Hos Tjokroaminoto

 

Hos Tjokroaminoto

Pemerintah Hindia Belanda pernah menyebut seorang pemimpin Indonesia sebagai ”De Ongekroonde van Java” (Raja Jawa tanpa mahkota). Sebutan itu menggambarkan betapa besar pengaruh pemimpin tersebut di kalangan masyarakat dan sekaligus menggambarkan rasa khawatir pemerintah Belanda menghadapi tokoh ini.
Pemimpin yang dimaksud ialah Haji Umar Said Cokroaminoto. la dilahirkan tahun 1883 di desa Bakur, Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Mas Cokroamiseno, wedana Kloco, Ponorogo. Dalam dirinya mengalir darah bangsawan dan sekaligus darah ulama, sebab kakeknya, bupati Ponorogo adalah putera dari Kyai Bagus Kasan Besari yang kawin dengan seorang puteri Susuhunan Solo.
Cokroaminoto menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar dan setelah tamat, sesuai dengan keinginan ayahnya, ia memasuki OSVIA (Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren) di Magelang. Tamat dari OSVIA tahun 1902, beliau bekerja sebagai juru tulis pangrehpraja di Ngawi, Jawa Timur. Tiga tahun kemudian beliau pindah ke perusahaan swasta Firma De Kooy di Sura­baya. Sambil bekerja beliau bersekolah sore hari pada Burgerlijke Avond School (sekolah teknik) dengan mengambil jurusan teknik mesin. Sesudah tamat beliau bekerja sebagai ahli kimia pada sebuah pabrik gula di daerah Surabaya. Dalam tahun 1912 ia berhenti dan selanjutnya tidak pernah bekerja lagi sebagai pegawai.
Karir politik Cokroaminoto dimulai pada tahun 1912 setelah beliau berkenalan dengan Haji Samanhudi pendiri dan pemimpin Sarekat Dagang Islam (SDI) ini bersama dua orang temannya datang ke Surabaya dalam usaha mereka untuk mengembangkan SDI. Beliau mengajak Cokroaminoto yang dikenal sebagai Muslim terpelajar untuk turut berjuang bagi kepentingan umat Islam. Cokroaminoto setuju dan dengan spontan ia menyarankan agar nama SDI diganti menjadi Sarekat Islam (SI). Perkataan ”dagang” hendaknya dihapuskan agar jangkauan organisasi lebih luas, letapi masalah dagang tetap dicantumkan dalam tujuan SI. Saran Cokro mendapat persetujuan dan ia diserahi tugas untuk menyusun anggaran dasar. Tugas itu diselesaikan Cokro dalam waktu singkat dan pada tanggal 10 September 1912 Anggaran Dasar SI disahkan oleh Notaris B, ter Kuile. Dalam anggaran dasar itu disebutkan bahwa tujuan SI ialah memajukan perdagangan, menolong anggotanya yang mengalami kesulitan, memajukan kepentingan rohani dan jasmani kaum bumiputera dan memajukan kehidupan agama Islam.

Dalam kepengurusan SI Samanhudi menduduki jabatan ketua, sedangkan Cokroaminoto diangkat sebagai komisaris untuk daerah Jawa Timur. Organisasi ini berkembang dengan pesat dan dalam waktu singkat jumlah ang­gotanya bertambah. Pada tahun 1913 SI mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya diakui sebagai badan hukum untuk seluruh Indonesia. Permohonan itu ditolak, pemerintah hanya mengakui SI-SI setempat. Oleh karena itu dibentuklah SI-SI lokal yang kemudian digabungkan di bawah Centraal Committe SI. Pada tahun 1915 istilah Centraal Comitte diganti dengan Centraal SI. Bersamaan dengan itu Cokroaminoto diangkat sebagai ketua CSI, sedangkan Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Pada bulan Maret 1916 Anggaran Dasar SI diakui oleh pemerintah.
Sejak semula Cokroaminoto sudah memperlihatkan kegiatan yang besar dalam memimpin SI, bahkan sebelum menjadi ketua. Sekalipun SI tidak secara tegas menyatakan dirinya sebagai partai politik, namun tindak-tanduknya jelas-jelas memperlihatkan sikap menentang penjajahan. Dalam kongres pertama SI bulan Januari 1913 di Surabaya, Cokroaminoto berkata antara lain: ”….. bahwa dengan kongres ini, itu adalah pertanda bukti daripada kebangkitan hati rakyat Indonesia yang dipandang orang sebagai seperempat manusia….. Apabila suatu rakyat telah bangun dari tidurnya, tak satu pun yang dapat menghalangi geraknya.”
Dalam kongres ketiga yang biasanya disebut Kongres Nasional Pertama SI pada bulan Juni 1916 di Bandung, suara Cokroaminoto bertambah tegas lagi. Dikatakannya antara lain: ’Tidak wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberi makan hanya disebabkan susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud untuk mengambil hasilnya, dan tidaklah dapat lagi dipertanggungjawabkan bahwa penduduk pribumi tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam masalah-masalah politik yang menyambut nasibnya sendiri. Tidak boleh terjadi lagi bahwa seseorang mengeluarkan undang dan peraturan untuk kita tanpa mengikutkan kita, mengatur hidup kita tanpa mengikutsertakan kita. Kita harus mengharapkan dengan ikhlas dan jujur datangnya pemerintah sendiri bagi Hindia Belanda…. Semakin lama semakin tambah kesadaran orang bahwa pemerintahan sendiri adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan bahwa tidak patut lagi Hindia diperintah oleh Nederland seperti tuan tanah mengurus persil-persilnya.”
Pada bagian penutup dan pidatonya, Cokroaminoto mengatakan: ”Hak-hak dan kebebasan politik baru diberikan kepada rakyat kalau rakyat itu meminta sendiri dengan memaksa. Jarang sekali terjadi bahwa hak kebebasan itu diberikan sebagai hadiah oleh sesuatu pe­merintah. Di bawah pemerintah yang tiranik dan zalim, hak-hak dan ke­bebasan itu dicapai dengan revolusi”.
Sejak aktif dalam SI, Cokroaminoto tidak mempunyai penghasilan tetap, sekedar untuk membantu belanja rumah tangganya, ia menerima beberapa orang pemuda mondok di rumahnya yang kecil yang terletak di sebuah gang sempit di Surabaya. Dalam hal ini isterinya lah, Suharsikin, yang banyak berperan. Di antara pemuda yang mondok itu terdapat Sukarno, yang kelak menjadi presiden pertama RI, Abikusno Cokrosuyoso, Hermen Kartawisastra, Alimin, dan Musudo yang kelak memimpin pemberontakan PKI di Madiun menentang pemerintah RI. Hampir tiap malam Cokroaminoto mengadakan diskusi dengan para pemuda ini, seringkali pula beberapa orang diajaknya berkeliling dalam rangka propa­ganda.
Selain sibuk memimpin SI, Cokroaminoto juga banyak menulis di berbagai majalah dan surat kabar. Ia menjadi pembantu tetap majalah Bintang Surabaya. Untuk kepentingan SI, ia mendirikan N.V. Setia yang menerbitkan harian Utusan Hindia yang langsung dipimpinnya sendiri. Tulisan-tulisan dalam harian itu sangat tajam mengecam pemerintah kolonial. Karena itulah dalam tahun 1923 harian ini dilarang terbit. Namun dua tahun kemudian, bersama Agus Salim, beliau menerbitkan harian Fajar Asia di Yogyakarta.

Kegiatan lain yang dijalankan Cokroaminoto ialah sebagai pengacara. Dalam hal ini beliau seringkali membela anggota-anggota SI yang dituduh melanggar hukum, beliau terkenal cerdas dan trampil. Seorang hakim Belanda di depan suatu persidangan pernah menyindir Cokroaminoto, ”Sayang, dia bukan keluaran sekolah tinggi,” yang langsung dijawab oleh Cokroaminoto, ”Bagaimanapun juga, lebih baik daripada sarjana hukum yang suka lupa hukum seperti tuan”.
Undang-undang kolonial hingga SI berdiri belum mengizinkan berdirinya partai politik, namun perjuangan SI membela kepentingan rakyat selalu berhubungan dengan perundang-undangan dan peraturan. Dengan demikian SI praktis telah menjalankan kegiatan politik. Sebagai langkah politik Cokroaminoto ditugaskan oleh SI menyusun rencana mengenai Perwakilan Rakyat, baik di Pemerintahan Pusat maupun di daerah-daerah hingga kabupaten dan kota. Yang diperjuangkan ialah, agar terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya, dengan anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Rencana SI merupakan dorongan kepada pemerintah, na­mun desakannya tidak terlaksana. Yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah bentuk Volksraad (Dewan Rakyat) yang dibuka pada tanggal 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Graef van Limburg Stitum. Atas putusan kongres SI tahun 1917 Cokroaminoto dan Abdul Muis duduk menjadi anggota Volksraad sebagai wakil SI.
Di dalam Volksraad Cokroaminoto banyak sekali mengeluarkan pendapat yang membela kepentingan rakyat dan mengecam tindakan-tindakan pemerintah maupun orang-orang Belanda dalam perusahaan, pabrik dan sebagainya yang sewenang-wenang terhadap buruh Indonesia.
Dalam tahun 1920 Cokroaminoto mengajukan mosi di dalam Volksraad agar disusun Parlemen yang sebenarnya, dengan hak menentukan hukum sepenuhnya dan agar dibangun suatu pemerintah yang bertanggungjawab kepa­da Parlemen. Mosi yang diajukan pada tanggal 25 November 1918 itu akhirnya ditolak pemerintah pada tahun 1920.
Aksi-aksi SI di daerah-daerah senantiasa membela kepentingan rakyat, terkadang sampai kepada perlawanan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Hal itu sebenarnya tidak sekali-kali diperintahkan oleh Sentral Komite SI, namun SKSI itu senantiasa dipertanggungjawabkan. Peristiwa pembunuhan di Cimareme, Garut, telah menyebabkan Cokroaminoto ditangkap dan ditahan di penjara sampai hampir sembilan bulan.
Di dalam rapat-rapat propaganda SI Cokroaminoto selalu mendengungkan suara Persatuan Nasional maksudnya, bahwa hanya dengan persatuan, rakyat dapat mencapai cita-citanya. Dan gerakan rakyat harus serentak dilakukan oleh satu bangsa, satu natie atau nation. la senantiasa membela rakyat yang ditindak sewenang-wenang, terutama di pabrik-pabrik gula. Terhadap tindakan Belanda yang kejam itu Cokroaminoto dengan lantang berkata. ”Untuk SI sebagai pelindung kaum Kromo, hanyalah tinggal satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan, yaitu mempertahankan kebenaran habis-habisan”.
Suatu kali Cokroaminoto diminta nasehatnya oleh dokter-dokter Indonesia yang gajinya tidak lebih dari mantri juru-rawat Belanda. Nasehat Cokroaminoto, ”Jika tuntutan saudara, dokter bangsa kita yang saya pandang adil, tidak dikabulkan, maka saya nasehatkan kepada saudara-saudara dokter sekalian supaya meletakkan jabatannya sebagai budak yang tidak berharga derajatnya, lebih rendah dari verpleger kulit putih, dan terjunlah di kalangan masyarakat. Pimpinlah rakyat di desa, dan terimalah menjadi ”dukun” rakyat dengan pembayaran ”talenan’’ setiap pasien; (satu talen = 25 sen).

Konsep kemasyarakatan Cokroaminoto berlandaskan pengertian yang dalam tentang sosialisme yang telah mempunyai akar didalam masyarakat tradisional Indonesia. Sosialisme itu dipadukan dengan Islam yang ia sebut ”Sosialisme Islam”. Pikiran-pikiran tentang ”Sosialisme di dalam Islam” itu secara ringkas diuraikan di dalam Konggres Al Islam II di Garut. Kemudian dalam bulan November 1924 terbit bukunya yang terkenal berjudul ”Islam dan Sosialisme” yang dicetak berulang kali hingga di zaman kemerdekaan pun dicetak kembali. Dalam buku itu Cokroaminoto antara lain menguraikan, ”Cita-cita Sosialisme di dalam Islam tidak kurang dari tiga belas abad umurnya, dan tidak boleh dikatakan bahwa ia terbit dari pengaruhnya orang Eropa. Kita tidak bermaksud mengatakan, bahwa pada ketika itu sudah ada pro­paganda Sosialisme yang teratur seperti sekarang ini, akan tetapi sesungguhnya azas-azas Sosialisme itu telah dikenal dalam masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan azas-azas tersebut lebih banyak dilaksanakan dan lebih mudah dari pada pelaksanaannya di Eropa dalam zaman manapun juga sesudah zamannya Nabi kita itu.”
”Jikalau suatu negara bersifat sosialistis, maka hendaknya pekerjaan kerajinan (kepabrikan, industri) diaturnya secara sosialistis dengan seluas-luasnya. Maka dalam negara yang demikian itu, tanah itulah yang menjadi pokoknya segala hasil dan pokoknya pekerjaan industri besar, itupun kalau dijalankan seluas-luasnya Landsocialisme dan Staats-Sosialisme. Maka Sosialisme macam inilah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. Sejak Nabi Muham­mad SAW memegang kekuasaan Negara, maka segeralah diaturnya secara so­sialistis dan semua tanah dijadikan milik negara.
Makin lama makin tegas sikap SI menentang Pemerintah Hindia Belan­da. Dalam Kongresnya yang ke-7 di tahun 1923 di Madiun SI menetapkan si­kap ”nonkooperasi” (tidak bekerjasama) dengan pemerintah. Putusan itu diperkuat oleh kongresnya di Surabaya dan Yogyakarta. Politik nonkooperasi itu disebut ”politik hijrah” yang sama artinya dengan tukar haluan, dari kooperasi menjadi nonkooperasi. Dengan demikian SI tidak mau duduk di dalam Volksraad namun pada tahun 1927 Pak Cokro masih ditawari kedudukan anggota Volksraad oleh pemerintah, sudah barang tentu tawaran itu ditolaknya mentah-mentah.
SI yang senantiasa menanjak itu tidak luput dari oposisi (rongrongan) dari dalam. Golongan Semaun, Alimin, Muso, Tan Malaka dan lain-lain terpengaruh oleh pikiran sosialisme kiri yang ditebarkan di Indonesia oleh Sneevliet, seorang Belanda yang beraliran kiri. Oleh karenanya Semaun dkk, mendorong agar SI berhaluan kiri, namun usaha itu gagal sama sekali, akibatnya SI pecah. Semaun dkk. mendirikan Partai Komunis Hindia pada tahun 1920 yang kemudian menjadi PKI pada tahun 1924. Mulai tahun 1921 diadakan partai disiplin, tidak diizinkan anggota SI merangkap menjadi anggota partai lain, terhadap golongan sosialis kiri dan komunis itu Cokroaminoto berkata.
”Orang-orang Sosialis Barat, lebih-lebih lagi orang-orang Belsyewik atau komunis, pada zaman sekarang ini sungguh tersesat kalau mereka menjalankan sosialisme itu dimulai dari puncak dan tidak dimulai dari dasar. Mereka itu lalu segera menghendaki perubahan masyarakat, ada pula dari antara mereka yang tidak dengan berbuat sesuatu apa, hanya dengan membuka mulut berteriak-teriak. ”Kuburlah kapitalisme dunia.” Teriakan yang serupa ini. kalau bukan teriakan seorang yang bodoh, maka sedikitnya adalah seperti seorang yang berteriak di padang pasir. Nabi kita yang suci Muhammad s.a.w. dalam melaksanakan sosialisme itu bertindak sebaliknya daripada yang dijalankan oleh orang-orang sosialis

Barat, yaitu tidak dimulainya dari atas, tetapi dimulainya dari bawah. Tindakan beliau mula-mula mengubah sifat dan tabiatnya tiap-tiap orang, sehingga cakap untuk membangunkan masyarakat yang sosialistis yaitu dengan terlebih dahulu membangun sifat dan tabiat yang menjadi dasar dan sandaran dari sesuatu Negara yang tinggi tingkat sosialismenya”.
SI menanggulangi cobaan-cobaan dengan melancarkan ide ”Pan-Islamisme” (Persatuan Islam) baik di dalam rapat-rapat umum maupun dalam surat-surat kabar. Di dalam kongres AI Islam bulan Agustus 1923 dipilih tiga orang utusan untuk menghadiri Muktamar Islam sedunia di Mekkah, yakni Cokroaminoto dari SI H. Mas Mansur dan H. Sujak, keduanya dari Muhammadiyah. Pada kesempatan itulah Cokroaminoto menunaikan ibadah haji dan sepulangnya pada tahun 1926 beliau telah menyandang gelar ibadah haji dan sepulangnya pada tahun 1926 beliau telah menyandang gelarnya dan terkenal namanya menjadi Haji Umar Said Cokroaminoto. Sepulang dari Kongres itu pimpinan AI Islam diganti namanya menjadi ”Muktamar Alam Islamy Far’ul Hindys Syarqiyah”, disingkat MAHIS sebagai cabang Muktamar Alam Islami di Mekkah. Sebagai ketuanya dipilih H.U.S. Cokroaminoto, wakil ketua Wondoamiseno dan sekretaris umum H. Agus Salim.
Dengan pengalaman perpecahan SI di dalam tahun 1919, pimpinan Pusatnya senantiasa berdaya upaya mencari jalan persesuaian dengan aspirasi rakyat dan persatuan di kalangan para pemimpinnya. Maka pada kongres SI tahun 1923 namanya diganti menjadi ”Partai Serikat Islam (PSI)”, kemudian untuk lebih menunjukkan kenasionalannya pada tahun 1929 diganti lagi men­jadi ”Partai Serikat Islam Indonesia (PS1I)” hingga zaman kemerdekaan.
Rupanya kericuhan dan perpecahan tak dapat dihindarkan, bahkan mungkin didalangi oleh musuh-musuh SI. Pernah dilancarkan berita, bahwa Cokroaminoto korup, menghabiskan uang partai dan lain sebagainya namun kedudukannya tak pernah tergoyahkan. Pada tahun 1932 terjadilah perselisihan faham antara Cokroaminoto dengan dr. Sukiman dan Suryopranoto. Akibatnya dr. Sukiman dkk. meninggalkan PSII dan mendirikan PARII (Partai Islam Indonesia). Partai baru ini pada tahun 1937 kembali bergabung dengan PSII.
Pemerintah Hindia Belanda senantiasa mengadakan tekanan kepada PSII. Pada tahun 1935 dikeluarkan larangan, bahwa pegawai negeri tidak diizinkan menjadi anggota PSII. Pemimpin-pemimpin PSII di Sumatera Barat ditangkapi dan di antaranya diasingkan ke Digul. Cokroaminoto dan Abdul Muis sudah lebih dulu dilarang ke luar Jawa, meskipun banyak rintangan dan kericuhan di dalam PSII, namun pribadi dan kedudukan HOS Cokroamino­to tetap kokoh dan lestari. Menghadapi cobaan-cobaan berat itu ia bekerja keras, bahkan terlalu keras yang banyak meminta tenaga dan pikirannya, padahal usianya sudah mulai lanjut.
Kongres PSII yang ke-20 di Banjarmasin pada tahun 1934 adalah kongres terakhir yang dipimpin oleh ketuanya, HOS Cokroaminoto. Sejak itu Cokroaminoto sakit-sakitan, tetapi masih sempat memberikan nasehat-nasehat dan pedoman perjuangan umat Islam. Beberapa kawan seperjuangannya, H. Agus Salim, Wondoamiseno, A.M. Sangaji dan lain-lain memberikan nasehat agar Cokroaminoto beristirahat, namun masih saja ia bekerja dan berpikir untuk pengabdiannya secara maksimal. Oleh karenanya ia jatuh sakit yang makin lama makin parah, sebagian badannya menjadi lumpuh hingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidurnya, tiada nafsu makan dan akhirnya suaranya hilang. Pada tanggal 17 Desember 1934 H.U.S. Cokroaminoto yang amat berjasa dalam pergerakan umat Islam Indonesia wafat di Yogyakarta.
Pemerintah RI berdasarkan SK Presiden No.590 Tahun 1961 tertanggal 9 November 1961 menganugerahi HOS Cokroaminoto gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.