Prosedur Pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial (SLKS)

SYARAT DAN KETENTUAN

   UMUM

  1. WNI
  2. Memiliki integritas moral dan keteladanan
  3. Berjasa terhadap bangsa dan negara
  4. Berkelakuan baik
  5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara
  6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

   

   KHUSUS

Syarat khusus Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial adalah

  1. Berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  2. Telah melakukan kegiatan yang hasihrya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat luas.
  3. Telah menghasilkan inovasi/ penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
  4. jasa dan kegiatan yang dilakukan dilandasi oleh kemandirian, kesadaran, prakarsa sendiri dan rasa tanggungjawab sosial.

   

   ADMINISTRASI

  • Bagi Kepala Daerah
    • Bupati/Walikota
      1. Daftar Riwayat Hidup.
      2. Pas foto 4×6 berlatar belakang merah 4 lembar.
      3. Uraian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk narasi disertai bukti pendukung (foto, testimoni, dll)
      4. Surat Rekomendasi dari Gubernur yang diajukan oleh Dinas Sosial atau Instansi Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi.
  • Individu masyarakat umum/ aktivis kemanusiaan
    1. Daftar Riwayat Hidup.
    2. Pas foto 4×6 berlatar belakang merah 4 lembar.
    3. Uraian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan social dalam bentuk narasi disertai bukti pendukung (foto, testimoni, dll)
    4. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial atau Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
    5. Surat Rekomendasi dari Gubernur yang diajukan oleh Dinas Sosial atau Instansi Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi.
  • Bagi pegawai/ anggota kesatuan
    1. Daftar Riwayat Hidup.
    2. Uraian mengenai bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah dilaksanakan.
    3. Surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi/ kesatuan tugas masing-masing.
    4. Waktu penugasan minimal satu tahun atau 2 kali penugasan, di lokasi-lokasi rawan bencana dan termasuk dalam kategori bencana nasional.
  • Gubernur
    1. Daftar Riwayat Hidup
    2. Pas foto 4×6 berlatar belakang merah 4 lembar.
    3. Uraian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk narasi disertai bukti pendukung (foto, testimoni, d11)
  • Bagi Donor Darah Sukarela
    • Daftar Riwayat Hidup.
    • Pas foto 4×6 berlatar belakang merah 4lembar.
    • Memberikan bukti telah melakukan donor darah sukarela sebanyak 100x
  •  Umum
    1. WNI
    2. Memiliki integritas moral dan keteladanan

 

PROSEDUR PENGUSULAN

  • USULAN PEMERINTAH DAERAH
    • Tingkat Kabupaten/ Kota
      1. Masyarakat mengusulkan kepada Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota Setempat;
      2. Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/Kota menerbitkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
      3. Dinas/ Instansi Sosial mengajukan surat kepada Dinas/ Instansi Sosial Provinsi perihal permohonan Surat Rekomendasi dari Gubernur.
      4. Dinas/ Instansi Sosial Provinsi menerbitkan surat kepada Gubernur perihal surat rekomendasi.
      5. Gubenur menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Sosial RI.
    • Tingkat Provinsi
      1. Masyarakat mengusulkan kepada Dinas/ Instansi Sosial Provinsi Setempat;
      2. Dinas/ Instansi Sosial Provinsi menerbitkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
      3. Dinas/ Instansi Sosial Provinsi mengajukan permohonan Surat Rekomendasi dari Gubernur.
      4. Gubernur menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Sosial RI.
      5. Apabila yang diusulkan adalah Gubernur, Dinas/ Instansi Sosial Provinsi mengajukan usulan langsung kepada Menteri Sosial RI.

 

  • USULAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA SOSIAL

Surat usulan dari Kementerian/ Lembaga Sosial kepada Menteri Sosial RI, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

  • INISATIF USULAN DARI KEMENTERIAN SOSIAL

Kementerian Sosial mempunyai kewajiban untuk mengajukan pegawai/ mitra Kementerian Sosial/ seseorang yang telah melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara nyata, dan belum tersentuh oleh pemerintah setempat.

  •  USULAN DONOR DARAH SUKARELA
    1. Individu masyarakat mengusulkan kepada PMI setempat
    2. PMI setempat melakukan rekapitulasi
    3. PMI setempat mengusulkan kepada PMI pusat, dengan menembuskan surat permohonan kepada Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota dan Dinas/ Instansi Sosial Provinsi untuk diketahui.
    4. PMI pusat melakukan rekapitulasi dan seleksi berkas, lalu mengajukan kepada Menteri Sosial RI.

 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

  • PENGANUGERAHAN SLKS
    • Pemberian gelar, tanda jasa dan Linda kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
    • Pemberian/ penganugerahan dilakukan pada hari besar nasional atau pada hari ulang tahun masing-­masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah non kementerian.
    • Pemberian/ penganugerahan disematkan oleh presiden dan/ atau pejabat yang ditunjuk.
  • PENGHARGAAN BAGI WNA

          Bagi WNA dapat diberikan tanda kehormatan dalam bentuk Tanda Jasa Bintang, dengan ketentuan

    • Memiliki kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan, dan/ atau
    • Berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia.

 

PENCABUTAN ATAS TANDA KEHORMATAN SLKS

Tanda kehormatan yang telah diberikan/ dianugerahkan kepada seseorang dapat dicabut kembali oleh Presiden atas pertimbangan dari Dewan Gelar dan Pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah apabila terdapat usulan pencabutan dari perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, organisasi dan atau kelompok masyarakat, yang diusulkan kepada Presiden melalui Dewan Gelar.