Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sri Sultan HB IX bwI. BIODATA:
Nama : G. R. M. Dorodjatun
Gelar : Sri Sultan Hamengku Bowono IX
Pangkat Terakhir : Jenderal TNI
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta 12 April 1912
Wafat : Amerika Serikat, 3 Oktober 1988
(dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta)
Agama : Islam
Pendidikan : 1. Eerste Europese Lagere School, Yogyakarta
2. Neutrale Europese Lagere School.Yogyakarta
3. Hogere Burger School, Bandung
4. Hogere Burger School, Semarang
5. Gimnasium, Haar, Negeri Belanda
6. Fakulteit Indologi pada Rijksuniversiteit (Sampai
tingkat doktoral) Leiden, Negeri Belanda
Status : Nikah
Jabatan : 1. Pemerintahan
a. Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, (1940 – 1988).
b. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (1945 – 1988).
c. Menteri Negara, dalam Kabinet Syahnr (Oktober 1946 – Juli 1947).
d. Menteri Negara, dalam Kabinet Amir Syarifudin I (Juli 1947 – November 1947).
e. Menteri Negara, dalam Kabinet Amir Syarifudin II (November 1947 – Januari 1948).
f. Menteri Negara, dalam Kabinet Hatta I (Januari 1948 – Agustus 1949 ).
g. Menteri Pertahanan/Koordinator Keaman-an dalam Negeri, dalam Kabinet Hatta II (Agustus 1949 – Desember 1949).
h. Menteri Pertahanan, dalam Kabinet Hatta – RIS (Desember 1949 – September 1950).
i. Wakil Perdana Menteri, dalam Kabinet Natsir
( September 1950 – April 1951).
j. Menteri pertahanan, dalam Kabinet Wilopo (April 1952 – Mi 1953)
k. Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (berkedudukan Menteri), dalam Kabinet Kerja I (1959 – 1960 ).
1. Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, dalam Kabinet Kerja II (Maret 1960 – 1962)
m. Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, dalam Kabinet Kerja III (Maret 1962 – November 1963).
n. Menteri/Ketua BPK, dalam Kabinet Kerja IV (November 1963 – Agustus 1964).
o. Menteri/Ketua BPK, dalam Kabinet Dwikora (Agustus 1964- Februari 1966).
p. Menteri Koordinator Pembangunan, dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan (Februari 1966 – Maret 1966).
q. Wakil Perdana Menteri Bidang Ekubang, dalam Kabinet Dwikora yang disempurna­kan lagi (Maret 1966 – Juli 1966) r. Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, dalam Kabinet Ampera (Juli 1966- Oktober 1967)
s. Menteri Negara Ekuin, dalam Kabinet Ampera yang disempurnakan (Oktober 1967 – Juni 1968).
t. Menteri Negara Ekuin, dalam Kabinet Pembangunan I (Juni 1968 – September 1971).
u. Menteri Negara Ekuin, dalam Kabinet Pembangunan II (September 1971 -1973).
v. Wakil Presiden RI (1973 – 1978).
2. Non Pemerintahan.
a. Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada (1951).
b. Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956).
c. Ketua Sidang ECAFE (1957).
d. Ketua Federasi Asian Games (1958).
e. Ketua Pertemuan Regional XI Panitia Konsultatif Colombo Plan (1959).
f. Ketua Dewan Pembimbing Lembaga Pariwisata Nasional. (1968).
g. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
(1968 – 1974).
h. Ketua Umum Koni (1967).
3. Jabatan Lain.
a. Ketua Delegasi Misi Muhibah Indonesia ke Birma. (1952).
b. Ketua Delegasi Indonesia ke Konfrensi PATA di California, Amerika Serikat (1958).
c. Peserta Konferensi Komite Olimpiade Intemasional di Roma, Italia (1959).
d. Peserta Pertemuan Persiapan Partisipasi Indonesia dalam World Fair, New York (1962).
e. Ketua Delegasi Indonesia dalam Pertemu­an Badan PBB tentang perjalanan dan Pariwisata (1963).

 

 

II. PERJUANGAN DAN JASA.

A. Bidang Politik Dan Pemerintahan

1. Menghadapi Pemerintahan Kolonial Belanda.
Sejak berdirinya kerajaan Yogyakarta, pemerintah Belanda selalu mencampuri urusan pemerintahan kerajaan ini, termasuk pengangkatan sul­tan. Calon Sultan terlebih dahulu harus menandatangani kontrak politik yang isinya senantiasa menguntungkan Belanda dan memperlemah posisi kerajaan. Hal itu pun dialami pula oleh Dorodjatun sebelum beliau diangkat menjadi Sultan Yogyakarta. Berbeda dengan sultan-sultan sebelumny a, Dorodjatun tidak begitu saja menerima kontrak politik yang disodorkan kepadanya. Akibatnya, perundingan untuk merumuskan kontrak politik itu berjalan cukup lama, dari bulan November 1939 sampai Maret 1940. Dalam perundingan ini Dorodjatun yang baru berusia 27 tahun berhadapan dengan Dr. Lucien Adam, 60 tahun, seorang yang cukup berpengalaman dalam masalah-masalah kolonial dan ahli adat-Istiadat Jawa. Ada tiga hal pokok yang tidak dapat diterima oleh Dorodjatun, yakni fungsi patih, Dewan Penasehat dan prajurit keraton.

a. Patih ( Pepatih Dalem )
Patih adalah pegawai kerajaan dan sekaligus pegawai Belanda. Berarti ia memiliki kesetiaan ganda dan karena Belanda berada pada posisi yang kuat, maka biasanya patih lebih banyak bekerja untuk kepentingan Belanda. Dorodjatun menghendaki agar Patih hanya menjadi pegawai kerajaan sehingga ia dapat mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan rakyat.
b. Dewan Penasehat.
Komposisi Dewan Penasehat pun tidak disetujui oleh Dorodjatun. Separoh dari anggota dewan ini ditunjuk oleh pemerintah Belanda dan separohnya lagi dicalonkan oleh Sultan. Akan tetapi calon sultan ini harus disetujui oleh Belanda. Dengan demikian, calon yang akan diangkat adalah calon yang disenangi oleh pemerintah Belanda. Dorodjatun menghendaki agar calon yang diajukan sultan diterima secara mutlak. Beliau juga menuntut agar anggota Dewan Penasehat diberi kebebasan berbicara, sebab hanya dengan kebebasan itu mereka dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.
c. Prajurit Keraton
Pemerintah Belanda menghendaki agar Prajurit Keraton dijadikan sebuah legiun, merupakan bagian dari KNIL dan ditempatkan di bawah komando perwira Belanda, sedangkan gaji mereka tetap dibayar oleh kesultanan. Dorodjatun menolaknya dan menuntut agar prajurit keraton di tempatkan dibawah komando kesultanan.
Sekalipun pada akhirnya Dorodjatun tidak berhasil menolak tuntutan Belanda, namun beliau sudah berjuang semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat dan kerajaannya. Adanya perasaan nasionalis • itu dapat pula dilihat dari pidato pengangkatannya sebagai Sultan Yogyakarta, 18 Maret 1940. Dalam pidato itu beliau mengatakan antara lain :
“ Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa”.

 

2. Menghadapi Pemerintah Pendudukan Jepang
Walaupun berada di bawah tekanan keras dari pemerintah pendudukan Jepang, ternyata Sri Sultan masih berusaha mempertahankan prinsip politiknya dan dalam hal ini beliau berhasil. Tuntutannya supaya setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah Jepang di wilayah Kesultanan Yogyakarta dibicarakan lebih dahulu dengannya, dipenuhi oleh pihak Jepang. Dalam masa ini Beliau berhasil memperjuangkan apa yang dulu gagal diperolehnya dari pemerintah Hindia Belanda. Sejak tahun 1944 kekuasaan Patih berhasil dikuranginya dan sejak tanggal 1 Agustus 1945 Jabatan itu ditiadakannya semaksimal. Dengan demikian Sri Sultan dapat secara langsung menjalankan pemerintahan sehari-hari.

3. Peranan Dalam Kehidupan Republik Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan yang segera disusul dengan berdirinya negara Republik Indonesia (RI), pada hakekatnya adalah pukulan terhadap feodalisme yang berwujud dalam bentuk kerajaan. Ternyata Sri Sultan dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru. Berbeda dengan sikap raja-raja lain, beliau segera menyatakan dukungannya terhadap Republik itu. Tanggal 19 Agustus 1945 beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan dr. Rajiman Wediodiningrat atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam telegram berikutnya, 20 Agustus 1945, dengan tegas dikatakannya bahwa beliau sanggup berdiri dibelakang Presiden dan Wakil Presiden RI. Puncak dari penegasan itu diberikannya dalam amanat tanggal 5 September 1945:
a. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia.
b. Segala kekuasan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengku Buwono IX.
c. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik
Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung- jawab kepada Presiden RI. Disamping itu dalam maklumat nomor 5 tahun 1945 tanggal 26 Oktober 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX memobilisasi gerakan rakyat untuk ikut serta mempertahankan Negara RI dengan membentuk Laskar Rakyat.
Dilihat dari kenyataan bahwa pada masa-masa sebelumnya Sri Sultan tidak mempunyai kontak dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional termasuk Soekarno dan Hatta, maka telegram dan amanat tersebut memberikan warna tersendiri dalam sikap nasionalismenya. Ketika kerajaan Iain masih ragu-ragu, beberapa di antaranya sedang bersiap-siap menyambut kedatangan kembali kekuasaan Belanda, Sri Sultan dengan tegas menyatakan memihak kepada RI dan meleburkan diri ke dalamnya. Terkesan dari kehendak Sri Sul­tan untuk meleburkan diri dengan rakyat supaya terhapus jarak antara rakyat dengan aparat pemerintah. Kehendak ini diwujudkan dengan mengganti istilah ”Pangreh Raja” menjadi ”Pamong Praja” (maklumat no. 10 tahun 1946, tanggal 13 Februari 1946).
Pernyataan-pernyataan tertulis itu diikutinya dengan perbuatannya. Sudah sejak masa-masa awal itu Sri Sultan melibatkan diri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan memberikan berbagai fasilitas untuk kepentingan pemerintah. Di kota Yogya ditempatkan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kota ini pulalah yang sejak minggu pertama bulan Januari 1946 sampai akhir Desember 1949 dijadikan Ibukota RI
sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Sri Sultan.
Peranan Sri Sultan lebih mencuat ketika daerah Yogyakarta diduduki Belanda dalam agresi militer kedua. Betul beliau tetap tinggal dalam kota, tetapi beliau menolak bekerjasama dengan Belanda walaupun ditawari kedudukan yang cukup tinggi, bahwa sebagai raja seluruh Jawa. Sikap nonkooperasinya diikuti oleh seluruh penduduk Yogya sehingga menyulitkan Belanda untuk men jalankan pemerintahan di daerah tersebut.
Pada tanggal 21 Januari 1946 Sri Sultan menulis surat terbuka yang disebarluaskan ke seluruh daerah Yogyakarta. Dalam surat itu dikatakannya bahwa beliau ” meletakkan jabatan ” sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya ialah agar soal keamanan daerah Yogyakarta menjadi beban tentara pendudukan Belanda. Selain itu beliau tidak akan dapat diperalat untuk melakukan tindakan-tindakan yang membantu musuh.
Sementara itu secara diam-diam beliau terus membantu para pejuang. Dengan dana pribadinya, beliau memberikan bantuan logistik kepada para pejuang, pejabat pemerintah RI dan orang-orang Republiken yang tinggal dilain kota. Di lingkungan keraton, beliau memberikan tempat perlindungan kesatuan-kesatuan TNI, sekaligus sebagai markas pejuang.
Salah satu tujuan Belanda menduduki Yogyakarta ialah untuk ”Membebaskan Sultan dari kungkungan Republik”, yang ternyata tidak berhasil. Akan tetapi untuk itupun Belanda tidak berani bertindak gegabah, karena Sri Sultan sendiri bukannya tidak berani menghadapi resiko. Hal ini terbukti dengan peranan Sri Sultan yang telah aktif memberikan bantuan moril maupun materil kepada TNI dan para pejuang dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Peranan beliau semakin nampak, ketika pada tanggal 3 Maret 1949 Mayor Jenderal Meyer, Panglima Tentara Belanda untuk seluruh Jawa Tengah dan Kolonel Van Langen, Komandan Pasukan Belanda di Yogyakarta mendatangani keraton dan menuduh Sri Sultan telah membantu TNI dalam peristiwa tersebul. Kemudian mereka mengancam akan menduduki keraton apabila Sri Sultan tidak menghentikan bantuannya. Akan tetapi Sri Sultan menyambut dingin ancaman tersebut.
Perjuangan Republik akhirnya sampai pada titik yang menentukan sesuai dengan Room-Royen Statement, pasukan Belanda harus ditarik dari daerah Yogyakarta. Pihak Belanda minta jaminan keamanan selama penarikan itu berlangsung. Presiden Soekamo mengangkat Sri Sultan sebagai penanggung jawab keamanan dan tugas itu dilaksanakannya dengan baik. Beliau pulalah yang pada tanggal 27 Desember 1949 mendapat kepercayaan dari Pemerintah RIS untuk menenma pengakuan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Istana Rijkswik (Istana Merdeka) Jakarta.
Pihak lawan yang mengetahui besarnya pengaruh Sri Sultan di bidang politik, berusaha membujuknya atau melengkapkannya. Menjelang Pendaratan Jepang di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membujuk Sri Sultan bersama tiga raja lainnya di Jawa Tengah agar ikut mengungsi ke Aus­tralia. Namun Sri Sultan menolak dan mengatakan bahwa apa pun yang akan terjadi, beliau akan tinggal di Yogya untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Belanda kemudian merencanakan untuk menculiknya. Akan tetapi rencana itu tidak terlaksana sebab pasukan Jepang sudah memasuki Yogyakarta.
Selama Agresi militer kedua, berkali-kali utusan Belanda berusaha menemuinya untuk membujuk agar beliau bersedia bekerjasama dengan Belanda. Tidak seorang pun utusan itu berhasil menemuinya. Dengan alasan sakit, beliau selalu menugaskan orang lain untuk menemui mereka.
Bila bujukan tidak berhasil, masih saja menempuh jalan lain yakni ancaman seperti yang pernah dilakukan oleh Jenderal Meyer. Akan tetapi cara itupun tidak dapat menggoyahkan pendirian Sri Sultan. Sesudah Pengakuan Kedaulatan, pihak lawan, dalam hal ini golongan federalis berusaha untuk memb.unuhnya, rencana itu pun mengalami kegagalan.
Sebuah catatan Iain dapat ditambahkan mengenai besarnya pengaruh Sri Sultan di bidang politik dan keutuhan pribadinya. Beliau merupakan tokoh yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu, nampak dalam ultimatum yang disampaikan Dewan Banteng kepada pemerintah pusat (10 Februari 1958). Dalam ultimatum itu Dewan Banteng menuntut supaya Presiden Soekarno membentuk kabinet baru dengan Hatta atau Sri Sultan sebagai formatur.
Pihak lawan pun mengakui integritas pribadinya seperti terbukti dalam peristiwa perebutan senjata Jepang di Kota Baru, Yogyakarta, tanggal 7 Oktober 1945. Memang serangan yang dilancarkan pada pemuda, BKR dan Polisi berhasil memojokkan Jepang, akan tetapi mereka hanya bersedia menyerahkan senjata kepada Sri Sultan.
Sebagai seorang raja, Sri Sultan merupakan ahli waris dari tradisi yang sudah cukup mapan dan berusia lama. Akan tetapi beliau berani menghilangkan bagian dan tradisi yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal itu dibuktikannya dengan mengadakan demokratisasi di daerah kekuasaannya. Pada akhir September 1945 beliau menyatakan bahwa Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta adalah Badan Legislatif. Dalam bulan Mei 1945 beliau menetapkan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta menjadi Badan Eksekutif. Perubahan lain yang diadakannya dalam sistem pemerintahan ialah :
a. Pemilihan semua pejabat desa berdasarkan pemungutan suara yang
meliputi semua penduduk desa di atas usia 18 tahun.
b. Pemisahan badan-badan legislatif dan eksekutif desa.
c. Pemungutan pajak 10% atas pendapatan desa-desa kaya untuk
membantu desa yang miskin.
d. Membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan.
Dalam beberapa hal, pembaharuan yang dilaksanakannyadi bidang pemerintahan mendahului pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat. Pada tanggal 14 Januari 1946. yaitu pada saat pusat Pemerintahan RI dipandang perlu untuk pindah dari Jakarta, maka Sri Sultan Hamengku Bowono IX menyediakan Yogyakarta sebagai Pusat Pemerintahan RI. Oleh karena itu secara langsung DIY dan Keraton Yogyakarta menjadi dapur perlawanan Pemerintah RI terhadap Pemerintah Penjajah Belanda.
Untuk kepentingan perang, Jepang membuat peraturan yang sangat memberatkan rakyat, seperti kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen dan pengerahan tenaga romusha. Sri Sultan menyadari, bahwa bila peraturan itu ditaati sepenuhnya, maka penduduk akan menderita. Untuk tidak menyerahkan hasil panen sama sekali dan untuk tidak memenuhi kewajiban romusha tidak mungkin, Akan tetapi beliau selalu berusaha agar penyerahan hasil panen dapat ditekan sekecil mungkin. Begitu pula dengan pengerahan tenaga pemuda untuk romusha. Caranya ialah memalsukan statistik mengenai daerah Yogyakarta. Menurut statistik palsu itu wilayah Yogyakarta yang dapat di tanami tidak luas dan karena itu tidak banyak menghasilkan bahan pangan. Dengan alasan itu beliau berhasil mengelabui pemerintahan Jepang sehingga jumlah pangan yang harus diserahkan relatif sedikit.
Dalam statistik palsu itu digambarkan pula, bahwa di wilayah Yogyakarta banyak terdapat daerah-daerah yang digenangi air, sedangkan sebagian lagi kering dan tidak subur. Bila hasil panen harus ditingkatkan, terlebih dahulu harus di buat saluran saluran untuk mengalirkan air dari daerah yang tergenang ke laut. Selain itu diperlukan pula saluran-saluran untuk mengaliri daerah kering. Dengan alasan itu pula Sri Sultan berhasil memperoleh biaya dari Jepang.
Pekerjaan membuat saluran tentu saja memerlukan tenaga manusia khususnya para pemuda. Dengan dalih bahwa sebagian besar pemuda dikerahkan untuk membuat saluran, Sri Sultan dapat mengurangi jumlah romusha yang diminta Jepang.
Beberapa catatan dapat diberikan tentang usaha-usaha Sri Sultan dilapangan ekonomi. Beliaulah yang pertama kali merintis penanaman tembakau Virginia di Kabupaten Sleman dan beliau pula yang merintis pembangunan pabrik gula Madukismo.
Sumbangan besar dalam pembangunan bidang ekonomi juga diberi­kan oleh Sri Sultan pada masa-masa awal Orde Bam. Sebagai akibat salah urns pada masa pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia pada awal Orde Bam sangat suram. Inflasi merajalela, sementara hutang yang harus dibayar kepada luar negeri sangat besar sehingga kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia pun merosot.
Menghadapi hal demikian, sebagai Menteri Ekuin Sri Sultan berusaha mengembalikan stabilitas perekonomian ke dalam, sambil memulihkan kembali kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Dalam rangka stabilitas ekonomi ke dalam, beliau memasyarakatkan progam ekonomi dan pembangunan dengan cara membentuk Koresteda (Koordinasi Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi Daerah) yang langsung di bawah kepemimpinannya. Sedangkan dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia, beliau langsung memimpin misi ke berbagai negara untuk membicarakan hutang-hutang Indonesia, beliau mengadakan perundingan-perundingan agar mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.
Berkat integritas pribadinya, maka negara-negara kreditor tetap bersedia memberi pinjaman kepada Indonesia. Dengan demikian kesulitan ekonomi secara berangsur dapat diatasi, dan sekaligus diperoleh pula dana untuk melaksanakan pembangunan.

 

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA.
Dan deretan jabatan yang pernah dipangkunya baik di dalam maupun di luar pemerintahan, dapat diketahui betapa banyak kegiatan yang dilakukannya dan sumbangan yang diberikannya kepada bangsa dan negara. Di bidang pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan Universitas Gajah Mada, Sri Sultan mempunyai andil yang cukup besar. Pada waktu pemerintah mendirikan Balai Perguman Tinggi Gajah Mada, Sri Sultan menyumbangkan dua tempat untuk kegiatan perguman tinggi itu, yakni Sitihinggil dan Pagelaran. Kemudian disumbangkannya pula Dalem Mangkubumen dan Dalem Notoprajan serta pada tahun 1950 beliau memberikan tambahan fasilitas di Bulak Sumur. Pada tahun itu beliau memberikan Yayasan Guna Darma dan melalui Yayasan itu pula beliau merintis pembangunan asrama-asrama mahasiswa.
Perkembangan bidang pariwisata tidak luput dan perhatian Sri Sul­tan. Dalam tahun 1955 beliau mengadakan perjalanan kedaerah-daerah untuk melihat tempat-tempat yang pantas untuk dijadikan objek pariwisata. Tidaklah mengherankan, apabila kemudian beliau diangkat sebagai Ketua Dewan Pembimbing Lembaga Pariwisata Indonesia.
Di bidang olah raga, Sri Sultan mulai aktif berpartisipasi sejak penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) I di Solo. Perhatian beliau terhadap pembinaan olah raga terus berkembang, sehingga kemudian beliau diangkat menjadi Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI).
Demikian pula di bidang kepramukaan, beliau sangat berjasa dalam rangka pembinaan kepramukaan Indonesia. Sejak tahun 1961 beliau aktif dalam dunia kepramukaan. Dimulai pengangkatannya sebagai Wakil Ketua I Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka, kemudian pada tahun 1967 beliau diangkat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sampai dengan tahun 1974. Terakhir pengabdian beliau dalam kepramukaan adalah menjadi Wakil Ketua/Ketua Hanan Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka masabhakti 1978-1983.

 

 

C. TANDA JASA/KEHORMATAN YANG DIMILIKI
1. Bintang Republik Indonesia Adipradana (II)
2. Bintang Mahaputera Adipurna (I)
3. Bintang Mahaputera Adipradana (II)
4. Bintang Gerilya
5. Bintang Bhayangkara Pratama (II)
6. Bintang Sewindu
7. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I
8. Satya Lencana Perang Kemerdekaan II
9. Satya Lencana Kesetiaan
10. The Datu of The Order of Sikatuna ( Philipina )
11. Gran Cordon of The Order of Menelik II (Ethiopia)
12. Grootkriz Kronode (Belgia)
13. Peace Award (Jepang)
14. Setia Mahkota Malaysia – SSM (Malaysia)
15. Grootkruis (Belanda)
16. Bronze Wolf (Pandu Dunia)
17. Grootlint Der Leopold Sorde (Belgia)
18. The First Class of.The Order of The Rising Sun (Jepang)
D. KESIMPULAN
Berdasarkan catatan-catatan riwayat hidup dan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagaimana diuraikan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sekaligus menggambarkan kepribadian dan sikap hidup beliau, sebagai berikut:
1. Beliau adalah seorang yang berjiwa demokrat, meskipun beliau dibesarkan dalam lingkungan kraton.
2. Beliau adalah seorang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan rela mengorbankan kedudukan dan kepentingan pribadi untuk kepentingan nasional.
3. Beliau adalah seorang yang selalu loyal kepada Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.
4. Beliau adalah seorang pejuang yang konsisten pada sikap dan tindakannya dalam membela kepentingan rakyat, bersikap tegas, berani mengambil resiko untuk kepentingan perjuangan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
5. Beliau adalah seorang yang rendah hati, sederhana, bijaksana dan memiliki integritas moral yang utuh.
6. Sikap dan semangat perjuangannya dari awal sampai akhir menunjukkan keberanian yang luar biasa, tindakan-tindakannya yang mulia tanpa pamrih maupun golongan serta memiliki moral dan prilaku yang mengandung suri tauladan bagi bangsanya.
Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 053/TK/Tahun 1990 tanggal 31 Maret 1990.

Posted in Pahlawan Nasional.