Ir. Haji Djuanda Kartawidjaya

Ir H Juanda Kartawidjaya bwIr. Haji Djuanda Kartawidjaya di lahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1911. Ayahnya adalah Raden Kartawidjaya, seorang guru pada Sekolah Dasar (Hollandsch Inlandschie School) pada zaman Hindia Belanda. Ibunya bemama Nyi Momot berasal dari Tasikmalaya juga.
Sejak kecil Djuanda mempunyai sifat pendiam, tetapi cerdas. kedudukan ayahnya sebagai guru HIS membuka jalan bagi Djuanda untuk memasuki Sekolah Dasar Belanda Europeesche Lagere School di Cicalengka. Kecerdasan Djuanda dibuktikan ketika ia dinaikkan dua kelas, dari kelas V langsung ke kelas VII. Djuanda memang seorang yang rajin, tekun, cerdas, teliti dan cermat. Ia suka sekali membaca buku.
Pada tahun 1924, Djuanda sudah tamat ELS dan meneruskan ke HBS ( Hogere Burger School) di Bandung. Kebanyakan murid HBS adalah anak Belanda, tetapi Djuanda tetap menjadi anak yang pandai, terutama pada mata pelajaran ilmu pasti dan ilmu alam. Selama tiga tahun di HBS, yaitu dari kelas I hingga kelas II, Djuanda pulang pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta api. Ia harus berangkat di waktu subuh dan pulang sesudah Asar. Pada kelas IV Juanda mulai tinggal di Bandung, masuk asrama supaya lebih mahir dalam berbahasa Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis. Karena kepandaiannya, maka Djuanda dapat lulus ujian penghabisan HBS pada tahun 1929 dengan nilai yang amat bagus dan lulus dengan gemilang (schitterend geslaagd). Dengan nilai sebagus itu Juanda langsung diterima sebagai mahasiswa pada Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung dengan memperoleh beasiswa.
Sejak muda Djuanda memang amat gemar membaca, karena itu sejak muda pula ia sudah memakai kacamata. Ia pun menyukai olah raga, terutama berenang dan polo air. Sebagai pencinta alam ia sering mendaki gunung dengan menyandang sebuah alat pemotret merek Rolefex.
Djuanda memasuki Fakultas Ilmu Teknologi yang mempelajari tehnik pengairan dan jalan (Wegen en Waterbouwkunde). Angkatanya sebanyak 39 orang mahasiswa tediri dari 18 mahasiswa Indonesia, 2 keturunan Cina dan 19 orang Belanda. Djuanda senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak banyak membuang-buang waktu. Ia hanya kadang-kadang menonton bioskop dikelas kambing.
Sebagai mahasiswa, ia memasuki organisasi Indonesische Studenten Vereeninging (Perkumpulan Mahasiswa Indonesia) Perkumpulan yang bersifat kebarat-baratan. Pada mulanya Djuanda memang belum tertarik pada perjuangan politik, walaupun ia sudah setia membaca mingguan berkala Sipatahunan yang bahasa Sunda dengan artikel-artikel yang bercorak kebangsaan. Makin lama makin tertarik pada kehidupan kemasyarakatan dan politik, lebih-lebih berkali-kali mendengar ceramah Ir. Sukarno di Bandung. Akhirnya Menjadi Ketua dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia pada tahun ke-3 dengan Gunarso sebagai sekretaris. Pada tahun 1933 Djuanda lulus dari THS dan sesudah tamat dari THS, Djuanda menikah dengan gadis Julia Virzsia, seorang guru muda Taman Kanak-Kanak yang berada dibawah ayahnya. Meskipun Djuanda sudah menjadi insinyur, tetapi karena keadaan ini pekerjaan. Akhirnya sebagai perantaraan Otto Iskandardinata seorang tokoh perjuangan yang juga Wartawan Nasional.
Djuanda diangkat sebagai guru pada SMA (Algemene Middbare School) dan Sekolah Guru (Kweekschool) yang dikelola oleh Muhammadiyah di Jakarta. Setahun kemudian Djuanda bahkan menjadi Direktur SMA Muhammadiyah, padahal ia baru berumur 23 Djuanda memang seorang pemimpin. Ia bersikap tenang, ramah, tidak mudah marah dan selalu seimbang jiwanya. Siswa-siswanya memandang Pak Djuanda sebagai seorang Direktur yang lemah-lembut, simpatik dan disegani. Direktur ini selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan para siswanya sehingga tidak kalah dari mutu sekolah SMA Pemerintah Belanda. Ir. Juanda juga menerjuni politik dalam Budi Utomo.
Ia menyokong Taman Siswa di Pasundan dalam menentang wilde Scholen Ordonnantie atau undang-undang sekolah liar. Lima tahun Djuanda menjadi Direktur SMA Muhammadiyah, dan waktu sekian itu cukup baginya untuk menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Pada tahun 1936 ia diterima sebagai insinyur Pada Jabatan Pengairan Propinsi Jawa Barat termasuk Departemen Pekerjaan Umum itu Jakarta. Selanjutnya Jawatan tersebut pindah ke Bandung berpusat di Gedung Waktu pasukan Jepang memasuki Indonesia Ir. Djuanda masih di Bandung. Di zaman Jepang ia bekerja pada Jawatan Pekerjaan Umum. Tidak banyak pekerjaan yang dilakukan pada zaman itu. Ir. Djuanda hanya bertugas merencanakan pembangunan jembatan sungai Citarum di KcJunggede yang telah dibumi hanguskan oleh Bclanda. Jembatan tersebut dari konstruksi kayu dan mempunyai daya dukung truk berukuran 5 ton. Sehingga tahun 1958 jembatan tersebut masih berfungsi.
Perhatian Ir. Djuanda terhadap pada soal-soal kemasyarakatan bangsanya makin meningkat. la lebih condong pada aliran evolusioner yaitu maju berkembang setapak demi setapak, dengan pasti dan mantap.
Pada tahun 1934, selagi ia menjabat Direktur SMA (AMS) Muhammadiyah atas pengarahan Otto Iskandardinata, ia memasuki Paguyuban Pasundan. Pada waktu itu gerakan Paguyuban Pasundan sudah meluas, mempunyai 52 cabang dengan 3217 angota, ditambah anak organisasinya seperti Pasundan Istri, Patvinders Organisatie Pasundan (Kepanduan). Yayasan Obor Pasundan (JOP) dengan sekolah-sekolah Pasundan yang bertebaran di pelosok Jawa Barat, Bale Ekonomi Pasundan dan sebagainya. Masuknya Ir. Djuanda ke Paguyuban Pasundan, merupakan sumbangan yang besar, karena Djuanda merupakan cendekiawan yang alim, cerdas, berbudi luhur dan terkenal.
Ir. Djuanda seringkali mengemukakan pendapatnya yang bersifat membangun. Antara lain ia pernah berkata, “Suatu tindakan yang bijaksana, bahwa pemerintah memberikan jabatan pimpinan kepada akademis Indonesia.
Bahwa Pasundan mempunyai perhatian besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran bagi bangsa Indonesia, dapatlah diketahui dari tujuan yang dicita-cita oleh pendirinya, yaitu : Mengangkat bahasa Indonesia kesuatu tingkat politik, ekonomi dan sosial yang lebih tinggi agar menjadi suatu bangsa yang terhormat diantara bangsa-bangsa yang telah dewasa dan merdeka”.
Ir. Djuanda yakin, bahwa tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia ialah
Kemerdekaan. Dengan sengaja ia mengemukakan pendapat Gijsbert Karel Van
Hoogendorp, seorang pejuang kemerdekaan bangsa Belanda yang berkata, “Usaha untuk mengembangkan tanah jajahan, ya, saya mengakuinya, adalah usaha untuk mengembangkan detik kemerdekaannya “ Ir. Djuanda sendiri berkata. “Sebagian lagi dapat diterangkan dari kenyataan bahwa dalam seperempat abad ini Pasundan telah melaksanakan garis-garis kebijaksanannya dan hal itu selalu memperkuat keyakinan kita, bahwa masyarakat Indonesia yang berkembang secara perlahan-lahan lebih memberi jaminan akan tercapainya hasil yang nyata dan tetap.” Mengenai ekonomi Ir. Djuanda mengatakan, “Susunan masyarakat disini membatasi daya serap terhadap para akademisi. Ini sangat terasa didalam lingkungan masyarakat Indonesia sendiri. Scsuatu golongan menengah yang berdiri sendiri, sebagai suatu syarat utama bagi perkembangan perusahaan yang sehat dan yang bisa menumbuhkan dan mengasuh perindustrian dan tehnik, tidak ada sama sekali. Kesempatan untuk menduduki suatu jabatan yang bertanggungjawab didalam perusahaan swasta di kemudian hari, sangat terbatas bagi para akademis Indonesia berlainan sekali dengan koleganya di lain negara.
Setelah Indonesia merdeka Ir. Djuanda memperoleh kepercayaan Presiden dan kembali duduk dalam kabinet sehingga disebut “Menteri Marathon” dalam 17 kabinet dalam tahun 1945. la duduk sebagai Menteri Muda satu kali, dan empat belas kali menjadi Menteri serta tiga kali menjadi Menteri Pertama. Ir. Djuanda memulai kariernya sebagai menteri muda dalam Kabinet Sjzhrir II, tahun 1946.
Kegiatan Ir. Juanda pada masa awal berdirinya Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Mula-mula Ir. Djuanda diangkat oleh pemerintah RI sebagai Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Ini suatu tugas yang amat berat karena keadaan kereta api sejak jaman Jepang sudah amat kacau balau. Kereta Api sudah tidak terurus, baik lokomotif maupun gerbong-gerbong dan stasiun serta rel-relnya sudah rusak sekali.
Apalagi sesudah Belanda mulai menduduki kembali Indonesia, maka terjadilah pengungsian yang luar biasa. Mereka menggunakan jasa kereta api untuk mengungsi. Demikian pula angkatan bersenjata dan laskar-laskar bergerak dengan menggunakan kereta api. Pekerjaan Ir. Djuanda menjadi makin berat. Selama memimpin Jawatan Kereta Api ini keluarga Ir. Djuanda menetap di Cisurupan, yang terletak antara Garut – Cikajang, sedangkan ia sendiri berada di Yogyakarta.
Pada bulan Maret 1946, Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api.
Dalam Kabinet Syahril (1946). Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Tugasnya menyelenggarakan perhubungan setaraf dengan kereta api, hubungan pos, dan telegrap (PTT) dan kemudian juga memulai memikirkan hubungan pelayaran laut.
Pada masa Kabinet Amir Syaifuddin (1947) Ir. Djuanda tetap menjabat Menteri Perhubungan, bahkan pada kabinet Hatta, Ir Djuanda selain menjadi Menteri Perhubungan juga Menteri Pekerjaan Umum selama beberrapa bulan. Ir. Djuanda juga ditunjuk untuk duduk dalam perundingan dengan Belanda. la bertindak sebagai ketua Panitia Ekonomi/Keuangan dalam delegasi Indo­nesia. Pada masa itu ia sering mondar-mandir Yogyakarta – Kaliurang – Jakarta. Ir. Djuanda sebenarnya tidak berpartai. Ia bersikap non partai dan dengan teguh berdiri diluar semua partai dan mengabdi dengan seria kepada negara.
Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Ir. Djuanda berada di Istana Presiden di Yogyakarta. Ia tertangkap, tetapi kemudian dilepaskan kembali lalu pulang kerumahnya.
Berkali-kali ramahnya didatangi tentara Belanda untuk menggeledahnya, tetapi Ir. Djuanda tetap tenang. Belanda juga datang dan membujuk beliau agar mau bekerja sama dan mengambil bagian dalam pemerintahan di Negara Pasundan, tetapi It. Djuanda menolak bujukan Belanda itu. Mungkin karena sikapnya itu sebuah granat pernah diletuskan di rumahnya, syukur tidak membawa bencana.
Sesudah pemerintah RI kembali ke Jakarta, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Negara. Beliau juga duduk sebagai Ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan dalam Delegasi RI
pada perundingan KMB.
Sesudah RIS berdiri (1949), Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Perekonomian dalam Kabinet Hatta. Ia harus berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jamunan sosial dan penempatan kerja kembali dalam masyarakat. Juga mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar terwujud kemakmuran rakyat seluruhnya.
Bagi Ir. Djuanda urusan ekonomi rakyat merupakan hal yang baru dan dengan tekun ia mempelajari seluk-beluk ekonomi dan keuangan hingga memahami benar persoalannya.
Pada masa kabinet Moh. Natsir (1950), kembali Ir.Djuanda mamangku jabatan Menteri Perhubungan. Demikian juga pada kabinet Sukiman Suwiryo (1951) dan kabinet Wilopo (1952) Ir. Djuanda tetap memegang jabatan Menteri Perhubungan hingga tahun 1953. Pada masa Kabinet, Ali Sastroamijoyo I (1953) dan kabinet Burhanuddin Harahap (1955) Ir. Djuanda tidak duduk dalam kabinet, selama tiga tahun. Ia muncul kembali sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan pada kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tahun 1957.
Selama tahun 1953 – 1956, Ir.Djuanda menjadi Direktur Biro Perancang Negara, yang menitikberatkan perencanaan pembangunan pertanian, irigasi, jalan, pelabuhan dan infra stuktur lainnya. Dalam pekerjaan Biro Perancang Negara ini telah diikutsertakan dua tokoh muda yaitu Wijoyo Nitisastro dan Emil Salim, kedua-duanya mahasiswa Universitas Indonesia, yang dikemudian hari menjadi tokoh-tokoh perancang pembangunan pada masa Orde Baru.
Pada tahun 1957, Ir. Djuanda ditunjuk menjadi Perdana Menteri, Beliau dibantu oleh tiga orang Wakil’Perdana Menteri, yaitu Mr. Hardi (PNI), Haji Idham Chalid (NU), dan dr. J. Leimena (Parkindo), Tugas P.M. Ir Djuanda sungguh amat berat karena pada zaman itu, keadaan bangsa dan negara dalam keadaan berbahaya dan terancam perpecahan. P.M. Djuanda berhasil menyelenggarakan musyawarah Nasional yang berusaha menyatukan kembali Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta. P.M. Djuanda mengucap pidato sebagai berikut,
”Betapa penting Musyawarah Nasional diadakan pada waktu ini, mengingat kepentingan Negara dan Bangsa yang sudah sangat mendesak karena terjadinya tindakan-tindakan simpang siur yang amat mempengaruhi masyarakat dan negara kita, dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kejadian-kejadian yang tidak nor­mal di negara kita akhir-akhir ini perlu segera dipecahkan dan dicarikan jalan penyelesaiannya sehingga keadaan Republik Indonesia normal kembali.
Dalam hal ini pemerintah berkeyakinan bahwa dengan Musyawarah Nasional ini kita akan dapat membuka jalan guna mengatasi persoalan-persoalan dan kesukaran-kesukaran karena para peserta ikhlas datang ke tempat musyawarah untuk sama-sama menghadapi dan menyelesaikan bahaya yang mengancam kita bersama di mana akan tidak terjadi pendiktean oleh suatu pihak terhadap yang lainnya, tidak terdapat curiga-mencurigai satu sama lain dan tidak akan saling tuduh menuduh siapa yang bersalah.
Musyawarah Nasional adalah gelanggang persaudaraan serta keutuhan dan diatas semuanya ini Proklamasi 17 Agustus 1945”. Musyawarah Nasional ini telah berhasil melahirkan suatu Pernyataan Bersama antara Ir. Soekarno dengan Dr. Mohammad Hatta. Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional itu, P.M. Djuanda berkata, ”Marilah kita waspada, keadaan buruk di dalam negara kita merupakan tanah yang subur bagi anasir-anasir yang ingin melihat hancurnya Republik Indonesia Proklamasi 1945. Marilah kita mengadakan Zelfcorrectie, memeriksa diri pribadi, apakah kita sungguh selaras dengan dasar-dasar Proklamasi 17 Agustus 1945. Marilah kitajauhkan diri dari prasangka, tuduh menuduh dan curiga mencurigai. Marilah kita resapkan rasa sebangsa, setanah air, utuh dan bersatu dalam suka dan duka. Marilah kita songsong Indonesia Jaya dengan rasa cinta kasih, perjuangan dan pengorbanan”.
Walaupun P.M. Djuanda sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesatuan dan ketertiban, namun terjadi juga gerakan separatisme. Sungguh berat tanggung jawab P.M Djuanda tetapi tindakan harus diambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
P.M. Djuanda yang juga Menteri Pertahanan tidak hanya berhadapan dengan kekuatan dan gerakan separatisme di daerah, tetapi juga harus mengatasi gerombolan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat dan tempat-tempat lain.
PM. Djuanda berhasil menyusun organisasi Departemen Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara. Juga DPR menyelesaikar» Undang-undang Wajib Militer, Undang-Undang Sukarelawan dan Undang-Undang Veteran Perjuangan RI.
Salah satu hasil lainnya dari P.M. Djuanda yang gemilang ialah dicetuskannya Dekiarasi Juanda Pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut menentukan Wilayah Perairan Republik Indonesia, yaitu bahwa bagian-bagian laut yang terletak disekitar dan diantara pulau-pulau Indonesia yang dahulunya berstatus laut bebas, kini menjadi Laut Nasional.
Ujian berat juga dihadapi P.M.Djuanda dengan adanya pertentangan politik dan idiologi di dalam konstituante, sehingga akhirnya P.M. Djuanda merintis jalan penyelesaian dengan cara kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Pada tanggal 6 Mi 1959 sesudah Dekrit Presiden, maka P.M. Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden.
Dalam Kabinet Karya I, Ir. Djuanda ditunjuk sebagai menteri Pertama merangkap Menteri Keuangan. Apabila Presiden Sukarno bepergian ke luar negeri, maka Ir. Djuanda menjadi pejabat Presiden RI.
Zaman Demokrasi terpimpin (1959 -1965) yang penuh dengan ketegangan dan perbenturan, sungguh merupakan zaman berat bagi Menteri Juanda, tetapi bagaimanapun ia selalu berpendirian sebagai berikut ”Ketahuilah, bahwa semua perbedaan itu akan dapat kita selesaikan dengan baik asal kita semua tetap mengutamakan keselamatan negara dan persatuan nasional diatas segala kepentingan.
Empat tahun lamanya Ir. Djuanda menyertai Kabinet Kerja sebagai orang kedua dalam pemerintahan. Dalam Kabinet Kerja II dan III, Ir. Djuanda tetap menduduki Menteri Pertama dengan Wakil Menteri Pertama dr. J. Leimena dan dr. Subandrio.
Sementara itu dikalangan pemerintah terjadi pertentangan dan ketegangan. Dalam keadaan penuh konflik itu, Ir. Djuanda bersama dr. J. Leimena merupakan Manx stabilisasi dalam pergolakan politik. Ir. Djuanda bukanlah orang partai, ia orang administrator yang baik. Ia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang partai, tetapi ia tidak mengeluarkan pertanyaan politik. Secara prifadi ia anti komunisme. Mengadu domba partai atau mengadu-adukan partai bukan sifat dan wataknya. Terhadap yang bersalah Ir. Djuanda akan bertindak.
Situasi politik dan terutama tindakan-tindakan Presiden Soekarno yang diambil pada zaman Demokrasi Terpimpin menyebabkan Ir. Djuanda sering mengalami pertentangan batin. Keadaan demikian ditambah banyaknya keruwetan dalam pekerjaan, menyebabkan Ir. Djuanda menjadi sering sakit. Beliau diharuskan berobat ke Tokyo karena jantungnya terganggu.
Penyakitnya makin lama makin parah, tetapi beliau masih tetap bertugas sebagaimana biasanya. Pada tanggal 7 November 1963, Ir. Haji Djuanda berpulang kerahmatullah, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Pemerintah RI dengan SK Presiden No. 244 tahun 1963 tanggal 29 November 1963, mengangkat Ir. Djuanda Kartawijaya sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.