Prof. Mr. Dr. Soepomo

DR Soepomo bwProf. Mr. Dr. Soepomo dilahirkan di Sukoharjo, daerah Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903. Ayahnya adalah Raden Tumenggung Wignyodipuro, menjabat sebagai Bupati Anom, Inspektur Penghasilan Negeri Kasunanan Surakarta. Soepomo adalah anak tertua dalam keluarga yang berjumlah 11 orang, 5 orang laki-laki terhitung Soepomo dan 6 orang wanita.
Mula-mula Soepomo bersekolah di Europesche Lagere School (ELS), suatu sekolah dasar untuk anak-anak Belanda. Sesudah tamat pada tahun 1917, ia meneruskan pelajarannya ke MULO (SMP) di kota Sala. Kemudian meneruskan pelajarannya ke Rechtschool atau Sekolah Menengah Hukum di Jakarta. Pada tahun 1923 Soepomo lulus dengan memuaskan dan termasuk seorang pelajar terbaik yang pernah dihasilkan oleh sekolah tersebut.
Sejak muda Soepomo sudah tertarik pada pergerakan pemuda. Ia menjadi anggota perkumpulan Jong Java. Juga giat berolah seni dengan memasuki perkumpulan wayang orang Krido Yatmoko. Ia pun pandai seni karawitan dan tarian Jawa.
Sesudah tamat dari Sekolah Menengah Hukum, Soepomo diangkat menjadi pegawai pada Pengadilan Negeri di Sragen, daerah Surakarta pula. Minatnya terhadap penelitian ilmu hukum sudah mulai tumbuh pada waktu itu ia tertarik pada hukum adat dan ingin melakukan penelitian dengan seksama. Karena minat dan bakatnya Soepomo mendapat tugas belajar untuk memperdalam ilmu hukum di Universiteit Leiden, Negeri Belanda. Pada tahun 1924 ia berangkat ke Negeri Belanda dan bermukim di negeri dingin itu hingga tahun 1927. Pada tanggal 14 Juni 1927 ia berhasil memperoleh gelar (Meester in de rechten sama dengan Sarjana Hukum) Kepandaiannya amat menonjol. Belum satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1927, ia berhasil memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum untuk desertasinya yang berjudul ”De reorganisatie van het Agraris stelsel in het gewest Surakarta” (Penyusunan kembali hukum agrarie di daerah Surakarta ) bahkan meraih hadiah tertinggi, yaitu hadiah ”Gajah Mada”.
Keberhasilan Soepomo ini mendapat sambutan baik di kalangan kawan-kawan mahasiswa di Negeri Belanda dan bangsa Indonesia pada umumnya, karena memberi bukti bahwa anak Indonesia pun mampu berkarya pada bidang ilmu pengetahuan. Para sarjana Belanda pun menghargainya.
Di Negeri Belanda, pemuda Soepomo juga bergabung dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia waktu masih bernama Indonesische Vereeniging dengan tujuannya Indonesia Merdeka. Di sela-sela kesibukan studi dan berorganisasi, Soepomo juga giat dalam bidang seni budaya. Pada tahun 1927 di kota Paris bersama Wiryono Projodikoro ia mengadakan pagelaran tari yang menggemparkan dan mempesonakan yang hadir, di antaranya Duta Besar Belanda di Paris, Dr. Loudon. Ia begitu kagum akan tarian Soepomo dan Wiryono, sebingga memintanya untuk mengulangi lagi pada kesempatan yang lain.
Mr. Dr.Soepomo menekuni bidang Hukum Adat, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah juga bangsa yang berkebudayaan dan beradaban.
Sekembalinya di Indonesia, ia diangkat menjadi pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta (1927). Setahun kemudian menjadi Ketua Luar Biasa Pengadilan Negeri di Yogyakarta. Perhatiannya terhadap bidang studi ilmu hukum tetap besar. Waktunya digunakan untuk memperdalam hukum agraria, hukum adat tanah dan peradilan di Yogyakarta Mulai tahun 1930 sampai tahun 1932. Soepomo ditarik ke Jakarta dan bekerja untuk membantu Direktur Justisi di Jakarta. Departemen yang Justitie atau Departemen Kehakiman menguasinya untuk mengadakan penelitian. hukum adat di daerah hukum Jawa Barat (Privaatrechtder Inheemse beyolking). Penelitian tersebut menghasilkan laporan monografi tentang hukum adat privat Jawa Barat yang penting artinya.
Pada tanggal 20 Januari 1929 Mr. Dr. Soepomo kawin dengan puteri bangsawan R.A. Kushartati, puteri Pangeran Ario Mataram, kerabat keraton Surakarta. Dari perkawinannya itu memperoleh 6 orang anak, 3 pria dan 3 wanita.
Antara tahun 1932 (Desember) sampai tahun 1938 Soepomo menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Jakarta menjadi pegawai tinggi pada Departemen Kehakiman. Menjelang pecahnya Perang Asia Timur Raya. Soepomo mulai memasuki dunia pendidikan tinggi ilmu hukum. la menggantikan Prof. Ter Haar yang cuti ke Negeri Belanda, dan diangkat sebagai dosen dalam Hukum Adat pada Rechts Hooge School (RHS) yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Di samping itu juga memberi kuliah hukum adat pada Bestuursacademie (Akademi Calon Pamongpraja) di Jakarta. Ketika pemerintah Hindia Belanda hampir runtuh, Soepomo menjabat Guru Besar Hukum Adat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sampai mendaratnya pasukan Jepang di Indonesia.
Ketika diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa Hukum Adat pada RHS, Soepomo mengucapkan pidato pengukuhannya dengan judul ”Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat”.
Sebagai seorang Sarjana Soepomo selalu berpikir ilmiah, obyektif dan tetap memegang kode-kode etik ilmuwan. la menghindari penonjolan diri sebagai kelompok, dan tidak menyukai sikap ekstrim maupun pertentangan. Soepomo selalu mencari titik persamaan dan persatuan.
Pada zaman Hindia Belanda Mr. Dr. Soepomo sering menulis karangan tentang ilmu hukum dalam majalah Indisch Tijdshrift van het Recht (Majalah Hindia mengenai Hukum). la juga tetap memperhatikan pergerakan nasional. Bersama Ali Sastroamijoyo, Soepomo menulis karangan berjudul ”Perempuan Indonesia dalam Hukum”. Untuk menyambut Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Soepomo berperan pula dalam melahirkan Partai Indonesia Raya ( Parindra), gabungan Budi Utomo (BU) dengan persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Soepomo ditunjuk sebagai anggota panitia untuk merumuskan dalil-dalil persatuan yang akan mengantarkan BU dengan dasar-dasar kebangsaan Indonesia menuju Indonesia Merdeka. Laporan Soepomo ini disampaikan dalam konferensi Budi Utomo tahun 1935, dan diterima baik, lahir Parindra sebagai hasil perpaduan BU dengan PBI. Atas dasar persetujuan hasil pemikiran Soepomo itulah Prof. Supomo duduk sebagai Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat di Jakarta. la juga meneliti Hukum Waris Adat di Jakarta.
Pada zaman pendudukan Jepang, Prof. Supomo menjabat sebagai pembesar dan Kepala Jawatan Kehakiman, dan duduk dalam Panitia Hukum Adat dan Tatanegara.
Dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka Prof. Soepomo mempunyai saham yang besar. la duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai), dan mengetuai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. la berhasil menyusun konsep UUD dan menjelaskannya setiap makna dari pasal-pasal UUD itu dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Bahkan Ia berhasil meyakinkan para anggota sidang sehingga Rancangan UUD tersebut dapat di sahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada sidangnya sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945.
Pada sidang pertama, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Soepomo mengucapksan pidatonya tentang teori negara secara yuridis, politis dan sosiologis, syarat-syarat berdirinya negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan serta hubungan antara negara dan agama.
Pada kesempatan itu, Prof. Soepomo mengemukakan pertanyaan antara lain, apakah Indonesia akan berdiri sebagai negara kesatuan (eenheidsstaat), atau negara serikat (bondstaat) atau pun persekutuan negara (statenbond)? Bagaimana pula hubungan antara negara dan agama, serta apakah Indonesia akan berbentuk sebagai republik atau kerajaan (monarchie)?
Prof. Soepomo memberi kesimpulan sebagai berikut:
1. Politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada dan nyata pada masa itu, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman.
2. Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan ke Istimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara Indonesia harus berdasar atas aliran pikiran negara atau staatsdee yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun.
3. Negara Nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara yang demikian itu hendaknya Negara Indonesia yang memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.
4. Negara akan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil.
Mengenai apakah negara itu, Prof Soepomo condong pada pendapat:
“Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan”.
Pada bagian lain beliau berkata:
“Maka semangat kebatinan, struktur kerokhanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, yaitu persatuan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam suatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan kepada Keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan mahluk segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli”.
Demikianlah beberapa cukilan pokok-pokok pikiran Prof. Soepomo mengenai Negara Indonesia yaang akan dibangun. Ia telah ikut meletakkan dasar-dasar pemkiran yang fundamental bagi negara. Dasar-dasar pemikiran inilah yang kemudian mengilhami setiap pasal UUD RI atau Undang-Undang Dasar 1945 Prof. Soepomo adalah ketua Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang sudah tentu amat besar peranannya.
Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar ini diketuai oleh Prof. Soepomo dan para anggotanya adalah Wongsonegoro S.H., Ahmad subarjo SH, A.A. Maramis S.H., R.P. Singgih SH. Haji Agus Salim dan dr. Sukiman Wirjosandjojo.
Prof. Soepomo berhasil menyusun Rancangan Undang -Undang Dasar 1945. Bahkan ia pula yang menjelaskan segala hal yang menyangkut UUD tersebut didepan sidang. Rancangan UUD inilah yang kemudian dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dibahas kembali dan disahkan sebagai UUD 1945.
Prof. Soepomo juga duduk sebagai Panitia Penghalus Bahasa untuk memperbaiki redaksi Rancangan UUD tersebut, bersama dengan Prof. Dr. Husein Jayadinigrat dan Haji Agus Salim.
Sungguh besar sekali peranan Prof. Dr. Soepomo dalam penyusunan UUD 1945. Tidaklah mengherankan, apabila sesudah Proklamasi Kemerdekaan, Prof. Dr. Soepomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama. Sebagai Menteri Kehakiman, pertama-tama Prof. Soepomo menghadapi persoalan hukum nasional yang harus segera dibina, karena hukum kolonial sudah tidak sesuai lagi.
Dengan terbentuknya Kabinet Sjahrir, maka Prof. Soepomo diangkat sebagai Penasehat Menteri Kehakiman. Ia juga ditunjuk sebagai anggota komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Sesudah pasukan Belanda mendarat di Indonesia, maka terjadilah perjuangan fisik (militer) di samping perjuangan diplomasi. Prof. Soepomo sejak awal aktif berjuang dalam bidang diplomasi, sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan Belanda, dalam Perundingan Renville (tanggal 8 Desember 1947), pula dalam perundingan dengan Komisi Tiga Negara. Prof. Soepomo juga mengambil peranan dalam perundingan-perundingan di bawah naungan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang menghasilkan Roem-Rojen Statement. Dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Prof. Soepomo mengetuai suatu Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara.
Di dalam kabinet pertama Republik Indonesia Serikat (RIS) sesudah pengakuan kedaulatan, Prof. Soepomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Peranannya besar sekali dalam memperjuangkan terciptanya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempuh dengan cara konstitusional.
Kemudian Prof. Soepomo aktif dalam berbagai kepanitiaan, antara lain Panitia Pembentukan Karesidenan Irian Barat, anggota Delegasi RI ke Sidang Umum PBB, Panitia Negara khusus yang bertugas meninjau persetujuan-persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang tercapai dalam KMB, Konferensi Perjanjian Perdamaian dengan Jepang dan sebagainya.
Pada tahun 1954 sampai 1956, Prof. Soepomo bertugas sebagai Duta Besar RI di Inggris (London). Selain itu Prof. Soepomo juga memimpin berbagai lembaga internasional, misalnya International Insstitute of Differing Civili­zation di Brusel, dan International Commission for a Scientific and Cultural History of Mankind and Indonesian Institute of World Affairs.
Sebagai seorang sarjana yang terkemuka, Prof Soepomo berjasa dalam pembinaan ilmu pengetahuan hukum, menjadi Guru Besar pada Universitas Gajah Mada, Akademi Ilmu Politik, pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pada tahun 1951-1954 Ia menjabat Presiden Universitas Indonesia dan anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi.
Selama hidupnya Prof. Dr. Soepomo telah banyak memberikan sumbangan kepada ilmu hukum dengan karya-karya ilmiahnya yang berbobot dan telah dijadikan buku atau dimuat di majalah-majalah.
Prof. Mr. Dr. Soepomo wafat tanggal 12 September 1958 di Jakarta. Jenazahnya dikebumikan di makam keluarga di kampung Yosoroto, Sala.
Pemerintah Republik Indonesia mengakui jasa-jasa Prof. Mr. Dr. Soepomo dan menganugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden RI
No.123 Tahun 1965 tanggal 14 Mei 1965.

Posted in Pahlawan Nasional.