Ki Samidi Mangunsarkoro

Ki Samidi Mangunsarkono

Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir 23 Mei 1904 di Surakarta. Ia dibesarkan dilingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat, diawali setelah ia lulus dari Sekolah Guru Arjuna Jakarta. Kemudian pada tahun 1929 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala sekolah HIS Budi Utomo Jakarta.
Ki Sarmidi Mangunsarkoro dikenal sebagai tokoh pendidikan dan budayawan, walaupun ia juga aktif di bidang politik. Di lingkungan perguruan Taman Siswa, ia merupakan orang kedua sesudah Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Dalam Kongres Pemuda tahun 1928 Mangunsarkoro menyampaikan pemikirannya mengenai pentingnya pendidikan kebangsaan bagi para pemuda.
Kegiatan nyata di bidang pendidikan dimulai Mangunsarkoro pada tahun 1928 sebagai Ketua Taman Siswa Jakarta yang dipangkunya sampai tahun 1940. Di samping itu, ia juga memegang jabatan sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Taman Siswa serta Pimpinan Umum Taman Siswa Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Jabatan lain dalam periode tahun 1930-an ialah pimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta. Masih dalam lingkungan Taman Siswa, pada tahun 1947 ia mengetuai panitia yang disebut “Panitia Mangunsarkoro” dengan tugas merumuskan Dasar-Dasar Perjuangan Taman Siswa berdasarkan asas Taman Siswa tahun 1922. Panitia ini berhasil merumuskan Panca Darma yang terdiri atas lima asas, yakni asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan.
Di luar lingkungan Taman Siswa, Mangunsarkoro juga banyak memberikan konstribusi dalam pengembangan pendidikan, ia antara lain menggagas pendirian Akademi Seni Rupa, Konservatorium Kerawitan, dan menjadi anggota Dewan Penyantun Universitas Gajah Mada. Pada tahun 1950, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia melahirkan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang merupakan undang-undang pendidikan yang pertama dalam sejarah RI.
Konsepsi pendidikan yang dirancang Mangunsarkoro meliputi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk memberantas buta aksara. Ia juga mendorong didirikannya sekolah-sekolah jabatan dan sekolah kejuruan (teknik, ekonomi, industri). Anak didik diarahkannya agar menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk kepentingan bangsa sebagai “prajurit kemanusiaan”.

Di bidang kebudayaan, Mangunsarkoro mencanangkan kebudayaan rakyat berdasarkan Pancasila. Pada tahun 1952 ia diangkat sebagai Ketua Musyawarah Kebudayaan Nasional, kemudian sebagai Ketua Badan Kebudayaan Pemerintah RI.
Kegiatan Mangunsarkoro di bidang organisasi dimulai sebagai Ketua Jong Java cabang Yogyakarta, kemudian Ketua Pemuda Indonesia cabang Yogyakarta. Pada tahun 1930-an ia menjadi anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia.
Di bidang politik, pada mulanya Mangunsarkoro aktif dalam PNI. Setelah PNI dibubarkan, ia memasuki Partindo, kemudian Gerindo dan duduk sebagai anggota pengurus besar kedua partai politik ini. Sesudah Indonesia merdeka, ia memprakarsai pembentukan Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang kemudian berganti nama menjadi PNI dan ia diangkat menjadi ketuanya. Sebagai Ketua PNI, ia menentang Perjanjian Linggarjati yang dianggapnya merugikan RI.
Mangunsarkoro banyak menulis buku tempat ia memaparkan pemikirannya. Buku-buku yang ditulisnya tidak hanya mengenai pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga tentang masalah sosial, ekonomi, bahkan tentang kedudukan wanita dalam masyarakat. Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

Posted in Pahlawan Nasional.