Prosedur Pengusulan Calon Perintis Kemerdekaan

KRITERIA

  1. Umum
    • Mereka menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan / kemerdekaan dan atau
    • Mereka yang pernah mendapat hukuman dari pemerintah kolonial karena giat dan aktif dalam Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan dan atau
    • Anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur dan yang mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial dan atau Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi.

       2. Khusus

Untuk para perintis dari Irian Jaya disamping harus memenuhi salah satu kriteria umum, juga harus memenuhi kriteria khusus yaitu :

    • Unsur pimpinan Organisasi Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara de facto masih dikuasai penjajah sebelum dicanangkannya peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961.
    • Aktivis/anggota Organisasi Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara de facto masih dikuasai penjajah sebelum dicanangkannya peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961

 

Persyaratan Administrasi Perintis Kemerdekaan / Duda/JD PK

  1. PERINTIS KEMERDEKAAN

Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup dengan lampiran

    1. Mengisi formulir pengajuan sebagai talon Perintis Kemerdekaan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat
    2. Riwayat perjuangan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dan diketahui oleh Ketua Cabang Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia / Pemerintah Daerah setempat.
    3. Surat Pernyataan Kesaksian dibuat di atas kertas bermaterai cukup.
    4. Apabila di daerah tidak ditemukan saksi yang sudah menjadi Perintis Kemerdekaan, maka kesaksian diambil sumpahnya oleh instansi yang berwenang tentang kebenaran perjuangan calon Perintis Kemerdekaan.
    5. Foto-foto surat/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA / Pengadilan Agama setempat (kelurahan/kecamatan).
    6. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh Pemda setempat (kelurahan/kecamatan).
    7. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian setempat.
    8. Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa tutup kepala / kacamata.
    9. Surat rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur setempat.
    10. Surat pengantar dari instansi berwenang / Pemda setempat.
    11. Surat keterangan / tanda bukti yang telah purna bakti pensiun bagi PNS/TNI/POLRI dan kartu identitas pensiun (KARIP) yang telah dilegalisir oleh PT. TASPEN setempat.

 

      2. JANDA/ DUDA LIMPAHAN PERINTIS KEMERDEKAAN

    1. Surat Permohonan sebagai Janda / Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermeterai cukup.
    2. Surat kematian meninggalnya Perintis Kemerdekaan dari Pemda setempat.
    3. Surat Keputusan Menteri Sosial tentang pengakuan Perintis Kemerdekaan atas nama yang bersangkutan (asli).
    4. Foto copy / akte / keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA / Pengadilan Agama setempat (Lurah dan Camat).
    5. Surat Pembayaran terakhir dari PT. TASPEN.
    6. Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
    7. Surat Keterangan satu-satunya janda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (lurah dan camat).
    8. Bagi duda, surat keterangan satu-satunya duda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan camat).
    9. Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 7 buah tanpa tutup kepala dan kacamata.
    10. Surat Pengantar dari instansi Sosial pemerintah Provinsi setempat.
    11. Apabila Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan telah menikah lagi maka hak tunjangan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan dinyatakan gugur.

 

Prosedur/Tata Cara Pengusulan

CALON PERINTIS KEMERDEKAAN.

  • Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perintis Kemerdekaan yang ditujukan kepada Menteri Sosial melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat.
  • Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitian berkas usulan yang ditujukan pemohon, apabila berkas usulan tidak/belum memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika berkas telah memenuhi persyaratan maka berkas diteruskan kepada instansi sosial/ pemerintah provinsi setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati/Walikota.
  • Instansi sosial/pemerintah provinsi mengadakan penelitian berkas yang diusulkan oleh instansi sosial/pemerintah kabupaten/kota. Apabila tidak/belum memenuhi syarat maka harus dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila telah memenuhi syarat, maka usulan diteruskan kepada Menteri Sosial cq. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS).
  • Direktorat K2KS mengadakan verifikasi berkas usulan calon Perintis Kemerdekaan. Apabila berkas tidak/belum maka dikembalikan kepada pemohon dengan tembusan Instansi Sosial/pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dilengkapi. Dan jika telah lengkap maka berkas tersebut diteruskan ke Sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2).
  • Dalam persidangan BP3K2 dapat dihadirkan para saksi atau tokoh Perintis Kemerdekaan yang mengetahui riwayat perjuangannya untuk memperkuat data sebagai bahan petimbangan pengambilan keputusan.
  • Untuk menetapkan kebenaran data tim penilai dapat melakukan pengecekan ke lapangan.
  • Keputusan hasil sidang BP3K2 dilaporkan kepada Menteri Sosial.
  • Calon Perintis Kemerdekaan yang ditolak diberikan kesempatan 1 (satu) kali naik banding dengan melapirkan 
    1. Surat pengantar dari instansi sosial
    2. Melengkapi/memperbaiki riwayat perjuangan
    3. Rekomendasi Gubernur setempat
    4. Melampirkan fotocopy surat penolakan

 

Bagan Usulan Calon Perintis Kemerdekaan