Gubernur Surjo

Gubernur Surjo bwSuatu hari dalam masa pendudukan Jepang, Bupati Magetan Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo kedatangan tamu, seorang perwira Jepang dengan ajudannya. Tanpa diketahui sebabnya, perwira itu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Jepang yang tidak dimengerti oleh Bupati. Lebih dari itu, menghunus pedang samurainya.
Suasana cukup tegang, orang-orang yang menyaksikan adegan itu tampak cemas. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang kekejaman Jepang. Tetapi Suryo tampak tenang. Ia berjalan menghampiri perwira Jepang itu dan dengan suara lantang berkata dalam bahasa Jawa yang artinya kurang lebih sebagai berikut: ”Tanpa sebab-musabab dan tanpa memberi salam kau datang dan marah. Saya tidak bersalah dan saya tidak takut”.
Perwira Jepang itu terdiam, menyarungkan pedangnya kembali dan melangkah meninggalkan kantor bupati. Di luar dugaan Suryo, tiga hari kemudian menerima surat pengangkatannya sebagai Syucokan (residen) Bojonegoro. Tidak banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan residen dalam zaman Jepang.
Peristiwa dengan perwira Jepang itu menggambarkan watak Suryo, tegas dan berani. Ia lahir di Magetan, Jawa Timur, tanggal 9 Juli 1896 dan adalah anak tertua dari suami-istri Raden Mas Wiryosumarto, ajun jaksa di Magetan. Ibunya, Raden Ayu Kustiah, keturunan Raden Ronggo Prawirodirdjo, ayah Alibasah Prawirodirdjo, panglima perang Diponegoro yang terkenal keberaniannya.
Karir Suryo di bidang kepamongprajaan dimulai hampir-hampir dari bawah. Setelah menamatkan pendidikan pada Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren (OSVIA sekolah calon pegawai pemerintah) tahun 1918, bekerja sebagai calon pegawai negeri pada kantor Kontrolir di Ngawi, Jawa Timur. Sesudah itu diangkat sebagai mantri velpolitie di Madiun, dalam masa itu Suryo mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi di Sukabumi. Setelah tamat diangkat menjadi camat dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jabatan sebagai wedana dipangkunya ketika bertugas di Pacitan dan dalam masa itu pula mengikuti pendidikan pada Bestuurschool (Sekolah calon bupati) di Jakarta. Pada tahun 1938 diangkat menjadi bupati di Magetan. Jabatan itu tetap dipegangnya sampai akhir masa penjajahan Belanda, bahkan sampai terjadinya peristiwa dengan perwira Jepang seperti yang diceritakan pada awal tulisan ini.
Sebagai seorang pamongpraja menunjukkan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Sewaktu menjadi wedana di Porong, Suryo melakukan upaya untuk menghindarkan penduduk dari bahaya banjir yang mengancam daerah itu setiap tahun. Bendungan-bendungan Kali Porong diperbaiki, sekalipun pekerjaan itu memerlukan biaya yang besar. Di Magetan dilakukannya pula usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jalan antara Magetan dan Sarangan diaspal dan diperlebar, sehingga mudah dilewati kendaraan bermotor. Akibatnya lalu lintas dan perekonomian berkembang.
Sampai saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Suryo sudah berdinas sebagai pamongpraja selama kurang lebih seperempat abad. Ia selalu bertugas di daerah Jawa Timur baik sebagai camat maupun sebagai bupati dan residen. Pengalamannya dibidang pemerintahan cukup banyak. Kedua hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengangkat Suryo menjadi Gubernur Jawa Timur.
Sebagai gubernur Jawa Timur, Suryo berkedudukan di Surabaya. Jabatan gubernur merupakan suatu kepercayaan dari pemerintah terhadap Suryo, tetapi bagi Suryo sendiri jabatan itu merupakan tantangan yang harus dijawabnya. Ia mulai memangku jabatan gubernur pada saat situasi sedang kritis.
Kemerdekaan Indonesia baru saja diproklamirkan, dan pemerintahan baru saja terbentuk, keadaannya masih jauh dari sempurna. Negara dan pemerintah yang baru itu terpaksa pula menghadapi tantangan berupa kekuatan asing. Pasukan Jepang masih merupakan kekuatan yang nyata dan karena itu tetap merupakan ancaman. Apalagi Jepang diharuskan Sekutu untuk menjaga keadaan status-quo, artinya tidak boleh mengubah keadaan politik di Indone­sia. Jepang harus menyerahkan Indonesia kepada Sekutu dan selanjutnya Sekutu akan menyerahkannya kepada pemerintah yang berkuasa sebelum Perang Dunia II meletus. Artinya, Indonesia akan diserahkan kembali kepada Belanda. Kehadiran Sekutu menyebabkan Jepang tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan kantor serta jawatan-jawatan pemerintah kepada pemerintah RI. Sebaliknya pihak Indonesia terpaksa merebut kantor pemerintahan, juga senjata dari tangan Jepang. Dalam perebutan itu sering terjadi bentrokan senjata yang menimbulkan korban dikedua belah pihak, begitu pula halnya di Surabaya.
Pada awal Oktober 1945 dapat dikatakan perebutan senjata dan jawatan-jawatan pemerintahan dari tangan Jepang di Surabaya sudah selesai. Tetapi pemerintah setempat mulai menghadapi ancaman yang lain, yakni kegiatan orang-orang Belanda yang membonceng Sekutu. Bahaya yang lebih besar lagi ialah datangnya pasukan Inggris. Secara resmi Inggris bertugas atas nama Sekutu untuk melucuti pasukan Jepang dan mengembalikan orang-orang Jepang ke tanah air mereka. Tetapi disamping itu Inggris berusaha pula melindungi orang-orang Belanda dan membantu mereka untuk menegakkan kembali penjajahan di Indonesia.
Tanggal 25 Oktober 1945 pasukan Inggris, yakni, Brigade 49 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Mallaby, mendarat di Surabaya. Pemerintah setempat menyambut kedatangan pasukan itu dengan baik sesuai dengan tugas yang mereka pikul. Tetapi pihak Indonesia meminta supaya Inggris menghargai Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang berdaulat.
Dua orang perwira Inggris menemui Gubernur Suryo. Mereka minta agar gubernur datang ke kapal mereka untuk berunding. Pada waktu itu Suryo sedang memimpin rapat para residen seluruh Jawa Timur. Oleh karenanya Suryo menolak permintaan perwira Inggris tersebut.

 
Dengan kesal dan tanpa pamit kedua perwira Inggris itu meninggalkan ruangan kerja Gubernur Suryo. Dengan tegas Suryo berkata kepada orang-orang yang hadir disitu, ”Kita tidak perlu selalu menuruti keinginan mereka. Kita tidak perlu takut kepada orang asing. Kita pasti menang menghadapi mereka, sebab merekalah yang lebih dahulu bersikap tidak sopan”.
Pasukan Inggris diizinkan menempati daerah pelabuhan. Tetapi dua hari kemudian beberapa orang perwira mereka memasuki kota tanpa izin. Mereka ditangkap dan dengan demikian mulailah insiden dengan pihak pemuda. Tanggal 28 Oktober 1945 tentara Inggris menyita mobil-mobil preman Indonesia setelah sebelumnya mereka mengeluarkan selebaran yang menuntut, agar orang-orang Indonesia yang memiliki senjata menyerahkannya kepada pasukan Inggris. Sore harinya pemuda-pemuda Surabaya melancarkan serangan serentak terhadap pos-pos pertahanan Inggris di dalam kota. Pertempuran tak dapat dihindarkan dan dalam pertempuran yang berlangsung sampai tanggal 30 Oktober itu pasukan Inggris hampir binasa seluruhnya. Dalam keadaan yang demikian mereka minta bantuan Pemerintah Pusat RI untuk menghentikan pertempuran. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin terbang ke Surabaya, diiringi oleh beberapa orang perwira Inggris dan wartawan luar negeri. Pada waktu kapal terbang Inggris yang ditumpangi rombongan Presiden mendarat, lapangan terbang Morokrembangan dihujani peluru oleh arek-arek Suroboyo. Dengan keberanian dan ketabahan Bung Karno keluar dari kapal terbang dengan membawa bendera merah putih, maka serangan pemuda-pemuda terhentilah.
Rombongan Presiden berunding satu malam penuh dengan pihak Inggris. Perundingan itu sebenarnya lebih bersifat menerima permintaan yang sangat dari pihak Inggris, supaya diadakan gencatan senjata. Pada tanggal 29 Oktober 1945 berjanjilah Mallaby, bahwa Inggris tidak akan melucuti pemuda-pemuda kita, namun janji itu akhirnya dilanggar sehingga pemuda-pemuda kita melawan dengan segala keberaniannya dengan bertaruh nyawa.
Dalam sebuah insiden tanggal 30 Oktober 1945 sore, Brigjen Mallaby tertembak mati, Inggris menuduh bahwa yang menembaknya ialah pihak Indonesia.
Kematian Mallaby menyebabkan Inggris malu dan naik pitam. Pada awal November 1945 mereka mendaratkan pasukan dengan kekuatan satu divisi. Divisi India ke-5 dibawah pimpinan Mayor Jenderal Mansergh. Dengan itu Inggris merasa sudah kuat untuk menundukkan arek-arek Suroboyo.
Tanggal 8 November Mansergh mengirim surat kepada Gubernur Suryo. la minta supaya Suryo datang ke kantornya pukul 11.00 tanggal 9 November untuk menerima petunjuk-petunjuk. Dalam surat itu Mansergh tidak menyebut Suryo dengan istilah Gubernur Suryo, tetapi hanya dengan kata Tuan R.M.T.A. Suryo saja. Dalam surat balasannya Suryo memperingatkan Mansergh, bahwa beliau adalah Gubernur RI untuk Jawa Timur dan karena itu dimintanya agar Mansergh bersikap lebih tertib.
Permintaan Mansergh dengan sendirinya ditolak. Suryo hanya mengirim tiga orang utusan, yakni Residen Surabaya Sudirman, Ruslan Abdulgani, dan Kundan sambil membawa surat balasan Gubernur Suryo. Mansergh kecewa dan kesal. Keputusan tersebut disodorkannya dua buah surat, yang satu berisi ultimatum kepada seluruh penduduk Surabaya ; surat yang lain berisi penjelasan mengenai ultimatum itu yang dialamatkan kepada R.M. Suryo. Isi pokok ultimatum itu ialah :
”Semua penduduk Surabaya yang memiliki senjata api agar segera menyerahkan senjata mereka ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris selambat-lambatnya pukul 06.00 pada tanggal 10 November 1945. Bila hal itu tidak dilakukan maka Inggris akan mengerahkan kekuatan darat, laut dan udara untuk menguasai Surabaya”.
Ketiga utusan itu kembali menemui Gubernur Suryo. Pertemuan segera diadakan dengan tokoh-tokoh lain seperti Dul Arnowo dan Kolonel Sungkono. Sementara itu beberapa pesawat terbang Inggris mulai menjatuhkan selebaran yang berisi ultimatum tersebut. Dalam pertemuan itu diambil keputusan untuk terlebih dahulu meminta pertimbangan Pemerintah Pusat di Jakarta. Gubernur Suryo memerintahkan Dul Arnowo untuk mengadakan hubungan telepon dengan Presiden Sukarno. Presiden meminta supaya jangan bertindak terlebih dahulu, sebab Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo sedang berunding dengan pimpinan tentara Inggris. Pemerintah Pusat sudah mengetahui adanya ultima-torn Inggris.
Berdasarkan instruksi Presiden itu pada pukul 21.00 malam tanggal 9 November Gubernur Suryo berpidato di depan radio. la menyerukan agar rakyat Jawa Timur umumnya dan penduduk Surabaya khususnya tetap tenang sambil menunggu hasil perundingan antara Menteri Luar Negeri RI dengan pemimpin tentara Inggris di Jakarta.
Sementara itu para pemuda tidak tinggal diam, mereka melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan, pos-pos penjagaan dibentuk di seluruh kota.
Pukul 22.10 Dul Arnowo mengadakan hubungan telepon kembali. la berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Ternyata usaha Pemerintah RI untuk mencegah pertempuran tidak berhasil. Inggris tetap menuntut supaya ultimatum mereka dipenuhi. Pemerintah Pusat menyerahkan kepada Pemerintah Jawa Timur tindakan apa yang akan diambil, menerima ultimatum atau menolaknya.
Berita itu disampaikan oleh Dul Arnowo kepada Gubernur Suryo. Perundingan segera diadakan dengan tokoh-tokoh lain. Akhimya diperoleh kata sepakat, menolak ultimatum Inggris. Sesudah itu Gubernur Suryo berpidato didepan radio menjelaskan tentang usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, disebutkannya pula bahwa semua usaha lewat perundingan telah gagal, dan karena itu untuk menegakkan kedaulatan negara, rakyat harus meneguhkan tekad yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan. Selanjutnya dikatakan:
“Berulang-ulang telah kita katakan, bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum.
Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara Pemerintah, rakyat, TKR, Polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita. Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir dan batin serta rahmat dan tauhid hidayah perjuangan.
Selamat berjuang “.
Arek-arek Suroboyo tidak mau dilucuti. Radio Pemberontakan dengan suara lantang Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan terus-menerus.
Ketika pagi hari tanggal 10 November 1945 tidak ada seorang Indonesia pun yang menyerahkan senjata di tempat-tempat yang ditentukan Inggris, maka Inggris pun melaksanakan ancamannya. Surabaya diserang dari darat, laut dan udara. Belanda membonceng Inggris dalam usaha merebut Surabaya dalam satuan tentaranya yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Ad­ministration (NICA). Pertempuran berlangsung selama tiga minggu. Barulah pada akhir November pihak Indonesia meninggalkan kota untuk membangun pertahanan di tempat lain.
Gurbernur Suryo memindahkan kedudukan Pemerintah Jawa Timur ke Mojokerto. Dari sini beliau memimpin pemerintahan dan perjuangan Jawa Timur. Setelah Krian dan Sidoarjo diduduki Belanda, Suryo pindah ke Malang.
Pemerintah melihat potensi yang ada dalam diri Suryo. Dalam bulan Juni 1947 beliau diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian beliau menjadi Ketua dewan tersebut, sebab ketuanya, Ahmad Wiranatakusumah dalam keadaan sakit.
Dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua DPA, Suryo sering mengadakan perjalanan dinas, antara lain ke Sumatera Barat menyertai rombongan Wakil Presiden. Penduduk Sumatera Barat menaruh simpati kepadanya dan meminta agar pak Suryo bersedia menjadi gubernur daerah tersebut.
Sementara itu di dalam negeri terjadi pertentangan politik yang tajam akibat diterimanya Perjanjian Renville. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Amir Syarifuddin membentuk kelompok oposisi dengan menghimpun golongan kiri. Mereka menuntut agar Kabinet Hatta mengundurkan diri dan agar Perjanjian Renville dibatalkan, padahal perjanjian itu dibuat oleh Kabinet Amir Syarifuddin sendiri.
Oposisi golongan kiri semakin memuncak setelah Muso, seorang komunis kawakan, kembali dari Moskwa. la memperkuat Partai Komunis In­donesia (PKI). Kecaman terhadap pemerintah semakin keras dilancarkan. Selain itu orang-orang PKI melakukan pula pengacauan-pengacauan dibidang ekonomi dan militer. Di Solo dikobarkan pertentangan antara pasukan Siliwangi dengan pasukan Senopati. Sementara itu mereka memusatkan kekuatan di Madiun.

 
Pada tanggal 18 September 1948 PKI melancarkan pemberontakan di Madiun, mereka berhasil pula menguasai beberapa kota lain. Pemerintah segera bertindak, tanggal 30 September Madiun direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah, tetapi keamanan belum pulih seluruhnya. Dibeberapa tempat orang-orang komunis masih mengadakan pengacauan-pengacauan.
Dalam keadaan seperti itulah Suryo pada tanggal 10 November 1948 berangkat dari Yogyakarta menuju Madiun. la bermaksud menghadiri upacara peringatan 40 hari meninggalnya adiknya yang dibunuh oleh orang-orang PKI itu. Beberapa orang sahabat, bahkan Wakil Presiden Hatta, meminta agar mengurungkan maksudnya. Tetapi Suryo tetap pada pendiriannya
Sejak semula sudah ada tanda-tanda yang kurang baik. Baru saja tiba diluar kota Yogya, ban mobilnya pecah. Sesudah itu mobil kehabisan bensin. Dua kali Suryo terpaksa kembali ke kota, untuk menambal ban dan untuk mengisi bensin. Teman-temannya mengatakan bahwa itu alamat buruk, tetapi Suryo tidak mau mempercayainya.
Sore hari itu tiba di Solo, Sudiro yang ketika itu menjadi residen Surakarta menahannya supaya bermalam, hendaknya esok hari perjalanan diteruskan, tetapi Pak Suryo meneruskan perjalanannya. Di desa Gending sekali lagi diperingatkan supaya tidak meneruskan perjalanan, peringatan itupun tidak diindahkannya.
Di desa Bogo, Kedunggalar, Ngawi, mobil Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI yang di pimpin oleh Maladi Yusuf. Pada saat itu pula dari arah Madiun datang mobil yang ditumpangi oleh Komisaris Besar (Kolonel) Polisi. M. Duryat dan Komisaris (Mayor) Polisi Suroko dalam perjalanan ke Yogyakarta. Kedua mobil itu disuruh berhenti oleh gerombolan PKI. Pak Suryo, Duryat dan Suroko disuruh turun dari mobil dan mereka dibawa ke hutan Sonde. Di tempat inilah Gubernur Suryo dan dua orang lainnya itu dibunuh oleh PKI.
Empat hari kemudian jenazahnya ditemukan penduduk di Kali Kakah, Dukuh Ngandu, Desa Bangunrejo, Kedunggalar, Ngawi, lalu dibawa ke Madiun dan dimakamkan di Sawahan, desa Kepalrejo, Magetan. Di tempat Gubernur Suryo, Kolonel Polisi Duryat dan Mayor Polisi Suroko ditembak mati oleh gerombolan PKI tersebut, kini telah didirikan Monumen Peringatan.
Pemerintah RI menghargai jasa-jasa dan perjuangan R.M.T.A. Suryo, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.294 Tahun 1964 tanggal 17 November 1964 Gubernur Suryo dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.