pembagian tugas di antara mereka bertiga, Sasuit Tubun mendapat giliran tidur menjelang dinihari.
Setelah memasuki pekarangan, anggota gerombolan langsung menyergap dan melucuti senjata Lubis. Sesudah itu dua orang di antara mereka menuju gardu jaga. Anggota gerombolan yang masuk itu membangunkan Sasuit Tubun. Yang dibangunkan tidak segera berdiri. Mungkin ia mengira bahwa yang membangunkan itu adalah kawannya, Lussy atau Lubis. Barulah setelah kakinya ditendang berkali-kali dan disertai bentakan keras, Sasuit Tubun membuka matanya. Bukan Lussy atau Lubis yang berdiri didepannya, tetapi seorang yang tak dikenalnya. Sasuit Tubun berdiri dan langsung menembak anggota gerombolan dengan senjata yang memang dibawa tidur. Pada saat yang sama anggota gerombolan melepaskan pula tembakan ke arah Sasuit Tubun. Beberapa butir peluru mengenai tubuhnya. Ia jatuh berlumuran darah dan meninggal seketika. Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun tewas dalam menjalankan tugas beberapa hari sebelum ia memperingati hari ulang tahunnya yang ke-37. la dilahirkan tanggal 14 Oktober 1928 di Rumadian, dekat kota kecil Tual.
Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara. Pada waktu masih anak-anak ia biasa dipanggil ”Kece”. Ayahnya bernama Primus Sasuit Tubun yang terkenal sebagai penganut Katholik yang taat. Karel mempunyai tiga orang saudara, satu laki-laki dan dua wanita.
Keluarga Sasuit Tubun tidak tergolong keluarga yang mampu. Pendidikan umum yang sempat ditempuhnya hanya Sekolah Dasar Katholik di Tual yang diselesaikannya pada tahun 1941. Pada waktu ia bersekolah, ibunya meninggal dunia. Untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, Sasuit Tubun harus sekolah di tempat lain. Karena keadaan ekonomi orang tuanya, hal itu tidak mungkin dilakukannya. Lagi pula saat itu sedang terjadi Perang Pasifik.
Sepuluh tahun lamanya Sasuit Tubun hidup menganggur. Dengan hanya berijasah Sekolah Dasar, sulit baginya untuk mencari pekerjaan. Barulah dalam tahun 1951 keadaan hidupnya mengalami perubahan. Pada waktu itu Indone­sia sudah merdeka. Kepolisian Negara (sekarang Polri) membuka kesempatan bagi pemuda-pemuda untuk menjadi anggota Polisi. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Sasuit Tubun. Ia segera mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan di SPN (Sekolah Kepolisian Negara) di Ambon. Sebelum diterima, ia harus melalui ujian saringan terlebih dahulu. Ternyata Sasuit Tubun lulus dengan nilai baik.
Pendidikan di SPN berlangsung selama enam bulan. Sasuit Tubun mengikutinya dengan tekun. Dalam masa pendidikan ini sudah terlihat bakatnya sebagai seorang polisi yang baik. Setelah selesai mengikuti pendidikan, sebagai anggota Brimob, Sasuit Tubun berpangkat Agen Polisi Kelas Dua ( Prajurit Dua Polisi).
Setelah bertugas beberapa bulan lamanya di Ambon, Sasuit Tubun di pindahkan ke Jakarta. Ia tetap ditempatkan dalam kesatuan Brimob. Pangkatnya sudah naik menjadi Agen Polisi Kelas Satu (Prajurit Satu polisi).
Tugas Brimob berbeda dengan tugas Polisi Umum. Anggota-anggota Brimob dilatih untuk tugas-tugas tempur. Untuk itu mereka memperoleh pendidikan khusus. Begitu pula dengan Sasuit Tubun. Dalam tahun 1954 ia mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan di Megamendung, Bogor. Pendidikan berlangsumg selama 3 bulan.
Dalam tahun 1950-an dibeberapa daerah di Indonesia terjadi pemberontakan. Pemberontakan DVTIl (Darul Islam/Tcntara Islam Indonesia) di Aceh meletus dalam tahun 1953. Pemberontakan ini dipimpin Teungku Daud Beureuh. Pemerintah terpaksa menumpasnya dengan mengerahkan kekuatan bersenjata. Kesatuan-kesatuan Brimob pun ikut dikerahkan. Pada tahun 1955 Karel Sasuit Tubun mengikuti pasukannya yang mendapat tugas melakukan operasi militer terhadap DI/TII di daerah Aceh. Tiga bulan lamanya ia bertugas di daerah ini. Pengalaman itu adalah pengalaman pertama baginya dalam tugas tempur.
Belum lagi pemberontakan DI/TII selesai ditumpas, terjadi pula pemberontakan lain. Pada tahun 1958 golongan separatis mengumumkan berdirinya PRRI/Permesta ( Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Semesta) di Sumatra Barat dan Sulawesi Utara. PRRI/Permesta tidak mengakui pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah terpaksa pula mengerahkan kekuatan bersenjata untuk menumpas pemberontakan tersebut. Kekuatan Brimob pun diikutsertakan. Sasuit Tubun mengikuti pula pasukannya yang melakukan operasi militer di daerah Sulawesi Utara.
Sementara itu, dalam tahun 1959, pangkat Sasuit Tubun dinaikkan menjadi Agen Polisi Kepala (Kopral Polisi). Dalam tahun ini pula ia menikah dengan gadis pilihannya, Margaretha, yang berasal dari Jawa. Dari pernikahan itu mereka memperoleh tiga orang anak laki-laki yakni Philipus Sumarna, Petrus Waluyo, dan Paulus Suprapto.
Sesudah beberapa waktu lamanya menyelesaikan tugas di Sulawesi Utara, Sasuit Tubun mendapat perintah lagi untuk mengikuti operasi militer di Sumatra Barat. Ia bertugas di daerah ini selama enam bulan sejak bulan Maret 1960. Selama bertugas di Sumatra Barat ia memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Sebagai seorang Katholik yang taat, ia bergaul akrab dengan umat Islam yang fanatik. Sasuit Tubun menyadari bahwa kerukunan beragama dapat diwujudkan di kalangan bangsa Indonesia.
Awal tahun 1960-an ditandai dengan peristiwa besar ditanah air, yakni usaha membebaskan Irian Barat dari Penjajahan Belanda. Usaha-usaha perundingan yang dilakukan pemerintah RI dengan Belanda pada waktu-waktu sebelumnya menemui kegagalan. Tanggal 19 Desember 1961 pemerintah mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat). Intinya ialah merebut Irian Barat dengan kekuatan senjata.
Kesatuan-kesatuan tempur di kirim ke Irian Barat untuk melakukan tugas-tugas tempur. Begitu pula halnya dengan kesatuan Brimob yang sudah berpengalaman dalam berbagai pertempuran. Sasuit Tubun pun ikut pula dalam tugas membebaskan Irian Barat. Akhimya Belanda bersedia berunding dan menyerahkan Irian Barat kepada Indo­nesia sekalipun secara resmi Irian Barat sudah menjadi wilayah RI, namun keamanan di daerah tersebut masih rawan. Kelompok yang pro Belanda mencoba melancarkan pemberontakan. Untuk menumpasnya pemerintah terpaksa mengerahkan pasukan bersenjata. Dalam rangka menumpas pemberontakan ini Karel Sasuit Tubun mendapat tugas selama 10 bulan. Pada waktu itu pangkatnya sudah naik menjadi Brigadir Polisi (Sersan Polisi). Kenaikan pangkat itu diterimanya bulan November 1963.
Selesai menjalankan tugas di Irian Barat Karel Sasuit Tubun dikembalikan ke induk pasukannya di Kedung Halang, Bogor. Sejak awal tahun 1965 Sasuit Tubun tidak pernah lagi mendapat tugas ke luar daerah. Tetapi keberanian yang diperlihatkannya dalam tugas-tugas tempur menarik perhatian atasannya. Karena itulah mulai bulan April ia mendapat kehormatan menjadi anggota pasukan pengawal kediaman Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Pada waktu itu ia bertempat tinggal di Kedung Halang, sedangkan tempat tugasnya di Jakarta Karena itu ia selalu bolak-balik antara Kedung Halang dan Jakarta. Tugas itu dilaksanakannya sampai ia tewas akibat ditembak oleh gerombolan G-30-S/PKI seperti yang diuraikan pada awal tulisan ini.
Pemerintah menghargai jasa dan pengorbanan yang telah diberikan Karel Sasuit Tubun dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 114/ Koti/1965 tanggal 5 Oktober 1965. Karel Sasuit Tubun dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Pangkatoya dinaikkan secara anumerta menjadi Ajun Inspektur Polisi Kelas II (Letnan Dua Polisi). Selama menjalankan tugas sebagai anggota Brimob, Karel Sasuit Tubun memperoleh enam buah tanda jasa.

Kapten CZL ANM. Pierre Andries Tendean

Pierre Tendean bwPierre Andries Tendean di lahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939 sebagai anak bungsu diantara tiga orang bersaudara. Dua orang kakaknya semuaya perempuan. Ayahnya, dr. A.L.Tendean berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, sedangkan ibunya, Cornell M.E, mempunyai darah keturunan Perancis.
Ayahnya kemudian bekerja di Semarang dan waktu terjadi Agresi Militer II Belanda 19 Desember 1948, mereka sekeluarga mengungsi kedaerah Gunung Merapi, Jawa Tengah. Pierre memasuki Sekolah Dasar di Magelang, dan kemudian dilanjutkan ke SMP (Sekolah Menengah Pertama). Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) bagian diselesaikan di Semarang. Orang tua Pierre menghendaki agar ia melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi. Sesuai dengan propesi ayahnya, ia dianjurkan memasuki Fakultas Kedokteran. Ternyata Pierre mempunyai pilihan sendiri yakni ingin memasuki AMN (Akademi Militer Nasional, sekarang Akademi Angkatan Bersenjata RI bagian Darat). Namun ia tidak ingin pula mengecewakan orang tuanya. Karena itulah, selain mengikuti testing untuk Akademi Militer Jurusan Teknik (Atekad), ia juga mengikuti testing untuk memasuki Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Testing untuk memasuki Fakultas Kedokteran tidak dilakukannya dengan sesungguh hati. Akhirnya ia tidak diterima di Fakultas Kedokteran dan bulan November 1958 ia diterima sebagai taruna Akademi Militer Jurusan teknik (sejak tahun 1962 berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat) di Bandung.
Pierre Tendean lulus dari Akmil Jurtek pada tahun 1962 dengan sangat memuaskan. Pada waktu itu pula ia dilantik sebagai letnan dua. Selama mengikuti pendidikan di akademi militer ini ia memperlihatkan sikap yang baik, sehingga ia disenangi oleh temen-temannya. Malahan ia terpilih menjadi Wakil Ketua Senad Korps Taruna.
Ketika masih menjalani pendidikan, yakni pada waktu masih menjadi Kopral Taruna, Pierre Tendean telah diikutkan dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Sebagai taruna Atekad, ia di tempatkan dalam kesatuan Zeni Tempur Operasi Saptamarga.
Jabatan pertama yang dipangku Pierre setelah menyelesaikan pendidikan di Atekad ialah Komandan Peleton pada Batalyon Zeni Tempur 2/Daerah militer (Dam) II Bukit Barisan berkedudukan di Medan. Setahun kemudian Letnan Dua Pierre Tendean dipanggil untuk mengikuti pendidikan Intelijen. Pada waktu, 1963, Indonesia sedang melakukan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Pendidikan Intelijen ini diberikan, sebab Pierre akan ditugaskan untuk melakukan penyusupan ke daerah Malaysia. Dalam melaksanakan Tugas ini ia diperbantukan pada Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat yang bertugas di garis depan.
Dua tahun lamanya Pierre Tendean ditempatkan digaris depan dan selama masa itu tiga kali ia melakukan penyusupan kedaerah Malaysia. Pertama kali ia memasuki daerah Malaysia dengan menyamar sebagai wisatawan. Dalam penyusupan ketiga, ditengah laut ia dikejar oleh kapal perusak (destroyer) Inggris. Dengan cepat ia membelokkan speedboatnya dan secara diam-diam ia menyelam ke dalam laut. Sesudah itu ia berenang menuju sebuah perahu nelayan. agar tidak diketahui oleh pengemudi perahu, dengan sangat hati-hati ia bergantung di bagian belakang perahu sementara seluruh badannya dibenamkan ke air. Speeadboat-nya kemudian diperiksa oleh pasukan patroli Inggris. Mereka hanya menemukan seorang pengemudi yang tidak menimbulkan kecurigaan apa-apa. Speadboat itu dibiarkan berlayar. Dengan cara demikian Pierre Tendean terhindar dari penangkapan.
Mungkin disebabkan perawakannya yang tampan mungkin juga disebabkan kelincahannya dalam menjalankan tugas, maka Pierre Tendean menjadi rebutan beberapa perwira tinggi yang berniat untuk mengangkatnya sebagai ajudan. Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Hartawan dan Jenderal Dandi Kadarsan, adalah tiga diantara perwira tinggi tersebut. Namun akhirnya Pierre Tendean diangkat menjadi ajudan Jenderal A. H. Nasution yang ketika itu menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab). Jabatan sebagai ajudan Jenderal Nasution mulai dipangku Pierre tanggal 15 April 1965 sebelum itu pangkatnya sudah dinaikkan menjadi letnan satu. Dalam menjalankan tugas sebagai ajudan inilah Letnan satu Pierre Tendean gugur karena dibunuh oleh orang-orang PKI yang melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan negara. Pemberontakan itu dikenal dengan nama Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI).
Pemberontakan PKI dimulai dengan menculik dan kemudian membunuh pejabat-pejabat teras Angkatan Darat untuk melumpuhkan Angkatan ini. Dalam penilaian PKI, Angkatan darat harus dilumpuhkan terlebih dahulu, sebab Angkatan Darat dianggap sebagai lawan utama mereka. Diantara tokoh-tokoh yang akan di bunuh PKI tercatat nama Jenderal Nasution.
Dinihari tanggal 1 Oktober gerombolan G-30-S/PK1 mendatangi rumah Jenderal Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Mereka berhasil menyergap penjaga yang sedang bertugas di gardu depan rumah. Para penjaga tidak mengira bahwa yang datang itu adalah gerombolan pemberontak, sebab mereka semuanya memakai pakaian seragam Cakrabirawa, pasukan pengawal Istana. Setelah menyergap para penjaga, gerombolan berhasil memasuki rumah. Mereka melepaskan tembakan yang mengenai putri Jenderal Nasution, yakni Ade Irma Suryani yang baru berusia lima tahun. Tetapi Jenderal Nasution, atas desakan istrinya, berhasil meloloskan diri dengan cara memanjat pagar dan dari situ melompat kehalaman rumah yang terletak disamping rumahnya.
Mendengar suara tembakan Letnan Satu Pierre Tendean yang tidur di sebuah kamar di ruang belakang, terbangun. la lari ke ruang muka. Sementara itu terdengar lagi suara tembakan di sebelah kiri rumah. Rupanya gerombolan sedang melepaskan tembakan ke arah Jenderal Nasution yang sedang melompati pagar tembok. Mendengar suara itu Pierre berlari ke paviliun sebelah kanan dan dari situ menuju ke sebelah kiri rumah. Pada saat itulah ia dipergoki oleh gerombolan. Seorang anggota gerombolan bertanya sambil membentak, ”Siapa?!” Tendean menjawab bahwa ia adalah ajudan Jenderal Nasution. Mendengar kata Nasution itu, para penculik menyangka bahwa yang mereka pergoki itu adalah Jenderal Nasution sendiri. Rupanya mereka tidak mengenai betul wajah Nasution. Apalagi waktu itu masih pagi dan cahaya masih remang-remang. Mereka tidak mengenai kata ”ajudan” yang disebutkan oleh Pierre.
Mengira bahwa mereka sudah berhasil menangkap Jenderal Nasution, maka para penculik bergembira. Pierre mereka bawa ke tempat penjagaan di depan rumah. Kedua tangannya dipegang oleh penculik dan kemudian diikat. Sesudah itu ia dinaikkan ke sebuah truk dan dibawa ke Lubang Buaya, di tempat ini ia disiksa bersama perwira-perwira Angkatan Darat lainnya yang berhasil diculik dan dibunuh oleh PKI. Setelah mengalami siksaan yang cukup berat Pierre ditembak. Mayatnya dimasukkan kedalam sebuah sumur tua yang sudah kering. Ke dalam sumur itu dimasukkan pula mayat perwira-perwira lain.
Sumur tua di Lubang Buaya ditemukan oleh kesatuan-kesatuan ABRI yang mengadakan penumpasan terhadap G-30-S/PKI pada tanggal 3 Oktober 1965 berkat petunjuk seorang anggota polri yang pernah ditawan oleh G-30-S/PKI dan berhasil melarikan diri. Keesokan harinya mayat korban keganasan PKI itu dikeluarkan dari sumur. Bertepatan dengan hari Ulang Tahun ke-20 ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965 jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Sebelum Pierre Tendean merencanakan akan berangkat ke Semarang pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk merayakan hari ulang tahun ibunya yang jatuh pada tanggal 30 September. Rupanya maut telah mendahuluinya. Pieree gugur sebagai Kusuma Bangsa dalam usia muda ketika menjalankan tugas.
Pemerintah menghargai pengabdian Pierre Tendean kepada bangsa dan tanah air. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. III/Koti/tahun l965 tanggal 5 Oktober 1965 Pierre Andries Tendean ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. Pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi kapten. Selain itu ia juga menerima penghargaan berupa Satya Lencana Saptamarga.