K.H Zainul Arifin

KH Zainal Arifin bwSejarah hidup Zainul Arifin tidak banyak diketahui karena semasa hidupnya rupanya ia tidak suka banyak publikasi tentang dirinya. Catatan ringkas yang dibuatnya sendiri terlalu pendek. Ia dilahirkan di Barus, Tapanuli, Sumatra Utara, dalam tahun 1909. Ia mengecap pandidikan umum hanya menamatkan Sekolah Dasar, kemudian masuk pesantren. Semasa mudanya ia sudah merantau ke Jakarta. Di kota inilah ia mengadu nasibnya. Ia bekerja di Haminta (Kotapraja) Jakarta selama 15 tahun. Di dalam masyarakat ia giat di dalam perkumpulan Nahdhatul Ulama (NU). Didalam NU itulah ia dibesarkan dan sempat pula membesarkan NU-nya dengan jasa-jasanya yang cukup besar, khususnya dalam mengembangkan NU cabang Jakarta bersama-sama dengan Jamaludin Malik tokoh film yang terkenal.
Kegiatan selanjutnya terbatas pada pergerakan Islam. Di zaman Jepang ia menjadi Kepala Bagian Umum dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang diizinkan berdiri oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai gabungan (federasi) perkumpulan-perkumpulan Islam. Perkumpulan Islam sendiri-sendiri dilarang seperti halnya semua perkumpulan, baik sosial, agama maupun politik. Masyumi ini adalah penjelmaan MIAI, (Majelis Islam Ala Indonesia) yang dengan paksa oleh pemerintah Jepang berubah menjadi Masyumi dengan ketentuan harus mengikuti rencana Jepang sepenuhnya. Gerakannya mula-mula amat dibatasi agar membantu pemerintah Jepang, antara lain dalam gerakan melipatgandakan hasil bumi, menggerakkan Romusha dan Iain-lain kegiatan yang semata-mata untuk kepentingan pendudukan Jepang dan sebagai alat propaganda Jepang. Rencana melibatkan Masyumi dalam gerakan Romusha syukur dapat di gagalkan. Bersama dengan itulah kedalam “Masyumi bullah”, artinya Tentara Allah. Zainul Arifin dipilih sebagai pemimpinnya yang disebut panglima. Hizbullah ini adalah organisasi semi-Militer. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan pertempuran-pertempuran dengan Belanda meletus, Zainul Arifin tetap memegang pimpinan Hizbullah. Kegiatannya tercatat berbagai front depan. Disamping itu ia duduk sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat = Parlemen sementara) dan kemudian dipilih menjadi anggota BP (Badan Pekerja) KNIP. Waktu pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta BPKNIP berkedudukan di Purworejo dan Yogyakarta, Zainul Arifin tidak pernah absen.
Pada waktu penggabungan pasukan-pasukan bersenjata berhasil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdiri, Zainul Arifin diangkat menjadi Sekretariat Pucuk Pimpinan TNI.
Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadilah aksi Militer Belanda (clash) ke-2, Ibukota RI Yogyakarta diduduki musuh, pemimpin-pemimpin RI ditangkap dan diasingkan keluar Jawa, namun pada sidang kabinet terakhir 19 Desember 1948, Pemerintah RI Pusat telah sempat memberikan kuasa kepada Syafruddin Prawiranegara, S.H. yang sedang di Sumatra untuk memimpin pemerintah darurat RI. Di pulau Jawa dibentuk Komisariat pemerintah Pusat di Jawa. Komisariat ini bergerak secara gerilya. Zainul Arifin menjadi angota Staf Komisariat itu dan menjalankan tugasnya secara gerilya ke berbagai daerah.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) membicarakan serbuan Belanda kewilayah RI, sedangkan diwilayah RI sendiri TNI dengan bantuan penuh dari masyarakat melancarkan gerilya dengan gencar. Berkat diplomasi di PBB dan kemampun TNI menghadapi tentara Belanda, PBB memutuskan, bahwa Belanda harus menghentikan serangan-serangannya, berunding dengan pihak RI dibawah pengawasan PBB. Maka berlangsunglah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan RI. Pada tanggal 19 Desember 1949 dibentuklah negara RIS dengan Kabinet yang disebut Zaken Kabinet Nasional di pimpin oleh Perdana Menteri Dr. Moh. Hatta, Badan Legislatifnya disebut DPRS (sementara). H. Zainul Arifin ditunjuk oleh Presiden untuk duduk didalam DPRS. Tugas ini dijalankan sejak Agustus 1950 sampai Juli 1953.
Dengan dibentuknya Kabinet Parlementer pada tanggal 30 Juli 1953 H. Zainul Arifin dari NU ditunjuk menjadi Wakil Perdana Menteri II, dibawah pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo S.H. dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Wongsonagoro S.H. dari Partai Indonesia Raya (PIR) sebagai Wakil Perdana Menteri I. Kabinet Ali-Wongso-Arifin itu bertugas sampai permulaan Agustus 1955, kemudian diganti dengan kabinet baru dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap, S.H. yang dilantik pada tanggal 11 Agustus 1955. Maka setelah tidak bertugas dalam Kabinet, Zainul Arifin duduk kembali sebagai anggota DPR (1956). Pada waktu DPR hasil Pemilihan Umum terbentuk (1955) dan Zainul Arifin terpilih sebagai anggota ia terpilih pula dan duduk sebagai Wakil Ketua DPR dibawah pimpinan Sartono, S.H. sebagai ketua DPR. Tugas ini berakhir Juli 1959.
Pada waktu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan “kembali kepada Undang-undang Dasar 1945”, maka Zainul Arifin bersama semua anggota DPR disumpah sebagai anggota DPR berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Selanjutnya sewaktu di DPR GR (Gotong Royong), Zainul Arifin ditunjuk oleh Presiden sebagai anggotanya. Dalam DPR GR, sewaktu Sartono S.H. mengundurkan diri, Zainul Arifin ditunjuk menjadi Pejabat Ketua DPR GR. Kemudian sejak tahun 1963 ia menjadi Ketua DPR GR itu.
H. Zainul Arifin aktif didalam pergerakan sejak zaman kolonial. Berkat pergaulannya dengan para pemimpin dan didukung oleh kecakapan, kesetiaan dan kecerdasanya menanggapi segala keadaan tanpa tergoyahkan pendiriannya dan dari sikapnya yang lemah lembut. ia dapat diterima oleh semua golongan. Kedudukannya didalam masyarakat dan pemerintahan senantiasa baik. Semua tugasnya dilaksanakan dengan tekun dan berhasil.
Pada tanggal 2 Maret 1963 K.H. Zainul Arifin wafat di Jakarta. Pemerintah RI. berdasarkan SK Presiden No. 35/tahun 1963 tanggal 4 Maret 1963 Kyai Haji Zainul Arifin dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.