Dr. Mohammad Natsir

Dr. Muhammad Natsir

Natsir mulai bersekolah pada tahun 1916 di Sekolah Kelas-2 (sekolah dasar berbahasa Melayu) di Maninjau, tetapi hanya beberapa bulan. Sesudah itu ia memasuki Holands Inlands School (HIS) Adabiah, sebuah HIS swasta, di Padang. Keinginannya untuk memasuki HIS pemerintah tidak dapat dipenuhinya sebab ayahnya hanya pegawai rendah.Akan tetapi, ketika pemerintah membuka HIS di Solok, ia diterima sebagai siswa dan langsung duduk di kelas dua. Pada waktu duduk dikelas lima, ia pindah ke Padang.
Setelah menamatkan HIS, Natsir melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lagere School (MULO) di Padang. Ia mendapat bea siswa dari pemerintah karena nilai rapornya selama HIS sangat baik. Dengan mendapat bea siswa pula, setelah menyelesaikan pendidikan di MULO (tahun 1927), ia memasuki Algemeene Middelbare School (AMS) jurusan sastra Barat klasik di Bandung yang diselesaikannya pada tahun 1930. Ia masih ditawari bea siswa untuk melanjutkan pendidikan di Recht Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), tetapi tawaran itu ditolaknya, sebab ia lebih tertarik untuk memperdalam pengetahuan di bidang agama (Islam). Selain itu, ia juga sudah melibatkan dirinya dalam organisasi yang bernafaskan agama.
Pada waktu bersekolah di Bandung, Natsir mendalami pengetahuannya tentang Islam dari A.Hasan, seorang da’i pembaharu yang cukup terkenal dan pendiri lembaga Pendidikan Persatuan Islam. Di samping itu, ia juga aktif dalam organisasi pemuda pelajar berhaluan Islam, yakni Jong Islamieten Bond (JIB). Kegiatan dalam organisasi ini mendekatkannya dengan tokoh-tokoh terkenal Sarekat Islam, antara lain H.Agus Salim dan Tjokroaminoto. Keinginan untuk lebih memperdalam pengetahuan agama dan kegiatan dalam JIB menyebabkan ia menolak bea siswa yang ditawarkan pemerintah untuk melanjukan pendidikan di Recht Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum).

I. Riwayat Perjuangan
Keterlibatan Natsir dalam organisasi sudah dimulai pada waktu ia menjadi siswa MULO di Padang dengan memasuki organisasi kepanduan (pramuka) Natipij, sayap dari JIB. Di Bandung, ia pun aktif dalam JIB, bahkan pada tahun 1929 sampai 1932 menjadi wakil ketua JIB cabang Bandung. Di samping itu, ia diangkat sebagai ketua Kern-Lichaam (Badan Inti) JIB Pusat.
Natsir juga aktif memberikan ceramah agama dalam berbagai pertemuan, bahkan di beberapa sekolah. Untuk lebih memajukan pendidikan di bidang keagamaan ini, pada tahun 1932 ia mendirikan sekolah sendiri, yakni Pendidikan Islam.
Berawal dari kegiatan dalam JIB, Natsir kemudian diangkat sebagai Ketua Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat sebagai Kepala Jawatan Pengajaran Kotapraja Bandung. Pada masa ini pula ia memegang jabatan sebagai Sekretaris Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), suatu federasi organisasi sosial dan politik umat Islam. MIAI kemudian dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sesudah Indonesia Merdeka, Masyumi berubah menjadi partai politik . Natsir memimpin partai ini sebagai Ketua Umum dari tahun 1948 sampai 1959.
Keterlibatan Natsir secara intens dalam politik dan kenegaraan dimulai ketika ia pada bulan November 1945 diangkat menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP).Sesudah itu, dari tahun 1946 sampai 1949, tiga kali berturut-turut ia memegang jabatan sebagai Menteri Penerangan, dalam Kabinet Sjahrir, Kabinet Amir Syarifudin, dan Kabinet Hatta. Pada waktu ibu kota RI Yogyakarta diduduki Belanda, 19 Desember 1948, Natsir dan hampir semua pejabat pemerintah ditangkap Belanda.Ia ditahan di Jakarta.
Sengketa antara RI dan Belanda diselesaikan melalui perundingan. Pada tanggal 7 Mei 1949 dikeluarkan Pernyataan Roem-Roijen sebagai awal untuk mengakhiri perang. Sjafruddin Prawiranegara yang dengan mandat Presiden Sukarno membentuk Pemerintah Darurat RI di Sumatera, menolak hasil perundingan itu. Berkat pendekatan yang dilakukan Natsir, pada akhirnya Sjafruddin melunakkan sikap dan pada tanggal 13 Juli 1949 mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
Pada akhir tahun 1949, sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas sejumlah negara bagian. Natsir melakukan terobosan politik untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan mosi dalam Parlemen RIS yang dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir“. Mosi itu diterima oleh DPR RIS dan berdasarkan Mosi itu dilakukan upaya untuk kembali kebentuk Negara Kesatuan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan (NKRI).
Pada tanggal 6 September 1950 Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri. Dalam menjalankan pemerintahan yang baru keluar dari revolusi, Natsir menghadapi banyak persoalan berat yang harus diselesaikan, seperti mengembalikan bekas laskar pejuang ke masyarakat, menghadapi pemberontakan golongan separatis Andi Azis (APR), (RMS), DI/TII dan masalah otonomi Aceh. Kabinet Natsir hanya bertahan sampai bulan April 1951. Sesudah itu, Natsir berkiprah memimpin Fraksi Masyumi dalam parlemen (1951-1958), kemudian dalam Konstituante (1956-1958).
Pemilihan Umum tahun 1955 tidak berhasil menciptakan politik yang stabil. Semakin besarnya pengaruh komunis di pemerintahan menimbulkan reaksi dari berbagai daerah. Sementara itu, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan untuk mengubur partai-partai dan menciptakan demokrasi terpimpin. Usaha itu ditentang oleh Natsir dan beberapa tokoh lain seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat. Mereka menganggap penguburan partai-partai berarti mengubur demokrasi. Akibatnya, mereka mengalami berbagai macam teror, sehingga mereka menghindar ke Sumatera Tengah. Reaksi daerah yang sesungguhnya merupakan koreksi terhadap pemerintah pusat, dihadapi pemerintah Andi Aziz dengan melancarkan operasi militer yang berakibat terjadinya “perang saudara”. Ketika “perang saudara itu berakhir, Natsir dan kawan-kawannya dipindahkan ke Rumah Tahanan Andi Aziz, ,Militer di Jakarta (1962 -1966). Ia dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1966 setelah pemerintah Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno jatuh dan digantikan oleh Orde Baru pimpinan Jenderal Suharto.
Ketika Natsir masih dalam tahanan, pemerintah sudah membubarkan Partai Masyumi. Oleh karena itu, setelah bebas dari tahanan, Natsir mengalihkan kegiatannya ke bidang dakwah. Ia mendirikan Dewan Dakwah yang berpusat di Jakarta. Dewan ini berhasil membangun berbagai rumah sakit, rumah ibadah serta melakukan kegiatan-kegiatan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.
Natsir tidak hanya berkiprah di dalam negeri. Kapasitasnya sebagai tokoh juga diakui di luar negeri. Hal itu terbukti dengan pengangkatannya pada tahun 1967 sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Islam yang berpusat di Karachi (Pakistan) dan sebagai anggota Liga Muslimin Dunia yang berpusat di Mekah. Pada tahun 1972 ia diangkat pula sebagai anggota kehormatan Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islami yang berkedudukan di Mekah. Hal tersebut mengantarkannya memperoleh “Faisal Award” dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1980.Ia juga menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang politik Islam dari Universitas Libanon pada tahun 1967, bidang Sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sain dan Teknologi Malaysia (tahun 1991).
Meskipun tidak melibatkan diri lagi dalam politik praktis, Natsir tetap memperhatikan keadaan bangsanya. Ia membantu pemerintah Orde Baru memuluskan jalan untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah. Akan tetapi, ketika melihat arah Presiden Soeharto yang mulai ke luar jalur, ia ikut menandatangani “pernyataan keprihatinan yang belakangan lebih populer dengan istilah “Petisi 50” tanggal 5 Mei 1980.Hal ini menyebabkan Natsir dicekal pemerintahan Soeharto.
Natsir meninggal pada tanggal 7 Februari 1993 dan dimakamkan di TPU Karet Tanah Abang, Jakarta. Natsir meninggalkan nama dan jasa berupa Negara Kesatuan, rumah sakit, rumah ibadah, dan ribuan kader generasi baru. Keterlibatan dalam kegiatan menentang pemerintah yang berkuasa sebenarnya menujukkan kualitas nasionalismenya yang mau menegur/ menentang apabila terjadi kesalahan di pihak pemerintah.

 

 

II. Tanda Kehormatan yang telah diterima.
1. Dari La Communaute Musulmane Universelle Prancis pada tanggal 23 Maret 1977.
2. Dari Pemerintah Aldjazair tanggal 23 Desember 1995.
3. Dari Yayasan Raja King Faisal Saudi Arabia, penghargaan Faisal Award tanggal 16 Februari 1980
4. Dari Presiden RI, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipradana tanggal 6 November 1998
5. Dari Dewan Masjid Indonesia, Tokoh Penggagas Manejemen Masjid Modern, tanggal 26 Mei 2005.
6. Dari Komite Pusat Geraan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM), Bintang Keteladanan Akhlak Mulia tanggal 25 Mei 2007.

 

 

Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Posted in Pahlawan Nasional.