Dr. H. Moh Hatta

Moh Hatta bwMohammad Hatta dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia menyelesaikan pendidikan di Europese Lagere School (ELS; setingkat Sekolah Dasar) di Bukittinggi dan Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO; setingkat Sekolah Menengah Pertama) di Padang. Sesudah itu ia memasuki Handels Middelbare School (Sekolah Menengah Ekonomi) di Jakarta. Tamat dari sekolah ini, pada tahun 1921 ia berangkat ke negeri Belanda untuk mengikuti kuliah di Handels Hogere School (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam. Semula ia memilih jurusan ekonomi perdagangan, kemudian pindah ke jurusan ekonomi kenegaraan. Akibat perpindahan jurusan dan kegiatan dalam Perhimpunan Indonesia (PI), Hatta terlambat menyelesaikan kuliah. Barulah pada tahun 1932 ia memperoleh gelar sarjana ekonomi.
Ketika masih sekolah di MULO, Hatta sudah aktif dalam organisasi Jong Sumateranen Bond (JSB) cabang Padang. Di Jakarta, ia diangkat sebagai bendahara JSB Pusat sekaligus mengurus penerbitan majalah Jong Sumatera. Kegiatan dalam organisasi dilanjutkan Hatta di negeri Belanda dalam Indische Vereniging (kemudian berganti nama menjadi Indonesische Vereniging dan akhirnya Perhimpunan Indonesia). Dari kedudukan sebagai anggota biasa, ia dipercayai menjadi bendahara merangkap anggota dewan redaksi majalah Hindia Putera (kemudian menjadi Indonesia Merdeka), dan akhirnya selama empat tahun berturut-turut (1926 – 1930) menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (PI).
Perjuangan politik menentang penjajahan Belanda dimulai Hatta melalui PI. Sebagai ketua PI, ia menggariskan haluan politik PI, yakni nonkooperasi dan mencanangkan semboyan “ Indonesia merdeka sekarang juga ”. Diluar PI, Hatta juga aktif dalam organisasi yang bertujuan untuk menghapuskan penjajahan, seperti Liga menentang kolonialisme. Dalam kongres Liga di Brussel, ia menguraikan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan Belanda.
Pada akhir tahun 1926 dan awal 1927 di beberapa tempat di Indonesia meletus pemberontakan yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan ini dengan mudah ditumpas pemerintah dan PKI dibubarkan. Samaun, salah seorang tokoh PKI, melarikan diri ke luar negeri. Di negeri Belanda, ia mengadakan perundingan dengan Hatta yang akhirnya melahirkan Konvensi Samaun – Hatta. Isinya yang utama ialah, PKI akan menyerahkan semua miliknya kepada partai nasional yang akan didirikan oleh Hatta. Akibat konvensi ini, Pemerintah Belanda menuduh Hatta sudah menjadi komunis dan menyiapkan pemberontakan melawan Pemerintah. Berdasarkan tuduhan itu, ditambah dengan kritik-kritiknya yang tajam terhadap Pemerintah dalam beberapa tulisannya di majalah Indonesia Merdeka, pada tanggal 25 September 1927 ia ditangkap dan dipenjarakan. Tokoh PI lainnya yang juga dipenjarakan ialah Datuk Pamuneak, Ali Sastroamijoyo, dan Abdul Majid Joyodiningrat.
Selama lima bulan Hatta dan kawan-kawannya meringkuk dalam penjara. Mereka kemudian diadili. Dalam sidang pengadilan (22 Maret 1928) Hatta membacakan pembelaannya yang berjudul “Indonesia Vrij” (Indonesia Merdeka). Dalam pembelaan itu ia mengupas praktik-praktik kolonial yang dijalankan Belanda di Indonesia. Tentang PI dikatakannya bahwa PI memang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, akan tetapi perjuangan itu dilakukan melalui saluran politik, bukan dengan kekerasan. Pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan Hatta dan kawan-kawannya, sehingga mereka dibebaskan.
Pada akhir tahun 1929, Ir. Sukarno, ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) ditangkap Pemerintah dan dipenjarakan dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak. Mr. Sartono, ketua muda PNI, membubarkan partai dan mendirikan partai baru, yakni Partindo. Tindakan Sartono tidak disetujui sebagian anggota PNI. Mereka menamakan diri “Golongan Merdeka”. Berdasarkan saran Hatta, Golongan Merdeka mendirikan partai baru, Yakni Pendidikan Nasional Indonesia yang lebih dikenal sebagai PNI baru. Seperti PNI (lama) dan Partindo, PNI baru juga berhaluan nonkooperasi.
Untuk memperkuat PNI baru, Hatta meminta Syahrir pulang lebih dulu ke Indonesia. Hatta sendiri baru kembali pada tahun 1932. Ia meletakkan dasar perjuangan bagi PNI – baru. Intinya adalah, mendidik rakyat dalam hal-hal politik dan sosial dengan memperhatikan asas-asas kedaulatan rakyat.
Pada tahun 1930-an Pemerintah Belanda menjalankan politik represif. Partai-partai politik, baik yang berhaluan nonkooperasi maupun kooperasi, dibungkam dengan dikeluarkannya Vergader Verbod (larangan mengadakan rapat). tokoh-tokoh pergerakan nasional ditangkap. Sukarno yang sudah dibebaskan pada akhir 1931 dan langsung memimpin Partindo, ditangkap kembali pada Juli 1933. Hatta dan Syahrir serta beberapa tokoh PNI baru lainnya ditangkap pada bulan Februari 1934. Setelah mendekam dalam penjara selama hampir satu tahun, pada awal tahun 1935 Hatta dan kawan-kawannya dibuang ke Digul, Irian. Hatta dan Syahrir kemudian dipindahkan ke Banda Naira. Pada bulan Februari 1942, kurang lebih satu bulan sebelum Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, keduanya dipindahkan ke Sukabumi, Jawa Barat. Sesudah Jepang berkuasa, mereka dibebaskan.
Walaupun membenci fasisme, Hatta tidak mungkin menolak sama sekali tawaran Jepang. Ia bekerja sebagai penasihat Pemerintah pendudukan Jepang. Dalam jabatan ini ia berusaha mencegah diberlakukannya peraturan-peraturan yang dapat melukai perasaan rakyat, baik yang bersifat agama maupun norma-norma sosial. Pada tahun 1943 Pemerintah pendudukan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Hatta diangkat sebagai salah seorang pemimpin Putera di samping Sukarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansur. Badan yang dibentuk Jepang untuk kepentingan perang itu, mereka manfaatkan untuk tetap menghidupkan semangat Nasionalisme di kalangan rakyat. Jepang yang mengetahui siasat ini, akhirnya membubarkan Putera dan membentuk badan baru, yakni Jawa Hokakai yang langsung dipimpin oleh orang Jepang.
Situasi perang yang semakin tidak menguntungkan, memaksa Jepang memberikan konsesi kepada daerah-daerah pendudukannya. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso mengucapkan janji bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Sehubungan dengan janji itu, pada bulan Mei 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; BPUPKI). Dalam BPUPKI ini Hatta duduk sebagai anggota panitia kecil yang bertugas menyusun undang-undang dasar.
Setelah tugas-tugas BPUPKI selesai, badan ini dibubarkan dan dibentuk badan baru, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sukarno diangkat sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dua hari setelah PPKI dibentuk, Sukarno, Hatta, dan dr. Rajiman Wediodiningrat (bekas ketua BPUPKI) berangkat ke Dalat, Vietnam, menemui Jenderal Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di seluruh Asia Tenggara. Terauchi mengatakan bahwa kemerdekaan sudah dapat diumumkan bila persiapan sudah matang.
Waktu mereka tiba kembali di Jakarta, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Para pemuda yang sudah mengetahui berita itu mendesak Sukarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sukarno, dan juga Hatta, menolak. Mereka ingin mengadakan rapat dengan PPKI terlebih dulu. Akibat penolakan itu, dinihari tanggal 16 Agustus mereka dibawa oleh para pemuda ke Rengasdengklok, dekat Karawang. namun para pemuda tetap tidak berhasil mendesak Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan di tempat itu. Sehabis Maghrib, atas usaha Ahmad Subarjo, mereka kembali ke Jakarta. Malam itu juga diadakan rapat dengan anggota PPKI yang juga dihadiri oleh wakil-wakil pemuda, di rumah Laksamana Muda Maeda yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Teks proklamasi pun disusun oleh Sukarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tepat pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi itu dibacakan oleh Sukarno didampingi oleh Hatta di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Esoknya, 18 Agustus 1945, sidang PPKI secara aklamasi memilih Sukarno dan Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI). Jabatan sebagai wakil presiden dipangku Hatta sampai ia mengundurkan diri tanggal 1 Desember 1956, diselingi oleh periode singkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Dalam memegang jabatan sebagai wakil presiden, Hatta pernah pula merangkap jabatan sebagai perdana menteri dan sekaligus menteri pertahanan (Januari 1948 sampai Desember 1949).
Dengan proklamasi kemerdekaan, mulailah periode baru dalam perjuangan bangsa Indonesia, bukan lagi merebut kemerdekaan, tetapi mempertahankan kemerdekaan, khususnya menghadapi Belanda yang masih berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Untuk menghadapi Belanda, Pemerintah RI menempuh jalan diplomasi. Pada bulan Maret 1947 ditandatangani Perjanjian Linggarjati. Untuk menggalang kekuatan di Sumatera, pada bulan Juli 1947 Hatta berkunjung ke Bukittinggi. Dari sini ia berangkat ke India menemui Gandhi dan Nehru dalam rangka mencari dukungan politik. Pada waktu pulang dari India, Belanda sudah melancarkan agresi militer. Selama agresi militer itu dan beberapa bulan sesudahnya, Hatta berkedudukan di Bukittinggi.
Sementera itu, kabinet Amir Syarifuddin jatuh akibat diterimanya persetujuan Renville (17 Januari 1948). Hatta kembali ke Yogya untuk membentuk kabinet baru. Pada akhir Januari 1948 terbentuk kabinet Presidensial dengan Hatta sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Salah satu program kabinetnya ialah melanjutkan perundingan dengan Belanda atas dasar Renville.Sementara itu, kabinetnya juga dirongrong oleh golongan kiri yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pimpinan Amir Syarifuddin. Mereka menuntut agar persetujuan Renville dibatalkan, padahal persetujuan dibuat ketika Amir menjadi perdana menteri. Program lain yang dijalankan kabinet Hatta ialah reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Pengurangan jumlah anggota angkatan perang dirasa perlu untuk menghemat pembiayaan. Anggota-anggota yang terkena rasionalisasi disalurkan ke bidang-bidang pekerjaan yang produktif.
Perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PPB), tidak berjalan dengan lancar. Sebenarnya, Hatta banyak mengalah mengikuti kemauan Belanda. Ia bersedia mengakui kekuasaan Belanda dalam pemerintahan sementara (interim) sebelum terbentuknya negara Indonesia Serikat. Akan tetapi, ia bersikukuh mempertahankan eksistensi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemerintahan sementara. Sebaliknya, Belanda menuntut agar TNI dibubarkan dan hanya mereka yang lulus dalam seleksi yang akan diterima dalam angkatan perang pemerintahan sementara. Akibatnya, perundingan buntu sama sekali.
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer untuk kedua kalinya. Ibu kota RI, Yogyakarta, mereka duduki pada hari itu juga. Sebelumnya, kabinet masih sempat bersidang. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tidak akan meninggalkan ibu kota. Dengan cara itu mereka masih akan dapat berhubungan dengan KTN dan melalui badan ini membuka kembali perundingan dengan Belanda. Akibatnya, mereka ditawan Belanda dan diasingkan ke luar Jawa. Hatta dan beberapa menteri diasingkan di Bangka, sedangkan Presiden Sukarno dan Syahrir di Prapat, Sumatera Utara, namun kemudian dipindahkan ke Bangka.
Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dan aksi-aksi gerilya TNI yang semakin meningkat, memaksa Belanda untuk membuka perundingan kembali dengan RI. Perundingan ini United Nations Commissiion for Indonesia (UNCI), sebuah badan yang dibentuk oleh PBB sebagai pengganti KTN diawasi oleh yang akhirnya melahirkan pernyataan Roem-Roijen (7 Mei 1949). Intinya adalah, pemimpin-pemimpin RI yang ditawan Belanda akan dibebaskan dan selanjutnya akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Sukarno, wakil Presiden Hatta dan lain-lain kembali ke Yogya.
Sesuai dengan isi pernyataan Roem-Roijen, pada pertengahan Agustus 1949 Hatta berangkat ke Negeri Belanda memimpin delegasi RI untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Salah satu keputusan KMB ialah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas RI dan negara-negara federal yang dibentuk oleh Belanda. Pada tanggal 20 Desember 1949 Sukarno diangkat menjadi Presiden RIS, sedangkan Hatta sebagai Perdana Menteri. Dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri RIS, Hatta menandatangani naskah “Pengakuan Kedaulatan” oleh Belanda terhadap Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam.
RIS tidak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dilikuidasi dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Hatta pun kembali memegang jabatan sebagai wakil Presiden. Pada tanggal 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri. Akan tetapi, ia tetap menyampaikan saran-saran untuk mengatasi berbagai kemelut yang menimpa negara dan bangsa. Ia ikut dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Pembangunan yang diadakan dalam rangka meredakan hubungan yang tegang antara Pemerintah pusat dan beberapa daerah. Hatta juga mengadakan “koreksi” terhadap tindakan-tindakan Presiden Sukarno yang dinilainya menjurus ke arah diktator. Koreksi itu disampaikan dalam tulisan berjudul “Demokrasi Kita”.
Dalam masa orde baru, Hatta berusaha mendirikan partai Islam, tetapi gagal. Ia kemudian mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk membentuk sebuah panitia (dikenal sebagai panitia lima) dengan tugas membahas masalah Pancasila.
Dr. Muhammad Hatta yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta, sesuai dengan amanatnya untuk dikuburkan di tengah-tengah rakyat. Pada tahun 1986 Pemerintah RI menganugerahi Hatta gelar Pahlawan Proklamator (Surat Keputusan Presiden RI No.081/TK/Tahun 1986 tanggal 23 Oktober 1986).

Posted in Pahlawan Nasional.