Dr. Koesoemah Atmadja, SH

DR Koesoemah atmadja bwDr. Kusumah Atmadja SH adalah orang pertama yang dipercaya oleh Pemerintah RI menduduki kursi Ketua Mahkamah Agung. Tokoh yang dimasa kecilnya bernama Raden Sulaiman Effendi itu lahir di Purwakarta pada tanggal 8 September 1898, putera ketiga dari 13 orang saudara. Ayahnya R. Sutadilaga adalah wedana Rengasdengklok, Jawa Barat. Dikalangan teman-teman akrabnya dipanggil Pandi, singkatan dari Effendi dengan lidah Sunda huruf f disuarakan p. Effendi menjadi Pendi dan diucapkannya, Pandi.
Ia dibesarkan di Bogor. Di sanalah Pandi mulai bersekolah pada Europese Lagere School, ELS (Sekolah Rendah Belanda) yang ditamatkan pada tahun 1913. Sesudah itu meneruskan pelajarannya di Rechts School (Sekolah Hukum) di Jakarta, sekolah ini ditamatkan pada tahun 1919.
Sekarang sudah termasuk ahli hukum, tetapi justru karena itu ingin lebih tahu hukum. Ia ingin meneruskan pelajarannya ke Sekolah Tinggi Hukum di Universitas Leiden di Negara Belanda. Maksud itu tidak segera dapat terlaksana. Ia harus lebih dahulu bekerja dan menunjukkan prestasinya sebagai seorang ahli hukum.
Sebagai Inlandse Rechtkundige (ahli hukum bumiputera) mula-mula bekerja pada Landraad (Pengadilan Negeri) di Bogor, kemudian dipindahkan ke Medan.

 
Selama bekerja di pengadilan untuk bumiputera itu Kusuma Atmadja memperoleh banyak pengalaman. Hukum adat banyak sekali muncul di pengadilan dan inilah yang menarik perhatiannya. Pengalamannya dalam soal-soal yang terjadi di pengadilan dan jangkauan hukumnya menjadi perhatian Kusuma Atmadja dengan sungguh-sungguh. Peristiwa-peristiwa hukum adat dipelajarinya dengan sedalam-dalamnya sehingga mendatangkan keyakinannya, bahwa hukum yang setepat-tepatnya bagi bumiputera (baca: Bangsa Indonesia) adalah hukum adat dan bukan hukum Barat yang menjadi dasar hukum di tanah jajahan. Sesungguhnya-lah hukum adat itu lebih sesuai dengan adat dan tata cara kehidupan suku-suku bangsa Indonesia.
Hukum adat itu untuk pertama kalinya diperkenalkan sebagai ilmu, ketika Prof. Mr. C. van Vollenhoven menulis bukunya, berjudul ”Het Adatrech van Nederlandsch Indie”, atau hukum Adat di Hindia-Belanda. Buku tersebut ditulis dalam tahun 1918 dan terdiri dari dua jilid. Dalam buku itu Prof. Mr. C. Van Vollenhoven berkata, ”hukum adat itu merupakan hukum adat asli bangsa Indonesia yang walaupun beraneka warna wujudnya, tetapi menunjukkan suatu pola yang teratur yang sangat berlainan dengan hukum barat.
Akhirnya terkabullah cita-cita Kusumah Atmadja, sewaktu bekerja di Medan itulah mendapat kesempatan melanjutkan pelajarannya ke Universitas Leiden dengan beasiswa Pemerintah Hindia-Belanda. Kesempatan itu disambutnya dengan gembira dan berangkatlah ke Negeri Belanda untuk menuntut pelajaran di Sekolah Tinggi Hukum.
Ia menempuh ujian sarjananya pada bulan Februari 1922. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1922 mengajukan disertasinya dalam bahasa Belanda yang berjudul «De Mohammadaansche Vrome Stichtingen in Indie», yaitu soal Wakaf di Indonesia. Ia lulus dengan nilai sangat baik. Promotornya adalah Prof, C. Van Vollenhoven yang dianggap sebagai bapak dan ilmu hukum adat Indonesia. Professor itu memuji bahwa Raden Kusumah Atmadja adalah seorang juris yang tidak kalah dengan siapapun termasuk sarjana-sarjana kulit putih. Pujian yang diberikan Prof. C. van Vollenhoven kepada sarjana Indonesia yang waktu itu masih dipandang rendah oleh orang-orang Belanda, semata-mata didasarkan atas prestasi yang dicapai Kusumah Atmadja.
Pulang dari Negeri Belanda dengan menggondol Gelar Meester in de Rechten (Mr) yang kemudian di Indonesia menjadi Sarjana Hukum (S.H). Kusumah Atmadja ditempatkan di Jakarta sebagai Presiden Raad van Justitie. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1924 ia dipindahkan menjadi Voorzitter Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) di Indramayu dan Majalengka.
Setelah menjalankan tugas tiga tahun di Indramayu dan Majalengka dipindahkan ke Padang. Hingga tahun 1931 bekerja di Padang kurang lebih tiga tahun lamanya. Di sinilah mengalami peristiwa yang menyebabkan a sakit hati dan marah. Residen Padang, seorang Belanda, karena suatu hal menyebut Kusumah Atmadja seorang inlander (pribumi). Sebutan ini merupakan penghinaan kepadanya, karena mengandung pandangan rendah terhadap dirinya, bahkan terhadap bangsa Indonesia pada umumnya. Ia tidak dapat menerima sebutan itu dan langsung menemui residen Belanda di kantornya agar menarik kembali ucapannya itu. Sang residen pun menyesali dan menarik kembali ucapannya itu.
Rupanya kesombongan kolonialistik itu tidak saja ada pada residen Padang, tetapi juga pada Presiden Road van Justitie Padang yang pada suatu hari berkata kepada Mr. Kusumah Atmadja. Walau bagaimanapun, kau tetap seorang inlander. Tidak tahan lagi Kusumah Atmadja mendengar kata-kata penghinaan itu. la naik pitam, marah, dan merengut kemeja sang Presiden dan siap akan meninjunya sambil berkata pedas, «Dengan ini saya minta berhenti». Karena Presiden Raad van Justitie itu merasa salah, maka memanggil Kusumah Atmadja ke kantornya dan meminta maaf. Dengan demikian permintaan berhentinya, ditolak. Semenjak itu rekan-rekannya bertambah hormat dan simpati kepada Kusumah Atmadja.
Sebagai seorang yang terkenal saleh, mendapat penghormatan pula dari masyarakat muslimin di Padang. Ia diangkat menjadi anggota kehormatan ”Persatuan Muslimin Indonesia”. Pada tahun 1931 dipindahkan ke Jakarta, berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta dan Tangerang.
Selama bekerja sebagai hakim pemerintah, Kusumah Atmadja tidak pernah aktif dalam sesuatu partai politik yang mencita-citakan Indonesia Merdeka. Hal itu disebabkan jabatan sebagai seorang hakim tidak memungkinkan bergerak di lapangan politik. Meskipun demikian mendukung perjuangan kemerdekaan bangsanya. Khusus dibidang hukum memperjuangkan agar terhadap orang Indonesia asli diperlakukan hukum adat. Perjuangan ini dilakukan bersama-sama rekan-rekan ahli hukum bangsa In­donesia Prof. C. van Vollenhoven pun termasuk mereka yang memperjuangkan hal itu.
Disamping itu mengenal baik pemimpin-peminpin partai-partai politik dan bergaul akrab dengan mereka. Maka sewaktu-waktu diperlukan, Kusumah Atmadja diam-diam menyediakan rumahnya untuk pertemuan para pemimpin politik. Dari luar kelihatan seperti pertemuan ramah tamah biasa sehinga pertemuan politik demikian itu tidak dicurigai oleh pemerintah dan lepas dari pengamatan reserse.
Kusumah Atmadja gemar berolah raga, terutama sepakbola dan pernah dipilih menjadi Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia).
Karir Kusumah Atmadja tak pernah tercela. Pada tahun 1938 dipindahkan menjadi Voorzitter Landraad di Semarang dan Kendal. Setahun kemudian diangkat menjadi anggota Raad van Justitie di Semarang sebagai satu-satunya orang Indonesia yang duduk di dalam Raad van Justitie itu.
Waktu balatentara Jepang mendarat di Jawa Tengah, Kusumah Atmadja masih di Semarang, dan setelah dibentuk Pemerintahan Militer Jepang, diangkat menjadi Kepala Kehakiman daerah Jawa Tengah merangkap Kepala Pengadilan Semarang dan sekaligus Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi). Menjelang akhir pendudukan Jepang, dipindahkan ke Jakarta untuk memangku jabatan Wakil Ketua Kooto Hooin Jakarta. Disamping itu ia ditugaskan pula mengajar di Kenchoku Gakuin.
Dengan di proklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terbukalah kesempatan seluas-luasnya bagi bangsa kita untuk menyusun dan mengatur pemerintahan sendiri.
Pada tanggal 19 Agustus 1945 Kusumah Atmadja ditugaskan oleh Pemerintah RI untuk membentuk Mahkamah Agung dan sekaligus diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama. Mahkamah Agung sebagai organ pemerintah sangat penting untuk pembinaan serta kehidupan hukum suatu negara. Lebih-lebih suatu negara yang baru berdiri dengan merdeka bebas dari pengaruh asing.
Banyak hal yang menyangkut masalah hukum dimasa penjajahan kurang sesuai dengan selera serta iklim bangsa yang merdeka. Hal ini menjadi tugas Ketua Mahkamah Agung untuk mmbenahinya dan membinanya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan,
Berkat kemauan dan disiplin yang keras, tugas berat yang dipercayakan kepada Kusumah Atmadja dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dipermudah karena adanya kerjasama yang baik diantara anggota Mahkamah Agung dan adanya kepemimpinan yang baik. Waktu itu anggota-anggota Mahkamah Agung terdiri dari empat orang, yaitu seorang Ketua dari tiga orang anggota, yaitu: Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. Satochid Kartanegara dan Mr. Djody Gondokoesoemo.
Disamping itu oleh Kepala Kepolisian RI, Prof. Dr. Kusumah Atmadja SH dipercaya menjadi Guru Besar pada Sekolah Tinggi Kepolisian di Mertoyudan, Magelang. Kemudian oleh Pemerintah RI ditunjuk pula sebagai penasehat di bidang hukum dalam perundingan Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir. Dalam tahun 1947 pun diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa pada Balai Perguruan Tinggi (Sekarang Universitas Negeri) Gajah Mada di Yogyakarta. Diwaktu yang bersamaan pun duduk sebagai Dekan Fakultas Hukum Uni­versitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
Dalam memberikan kuliah kepada para mahasiswa sekaligus memberikan pegangan yang prinsipill, bahwa undang-undang diciptakan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban negara dan bangsa. Oleh karenanya undang-undang harus berlaku untuk kepentingan negara, jelasnya tidak untuk kepentingan sesuatu golongan atau pribadi, maupun penguasa. Sesuatu tindakan oleh negara hendaklah selalu disesuaikan dengan hukum. Dengan demikian akan tercapai apa yang disebut ”tertib hukum”. Setiap warga negara berkewajiban memberikan bantuan dalam hal ini demi tegaknya hukum/ undang-undang.
Pada permulaan Kemerdekaan Indonesia keadaan serba bergejolak. Politik diplomasi lewat perundingan dengan Belanda tidak dapat diterima oleh golongan-golongan oposisi. Maka terjadilah pada tahun 1946 ”Peristiwa 3 Juli” yang terkenal dibawah pimpinan Tan Malaka. Muh. Yamin dkk, dengan tuduhan kudeta atau merebut kekuasaan dengan cara menggulingkan pemerintahan yang sah. Pemimpin-pemimpin peristiwa 3 Juli itu ditangkap dan ditahan, kemudian diajukan kemuka pengadilan. Untuk mengadili perkara itu ditunjuk Kusumah Atmadja SH, sebagai hakimnya.
Di dalam menghakimi perkara tersebut memerlukan kesaksian Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini adalah suatu peristiwa yang unik termasuk kenang-kenangan yang indah bagi Kusumah Atmadja, tentang sikap seorang jenderal yang berkuasa atas Angkatan Perang RI terhadap hukum di negaranya sendiri.

 
Jenderal Sudirman memenuhi panggilan pengadilan dan hadir pada waktu yang tepat untuk menjadi saksi walaupun saat itu situasi masih amat genting. Kehadiran Jenderal Sudirman itu amat dihargai oleh Kusumah Atmadja sebagai suatu hal yang tidak dapat dilupakannya, katanya ”Inilah bukti seorang warga negara yang patuh kepada hukum yang berlaku”.
Sementara itu pertentangan dengan Belanda semakin memuncak. Dengan berbagai cara Belanda berusaha menjajah Indonesia kembali. Di beberapa daerah didirikan negara boneka sebagai saingan RI. Di Jawa Barat Belanda mendirikan Negara Pasundan. Belanda membujuk Kusumah Atmadja untuk menjadi Kepala Negara Pasundan, bujukan itu ditolaknya dengan tegas.
Tidak berhasil dengan usahanya itu, Belanda mencoba sekali lagi. Mr. Kusumah Atmadja, akan diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda versi baru. Hal ini terjadi setelah Yogyakarta diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Kusumah Atmadja dibawa oleh Belanda ke Jakarta tanpa diikuti oleh keluarganya. Di sanalah beliau ditawari kedudukan sebagai Ketua Mahkamah Agung itu dan untuk kedua kali bujukan Belanda itu ditolaknya.
Sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dimasa Clash II beliau mengalami kesulitan dengan gaji para pegawainya. Untuk mengatasi itu Kusumah Atmadja minta nasehat Wakil Presiden Bung Hatta yang pada waktu itu dalam pengasingan di Pulau Bangka. Petunjuk Bung Hatta, hal itu dapat diatasi antara lain dengan melakukan pinjaman-pinjaman atas nama negara. Hal itu dilakukan pula oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan hasil yang lumayan.
Di dalam Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda, Kusumah Atmadja ditunjuk sebagai penasehat delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Bung Hatta. la pun ditunjuk mewakili Indonesia dalam upacara Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dan setelah berdiri Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 15 Maret 1950 diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung RIS. Kemudian pada tanggal 21 April 1950 beliau diangkat sebagai Anggota Mahkamah Arbitrasi Uni Indonesia-Belanda.
Selama menjabat Ketua Mahkamah Agung, Kusumah Atmadja telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Ir. Sukarno ; pertama pada tahun 1945 sebagai Presiden RI, dan kedua sebagai Presiden RIS pada tanggal 27 Desember 1949
Kesibukan Kusumah Atmadja luar biasa, di samping tugas pokoknya sebagai Ketua Mahkamah Agung, banyak sekali tugas negara lainnya yang wajib beliau lakukan, padahal usia makin tambah dan beliau mengidap penyakit darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau meninggal dunia di Jakarta.
Jasa-jasanya semasa negara RI dalam pertumbuhan dan khususnya dibidang hukum amat besar sekali. Kenang-kenangan yang ditinggalkan kepada kita semua adalah satu warisan tata cara, prinsip hidup serta pengabdiannya kepada tugas, bangsa dan negara yang dicintainya.
Pemerintah RI berdasarkan SK Presiden RI No. 124 Tahun 1965 tertanggal 14 Mei 1965 menganugerahi Dr. Kusumah Atmadja SH gelar Pahlawan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.