Mohammad Hoesni Thamrin

 

Mohammad Hoesni Thamrin

Mohammad Husni Thamrin dilahirkan pada tanggal 16 Pebruari 1894 di Sawah Besar, Jakarta yang waktu itu, zaman penjajahan Belanda, disebut Batavia. Ayahnya, Thamrin bin Thabri, adalah seorang wedana, suatu kedudukan yang cukup tinggi untuk orang Indonesia di akhir abad kc-19. Moham­mad Husni Thamrin mempunyai saudara sekandung 6 orang, 5 orang laki-laki dan seorang perempuan.
la mendapat pendidikan untuk pertama kalinya pada Institut Bosch, semacam Sekolah Dasar swasta Belanda. Tamat dari sekolah ini ia melanjutkan pelajarannya ke Koning Willem III, sejenis Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sesudah itu ia bekerja di kantor Kepatihan. Karena prestasinya cukup baik, ia dipindahkan ke kantor Karesidenan Jakarta. Tak lama kemudian ia pindah bekerja di kantor KPM Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau (Kongsi Pelayaran Belanda) dengan gaji yang besar. Ia bekerja sebagai pemegang buku.
Bekerja di KPM itu adalah untuk yang terakhir Husni Thamrin bekerja sebagai pegawai. Selanjutnya ia mencurahkan tenaga dan pikirannya di bidang sosial dan politik.
Dalam masa mudanya Thamrin menyaksikan perkembangan kota kelahirannya. Dalam tahun 1905 didirikan Dewan Kota (Gemeenteraad) Betawi. Di Dewan Kota inilah kelak Thamrin berjuang untuk memperbaiki nasib penduduk dan perbaikan kotanya, khususnya perkampungannya.
Thamrin memang seorang yang berjiwa kemasyarakatan, la mencintai sesama bangsanya dan rakyat yang hidup menderita. Perhatian Thamrin terhadap masalah kemasyarakatan sudah timbul ketika ia bersekolah di Koning Willem III. Ia terpengaruh oleh Daart van der Zee, seorang Belanda sosialis, anggota Dewan Kota yang mempunyai cita-cita luhur untuk memperbaiki na­sib rakyat jelata. Dalam Dewan Kota itu ia menuntut supaya pemerintah mengadakan berbagai perbaikan untuk kepentingan rakyat. Tokoh lain yang dikagumi Thamrin ialah Koperberg dan Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudhi. Yang disebut terakhir ini seorang Indo, pendiri IP (Indische Partij) bersama-sama dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).
Persahabatannya dengan Daan van der Zee, menyebabkan Thamrin tertarik pada masalah kemasyarakatan. la menyadari bagaimana buruk keadaan sosial masyarakat Betawi pada waktu itu. Kota itu tidak menjamin kesehatan rakyat karena kampung-kampungnya becek dan kotor. Perhatian­nya kepada masalah kota itu dari sedikit ke sedikit diketahui orang hingga ada usaha agar Husni Thamrin duduk di dalam Dewan Kota. Pada tanggal 27 Oktober 1919 ia menghadiri sidang Dewan Kota Betawi untuk pertama kalinya sebagai anggotanya. Waktu itu ia masih di PKM dan berusia 25 tahun, usia minimal untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kota. Sejak itu ia berhubungan akrab dengan van der Zee sebagai rekan dalam Dewan Kota tersebut.

Pengangkatan Thamrin menjadi anggota Dewan Kota tidak menyenangkan bagi majikannya di KPM. Majikan ini berusaha menghalang-halangi Thamrin. Kepada Thamrin ditawarkan jabatan yang cukup tinggi dengan gaji yang akan diterimanya di Banjarmasin jauh lebih besar. la sudah bertekad untuk memperjuangkan nasib rakyat. Karena itu pada 17 September 1924 ia berhenti dari KPM.
Sebagai anggota Dewan Kota ia seringkali masuk kampung keluar kampung, menyaksikan keadaan rakyat dengan mata kepala sendiri. Ia berpidato di Dewan Kota, menuntut kepada pemerintah supaya segera memperbaiki kampung-kampung di Jakarta. Pidatonya mendapat tanggapan baik. Pemerin­tah turun tangan. Usaha pertama yang dilakukan ialah membuat saluran air yang cukup besar agar kampung-kampung terhindar dari banjir. Usaha itu kemudian ditingkatkan dengan membangun ”Kanal Ciliwung”.
Sementara itu telah berdiri sebuah organisasi yang benama ”Kaum Betawi”. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1923, dan bertujuan: ”Memajukan perdagangan, pendidikan dan kesehatan masyarakat”. Tujuan itu akan diusahakan, antara lain dengan cara menarik perhatian anggota-anggota Dewan Kota. Tak ayal Thamrin memasuki organisasi ini, kemudian ia diangkat men­jadi ketuanya. Di bawah pimpinan Husni Thamrin perkumpulan Kaum Beta­wi mengalami perkembangan yang pesat.
Sejak memasuki Dewan Kota perjuangan Thamrin semakin bertambah luas. Perhatiannya terhadap pergerakan nasional semakin besar pula. Partai-partai politik PNI (Partai Nasional Indonesia) dan ”Serikat Islam” (SI) me­narik perhatiannya. Tokoh yang paling menarik perhatiannya ialah dr. Sutomo yang bekerja secara pelan-pelan tetapi pasti.
Nama Husni Thamrin makin lama makin menanjak dan kecakapannya pun makin menonjol. Ia terpilih sebagai seorang dari empat orang Wethouder (pembantu Wali Kota). Pada tahun 1929 jabatan Loco (baca: Loko) Bur­gemeester Wethouder Belanda yang lebih muda dari Thamrin. Akibatnya golongan nasionalis dalam Dewan Kota memprotes. Dalam protesnya mereka mencalonkan M.H. Thamrin. Karena protesnya dianggap sepi, maka para anggota itu mengundurkan diri dari Dewan Kota. Hal ini menimbulkan kegoncangan, akhirnya tuntutan mereka dipenuhi. Anggota-anggota Dewan Kota tersebut diangkat kembali dan Husni Thamrin dinaikkan menjadi Loco Burgemeester II, bahkan enam bulan kemudian menjadi Loco Burgemeester.
Dalam tahun 1927 terdapat lowongan dalam Volksraad. Pemerintah menawarkan kepada Cokroaminoto untuk menduduki kursi itu, tetapi ia menolak. Begitu pula halnya dengan dr. Sutomo. Akhirnya Thamrin ditawari dan ia bersedia menduduki kursi keanggotaan Volksraad. Dengan demikian ruang lingkup perjuangannya bertambah luas, tidak hanya untuk wilayah Betawi (Jakarta), tetapi untuk seluruh Indonesia. Dalam Volksraad ia pun menunjukkan kecakapannya.
Tugas dan tanggung jawabnya semakin besar. Dan sementara itu kegiatannya dalam Volksraad pun tetap meningkat. Antara tahun 1927 dan 1930 masalah Poenale Sanctie (baca: Punale Sangsi) menarik perhatian masyarakat. Poenale Sanctie adalah semacam hukuman yang dikenakan oleh pengusaha perkebunan Belanda kepada para kuli yang dianggap salah atau menyalahi kontraknya. Kuli-kuli itu dicambuk atau dipukul seperti hewan. Seringkali ada kuli yang tak tahan siksaan lalu mengamuk dan membunuh pengawas perkebunan.

Berita tentang kejadian di perkebunan-perkebunan, terutama perke­bunan tembakau di Sumatera Utara dimuat dalam surat-surat kabar. Para anggota Volksraad termasuk Thamrin membacanya. Mereka mendesak supaya pemerintah mengirimkan utusan untuk menyelidiki masalah tersebut. Akhimya pemerintah mengirimkan utusan yang terdiri atas Thamrin dan Kusumo Utoyo. Mereka menyaksikan penderitaan para kuli perkebunan sebagai akibat adanya Poenale Sanctie. Hasil penyelidikan mereka dibicarakan dalam sidang Volksraad tanggal 27 Januari 1930.
Pidato Thamrin dalam Volksraad mendapat tanggapan yang luas, bukan saja, di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Masyarakat luar negeri mengetahui bagaimana sengsaranya para buruh perkebunan di Indonesia. Mereka mengecam tindakan pemerintah Be­landa. Di Amerika timbul kampanye untuk tidak membeli tembakau Deli selama Poenale Sanctie masih berlaku. Akibat reaksi-reaksi, kemudian Poenale Sanctie dihapuskan.
Pada tanggal 27 Januari 1930 dibentuk ”Fraksi Nasional” dalam Volksraad yang diketuai oleh M.H. Thamrin. ”Fraksi Nasional” terkenal dengan kecaman-kecaman pedasnya terhadap tindakan Pemerintah Kolonial yang menangkapi pemimpin-pemimpin PNI. Tindakan yang membawa korban dan banyak keluarga menderita itu telah menggerakkan Thamrin membentuk ”Fonds Nasional” untuk membantu korban-korban di kalangan kaum pergerakan.
Pikiran dan tindakan politis Husni Thamrin telah mendorong ”Kaum Betawi” masuk dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang terbentuk dalam tahun 1927 di Bandung. M.H. Thamrin terpilih menjadi bendaharawannya. Pada tahun 1932 dalam kongresnya di Surabaya ia terpilih menjadi Ketua PPPKI dengan wakil ketua Otto Iskandardinata rekannya dalam Volksrrad.
Sementara itu Thamrin juga tidak tinggal diam ketika banyak pemimpin Indonesia dari Partai Nasional Indonesia (PNI) terutama Ir. Sukarno ditahan oleh Pemerintah kolonial dan rumah-rumahnya digeledah dengan semena-mena.
Dengan sengit Thamrin mencela tindakan pemerintah itu antara lain dikatakan. ”bahan penggeledahan yang demikian itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan alasannya malahan telah mendapat sifat provocate sifat memancing-mancing adanya.”
Kaum terpelajar Indonesia makin banyak yang terjun dalam pergerakan, namun di segala bidang mereka itu masih perlu digerakkan. Untuk maksud itu pada tahun 1932 dibentuklah VIA (Vereniging van Indonesia Akademici = Perhimpunan kaum Akademisi Indonesia). Dr. G.S.S.Y. Ratulangi menjadi ketuanya dan Thamrin masuk anggota pula. Dalam kongresnya beberapa tokoh dari luar negeri antara lain Tanuguchi, redaktur koran Mainichi Osaka dan T. Kube. redaktur koran Nichiran Shimbun dan Futani anggota Parlemen Jepang. Thamrin menganjurkan kepada kedua wartawan itu agar menulis dalam surat kabar mereka supaya Jepang tidak membeli gula dari Indonesia karena buruh di perkebunan tebu di Indonesia mendapat perlakuan kejam oleh pihak pengusaha. Anjuran itu menimbulkan heboh di kalangan pejabat Pemerintah Belanda dan Thamrin mendapat peringatan keras.
Selain dalam VIA Thamrin giat pula dalam organisasi lain. Ketika dalam tahun 1935 terbentuk ”Partai Indonesia Raya” (Parindra) yang merupakan fusi ”Budi Utomo” (BU) dan ”Persatuan Bangsa Indonesia” (PBI), Tham­rin memasuki partai ini. Parindra diketuai oleh dr. Sutomo yang sudah sejak lama dikagumi oleh Thamrin.

Dalam Parindra Thamrin terpilih sebagai ketua Departemen Politik. Berkat usaha Thamrin anggota Parindra bertambah. la mempunyai cara tersendiri dalam menambah anggota partai. Kepada anggota-anggota yang ke 10.000 dijanjikan hadiah sebuah jam tangan. Dan janji itu memang ditepatinya. Bagi Thamrin masalah keuangan bukanlah masalah yang sulit, ia memiliki yang ia sediakan guna kepentingan perjuangan.
Tanggal 30 Mei 1938 dr. Sutomo meninggal dunia. Thamrin diangkat menjadi Wakil Ketua PB Parindra. Ia melakukan propaganda ke beberapa daerah di Sumatera untuk mempopulerkan partai tersebut.
Sementara itu PPPKI semakin lemah, dan pada tahun 1939 lahir gabungan baru, yakni ”Gabungan Politik Indonesia” (GAPI) dengan tujuan dan slogannya ”Indonesia Berparlemen”. Partai-partai dan organisasi bergabung ke dalamnya termasuk Parindra yang diwakili Thamrin.
Dalam tahun 1939 itu pula Thamrin mengajukan mosi dalam Volksraad agar pemerintah menggunakan kata Indonesia, Indonesia dan Indonesier se­bagai pengganti kata Nederlands Indie, Nederlands Indis dan Inlander. Thamrin meminta agar kata-kata yang diusulkannya itu dipakai dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah menolak usul itu dengan alasan. bahwa pembicaraan tentang pemerintahan dalam hubungannya dengan usul itu tidak dapat diadakan, karena situasi sangat gawat. Pada waktu itu negeri Belanda sedang terlibat dalam Perang Dunia II.
Thamrin amat kecewa terhadap penolakan pemerintah terhadap usulnya. Kekecewaan itu bertambah dengan tindakan pemerintah membubarkan rapat umum Parindra di Cirebon bulan Pebruari 1940, di mana ia berpidato menguraikan tuntutan ”Indonesia Berparlemen” dari GAPI, katanya:
”Rakyat Indonesia tidak dapat menunggu persetujuan dari negeri Be­landa tentang tuntutannya” Indonesia Berparlemen” kita harus berjuang un­tuk mencapai tujuan itu dengan kekuatan sendiri.
Pidato yang tajam itulah yang menjadi alasan pemerintah membubarkan rapat umum Parindra. Alasan itu tak dapat diterima oleh Thamrin dan ia menggugat peristiwa tersebut dalam sidang Volksraad Maret 1940.
Kekecewaan Thamrin memuncak ketika pemerintah melarang kongres Parindra di Banjarmasin yang direncanakan akan dilaksanakan bulan Mei 1940. Sebabnya, Negeri Belanda diserbu oleh Nazi Jerman dan Hindia Belanda dinyatakan dalam Keadaan Bahaya (SOB). Kegiatan politik dilarang, namun dalam bulan Juni 1940 GAPI menyatakan menuntut ”Indonesia Ber­parlemen”.
Mei 1940 harian ”Pemandangan” yang dipimpin oleh M. Tabrani mengecam tindakan pemerintah. Kecaman itu berakibat ”Pemandangan” dilarang terbit selama seminggu. Pada tanggal 6 Januari 1941 rumah M. Tabrani digrebeg dan diketemukan di sana surat pribadi Thamrin mencaci-maki pemerintah Hindia Belanda.
Pemerintah menganggap Thamrin sudah cukup berbahaya. Tanggal 6 Januari 1941 ia dikenakan tahanan rumah. Pada waktu itu Thamrin sedang sakit, ia tidak boleh dikunjungi oleh kawan-kawannya kecuali dokter pribadinya, yakni dr. Kayadu, isteri Thamrin, anak angkat, dan pembantunya yang setia, Entong.
Dalam keadaan sakit dengan status tahanan rumah itu Thamrin masih saja memberikan perhatiannya kepada perjuangan nasional. Ia masih mengirimkan pesan kepada kawan-kawannya secara sembunyi-sembunyi.

Beberapa kali ia jatuh pingsan. Sekalipun dr. Kayadu yang merawatnya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya, namun Tuhan menentukan Iain. Pukul 03.00 pagi tanggal 11 Januari 1941 dr. Kayadu meninggalkan rumah Thamrin. Ia memerintahkan Entong, supaya selalu duduk di dekat Thamrin sambil memijit kakinya. Tetapi satu jam kemudian Thamrin meninggal dunia. Wafatnya hanya disaksikan oleh isterinya, anak angkatnya dan Entong. Tak ada teman-teman seperjuangan yang melepasnya, bahkan waktu ia masih dirawat teman-temannya dilarang pemerintah untuk menjenguknya.
Jenazahnya dikebumikan di Pekuburan Karet, Jakarta. Peti jenazahnya ditutupi dengan bendera Parindra, hijau-merah-putih. Banyak juga pembesar Belanda yang menghormati keberangkatan iringan-iringan jenazah. Pemimpin-pemimpin Indonesia banyak yang datang melawat. Dari tempat-tempat lain banyak dikirimkan pernyataan bela sungkawa. Anggota-anggota PB Parindra termasuk ketuanya, Wuryaningrat, hadir pada upacara itu. Beratus karangan bunga dan surat kawat bela sungkawa mengalir. Iring-iringan jenazah dikawal oleh barisan Surya Wirawan (Pemuda Parindra) dengan tertib. Wakil Pemerintah Hindia Belanda menyampaikan pidato bela sungkawa. Dari pihak masyarakat berbicara wakil GAPI, ketua PB Parindra dan rakyat di sepanjang jalan memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpinnya yang telah berjasa. Doa dan talkin di makam dibacakan oleh Habib Ali, salah seorang guru agama almarhum.
Dalam sidang Volksraad pertama sepeninggal MM. Thamrin ketua Vclksraad dalam pidato pembukaannya menguraikan ringkas jasa-jasa almar­hum sebagai pemimpin yang cakap dan cerdas.
Hingga wafatnya itu Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mengadakan penjelasan tentang alasan-alasan dan dugaan apakah kiranya yang menjadi sebab menahan M.H. Thamrin.
Yang terungkap kemudian ialah, bahwa yang dicari oleh polisi Hindia Belanda di kantor harian ”Pemandangan” bukan klise surat M.H. Thamrin, tetapi pidato radio Anwar Cokroaminoto, redaktur harian itu, di muka corong PPK (Perkumpulan Penyiaran Radio Ketimuran). Hal itu dirahasiakan untuk melindungi Anwar Cokroaminoto yang terkenal dengan nama samarannya Bung Bejat, dan harian ”Pemandangan” agar jangan sampai dilarang terbit dibreidel. Demikianlah ungkapan Anwar Cokroaminoto pada tahun 1970 kepada wartawan Soebagjjo I.N.
Masyarakat Jakarta mengenang jasa-jasa M H. Thamrin sepanjang masa dan telah memberikan kepadanya nama kesayangan, yaitu abang Betawi, atau sekarang disebut Abang Jakarta. Cita-cita memperbaiki perkampungan Jakarta untuk kepentingan rakyat sehat diteruskan oleh ”Proyek M.H. Thamrin”.
Pemerintah RI menghargai jasa-jasa almarhum. Berdasarkan SK Presiden R.I. No. 175 tahun I960 tertanggal 28 Juli 1960 Mohamad Husni Thamrin dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.