Dr. Sahardjo S.H.

DR Sahardjo bwSahardjo yang penampilannya serba halus, tenang dan sederhana, dilahirkan di Sala, Ibukota kerajaan Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 26 Juni 1909.
la adalah putra sulung Raden Ngabei Sastroprayitno, seorang pegawai keraton Surakarta yang lazimnyadisebut abdi dalem (abdi = sahaya; dalem = paduka raja). Karena kedudukan ayahnya yang cukup tinggi, maka ia dapat bersekolah di ELS (Europese Lagere School = SD berbahasa Belanda) yang hanya menerima sebagai murid-muridnya anak-anak Belanda dan anak-anak pegawai tinggi Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Kerajaan Jawa.
Sahardjo tamat pada ELS pada tahun 1922 sesuai dengan jadwal, tanpa berhenti ditengah jalan. Setelah tamat ELS ia meneruskan ke sekolah dokter STOVIAdi Jakarta, tetapi hampir setahun di sekolah dokter, ia merasa tidak sesuai untuk menjadi dokter. Ia tidak tahan melihat darah. Hal ini memang ternyata kemudian waktu ia menyaksikan putranya dikhitan. Meskipun tidak melihat darah pada khitan putranya, namun ia jatuh pingsan.
Menyadari bahwa ia tidak berbakat untuk menjadi dokter, ia berpindah sekolah ke AMS bagian B (= SMTP bagian Paspal). Sekolah inipun ia tamatkan tepat pada waktunya.
Sekolah Menengah zaman Hindia Belanda bagi anak Indonesia sudah cukup untuk memperoleh pekerjaan yang berpenghasilan lumayan, untuk tidak mengatakan baik. Meskipun demikian Sahardjo tidak berminat untuk menjadi pegawai negeri.
Pada waktu Sahardjo tamat AMS B tahun 1927, kaum terpelajar Indonesia sedang mendengung-dengungkan perjuangan menuntut kemerdekaan, khususnya
dengan berdirinya PNI (Partai Nasional Indonesia) dibawah pimpinan Bung Karno. Kaum terpelajar, terutama yang sudah banyak sedikit mengikuti pergerakan pemuda, tertarik kepada perjuangan kemerdekaan bangsanya.
Demikian pula Sahardjo yang sewaktu di AMS B telah ikut didalam PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) dengan aktif, tertarik unluk mengabdikan dirinya kepada perjuangan bangsanya. Oleh karenanya ia tidak mencari pekerjaan untuk menjadi pegawai negeri, tetapi mengabungkan diri didalam” Perguruan Rakyat” (PR) yang didirikan oleh kaum pergerakan.
Perguruan Rakyat memang didirikan oleh orang-orang PNI dibawah pimpinan Dr. Moh. Nazief SH dengan wakil ketua Prof. Sunario, SH, bekas Menteri Luar Negeri kita. Anggota pengurus lain-lainnya; Sartono SH, Moh. Husni Thamrin dan RMAA Kusumoutoyo, keduanya anggota Volksraad (Dewan Rakyat). Sekretaris merangkap Direktur Arnold Mononutu (Oom No, pernah Dubes di RRC dan Menteri Penerangan). Para guru-gurunya antara lain : Prof. Muh. Yamin SH. Dr. A.K. Gani, PROF. Dr. Juned Pusponegror, Suyitno Mangunkusumo. Prof. Sugarda Purbakawaca (Rektor Universitas 17 agustus). Suwiryo (dahulu : Walikota Jakarta raya), Mr. Amir Syaifuddin (pemberontak PKI 1948), Sugondo Joyoprapudpito (tokoh Sumpah Pemuda), Latief Hendraningrat ( Pengibar bendera Sang saka pada waktu Proklamasi 17 – 8 – 45) dan Iain-lain, semuanya tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan.
Suhardjo mengajar dibagian POPTI (Persiapan untuk Perguruan Tinggi = SMTA) dan POP (Perguruan Umum Pendidik = Sekolah Guru) ia bekerja tidak untuk menerima gajih yang mencukupi, tetapi dengan ikhlas demi perjuangan bangsa. Imbalannya hanya f 22,50 yang dibayar dengan cicilan 3 x f 7.50. Itupun dengan resiko sewaktu-waktu dapat ditangkap oleh polisi, karena gerak gerik orang-orang PR senantiasa dalam pengawasan PID (Intel Hindia Belanda).
Selain mengajar di PR Suhajo memperoleh kepercayaan di Partindo (Partai Indonesia, Penjelmaan dari PNI) untuk membimbing dan menguji calon-calon anggota pengurus Partindo di Jawa Barat.
Semangat belajar Suhardjo senantiasa menyala-nyala. Keinginannya menjadi Ahli Hukum membawanya kebangku kuliah di RHS (Rechts Hoge School = Sekolah Tinggi Hukum). Sekalipun ia cerdas, namun karena merangkap mengajar di PR studinya di RHS tidak dapat dikatakan lancar. Hambatan lainnya ialah soal biaya. Kesulitan biaya mestinya tidak perlu terjadi, karena ayahnya masih dapat membiayai pelajarannya, tetapi Suharjo berpendapat bahwa ayah harus menyediakan biaya adik-adiknya di Sala.
Tahun kedua dari kuliah terasa amat berat dan hampir ia mememutuskan sekolahnya, namun ha! itu dapat diatasinya berkat bantuan tunangannya, Siti Nuraini. Pertunangannya itu mempunyai kisahnya tersendiri. Sahardjo memberi pelajaran pada Sekolah Guru PR dan disanalah ia menjumpai muridnya klas tertinggi Siti Nuraini yang amat menariknya karena kepandaiannya membaca puisi bahasa Prancis. Pertemuan itu menjalin cinta kasih dan saling berjanji akan hidup bersama. Oleh karena itu Nuraini pun merasa ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan sekolah calon suaminya.
Sebagai guru Perguruan Rakyat Sahardjo mendapat imbalan 22.50 gulden dan Siti Nuraini sebagai guru Keputrian Perguruan Rakyat mendapat penghasilan 25 gulden, Gadis itu masih tinggal pada orang tuanya sehingga ia tidak usah mengeluarkan biaya untuk keperluannya sehari-hari. Inilah sebabnya ia dapat membantu biaya sekolah Sahardjo. Namun demlkian, dengan prihatin Sahardjo menyelesaikan pelajarannya pada RHS hingga dapat mengondol titel ”Mr’ {Meester in de Rechten = SH) pada tahun 1941. Mereka kawin pada tahun 1938 setelah ada kepastian calon suami akan dapat menyelesaikan studinya.
Setelah tamat dan bergelar Mr. Sahardjo segera bekerja pada Departemen van Justisi (Kehakiman) Pemerintah Hindia Belanda. Empat tahun kemudian, sewaktu Pemerintahan Balatentara Jepang ia menjadi wakil Kepala Kantor Kehakiman (Hooki Kyokoyu) yang dipimpin oleh Prof. Mr. Dr. Supomo. Delapan bulan kemudian ia ditarik kembali pada Kantor Kehakiman Jakarta.
Sebagai seorang ahli ia mengembangkan bakat dan kepandaiannya, dan memperoleh kesempatan baik setelah Proklamasi Kemerdekaan kita. Ia dekat dengan Prof. Mr. Dr. Supomo yang ketua ”Gabungan Ahli Hukum” dan mendapat tugas merencanakan organisasi departemen-departemen Pemerintah RI. Sahardjo ditunjuk menjadi anggota ”Panitia Perencana” yang bertugas merencanakan pasal demi pasal Undang-undang Dasar RI.
Sahardjo ikut hijrah ke Yogyakarta bersama Pemerintah RI pada permulaan tahun 1946. Selama 10 tahun ia memegang jabatan Kepala Bagian Hukum dan Tatanegara dalam Kementerian Kehakiman.
Selama menjadi Kepala Bagian Hukum Tatanegara Kementerian Kehakiman, Sahardjo SH banyak menghasilkan peraturan maupun undang-undang, antara lain Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1947 dan 1958, dan Undang-undang Pemilihan Umum pada tahun 1953. Pada tahun 1950 menjelang berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950 ia bertugas merencanakan UUD RIS.
Sahamnya yang amat penting sekali ialah perubahan bagian ke-3 UUD RIS sehingga berbunyi: ”Bahwa Negara yang berbentuk Republik Kesatuan itu sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaanya diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945”.
Hasil pemikiran Sahardjo SH membawa penjelasan mengenai hakekat Negara Republik Indonesia. Penjelasan itu menolak pendapat, bahwa Negara RI hadiah Koferensi Meja Bundar (KMB) antara Belanda dengan Indonesia.
Saham-saham penting Sahardjo SH dalam perundang-undangan tidak banyak diketahui orang, namun Pemimpin Negara, Bung Karno dan Bung Hatta menilai jasa besar dari Sahardjo SH.
Pada tahun 1958 ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, Kemudian setelah Presiden mendekritkan ”Kembali ke UUD 1945” pada tanggal 5 Mei 1959 Sahardjo SH diangkat menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Kerja I. Ia pun tetap menjadiMenteri Kehakiman dalam Kabinet Kerja II, dan III pada tahun 1962, bahkan diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri bidang Dalam Negeri yang bertugas mengkoordinir Departemen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah. Oleh karena itu Sahardjo SH tidak sedikit jasanya untuk mengembangkan Otonomi daerah di dalam Negara RI dengan langkah-langkah kemajuannya yang kongrit.
Sejak masih mahasiswa merangkap guru Perguruan Rakyat kesederhanaan Sahardjo sudah menonjol. Kecuali bawaan dari kelahirannya, kesederhanaannya itu ditambah hidup prihatin selama mahasiswa RHS yang pembiayaannya dibantu oleh calon istrinya.
Sahardjo SH selamanya harus hidup dari gajinya semata-mata. tidak ada pendapat lainnya, tidak hanya ia suka berbuat penyelewengan. Setelah pindah ke Yogyakarta, Ibu Sahadjo terpaksa tinggal di Sala dengan anak-anaknya. Sahardjo sendiri tinggal di Yogyakarta dalam sebuah pavilyun dengan cuma-cuma atas kedermawanan pemiliknya yang juragan batik. Tiap Sabtu saja ia pulang ke Sala berkumpul dengan anak istrinya.
Siti Nuraini Sahardjo berusaha membuka warung kecil menjual lilin dan kecap. Terkadang Pak Sahardjo pun menunggu warung istrinya, Dengan hasil warung yang tak seberapa terbantulah keperluan rumah tangganya. Dan tidak jarang keadaan memaksa istrinya menjual barang-barang miliknya sampai kepada perhiasannya yang tak dapat dikatakan cukup.
Seringkali terjadi adegan yang mengharukan antara Suhardjo sebagai Sekjen Kementeran Kehakiman dengan sekretarisnya Nyonya Rusiah Sardjono SH yang pernah menjadi Menteri Sosial, antara lain bahwa sang Sekjen datang di kantor belum sarapan, karena makan paginya hanya cukup untuk anak-anaknya. Maka Ibu Rusiah Sardjono memesankan makanan paginya dari kantin Kementrian itu. Semua itu menunjukkan betapa sederhana hidup Sahardjo SH. dengan keluarganya.
Ibu Sahardjo tinggal pada mertuanya di Sala, sedang waktu itu Sahardjo bekerja sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta. Seperti biasanya seorang ibu rumah tangga merasa berat untuk tinggal satu rumah dengan keluarga lain, meskipun keluarga itu mertuanya sendiri. Sang ibu dihantui oleh kekhawatiran akan timbulnya perselisihan. Pada saat itu beberapa orang pegawai Pak Sahardjo bermaksud mengusahakan rumah bagi sang Kepala. Namun Sahardjo SH. menolaknya karena merasa tidak akan mampu membayar harganya. Hal ini sempat mendatangkan pertentangan pendapat dengan istrinya. Sang istri sangat menginginkan berumahtangga sendiri, Sedang sang suami tetap tidak dapat menyetujui usaha pegawainya yang pasti memberatkan tanggungannya.
Kesederhanaannya didukung pula oleh wataknya yang konsekwen. la teguh sekali memegang ’Sumpah jabatan’. Sedikit pun tidak mau menyimpang dari ’sumpah’ itu, meskipun seperti kata peribahasa mesti ’mati garing’ (mati kering).
Dalam hidup yang amat sederhana dan jauh dibawah ukuran kedudukannya, Sahardjo SH tetap bersemangat menunaikan tugasnya, bahkan tetap kreatif dalam menciptakan berbagai hal yang hingga sekarang dipakai oleh pemerintah dan Masyarakat.
Istilah ’Narapidana’ sebagai penganti ’orang terhukum’ adalah ciptaan Sahardjo SH sewaktu ia berkedudukan sebagai Menteri Kehakiman (1959 -1962). Istilah ’penjara’ diganti menjadi ”pemasyarakatan”. Lambang Departemen Kehakiman yang hingga sekarang dipakai, adalah ciptaan Sahardjo SH. pula.
Lambang Hukum (keadilan) semula berupa ’Dewi keadilan – Themis yang matanya ditutup, sedang tangannya yang satu memegang pedang dan tangan lainnya memegang timbangan. Lambang itu berasal dari barat, bahkan di Indo­nesia suatu warisan Kolonial. Sahardjo SH berpendapat lambang itu tidak sesuai dengan sifat ketimuran kita, maka ia menciptakan lambang baru yang berupa :
a. Pohon Beringin sebagai lambang pengayoman (perlindungan). Hal ini lebih menyentuh rasa perasaan daripada pikiran semata (intelektualitas).
b. Gambar itu lebih berbicara daripada kata-kata.
c. Perumusan dengan kata-kata, dari sesuatu tanpa dimengerti oleh umum dapat menimbulkan salah tafsir yang mengakibatkan salah pengertian.
Di dalam sejarah, sejak dahulu rakyat yang mencari keadilan dari raja, duduk dibawah pohon beringin kurung di muka keraton yang disebut ’pepe’. Mengetahui orang ’pepe’ raja atau penguasa lalu turun tangan untuk memanggil si pencari keadilan.
Lambang keadilan ciptaan Sahardjo SH itu diterima oleh Seminar Hukum di tahun 1963 dan dipakai hingga sekarang.
Pemikirannya tentang orang terhukum yang diganti istilahnya menjadi ’narapidana’ Saharjo SH merumuskannya berdasarkan kepribadian Indonesia, yakni:
1. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia sudah bersalah. Tidak boleh diperlihatkan kepada narapidana, bahwa ia diperlakukan sebagai penjahat, tetapi hendaklah ia merasa diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk di dalam masyarakat, tak seorangpun yang dapat hidup di luar masyarakat. Karenanya narapidana harus dapat kemungkinan maju di dalam masyarakat seperti warganegara biasa akhirnya dapat berguna atau sekurang-kurangnya ia tidak terbelakang dengan perkembangan masyarakat.
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman dengan kehilangan kemerdekaan bergeraknya. Maka perlu diusahakan supaya narapidana selama terhukum tetap mempunyai penghasilan dan memperoleh pendidikan.
Tentang pendidikan kepada narapidana hendaklah diusahakan agar ia dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Sahardjo SH berpendapat sebagai berikut :
1. Selama narapidana kehilangan kemerdekaan bergeraknya ia harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
2. Pekerjaan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana janganlah yang hanya diperlukan oleh pemasyarakatan (Penjara) atau Negara, tetapi harus sesuai dengan pekerjaan didalam masyarakat.
3. Pendidikan dan bimbingan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.
Sahardjo SH pun tampak memikirkan secara khusus tentang pendidikan anak-anak nakal. Dalam hal ini tampak ciptaan yang berlandaskan hobynya bermain biola (musik) dari mengubah sajak. Ciptaannya lagu ’Fajar Menyingsing’ dengan sajaknya merupakan peninggalan Pak Sahardjo kepada anak – anak Pemasyarakatan anak-anak nakal di Tangerang.
Dalam perayaan Proklamasi Kemerdekaan anak-anak itu menyanyikan lagu ciptaan Pak Sahardjo dengan bergairah. Lagu itu mengandung pendidikan yang sajaknya sebagai berikut:
Fajar telah menyingsing menyinari hari depanku. Masyarakat membuka pintu memanggil-manggil daku.
Daku telah terbimbing menjadi warga yang berguna Hatiku terbang ke angkasa aku ingin berjasa.
Aku anak pendidikan mengucapkan terima kasih merasakan pengayoman penuh dengan rasa cinta dan kasih.
Aku janji dalam hati tidak lupa jalan benar. Aku telah menikmati Matahari t’rang bersinar.
Tidak sedikit iuran saham Sahardjo SH didalam pembinaan hukum di In­donesia, baik berupa teori maupun praktis, namun buah pikirannya tidak sempat dibukukan. Pada tanggal 6 November 1963 dalam kedudukannya sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Kerja III Sahardjo SH mempersembahkan gelar ’Pengayoman’ kepada Presiden Soekarno dari menyelamatkan pula lambang Keadilan.
Waktu itu tampak Sahardjo SH terganggu kesehatannya karena tekanan darah tinggi. Sampai dirumah ia berkata kepada isterinya, ”Tugas saya kepada negara telah selesai”. Kata-kata itu membuktikan, bahwa ia telah merasa puas dapat memberikan pengabdian kepada Negara RI lewat keahlian hukumnya.
Seminggu kemudian, pada tanggal 13 November 1963 Dr. Sahardjo SH wafat akibat pendarahan otak.
Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada almarhum Dr. Sahardjo SH. Dengan SK Presiden RI No. 245 tanggal 29 November 1963 Dr. Sahardjo SH ditetapkan sebagai Tokoh Nasional Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.