I GUSTI NGURAH MADE AGUNG

I GUSTI NGURAH MADE AGUNG copy

I GUSTI NGURAH MADE AGUNG
  1. Identitas Pribadi :
  I Gusti Ngurah Made Agung lahir pada 5 April 1876 di Puri Agung Denpasar Bali, dan dinobatkan sebagai Raja Badung VII pada tahun 1902. Ia gugur dalam pertempuran melawan pasukan penjajah Belanda pada 20 September 1906. Karena gugur di medan perang, ia diberi gelar kehormatan Ida Betara Tjokorda Mantuk Ring Rana (Raja yang gugur di medan perang).
  2. Riwayat Perjuangan :
  a. Sepanjang hidupnya Raja Badung VII menentang penjajahan Belanda. Melalui karya-karya sastranya ia membangkitkan semangat perjuangan. Di antara karya sastranya adalah : Geguritan Dharma Sasana, Gegurutan Niti Raja Sasana, Geguritan Nengah Jimbaran, Kidung Loda, Geguritan Purwasensara, Kakawin Atlas, Geguritan Hredaya Sastra.
  b. Setelah diangkat menjadi Raja Badung VII pada tahun 1902, ia langsung menolak untuk melanjutkan isi Perjanjian Kuta antara raja-raja di Bali dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang ditandatangani pendahulunya pada 13 Juli 1849. Penolakannya didasarkan pada pandangannya bahwa isi Perjanjian Kuta merugikan kemerdekaan kerajaan-kerajaan di Bali, termasuk Kerajaan Badung karena berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah kolonial mempunyai dasar hukum untuk ikut campur dalam masalah internal Kerajaan Badung dan kerajaan-kerajaan lain di Bali.
  c. Raja Badung VII adalah seorang budayawan yang menjaga kebudayaan Bali. Oleh karena itu ia menentang larangan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pelaksanaan upacara mesatye (pengorbanan bunuh diri permaisuri) dalam upacara pembakaran jenazah Raja Tabanan pada 25 Oktober 1903. Penentangan ini mengakibatkan hubungan antara Kerajaan Badung dan Belanda menjadi semakin memburuk.
  d. Belanda memanfaatkan terdamparnya Kapal Dagang Sri Kumala yang berbendera Belanda di Pantai Sanur pada 27 Mei 1904 untuk menghancurkan Kerajaan Badung dengan tuduhan melakukan perampokan terhadap kapal dagang tersebut. Raja Badung VII menolak tuduhan ini. Ia juga menolak untuk membayar ganti rugi yang dituntut Belanda. Penolakan tersebut berakibat pada dilakukannya blokade ekonomi oleh Belanda terhadap Kerajaan Badung dari bulan Nopember 1904 hingga Oktober 1906.
  e. Pada bulan September 1906 Pemerintah Hindia Belanda membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor M.B.Rost van Tonningen karena blokade ekonomi tidak berhasil menghancurkan Kerajaan Badung. Pembentukan pasukan ini tidak membuat Raja Badung VII menyerah. Sebaliknya, ia memilih untuk berperang melawan pasukan Belanda tersebut hingga gugur di medan pertempuran pada tanggal 20 September 1906. Pertempuran ini lebih dikenal dengan nama Puputan Badung.
  3. Kesimpulan :
  a. Perang yang dilakukan I Gusti Ngurah Made Agung dalam Puputan Badung merupakan sebuah perjuangan mempertahankan kedaulatan Kerajaan Badung dan Tabanan dari penjajahan Belanda. Perjuangannya memberikan inspirasi kepada rakyat Bali untuk melakukan perang puputan selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai dalam Puputan Margarana melawan pasukan Belanda pada bulan November 1946.
  b. I Gusti Ngurah Made Agung sepanjang hidupnya konsisten dalam perjuangan menentang penjajahan Belanda. Penentangan dilakukan secara fisik maupun nonfisik melalui karya-karya sastranya yang membangkitkan semangat perjuangan

BERNARD WILHELM LAPIAN

BERNARD-WILHELM-LAPIAN

BERNARD WILHELM LAPIAN (1892-1977)

Identitas Pribadi

Bernard Wilhelm Lapian  lahir  tanggal 30 Juni 1892,  di Minahasa Sulawesi Utara. Ia memperoleh pendidikan di ELS Amurang dan kursus-kursus setingkat MULO. Ia meninggal dunia pada 5 April 1977 dan dimakamkan di Jakarta.

Riwayat Perjuangan

Semasa bekerja di Batavia, BW Lapian menulis di surat kabar Pangkal Kemadjoean, yang memperlihatkan sikap nasionalis untuk membebaskan warga Indonesia dari kolonialisme. Ia kemudian mendirikan surat kabar Fadjar Kemadjoean (1924-1928) yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan sekembali ke kawangkoan pada tahun 1940 menerbitkan Semangat Hidoep yang isinya mengobarkan perlawanan terhadap propaganda kolonial yang mengajak warga Minahasa loyal kepada Belanda.

  1. Pada tahun 1930-1934 menjadi anggota Dewan Minahasa dan memperjuangkan pembangunan fasilitas publik, infrastruktur, rumah sakit dan lainnya bagi kepentingan masyarakat. Ketika gereja nasionalis pertama yang mandiri, merdeka lepas dari campur tangan pemerintah kolonial didirikan, BW Lapian diangkat sebagai sekretaris Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) tahun 1930. Ia menjadi anggota Volksraad  tahun 1937 dan bergabung dalam Fraksi Nasional berjuang mencapai kemerdekaan nasional dengan mengusahakan perubahan ketatanegaraan, menghapuskan perbedaan politik, ekonomi dan intelektual di kalangan masyarakat.
  2. Semasa pendudukan Jepang pernah menjadi Gunco (Kepala Distrik), dan pada tahun 1945 menjadi Walikota Manado. Pada 14 Februari 1946 mengibarkan bendera merah putih dan peristiwa ini tersyiar melalui radio ke Australia dan BBC London, radio SanFransisco hingga seluruh dunia. Pada tanggal 16 Februari 1946 ia terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara, ia menyatakan bahwa Sulawesi Utara bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia dan bukan propinsi ke-12 negeri Belanda.
  3. Karena menolak mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada NICA, BW Lapian dimasukkan ke dalam penjara di Teling Manado, dan tahun 1947 dipindahkan ke penjara Cipinang di Jakarta, tahun 1948 ke Sukamiskin, bandung sampai dibebaskan tanggal 20 Desember 1949.
  4. Semasa menjadi Acting Gubernur Sulawesi di Makassar, BW Lapian bertugas menyelesaikan masalah perlawanan kahar Muzakar secara damai. Ia juga membuka lahan di Dumoga Sulawesi Utara untuk area permukiman dan persawahan, membuka jalan raya menghubungkan Kotamobagu dengan daerah Molibago, membentuk DPRD di seluruh Propinsi Sulawesi dan menyelenggarakan pemilu pertama daerah Minahasa 14 Juni 1951.
  5. Setelah pensiun, BW Lapian bertugas sebagai staf Perdana Menteri khususnya Biro Rekonstruksi nasional berkoordinasi dengan propinsi-propinsi berkenaan dengan urusan transmigrasi, membantu KSAD Letjen A.H. Nasution dalam menangani masalah Permesta, dan mengaktifkan kembali surat kabar Semangat Hidup 20 Oktober 1960 guna mengimbangi siaran media pihak Permesta.
  6. Sampai akhir hayatnya ia aktif dalam kegiatan gereja dan menduduki posisi sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja KGPM (Kerapatan gereja Protestan Minahasa).

III.      Kesimpulan   

  1. BW Lapian semasa hidupnya memndirikan surat kabar Pangkal Kemadjoean, Fadjar Kemadjoean, dan Semangat Hidup yang isinya mengobarkan perlawanan terhadap propaganda kolonial Belanda.
  2. Selain berjuang di bidang jurnalistik , ia juga aktif di bidang agama dan politik sebagai anggota Dewan Minahasa, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Anggota Volksraad yang tergabung dalam Fraksi Nasional untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena sikapnya yang anti kolonial menyebabkan ia dipenjara oleh pemerintah NICA dari tahun 1946 sampai dengan 20 Desember 1949.

3. Pada masa setelah kemerdekaan tahun 1950, ia aktif sebagai Acting Gubernur Sulawesi Utara dan membantu menyelesaikan secara damai masalah Kahar Muzakar, masalah Permesta, dan membangun propinsi Sulawesi Utara, serta menyelenggarakan pemilu I daerah Minahasa 14 Juni 1951. Setelah  pensiun, ia  aktif sebagai Staf Perdana Menteri khususnya Biro Rekonstruksi Nasional  menangani masalah Permesta dan menerbitkan kembali surat kabar serta menjadi ketua Pimpinan Gereja KGPM (Kerapatan gereja Protestan Minahasa).

Ki Bagus Hadikusumo

Ki Bagus Hadikusumo copy

Ki Bagus Hadikusumo

(1890-1954)

I.IDENTITAS PRIBADI
  Ki Bagus Hadikusumo lahir pada tanggal 21 November 1890. Nama kecilnya Hidayat. Ia berasal dari keluarga priyayi santri di daerah Kauman, Yogyakarta. Ia meninggal dunia pada tanggal           7 September 1954. Jenazahnya dikebumikan di Makam Kuncen, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia menghargai perjuangan dan jasa Ki Bagus Hadikusumo terhadap bangsa dan egara dengan menghadiahinya tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana dan Bintang Republik Indonesia Utama.
II. RIWAYAT PERJUANGAN
1. Kultur Islami daerah ini mempengaruhi jiwanya. Ayahnya, Kyai Hasyim, adalah seorang abdi dalem Kraton Yogyakarta dan pernah memegang jabatan sebagai Lurah Bidang Keagamaan dengan gelar Lurah Kaji.
2. Pendidikan formal yang diterima Ki Bagus hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Pendidikan agama, selain dari ayahnya, diperolehnya di dua pesantren tradisional, di Wonokromo dan Pekalongan. Di pesantren ini ia berkenalan dengan ilmu tasawuf, akan tetapi yang lebih penting dan berpengaruh ialah belajar agama langsung pada K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Melalui Ahmad Dahlan, Ki Bagus berkenalan dengan organisasi Islam itu.
3. Perjalanan hidup, perjuangan dan pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah. Ia dibesarkan oleh, dan sekaligus  juga membesarkan Muhammadiyah. Berbagai jabatan pernah dipegangnya. Diawali dengan jabatan sebagai Ketua Mejelis Tabligh, kemudian Ketua Majelis Tarjih (lembaga fatwa), pada akhirnya ia menduduki posisi puncak sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammdiyah. Jabatan ini dipegangnya selama sebelas tahun, dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1953. Sebenarnya, dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1953, Ki Bagus masih diminta untuk memimpin Muhammadiyah, namun ia menolak dengan alasan kesehatan.
4. Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo tidak terbatas hanya di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga dalam partai politik berbasis Islam. Pada tahun 1938 ia turut mendirikan Partai Islam Indonesia (PII), bahkan diangkat sebagai anggota Panitia Anggaran Dasar. Ia juga merupakan salah satu pendiri Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan di Yogyakarta pada bulan November 1943. Dalam partai ini ia memegang jabatan sebagai wakil ketua sejak didirikan sampai tahun 1950.
5. Ki Bagus Hadikusumo dikenal sebagai seorang ulama yang sangat teguh berpegang pada akidah dan hukum Islam. Hal itu diperlihatkannya pada waktu menjadi anggota Komite Perbaikan Peradilan Agama yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam Komite ini, ia memperjuangkan agar pengadilan, dalam memutus perkara yang berhubungan dengan masalah waris, menggunakan hukum Islam, bukan hukum adat. Walaupun komite menyetujuinya, namun ditolak oleh Pemerintah Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Ki Bagus mengeluarkan maklumat yang melarang rakyat Indonesia melakukan seikeirei, membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Akibatnya, ia terpaksa berurusan dengan pihak Kempeitai. Walaupun didesak agar mengeluarkan pernyataan bahwa seikeirei diperbolehkan, namun ia tetap menolak.
6. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1945, bersama dengan beberapa tokoh Islam lainnya, Ki Bagus memperjuangkan pula agar Islam dijadikan dasar negara yang akan didirikan. Ia khawatir, bila negara itu tidak didasarkan atas Islam, maka penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, akan bersikap pasif.
7. Untuk merumuskan dasar negara, di lingkungan BPUPKI dibentuk sebuah panitia yang disebut Panitia Kecil. Anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh nasionalis Islam dan tokoh-tokoh nasionalis netral agama (sekuler). Panitia ini menghasilkan rumusan yang akan dijadikan preambul undang-undang dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di dalamnya tercantum kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ternyata, rumusan tersebut bukanlah rumusan final.
8. Pada tanggal 18 Agustus 19455, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, bersidang untuk mengesahkan undang-undang dasar. Sebelum sidang dimulai, Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta, mengadakan pertemuan khusus dengan beberapa tokoh Islam. Berdasarkan informasi yang diterima dari seorang perwira Jepang, Hatta mengatakan bahwa penduduk Indonesia bagian timur berkeberatan, bahkan akan menolak untuk bergabung dalam Republik Indonesia, bila kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dicantumkan dalam preambul undang-undang dasar. Hatta meminta agar tujuh kata itu dihilangkan. Ki Bagus Hadikusumo yang juga hadir dalam pertemuan khusus itu, menghadapi masalah dilematis. Menyetujui saran Hatta, berarti ia tidak konsisten dengan pendiriannya. Bila menolak, ia akan dituding sebagai seorang yang tidak nasionalis. Akhirnya, setelah mengalami pergolakan batin, demi menjaga persatuan bangsa, ia menyetujui penghilangan tujuh kata tersebut. Dengan hilangnya tujuh kata itu, rumusan itu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab…”. Akan tetapi, bagi Ki Bagus Hadikusumo persoalannya belum selesai. Ia keberatan terhadap penggunaan kata “berdasarkan” dan mengusulkan agar kata itu dihilangkan. Alasannya, bila kata itu digunakan, akan timbul kesan bahwa Ketuhanan Yang Maha Maha Esa lebh rendah daripada kemanusiaan. Sesuai dengan usul itu, maka rumusan akhir berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab…”. Usul itu memperlihatkan bahwa Ki Bagus selalu menempatkan agama pada tempat tertinggi.
9. Pada masa Perang Kemerdekaan, dengan dukungan beberapa tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus memprakarsai pembentukan Angkatan Perang Sabil, yang diresmikan pada bulan Juli 1948. Pembentukan lasykar Islam ini merupakan reaksi terhadap diterimanya oleh pemerintah Persetujuan Renville yang dinilai oleh Muhammadiyah sangat merugikan posisi Republik Indonesia. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, Ki Bagus Hadikusumo masih menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mewakili Masyumi. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 1954. Jenazahnya dikebumikan di Makam Kuncen, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia menghargai perjuangan dan jasa Ki Bagus Hadikusumo terhadap bangsa dan negara dengan menghadiahinya tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana dan Bintang Republik Indonesia Utama.
III.KESIMPULAN
1. Ki Bagus Hadikusumo adalah orang yang memprakarsai penghilangan tujuh kata tersebut. Dengan hilangnya tujuh kata itu, rumusan itu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab…”. Usul itu memperlihatkan bahwa Ki Bagus selalu menempatkan agama pada tempat tertinggi.
2. Ki Bagus memprakarsai pembentukan Angkatan Perang Sabil, yang diresmikan pada bulan Juli 1948. Pembentukan lasykar Islam ini merupakan reaksi terhadap diterimanya oleh pemerintah Persetujuan Renville yang dinilai oleh Muhammadiyah sangat merugikan posisi Republik Indonesia. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir

MAS ISMAN

MAS-ISMAN

MAS ISMAN
I. ldentitas Pribadi

Mas Isman lahir tanggal 1 Januari 1924, di Bondowoso, Jawa Timur. la
memperoleh pendidikan di HIS Purwokerto, MULO Cirebon, SMP 2 Ketabang
Surabaya, SMT Darmo Surabaya, Fakultas Hukum Surabaya, dan SESKOAD
Bandung. la meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1982 dan
dimakamkan di Jakarta.

II. Riwayat Perjuangan

 Setelah pemerintah RI mengumumkan dibentuknya BKR tanggal 22 Agustus 1945, para pelajar Surabaya mengadakan rapat pada tanggal 30 Agustus 1945 di Jalan Darmo pimpinan Mas Isman untuk membentuk suatu
organisasi pelajar bersenjata dengan dasar pemikiran bahwa para pelajar
harus berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Maka pada tanggal
22 September 1945, pasukan pelajar dilantik oleh Sungkono di Sekolah
Darmo 49 – Surabaya, Mas Isman diangkat menjadi komandan BKR Pelajar
Surabaya yang diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1945. Perjuangannya
dimulai tanggal 9 November 1945 dengan pernyataan “Soempah
Keboelatan Tekad”,
mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
Indonesia.

  1. Sebagai kesepakatan dari lahirnya TRIP tanggal 27 Januari 1946 di
    Mojokerto, diresmikan organisasi TRIP Jawa Timur pada tanggal 21 Juli
    1946, Mas Isman ditunjuk sebagai pemimpinnya. Selain berjuang
    mengangkat senjata, TRIP juga melakukan tugas-tugas kemasyarakatan
    memberikan penerangan dan penyuluhan mengenai kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan kemerdekaan tanah air. …
  2. Pada masa pembangunan sesudah Indonesia merdeka, Mas Isman
    berkontribusi dengan mendirikan Koperasi Simpan-Pinjam Gotong Royong
    (Kosgoro) pada tanggal 10 Nopember 1957, menampung para eks anggota

TRIP, dan Kosgoro berkembang menjadi koperasi tingkat nasional yang
memberikan dampak luar biasa terhadap pembangunan bangsa.

  1. Mas Isman menjadi anggota delegasi RI untuk berunding di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 dan menjadi diplomat, Kepala Perwakilan RI di Rangoon-Birma pada tahun 1959, Duta Besar di Bangkok – Thailand (1960-1964) dan Kairo – Mesir (1964-1967).
  2. Selama menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI pada tahun 1978-1982, ia tetap berkiprah dalam bidang organisasi kemasyarakatan, pendidikan (mendirikan SMK dan sekolah-sekolah Kosgoro) dan kemanusiaan.

Ill.       KESIMPULAN

  1. Mas Isman semasa hidupnya membentuk organisasi pelajar bersenjata dan menjadi komandan Badan Keamanan Rakyat Pelajar Surabaya berjuang
    untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.
  2. Selain berjuang mengangkat senjata, sebagai komandan TRIP Jawa Timur, Mas Isman melaksanakan tugas-tugas  kemasyarakatan dengan memberikan penerangan dan penyuluhan bagi kehidupan sosial.
  3. Di masa pembangunan Indonesia Mas Isman membentuk Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong (Kosgoro) menjadi anggota delegasi RI untuk berunding di perserikatan bangsa-bangsa dan duta besar di beberapa negara serta menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI pada tahun 1981-1982.

 

KOMJEN POL. DR. H. MOEHAMMAD JASIN

KOMJEN-POL.-DR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMJEN POL. DR. H. MOEHAMMAD JASIN

I.IDENTITAS PRIBADI
Komisaris Jenderal Polisi Dr. H. Moehammad Jasin lahir pada tanggal 9 Juni 1920 di Bau-Bau, Buton, Sulawesi. Ayahnya, Haji Mekah, berasal dari Bone, sedangkan ibunya, Siti Rugayah, berasal dari Maros. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dari pasangan suami-istri ini. Moehammad Jasin meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2012 di Rumah Sakit Polri Soekamto. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Atas jasanya terhadap bangsa dan negara, pemerintah menghadiahinya beberapa tanda penghargaan. Salah satu di antaranya ialah Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1995.
II.RIWAYAT PERJUANGAN
1. Pendidikan umum diikuti Jasin di Volkschool di Bau-Bau, Hollands Inlandsche School (HIS) dan Schakel School di Makassar, dan terakhir di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), juga di Makassar. Setelah tamat dari MULO pada tahun 1941, Jasin mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Selesai mengikuti pendidikan ini, dengan pangkat Hoofd Agent, ia bertugas di kantor Polisi Seksi 111 di Bubutan, Surabaya. Pada masa awal pendudukan Jepang, Jasin kembali ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan polisi ala Jepang yang lebih bercirikan pendidikan militer. Sesudah itu, ia ditempatkan di Gresik dan bertugas sebagai instruktur di Sekolah Polisi di Surabaya, tempat mendidik calon-calon anggota Tokubetsu Keisatsu Tai (Polisi Istimewa). Di sekolah ini, bukan hanya ilmu kepolisian yang diajarkan, tetapi juga kemiliteran. Di samping itu, Jasin juga memberikan pelatihan terhadap anggota Seinendan.
2. Setelah Indonesia merdeka, Jasin melibatkan dirinya secara aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tindakan pertamanya yang cukup monumental ialah memproklamasikan Polisi Istimewa menjadi Polisi Indonesia. Proklamasi itu diucapkan pada tanggal 21 Agustus 1945, delapan hari sebelum Pemerintah RI mengangkat R.S. Sukanto sebagai Kepala Djawatan Kepolisian Negara. Dengan proklamasi itu berarti Jasin melepaskan keterikatan Polisi Istimewa dengan Jepang dan mengubah status polisi ini dari polisi kolonial menjadi polisi negara merdeka. Proklamasi itu sekaligus juga merupakan antisipasi terhadap kemungkinan Jepang melucuti senjata Polisi Istimewa seperti yang mereka lakukan terhadap tentara Pembela Tanah Air (Peta) dan Heiho.
3. Selama bulan-bulan pertama sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dapat dikatakan bahwa Surabaya merupakan kota “terpanas” di Indonesia, baik disebabkan oleh perebutan senjata dari pasukan Jepang maupun pertempuran melawan pasukan Sekutu. Dalam kaitan dengan perebutan senjata, dapat dicatat dua peran yang dimainkan Jasin. Pertama, dalam perebutan senjata di Don Bosco, kedua di Markas Kempeitai. Gedung Bosco dijadikan Jepang sebagai gudang senjata (arsenal) terbesar di Surabaya. Usaha tokoh-tokoh pejuang Surabaya, termasuk Bung Tomo, meminta agar senjata di arsenal tersebut diserahkan, tidak berhasil. Pihak Jepang bersedia menyerahkan senjata hanya kepada polisi. Di markas Kempeitai, para pejuang Surabaya terlibat dalam baku tembak dengan pasukan Jepang. Dalam suasana seperti itu, dengan menerobos kawat berduri, Jasin memasuki markas dan menemui komandan Kempeitai untuk mengadakan perundingan. Sebagai hasil dari perundingan itu, pihak Kempeitai bersedia menyerahkan senjata. Jasin pun berjanji akan menjamin keselamatan anggota Kempeitai selama mereka berada di Surabaya.
4. Beberapa hari setelah Pertempuran Surabaya meletus, Jasin mengumumkan lewat radio bahwa pasukan Polisi Istimewa yang dipimpinnya sudah dimiliterisasi dan karena itu diharuskan ikut dalam pertempuran. Dengan demikian, polisi tidak hanya berfungsi sebagai alat keamanan, tetapi sekaligus juga sebagai alat pertahanan. Selama pertempuran Surabaya berlangsung, Jasin memimpin pasukannya dalam pertempuran di beberapa tempat. Ia meninggalkan Surabaya dan memindahkan markasnya ke Sidoarjo menjelang akkhir November 1945, setelah hampir seluruh kota ini dikuasai Inggris. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Jasin bergerilya di sekitar Gunung Wilis. Ia juga bertugas sebagai Komandan Militer Sektor Timur Madiun.
5. Nama Mohammad Jasin tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan Mobiele Brigade (Mobbrig) yang kemudian berganti nama menjadi Brigade Mobil (Brimob). Pasukan khusus yang dapat berfungsi sebagai pasukan tempur ini dibentuk pada bulan November 1946 dalam Konferensi Djawatan Kepolisian Negara di Purwokerto. Jasin yang hadir dalam konferensi itu diangkat menjadi Komandan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, sekaligus Koordinator Mobrig di semua keresidenan di Jawa Timur. Sebagai Komandan MBB Jawa Timur, pada bulan September 1948 ia memimpin empat kompi Mobrig untuk, bersama dengan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Setelah Madiun dikuasai kembali oleh pasukan pemerintah, Jasin dan pasukannya melancarkan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa PKI di Blitar Selatan. Dalam periode tahun 1950-an, ia juga terlibat dalam menumpas berbagai pemberontakan dalam negeri, antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).
6. Pada waktu di Sumatera terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintah Amerika Serikat bermaksud menempatkan pasukan marinir di Riau dengan alasan menjaga instalasi minyak milik perusahaan Amerika dan keamanan warga negara Amerika. Jasin beranggapan bahwa penempatan pasukan itu sebagai bantuan terselubung Amerika untuk PRRI. Dengan persetujuan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo, Jasin menemui Duta Besar Amerika Serikat, Howard P.Jones. Kepada duta besar ini dikatakannya bahwa tugas pengamanan dapat dilakukan oleh pasukan Mobrig, sehingga Amerika Serikat tidak perlu mengirimkan pasukan marinir. Jaminan yang diberikan oleh Jasin dapat diterima oleh Jones dan Jasin pun menempatkan pasukan Mobrig di Riau seperti yang dijanjikannya.
7. Pada akhir tahun 1959, Moehammad Jasin diasingkan ke luar negeri, yakni ke Jerman. Latar belakangnya adalah, ia menentang pengangkatan Sukarno Joyonegoro sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dengan alasan, Sukarno Joyonegoro “disenangi” oleh PKI. Sebagai protes, ia menolak untuk diangkat menjadi Wakil Menteri Angkatan Kepolisian  mendampingi Sukarno Joyonegoro. Pada akhir Desember 1964, Presiden Sukarno meminta Jasin menemuinya di Paris. Dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan bahwa Jasin akan diangkat menjadi Menteri /Panglima Angkatan Kepolisian. Oleh karena itu, pada awal Januari 1965 ia kembali ke Indonesia. Setelah bertugas beberapa waktu sebagai Sekretaris Komando Operasi Tertinggi (KOTI), ia dipanggil ke istana untuk dilantuk sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Namun, atas desakan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dr. Subandrio, pengangkatan itu dibatalkan.
8. Selain berkiprah di lingkungan kepolisian, Jasin juga pernah diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA)., anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan kemudian MPR. Di luar lembaga kenegaraan, Jasin tercatat sebagai anggota Pimpinanan Markas Besar Legiun Veteran RI dan Ketua Yayasan 10 November, serta beberapa organisasi lain. Dari tahun 1967 sampai 1970, ia bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara Tanzania.
III. KESIMPULAN
1. Komjenpol Purn Dr.H. Moehammad Jasin adalah orang yang berjasa dalam mendirikan Brimob, selain itu ketika terjadi pergolakan di Surabaya beliau menyelamatkan H.R. Mohamad dari penculikan serta berhasil menguasai Madiun ketika terjadi Pemberontakan PKI di Madiun.
2. Berperan dalam pertempuran 10 November Surabaya ketika menjabat sebagai Inspektur. Pada masa Revolusi berjasa besar dalam mempertahankan eksistensi Polisi di Indonesia dan melatih TRIP untuk dapat menggunakan Senjata

K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH

K.H.A_Wahab_Chasbullah

 

  1. identitas Pribadi. Wahab Chasbullah lahir 31 Maret 1888 di Tambak Beras-Jombang, Jawa Timur. Ia mendapatkan pendidikan di beberapa pondok pesantren selama kurang lebih 20 tahun, di antaranya Pesantren Langitan Tuban; Pesantren Mojosari, Nganjuk; Pesantren Cempaka; Pesantren Tawangsari, Sepanjang Sidoarjo; Pesantren Kademangan Bangkalan Madura; Pesantren Branggahan, Kediri; dan Pesantren Tebuireng, Jombang.
  2. Riwayat Perjuangan
  • Wahab Chasbullah turut serta dalam pergerakan kebangsaan sejak pindah ke Surabaya pada tahun 1914 dengan membentuk kelompok diskusi masalah-masalah agama, Taswirul Afkar (Pergolakan Pemikiran). Sejak berdiri, Taswirul Afkar menjadi forum para ahli agama Islam dari pesantren dengan di luar pesantren maupun para tokoh pergerakan nasional.
  • Pada tahun 1915 Wahab Chasbullah melanjutkan pendidikan ke Makkah al-Mukaramah. Di antara gurunya adalah Syekh Mahfudz at-Termasi (Termas, Pacitan) dan Syekh al-Yamani.
  • Selama berada di Makkah, Wahab Chasbullah menyebarkan gagasan kebangsaan kepada sesama orang Indonesia yang diperolehnya dari para tokoh pergerakan di Surabaya, terutama pemikiran tokoh Sarekat Islam (SI) Oemar Said Tjokroaminoto. Wahab Chasbullah mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap gagasan kebangsaan para tokoh Sarekat Islam. Oleh karena itu ia mendirikan Sarekat Islam cabang Makkah.
  • Di luar Sarekat Islam Wahab Chasbullah banyak mengenal tokoh pergerakan di antaranya Dr. Soetomo, mantan Ketua Budi Utomo, yang tinggal di Surabaya; yang bersamanya ia membentuk Islam Studieclub di Surabaya pada tahun 1920. Pembentukannya terinspirasi pembentukan Indonesia Studieclub oleh Dr. Soetomo.
  • Gagasan kebangsaan para tokoh pergerakan memberikan inspirasi kepada Wahab Chasbullah untuk mendirikan sekolah yang menyebarkan semangat kebangsaan. Oleh karena itu ia selalu menggunakan kata “wathan” (tanah air) dan “Nahdah” (kebangkitan) dalam setiap organisasi/sekolah yang dibentuknya, seperti Madrasah Nahdatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dan Sjubbanul Wathan (Pemuda Tanah aIr), Nahdlatul Tujar (Kebangkitan Pedagang) dan Nahdatul Ulama (Kebangkitan Ulama). Melalui Nahdatul Wathan, Wahab Chasbullah mendirikan beberapa sekolah: Madrasah Ahloel Wathan di Wonokromo, Madrasah Far’oel Wathan di Gresik, Madrasah Hidayatoel Wathan di Jombang, dan Madrasah Khitaboel Wathan di Surabaya.
  • Sebagai aktivis pergerakan yang berasal dari pesantren, Wahab Chasbullah berupaya menghimpun kekuatan berbasis pesantren di Indonesia. Bersama tokoh-tokoh Islam di tanah air, ia pada tahun 1923-1926 memprakarsai penyelenggaraan Kongres al-Islam. Selama persiapan penyelenggaraan kongres inilah ia bersama tokoh Islam yang kharismatik K.H. Hasjim Asj’ari menghimpun para tokoh pesantren, dan keduanya mendirikan Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada tahun 1926.
  • Pada tahun 1926 Wahab Chasbullah menghimpun para pemuda dari pesantren, dan mengubah Syubannul Wathan menjadi Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama (PPNU) dan kemudian menjadi Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO). Organisasi ANO inilah yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor).
  • Sebagai wakil NU, Wahab Chasbullah menjadi salah seorang pimpinan Majelis Islam ‘A la Indonesia (MIAI) yang berdiri pada 12 September 1937 di Surabaya.  Organisasi ini menghimpun seluruh organisasi Islam di tanah air. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI termasuk yang dibekukan dan dibubarkan. Sebagai gantinyanya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Wahab Chasbullah juga merupakan salah satu tokoh penting dalam Masyumi.
  • Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, K.H. Wahab Chasbullah bersama K.H.Hasjim As’ari dari Jombang dan K.H. Abbas dari Buntet, Cirebon, merumuskan Resolusi Jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan.
  • Sesudah K.H. Hasjim Asj’ari meninggal dunia, K.H. Wahab Chasbullah menjadi Rais Am Nahdlatul Ulama. Ia meningkatkan dukungan NU kepada pemerintah Indonesia dalam memenangkan perang melawan pemerintah Belanda. Dukungan Wahab Chasbullah dan ulama NU sangat penting dalam meningkatkan moral perjuangan rakyat Indonesia, yaitu dengan mengerahkan warga NU (Nahdliyin).
  • Dalam Muktamar NU Tahun 1952 di Palembang, K.H. Wahab Chasbullah menyatakan NU keluar dari Masyumi dan menjadikan NU sebagai partai politik. Dalam Pemilu tahun 1955 partai NU meraih suara terbanyak ketiga dengan jumlah kursi 45 di parlemen setelah PNI dan Masyumi.
  • H. Wahab Chasbullah wafat pada tahun 1971, pada saat menjabat sebagai Rais Am NU dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

SUKARNI KARTODIWIRJO

Sukarni_Kartodiwirjo

 

  1. Identitas Pribadi. Sukarni Kartodiwirjo lahir 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur.
  2. Riwayat Perjuangan
  • Pada tahun 1930-an Sukarni bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) sejak bersekolah di MULO Blitar. Ia dikirim oleh Pengurus Partindo Blitar untuk mengikuti kegiatan pendidikan kader Partindo di Bandung yang pembimbing utamanya Ir. Soekarno.
  • Setelah mengikuti pendidikan kader Partindo, Sukarni mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita dan bergabung dengan Indonesia Muda Cabang Blitar.
  • Karir Sukarni dalam Indonesia Muda meningkat dari Ketua Cabang Blitar menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Muda pada tahun 1935. Untuk menghindari penangkapan Politieke Inlichtingen Dienst (PID) Sukarni menyelamatkan diri ke Jawa Timur dan bersembunyi di pondok pesantren di Kediri dan di Banyuwangi.
  • Dengan menggunakan nama samaran Maidi, pada tahun 1938 Sukarni menyeberang ke Kalimantan. Pada tahun 1941 Sukarni tertangkap PID di Balikpapan kemudian dipindahkan ke penjara Samarinda, Surabaya, dan Batavia. Sesudah divonis hukuman pembuangan ke Boven Digoel, sementara ditahan di Penjara Garut. Amar putusan pembuangan ke Boven Digoel tidak terlaksana karena berakhirnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada Maret 1942.
  • Setelah Pemerintah pendudukan Jepang membebaskan seluruh tahanan politik, Sukarni bekerja di Sendenbu (Departemen Propaganda). Bersama tokoh pemuda Indonesia lainnya antara lain Supeno, Chairul Saleh, Adam Malik membentuk Angkatan Baru Indonesia bermarkas di Jalan Menteng 31, Jakarta. Sukarni sebagai Ketua Asrama Menteng 31.
  • Sukarni bersama kawan-kawannya di Asrama Menteng 31 mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan membawa keduanya ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada sore harinya keduanya dibawa kembali ke Jakarta dan malamnya dilakukan perumusan naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol No.1, Jakarta (rumah Laksamana Tadashi Maeda).
  • Setelah Proklamasi, Sukarni menghimpun kekuatan pemuda mendukung pemerintah Republik Indonesia. Pada 3 September 1945 memprakarsai pengambialihan Jawatan Kereta Api, bengkel Manggarai dan stasiun-stasiun kereta api lainnya; juga memprakarsai pengambilalihan angkutan umum dalam kota dan stasiun radio. Pada 19 September 1945 Sukarni dan kawan-kawan menyelenggarakan “rapat raksasa” di lapangan Ikada. Rapat ini menunjukkan kebulatan tekad rakyat mendukung Proklamasi 17 Agustus 1945 dan mendesak mengambilalih kekuasaan dari Pemerintah Jepang.
  • Sukarni terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Ia termasuk kelompok penentang perundingan dengan Belanda.
  • Pada tahun 1948, setelah pembentukan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) Sukarni terpilih sebagai ketua umumnya yang pertama. Di bawah kepemimpinannya Partai Murba menjadi salah satu kekuatan penentang PKI. Pada Pemilu tahun 1955 dan 1971 Partai Murba ikut sebagai salah satu peserta pemilu.

 

  • Selama empat tahun (1960-1964) Sukarni bertugas. sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Ia mendapat tugas meminta bantuan RRT untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia membebaskan Irian Barat.

LETJEN TNI (PURN) JAMIN GINTINGS

Letjen_TNI_(Purn)_Jamin_Gintings

 

  1. Identitas Pribadi. Letjen TNI AD Jamin Ginting lahir 12 Januari 1921 di Desa Suka, Tiga Panah, Tanah Karo, Sumatera Utara. Ia meninggal dunia pada 23 Oktober 1974 di Ottawa, Kanada. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
  2. Riwayat Perjuangan
    • Jamin Gintings pada tahun 1942 mengikuti pendidikan calon perwira Giyugun di Siborong-Borong. Usai pendidikan, ia ditugaskan sebagai Komandan Peleton Istimewa di Sumatera Giyugun Blangkejeren dan merekrut para pemuda Gayo. Setelah kemerdekaan ia bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia.
    • Jamin Gintings membentuk BKR Kabanjahe. Pasukannya aktif melucuti persenjataan tentara Jepang di Berastagi, dan bertempur melawan pasukan Inggris. Setelah perubahan BKR ke TKR pada 5 Oktober 1945, pasukan Jamin Gintings digabungkan ke dalam TKR A yang berpusat di Kabanjahe dan mempunyai wilayah komando Sumatera Timur. Ia dipromosikan menjadi Komandan Bataliyon II TKR Kebanjahe, dan kemudian Wakil Kepala Staf Divisi IV TKR Sumatera Timur di Medan.
    • Jamin Gintings membentuk BKR Kabanjahe. Pasukannya aktif melucuti persenjataan tentara Jepang di Berastagi, dan bertempur melawan pasukan Inggris. Setelah perubahan BKR ke TKR pada 5 Oktober 1945, pasukan Jamin Gintings digabungkan ke dalam TKR A yang berpusat di Kabanjahe dan mempunyai wilayah komando Sumatera Timur. Ia dipromosikan menjadi Komandan Bataliyon II TKR Kebanjahe, dan kemudian Wakil Kepala Staf Divisi IV TKR Sumatera Timur di Medan.
    • Jamin Gintings adalah salah satu komandan pasukan Indonesia dalam pertempuran Medan Area melawan pasukan Inggris di Sumatera Timur. Pasukan Inggis meninggalkan Medan dan seluruh wilayah Indonesia pada akhir tahun 1946. Ia juga memimpin pasukan bertempur melawan pasukan Belanda. Pada 7 Januari 1947 Jamin Gintings menjadi Komandan Batalyon I Resimen II TRI di Tanjung Balai dan pada saat yang sama juga dipilih menjadi Ketua Biro Perjuangan Daerah XXXIX Sumatera Timur.
    • Pada tanggal 21 Juli 1947 pasukan Belanda melancarkan Agresi Militer I. Jamin Gintings memimpin perlawanan di Front Tanah Karo seperti Sibolangit, Pancurbatu, Tuntungan, Merek dan Saribudolok. Pasukannya mengawal perjalanan Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Brastagi ke Bukit Tinggi. Pada bulan Okober 1947 ia memindahkan markas komando resimennya dari Suka ke Bukit Tusam, Lawe Dua, Tanah Alas, sebagai persiapan melancarkan perang gerilya. Berdasarkan Persetujuan Renville (Januari 1948) bahwa pasukan Belanda menguasai wilayah sepanjang Tanah Karo hingga perbatasan Tanah Alas (Kutacane). Demi mematuhi persetujuan ini Jamin Gintings sebagai Komandan Resimen IV TNI memindahkan markasnya dari Tanah Karo ke Kutacane, Aceh Tengah.
    • Pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan Belanda melancarkan Agresi Militer II, menguasai ibukota Yogyakarta dengan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sebagian besar menteri Republik Indonesia. Namun Panglima Besar APRI Jenderal Soedirman tidak bersedia menyerahkan diri, memilih melanjutkan perang gerilya. Ia memerintahkan seluruh prajurit TNI untuk melancarkan perang gerilya. Berdasarkan perintah ini, Jamin Gintings pada tanggal 23 Desember 1948 memimpin serangan merebut markas pasukan Belanda di Tanah Karo, Mardinding dan Lau Baleng. Sebagai Komandan Brigade 3 Divisi X, Jamin Gintings memimpin perang gerilya di Tanah Karo, Tanah Alas,  Langkat Hulu, Deli Hulu dan Serdang Hulu di wilayah Sumatera Timur.
    • Memasuki tahun 1949 pasukan Jamin Gintings menyergap konvoi pasukan Belanda di Tigakicat dekat kampung Berastepu. Pasukannya juga terlibat pertempuran melawan pasukan Belanda dan Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur. Wilayah pertempurannya meliputi: Selawang, Bukum, Basukum, Pernangenen, Batusianggehen, Layosigayo, Namo Cengkih dan lain-lain.
    • Karir militer Jamin Gintings meningkat setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Ia adalah Komandan pertama Komando Pangkalan atau Komando Basis Kota Medan (KBKM) yang kemudian diubah menjadi Komando Militer Kota Besar (KMKB) Medan. Pada tahun 1954 sebagai Komandan Resimen Infanteri 2 Sumatera Timur ia ikut memimpin penumpasan pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpin Teungku Daud Beureu’euh. Tahun 1956 Jamin Gintings menjadi Kepala Staf TT-I (Tentara dan Teritorium) Bukit Barisan. Selanjutnya berhasil memimpin penumpasan Organisasi Pertahanan Desa (OPD) yang dipengaruhi komunis pada 31 Oktober 1957.
    • Pada bulan Desember 1956, Panglima TT-I Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon membentuk Dewan Gajah dan menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Jamin Gintings selaku Kepala Staf TT-I Bukit Barisan menentang keputusan atasannya. Hal itu menunjukkan kesetiannya pada pemerintah Republik Indonesia. Jamin Gintings menjadikan wilayah komandonya sebagai pangkalan operasi pasukan pemerintah menggempur PRRI di Sumatera.
    • Dalam keadaan Undang-Undang Keadaan Bahaya 1956 selaku Penguasa Perang Daerah, Kolonel Jamin Gintings melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Sumatera Timur. Ia menghadapi tantangan dari organisasi-organisasi buruh tani komunis yang juga melaksanakan nasionalisasi.
    • Sejak tahun 1966, Jamin Gintings lebih banyak menduduki jabatan nonmiliter, diawali dengan jabatan sebagai Sekretaris Presiden / Kepala Kabinet Presiden merangkap Wakil Sekretaris Negara. Pada tahun 1968 ia diangkat Pejabat Presiden Soeharto menjadi anggota DPRGR dan MPRS mewakili eksponen Angkatan 45. Jabatan terakhirnya adalah Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kanada dan meninggal dunia dalam tugas.

JENDERAL MAYOR TKR (PURN) H.R. MOHAMAD MANGOENDIPROJO

Mr.H.R._Moehammad_Mangoendiprodjo

  1. JENDERAL MAYOR TKR (PURN) H.R. MOHAMAD MANGOENDIPROJO
  2. Identitas Pribadi. Mohammad Mangoendiprojo lahir di Sragen pada tanggal 5 Januari 1905. Ia meninggal dunia di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 1988 dan dikebumikan di Taman Pahlawan Kedaton, Bandar Lampung.
  3. Riwayat Perjuangan

1)      R.M. Mohammad Mangoendiprojo merupakan profil seorang pamong praja yang memasuki dunia militer, tetapi kemudian kembali ke lingkungan pamong praja. Penugasan sebagai pamong praja dimulainya pada masa Hindia Belanda dengan jabatan sebagai asisten wedana (camat) di daerah Jombang, Jawa Timur, dan berakhir sebagai residen di Lampung. Dunia militer dimasukinya pada masa pendudukan Jepang sebagai Daidancho Tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Buduran, Sidoarjo.

2)      Perjuangan Mohammad berkaitan erat dengan revolusi di Surabaya tahun 1945. Ia merupakan salah seorang tokoh penggerak revolusi itu di samping tokoh lain seperti Drg. Mustopo dan Bung Tomo. Berbagai jabatan pernah dipegangnya, antara lain sebagai bendahara Badan Keamanan Rakyat (BKR) Keresidenan Surabaya, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BPKNI) Keresidenan Surabaya. Pada waktu Drg. Mustopo mengangkat dirinya menjadi “Menteri Pertahanan”, Mohammad diangkat sebagai anggota staf Urusan Angkatan Darat.

3)      Bersama rombongan ketua BKR Keresidenan (Mustopo), Mohammad ikut mendesak Panglima Pertahanan Jawa Timur Jepang. Jenderal Iwabe, untuk menyerahkan senjata yang terdapat di beberapa arsenal. Senjata-senjata tersebut digunakan untuk menyerbu markas Kempeitai dan menguasai obyek-obyek vital lainnya.

4)         Mohammad mempunyai andil yang besar dalam mengambil alih aset pribadi orang-orang Belanda yang tersimpan di Bank Escompto senilai seratus juta gulden. Uang itu digunakan untuk kepentingan perjuangan.

5)         Kedatangan pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigjen Mallaby di Surabaya (25 Oktober 1945) menyebabkan pecahnya pertempuran dengan pihak Indonesia (28-29 Oktober). Pasukan Inggris terhindar dari kehancuran setelah diadakan perundingan antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorn. Untuk menghentikan pertempuran secara menyeluruh dibentuk Kontak Biro. Mohammad ditunjuk sebagai salah seorang wakil pihak Indonesia, sedangkan Mallaby merupakan salah satu wakil dari pihak Inggris.

6)         Dalam melakukan tugas sebagai anggota Kontak Biro, Mohammad mengalami peristiwa dramatis, bahkan membahayakan nyawanya. Untuk mencegah pasukan Inggris yang masih menduduki gedung Bank Internatio menembaki massa yang mengadakan pengepungan, Mohammad memasuki gedung menemui komandan pasukan Inggris. Ternyata, ia disandera. Sementara itu, Brigjen Mallaby yang berada di luar gedung ditembak oleh seorang pejuang.

7)         Terbunuhnya Mallaby memicu pecahnya pertempuran besar, mulai tanggal 10 November 1945 dan berlangsung sampai akhir bulan itu. Pada waktu pertempuran masih berlangsung, para komandan pasukan, membentuk Dewan Pertahanan RI – Surabaya. Mohammad diangkat sebagai ketuanya.

8)         Pada Januari 1946, Mohammad diangkat sebagai Panglima Komandan TRI Jawa Timur, yang bertugas mengkoordinasi divisi-divisi TKR berkedudukan di Madiun dengan pangkat jenderal mayor. Selanjutnya ia dipindahkan ke Staf Kementerian Pertahanan, sebagai penasihat menteri. Pada masa Rera 1948, Mohammad diposisikan sebagai anggota militer luar formasi, dengan pangkat kolonel cadangan.

9)      Sesudah pengakuan kedaulatan, Mohammad dikembalikan ke profesi awal, sebagai pamong praja. Pada tahun 1950 ia diangkat sebagai Bupati Ponorogo dan lima tahun kemudian sebagai Residen Lampung. Missi yang diemban oleh Mohammad adalah mengendalikan dan meredakan sakit hati psikologis para demobilisasi TNI yang disalurkan sebagai transmigran, membuka kehidupan baru sebagai petani. Pada umumnya mereka merasa sebagai pejuang kemerdekaan yang dibuang. Mereka mengetahui para mantan KNIL diangkat sebagai prajurit APRIS, merasa diperlakukan tidak adil. Daerah transmigran baru ini disebut Poncowati.

Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT

DR-rADJIMAN

Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT

(1898 –   1947)

 

 

 

  1. I.    BIODATA

 

1.

Nama lengkap : Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat

2.

Tempat/tgl. lahir : Kampung Glondongan, Desa Mlati – Sleman, Yogyakarta/ 21 April 1879

3.

Kebangsaan/Agama : Indonesia/

4.

Nama Ayah : Sutodrono (Mbah Talo)

Nama Ibu : …… (keturunan trah Kajoran)

5.

Pendidikan :

6.

Wafat : 20 September 1952

 

II.    RIWAYAT HIDUP DAN PERJUANGAN

 

5

Dokter Radjiman Wediodiningrat lahir pada tanggal 21 April 1879 di Desa Mlati, Yogyakarta. Ayahnya, Sutodrono, adalah seorang kopral pribumi yang berasal dari keturunan Gorontalo-Bugis, sedangkan ibunya wanita jawa. Radjiman memperoleh pendidikan umum di Europese Lagere School (ELS) di Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1893. Sesudah itu ia mengikuti pendidikan khusus, yakni kedokteran, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, mula-mula ia memasuki Sekolah Dokter Jawa , kemudian School Tot Opleiding voor Inlandsche Arts (STOVIA). Pendidikan di luar negeri diikutinya di Amsterdam, Berlin dan Paris untuk mengambil spesialisasi obstetrie gynaecologie, rontgenologi dan bedan indoscopie urinaire. Spesialisasi terakhir ini diambilnya ketika ia sudah berumur 51 tahun, pada tahun 1930.

  1. Setelah tamat dari Sekolah Dokter Jawa, Radjiman bekerja sebagai dokter pemerintah di Rumah Sakit Weltevreden (sekarang Rumah Sakit Angkatan Darat) di Jakarta, kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tugas terakhir sebagai dokter pemerintah dijalaninya di Rumah Sakit Jiwa di Lawang. Periode bertugas sebagai dokter pemerintah ini diselingi dengan tugas sebagai Asisten Leraar di STOVIA. Kesempatan itu dimanfaatkan Radjiman untuk melanjutkan studinya, sehingga pada tahun 1904 ia memperoleh ijazah Inlandsche Art.
  2. Tugas sebagai dokter pemerintah dijalaninya Radjiman selama tujuh tahun, dari tahun 1899 sampai 1906. Sesudah itu ia bekerja sebagai dokter di Kraton Surakarta Hadiningrat selama tiga puluh tahun (1906-1936). Dari segi profesi, ia berjasa antara lain mendirikan Apotek Panti Rapih dan Rumah Sakit Panti Rogo. Akan tetapi, yang lebih penting dalam periode ini ialah keikutsertaannya dalam organisasi bercirikan nasionalisme, khususnya Budi Utomo. Ia sudah tercatat sebagai anggota sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1908. Enam tahun kemudian, 1914, ia sudah menduduki posisi sebagai Ketua Budi Utomo.
  3. Sejak memegang jabatan sebagai Ketua Budi Utomo, Radjiman mulai memperlihatkan secara terbuka keterlibatannya dalam gelanggang politik. Ia mengubah haluan Budi Utomo dari hanya gerakan budaya dan sosial dengan keanggotaan yang terbatas hanya suku bangsa yang berbasis budaya Jawa, menjadi gerakan politik. Dalam pertemuan dengan berbagai organisasi di Semarang pada bulan September 1914, Radjiman menyampaikan gagasan tentang perlu diadakan milisi bumi putra. Gagasan itu dikemukakannya sehubungan dengan meletusnya Perang Dunia I dan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan negara lain terhadap Hindia Belanda (Indonesia). Gagasan itu diperkuat dalam kongres Budi Utomo di Bandung pada bulan Agustus 1915 dengan mengeluarkan mosi yang dikenal sebagai mosi Indie Weerbar (Ketahanan Hindia). Dengan keluarnya mosi itu, beberapa pihak menuding bahwa Budi Utomo, dan tentu saja Radjiman), sudah menjadi alat pemerintah kolonial. Tudingan itu dibalas Radjiman dengan mengatakan bahwa kepentingan pemerintah, khususnya untuk menghadapi serangan dari luar, sama dengan kepentingan rakyat pribumi. Untuk merealisasikan gagasan milisi itu, perlu didengar pendapat rakyat. Oleh karena itu, perlu dibentuk badan perwakilan. Untuk memperjuangkan milisi itu, sebuah komisi yang disebut Commite Indie Werbaar, dikirim ke Negeri Belanda. Pemerintah Belanda menolak usul milisi, tetapi menyetujui pembentukan sebuah badan perwakilan yang akhirnya direalisasikan dengan dibentuknya Volksraad.
  4. Radjiman Wediodiningrat duduk sebagai anggota Volksraad selama tiga tahun, dari tahun 1918 sampai tahun 1921. Dalam Volksraad, ia antara lain mengusulkan agar golongan pengusaha juga diwakili dalam lembaga tersebut. Sesudah meninggalkan Volksraad, Radjiman berkiprah dalam berbagai organisasi, antara lain dalam Committee van da Javasche Ontwikkeling yang kemudian berkembang menjadi Java Instituut dan dalam Indonesiasche Studie Club. Selain itu, ia juga menerbitkan majalah Timbul yang digunakannya sebagai tempat menyampaikan aspirasi politiknya secara halus. Di bidang kepertaian, pada tahun 1935 ia ikut mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) yang merupakan fusi Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pimpinan dr. Sutomo. Dalam Parindra, ia berkedudukan sebagai penasihat.
  5. Pada masa pendudukan Jepang, Radjiman diangkat sebagai anggota Tyuo Sangsi-In merangkap Ketua Tyuo Sangi Kai Madiun. Namun, yang terpenting pada masa ini ialah jabatannya sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini dibentuk sebagai realisasi janji Perdana Menteri Jepang Koiso, yang diucapkannya bulan September 1944 bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan kelak di kemudian hari. Anggota BPUPKI terdiri atas wakil berbagai golongan dalam masyarakat dengan aspirasi politik yang berbeda. Oleh karena itu, sidang-sidang BPUPKI sering diwarnai dengan perdebatan yang cukup tajam, khususnya antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis netral agama. Sebagai yang tertua di antara anggota BPUPKI, dengan kadar intelektual yang cukup tinggi dan berpaham moderat, Radjiman berhasil mengendalikan perbedaan pendapat tersebut, sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama.
  6. Sidang-sidang BPUPKI berlangsung dalam dua masa sidang. Pertama, dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni; kedua, dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI menyelesaikan tugasnya dengan menghailkan beberapa keputusan, antara lain mengenai dasar negara, luas wilayah negara, pertahanan, dan sistem pemerintahan. Sebagai ganti BPUPKI, dibentuk badan baru, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Ir. Sukarno dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Pembentukan PPKI ini disampaikan oleh Marsekal Terauchi, panglima pasukan Jepang untuk wilayah Asia Tenggara, dalam pertemuan dengan Radjiman, Sukarno, dan Hatta di Dalat, dekat Saigon.
  7. Sesudah Indonesia merdeka, Radjiman masih sempat menyumbangkan tenaganya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia meninggal dunia pada tanggal 20 September 1952. Jenazahnya dikebumikan Ngawi. Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, pemerintah menganugerahinya tanda jasa berupa Bintang Mahaputera Tingkat II dan Bintang Republik Indonesia Utama.