Kepala Seksi Standarisasi TMP dan MPN

Seksi standarisasi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standarisasi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional.

A. Latar Belakang

Taman Makam Pahlawan Nasional [TMPN] dan Makam Pahlawan Nasional [MPN] cenderung luput dari perhatian publik. Keberadaannya dianggap tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat sehingga kepedulian untuk ikut berpartisipasi dalam memelihara, apalagi untuk mengelola masih rendah.

Taman Makam Pahlawan Nasional [TMPN] dan Makam Pahlawan Nasional [MPN] terkesan tertutup bagi umum.  Kesan seperti ini tidak tepat dan mengurangi arti perjuangan para tokoh di masa lalu dan menghilangkan makna sejarah, juga mempersempit arti nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan yang semestinya tertanam kuat dalam jiwa bangsa.  Pada  titik inilah seharusnya Taman Makam Pahlawan Nasional [TMPN] dan Makam Pahlawan Nasional [MPN] dipelihara dan dikelola agar menjadi kebanggaan, menjadi simbol penghargaan dan menjadi wahana penanaman nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan, terutama bagi generasi muda.

Saat ini terdapat 387 Taman Makam Pahlawan Nasional yang terdiri dari: 1 TMPN Utama [TMPN Utama Kalibata], 28 TMPN tingkat Provinsi, 353 TMPN tingkat Kabupaten/Kota dan 1 TMPN di Luar Negeri [Timor Leste]. Selain itu  terdapat pula  164 MPN:  153 MPN tersebar di  24  Provinsi, 10 Pahlawan Nasional yang tidak diketahui makamnya dan 1 MPN berada di luar negeri [MPN Tuanku Tambusai di Malaysia].

Secara umum, kondisi faktual TMPN dan MPN masih memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan belum terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan yang sesuai dengan Panduan Standardisasi tentang TMPN dan MPN. Akibatnya sebagian dari fungsi TMPN dan MPN tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, TMPN dan MPN dinilai sebagai tempat pemakaman semata. Akhirnya baik TMPN maupun MPN secara kultural diangap tidak memiliki perbedaan dengan tempat pemakaman umum lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional [TMPN] dan Makam Pahlawan Nasional [MPN], berdasarkan peraturan Menteri sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Sosial, Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan, standard, pedoman dan kriteria.

Pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk mengelola dan menyelenggarakan tata pemerintahannya masing-masing mengacu pada Undang-Undang Nomor  32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan melalui Undang–Undang No. 12 tahun 2008.

Undang-Undang tersebut memayungi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya.  Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom telah mengatur batas kewenangan Pemerintah dan Provinsi.

 

Latarbelakang tersebut di atas menjadi dasar berpikir perlunya melakukan berbagai upaya  untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Pengelolaan TMPN dan MPN. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menetapkan kriteria, prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengelolaan TMPN dan MPN dalam bentuk standardisasi TMPN dan MPN.

 

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud
    Penyusunan Standardisasi ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap Pengelola TMPN dan MPN dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan TMPN dan MPN, baik Pusat,  Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
  2.  Tujuan
    Panduan standardisasi ini bertujuan untuk mewujudkan TMPN dan MPN yang memenuhi standar dan
    terwujudnya tingkat pencapaian kinerja dalam pemeliharaan TMPN dan MPN.

 

C. Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi.
  6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
  7. KEPMENHANKAM/PANGAB Nomor : Kep/03/M/III/1999 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit ABRI/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil/Wredatama di lingkungan Dephankam/ABRI.
  8. Keputusan Presiden RI Nomor : 18 Tahun 1976 tentang Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai  Taman Makam Pahlawan Nasional.
  9. Keputusan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
  10. KEPMENHANKAM/PANGAB Nomor : SkepB/337/V/1972 tentang Pembinaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
  11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di TMP/MPN.
  12. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Sosial RI Nomor : 11 tahun 1975, Nomor : 6/U/1975, Nomor : HUK3-1-26/56 tentang Ziarah ke TMP/MPN/Museum ABRI maupun Sipil bagi Pelajar dan Pramuka.

 

D. Pengertian

  1. Standard
    Standard   adalah  spesifikasi   teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian pengertian Standardisasi TMPN dan MPN adalah penyusunan spesifikasi teknis atau patokan dalam menyelenggarakan pembangunan, pemugaran, perawatan dan pemantapan fungsi TMPN dan MPN.
  2. Taman Makam Pahlawan Nasional [TMPN]
    Adalah suatu lokasi yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan dan Pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
  3. Makam Pahlawan Nasional [MPN]
    Adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.
  4. Komponen TMPN dan MPN
    Adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMP dan MPN.
  5. Pemeliharaan TMPN dan MPN
    Adalah keseluruhan kegiatan pembangunan, pemugaran, perawatan dan peningkatan fungsi TMP dan MPN.