K.H. Abdul Halim

K.H Abdul Halim

Abdul Halim tidak pernah memperoleh pendidikan di sekolah umum. Namun, ia belajar membaca dan menulis huruf Latin dari seorang pendeta, Ten Hooven. Sejak umur sepuluh tahun ia mempelajari agama dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain. Pada tahun 1908 ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang dilanjutkannya dengan memperdalam ilmu agama pada beberapa ulama terkenal selama tiga tahun.
Pada awal tahun 1912, setelah kembali dari Mekah, Abdul Halim mendirikan organisasi Hayatul Qulub. Melalui organisaai ini ia berusaha membantu para petani dan pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Cina yang lebih banyak memperoleh kemudahan dari Pemerintah Belanda dibandingkan dengan kemudahan yang diterima pedagang pribumi. Tentu saja dalam persaingan itu terjadi bentrokan antara pedagang pribumi dan pedagang Cina, walaupun tidak bersifat massal. Akan tetapi, Pemerintah Belanda menganggap kerusuhan-kerusuhan kecil itu dapat membahayakan wibawa mereka dan karena itu, pada tahun 1915 Hayatul Qulub dilarang oleh Pemerintah Belanda.
Setelah Hayatul Qulub dilarang berdiri, Abdul Halim memindahkan kegiatannya ke Majlisil Ilmi yang juga didirikan hampir bersamaan dengan Hayatul Qulub, tetapi lebih dititikberatkan pada bidang pendidikan. Ia berusaha mengembangkan Majlisil Ilmi menjadi lembaga pendidikan yang lebih luas. Dengan bantuan berbagai pihak, pada tahun 1916 Abdul Halim mendirikan Jamiatul Muallimin. Pada pertengahan tahun 1917 nama organisasi ini diubah menjadi Persjarikatan Oelama (PO). Berkat bantuan Ketua Sarekat Islam, Tjokroaminoto, PO mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda. Pada mulanya, PO hanya mempunyai beberapa cabang di sekitar Majalengka, namun dalam perkembangan kemudian berhasil mendirikan cabang di beberapa kota di Jawa, bahkan di luar Jawa.
Di samping aktif memimpin PO, Abdul Halim juga bergabung dengan Sarekat Islam, partai yang berskala nasional. la diangkat sebagai pemimpin Sarekat Islam Afdeling Majalengka, kemudian menjadi Komisaris Centrale Sarekat Islam daerah Jawa Barat. Sebagai ulama yang cukup berpengaruh, ia juga aktif mengikuti Islam Congress, bahkan pernah diangkat sebagai President Muslim Leiders Bond.
Sekalipun aktif dalam berbagai organisasi itu, Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan pendidikan. Hal itu diwujudkannya dengan mendirikan Santi Asmoro pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat anak didik, antara lain pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan.
Pada masa awal pendudukan Jepang, beberapa partai dan organisasi politik dibekukan. Organisasi keagamaan yang dibolehkan berdiri hanya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. PO pun di­bekukan. Namun, Abdul Halim tetap berusaha agar organisasi itu dihidupkan kembali. Barulah pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perikatan Oemat Islam (POI). Kelak, pada tahun 1952, POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII) yang didirikan oleh K.H. Ahmad Sanusi menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) dan Abdul Halim diangkat sebagai ketuanya.
Pada masa pendudukan Jepang, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Cuo Sangi In (semacam dewan perwakilan). Pada bulan Mei 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini Abdul Halim duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Negara.
Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (PB KNID) Cirebon. Selanjutnya ia aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan. Residen Cirebon juga mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka.
Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Abdul Halim tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santi Asmoro. Namun, seba­gai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, ia menentang gerakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, walaupun ia tinggal di daerah yang dikuasai oleh Darul Islam. la juga merupakan salah seorang tokoh yang menuntut pembubaran Negara Pasundan ciptaan Belanda.
Dalam periode tahun 1950-an Abdul Halim pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota Konstituante.
Abdul Halim banyak meninggalkan karya tulis, baik berupa artikel dalam beberapa majalah, seperti majalah Soeara Persjarikatan Oelama, majalah As-Sjuro, majalah Pelita, dan Soeara MIAI. Buku-bukunya yang ditulisnya adalah :

 


a . Da ‘wat Al-mal
b. Tarich Islam
c. Neratja Hidoep
d. Kita penoenjoek bagi Sekalian Manoesia
e. Risalat
f. Ijtima’iyyat wa’lLahuha
g. Kita Tafsir Soerat Tabarak
h. Kita 262 Hadis Indonesia
i. Bab al-Rizq
j. Tafsir Juz ‘Amma
k. Cooperasi dalam Islam
Atas jasa-jasanya Pemerintah RI menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Posted in Pahlawan Nasional.