Pengusulan Perintis Kemerdekaan

PROSEDUR PENGUSULAN
CALON PERINTIS KEMERDEKAAN

I. PENGERTIAN

A. Perintis Kemerdekaan
Adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui
dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
B. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan
Adalah istri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/ Duda
Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI.

II. SUMBER HUKUM

A. Undang-Undang No. 5 Prps tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan
Kebangsaan/ Kemerdekaan.
B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
C. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
D. Peraturan Pemerintah No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
E. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
F. Keputusan Menteri Sosial RI No. 12/HUK/1996 tentang Prosedur Pengakuan Penetapan sebagai Perintis Pergerakan
Kebangsaan Kemerdekaan.
G. Keputusan Menteri Sosial RI No. 53/HUK/1998 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penetapan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia.

III. KRITERIA

1. Umum :
A. Mereka menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan dan atau
B. Mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Kolonial karena giat dan aktif dalam Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan dan/atau
C. Anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur dan yang mendapat hukuman
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial dan/atau
D. Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi.

2. Khusus :
Untuk para perintis dari Irian Jaya disamping harus memenuhi salah satu kriteria umum, juga harus memenuhi kriteria
khusus yaitu :
A. Unsur pimpinan Organisasi Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara de fakto masih
dikuasai penjajah sebelum dicanang-kannya peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961.
B. Aktivis/anggota Organisasi Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara de fakto masih
dikuasai penjajah sebelum dicanangkan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. PERINTIS KEMERDEKAAN
Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup dengan Lampiran:

1. Mengisi formulir pengajuan sebagai calon Perintis Kemerdekaan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
2. Riwayat perjuangan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis
Kemerdekaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dan diketahui oleh Ketua Cabang Persatuan Perintis
Kemerdekaan Indonesia/ Pemerintah Daerah setempat.
3. Surat Pernyataan Kesaksian dibuat di atas kertas bermaterai cukup.
4. Apabila di daerah tidak ditemukan saksi yang sudah menjadi Perintis Kemerdekaan, maka kesaksian diambil sumpahnya
oleh instansi yang berwenang tentang kebenaran perjuangan calon Perintis Kemerdekaan.
5. Foto-foto surat/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA/Pengadilan Agama setempat (Kelurahan/Kecamatan).
6. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh Pemda setempat (Kelurahan/Kecamatan).
7. Surat Keterangan Kelakuan Baik/Bebas G30S/PKI dari Kepolisian setempat.
8. Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa tutup kepala dan kacamata.
9. Surat rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur setempat.
10. Surat pengantar dari instansi berwenang/ Pemda setempat.
11. Surat keterangan/tanda bukti yang telah purna bakti pensiun bagi PNS/TNI/POLRI dan kartu identitas pensiun
(KARIP) yang telah dilegalisir oleh PT. TASPEN setempat.

B. JANDA/DUDA LIMPAHAN PERINTIS KEMERDEKAAN
1. Surat permohonan sebagai Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri
Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup.
2. Surat kematian meninggalnya Perintis Kemerdekaan dari Pemda setempat.
3. Surat Keputusan Menteri tentang pengakuan Perintis Kemerdekaan atas nama yang bersangkutan (asli).
4. Foto copy/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA/Pengadilan Agama setempat (Lurah dan Camat).
5. Surat Pembayaran terakhir dari PT. TASPEN.
6. Surat Kelakuan Baik/Bebas G 30 S PKI dari Kepolisian setempat.
7. Surat Keterangan satu-satunya janda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).
8. Bagi duda, surat keterangan satu-satunya duda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).
9. Pas foto berwarna atau hiam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 7 buah tanpa tutup kepala dan kacamata.
10. Surat Pengantar dari Instansi Sosial Pemerintah Provinsi setempat.
11. Apabila Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan telah menikah lagi maka hak tunjangan Janda/Duda Perintis
Kemerdekaan dinyatakan gugur.

V. TATA CARA PENGUSULAN

A. CALON PERINTIS KEMERDEKAAN
1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perintis Kemerdekaan yang ditujukan kepada Menteri Sosial melalui
Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitian berkas usulan yang ditujukan pemohon, apabila
berkas usulan tidak/belum memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan
apabila telah memenuhi persyaratan maka berkas permohonan diteruskan kepada Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi
setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati/ Walikota.
3. Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi mengadakan penelitian berkas usulan yang diusulkan oleh Instansi Sosial/
Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila usulan tersebut tidak/ belum memenuhi kriteria dan persyaratan maka harus
dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria maka usulan diteruskan kepada
Menteri Sosial c.q. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
4. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengadakan verifikasi berkas usulan calon Perintis
Kemerdekaan. Apabila berkas usulan tidak/belum lengkap maka kepada pemohon dengan tembusan Instansi
Sosial/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melengkapi persyaratan dan apabila telah lengkap, maka berkas
tersebut diteruskan ke Sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2).
5. Dalam persidangan Badan Pertimbangan Perintis Kebangsaan Kemerdekaan (BP3K2) dapat dihadirkan para saksi atau
tokoh Perintis Kemerdekaan yang mengetahui riwayat perjuangannya untuk memperkuat data sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan.
6. Untuk menetapkan kebenaran data-data Calon Perintis Kemerdekaan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial dan anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2)
Indonesia dapat melakukan pengecekan ke lapangan.
7. Keputusan hasil sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2) Indonesia tersebut
dilaporkan oleh Ketua BP3K2 kepada Menteri Sosial. Bagi yang memenuhi syarat dikeluarkan Surat Keputusan Menteri
Sosial tentang Pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan. Bagi yang tidak memenuhi syarat diterbitkan surat
pemberitahuan penolakan oleh Eselon II atas nama Eselon I kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait.
8. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengirimkan Surat Keputusan Penolakan kepada
Gubernur dengan tembusan kepada instansi terkait dan yang bersangkutan.
9. Calon Perintis Kemerdekaan yang ditolak diberikan kesempatan 1 (satu) kali naik banding dengan melampirkan:
• Surat Pengantar dari Instansi Sosial
• Melengkapi/memperbaiki riwayat perjuangan dan disaksikan 2 orang teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai
Perintis Kemerdekaan
• Rekomendasi Gubernur setempat
• Melampirkan foto copy surat penolakan

B. JANDA DAN DUDA PERINTIS KEMERDEKAAN
1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai janda/duda Perintis Kemerdekaan yang ditujukan kepada Menteri Sosial.
2. Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitian berkas-berkas permohonan sesuai dengan persyaratan
yang telah ditetapkan.
3. Jika persyaratan telah lengkap Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota meneruskan usulan tersebut kepada Instansi
Sosial Provinsi.
4. Jika persyaratan telah lengkap Instansi Sosial Provinsi meneruskan usulan dimaksud kepada Kementerian Sosial c.q.
Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial disertai surat pengantar.
5. Jika berkas telah lengkap dan telah memenuhi ketentuan yang ada, Surat Keputusan Janda/Duda limpahan Perintis
Kemerdekaan dapat diterbitkan.
6. Surat Keputusan Janda/Duda limpahan Perintis Kemerdekaan cukup ditandatangani Pejabat Eselon I yang terkait atas nama
Menteri Sosial.

VI

B