R.M Surjopranoto

R.M. Surjopranoto

Pemerintah Hindia Belanda pernah memberikan geiar De Stakingskoning (Raja Pemogokan) kepada seorang laki-laki bangsa Indonesia karena kegiatan-kegiatannya dalam memimpin pemogokan kaum buruh menentang penjajahan Belanda. Sebaliknya Pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional sebagai penghargaan atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah airnya.
Laki-laki itu bernama Iskandar, tetapi lebih dikenal dengan nama Suryopranoto; cucu Pakualam III. Ayahnya bernama Pangeran Suryaningrat. la lahir di Yogyakarta tahun 1871 dan berhak memakai gelar R.M. (Raden Mas), la adalah kakak Ki Hajar Dewantara, berlainan ibu.
Suryopranoto menempuh pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School) dan sesudah itu ia berhasil memperoleh ijazah Klein Ambtenaar lewat ujian. Dengan bermodalkan ijazah itu ia bekerja sebagai pegawai negeri di kantor Kontrolir di Tuban. Tugas itu tak lama dipegangnya. Pada suatu kali ia menempeleng atasannya seorang Belanda, karena atasan ini menghina seorang pegawai bangsa Indonesia. Suryopranoto dipanggil ke Yogya dan diangkat se­bagai Wedana Sentana dengan tugas mengurus keluarga Pakualaman. Di Yogya pun ia terlibat dalam suatu pertengkaran dengan seorang Belanda. Sikap suka menentang seperti itu sudah tampak sejak ia bersekolah di ELS. Di sekolah ini ia sering memukul anak-anak Belanda yang mengejek anak-anak Indonesia.
Pemerintah Belanda mengalami kesulitan untuk bertindak terhadap Sur­yopranoto, sebab ia adalah cucu Pakualaman III yang masih bertahta. Secara halus Residen Yogya mengirimnya ke Bogor dengan dalih untuk disekolahkan pada Sekolah Pertanian bagian Eropa, Europeesche Afdeling. Bagaimanapun, kesempatan itu dipergunakan Suryopranoto. Ia lulus dalam tahun 1907.
Setahun kemudian pemerintah mengangkatnya sebagai pegawai pada Dinas Pertanian di Batur, daerah Dieng, Wonosobo, dengan tugas mengawasi perkebunan tembakau. Sesudah itu ia diserahi tugas sebagai pemimpin Seko­lah Pertanian di Wonosobo. Dalam masa itu pula ia memasuki Sarekat Islam (SI) dan menjadi anggota yang aktif dan terkemuka.
Peristiwa yang hampir serupa seperti yang dialaminya di Tuban terulang lagi dalam tahun 1914. Pimpinan Dinas Pertanian Wonosobo memecat seorang pegawai Indonesia karena pegawai itu menjadi anggota Sarekat Islam. Suryopranoto menilai bahwa pemecatan itu tidak adil. la melancarkan protes. Dengan marah ia menyobek-nyobek ijazah Sekolah Pertanian yang diperolehnya di Bogor dan melemparkan kunci-kunci kantor di muka atasannya. Saat itu juga ia minta berhenti dan bersumpah untuk selama-lamanya tidak lagi menjadi pegawai negeri.

Sesudah berhenti dari pegawai negeri, Suryopranoto mencurahkan perhatiannya untuk membela rakyat kecil yang tertindas akibat penjajahan, terutama kaum buruh yang hanya menjual tenaga semata-mata. Masalah perburuhan dipelajarinya dengan tekun. Pada masa itu pengusaha-pengusaha besar Belanda. khususnya kaum industriawan gula, tembakau dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar sehingga pemerintah Belanda kewalahan menghadapinya. Peraturan-peraturan yang mereka buat sangat merugikan kedudukan kaum buruh. Untuk menghadapinya, dalam tahun 1915 Suryopranoto membentuk gerakan petani dan buruh dengan nama Arbeidsleger Aum Dharma (Barisan Buruh Adhi Dharma). Organisasi ini disusun seperti organisasi militer. Cabang-cabangnya didirikan sampai ke pelosok-pelosok dusun.
Adi Dharma bergerak di bidang pendidikan dan ekonomi. Usaha-usaha-nya meliputi tabungan, koperasi, kesehatan, bantuan hukum. Asas yang dipakai ialah tolong-menolong. Anggota Adhi Dharma meliputi jumlah puluhan ribu orang yang sebagian besar terdiri atas kaum buruh dan tani. Untuk meningkatkan pendidikan, didirikan sekolah yang setaraf dengan HIS (Hoollandsch Inlandsche School).
Untuk menambah pengetahuan anggotanya. Adhi Dharma menyelenggarakan kursus-kursus politik. Suryopranoto memberi pelajaran tentang ”Sosiologi”, sedangkan Haji Fahruddin dan Haji Umar Said Cokroaminoto dari Serikat Islam memberikan kursus mengenai ”Islam dan Sosialisme”. Organi­sasi ini juga mengadakan hubungan dengan ISD (Indische Sociaal Demokratische Vereeniging) khususnya dalam merancang pemogokan kaum buruh. Kaum industriawan Belanda yang tergabung dalam PEB mulai khawatir melihat kegiatan Adhi Dharma. Begitu pula Pemerintah Hindia Belanda. Oleh ka­rena itu pemerintah melarang Adhi Dharma bergerak di bidang perburuhan. Kantor besarnya dijaga Polisi. Suryopranoto dilarang berbicara di depan umum. Untuk menghentikan kegiatannya, ia pernah ditawari sejumlah uang suap, tetapi tawaran itu tidak dapat menggoyahkan pendirian dan cita-citanya untuk memperbaiki nasib kaum buruh.
Sekalipun aktif memimpin Adhi Dharma, Suryopranoto tidak mengabaikan SI. Malahan dalam partai ini kedudukannya bertambah kuat, terutama karena ia menguasai soal-soal perburuhan. Di depan Kongres SI di Surabaya tahun 1919 ia mengemukakan teori, bahwa perjuangan buruh tidak selalu harus dengan senjata, tetapi dapat pula dijalankan dengan paksaan secara moral, dengan protes-protes, perundingan di muka umum dan jika perlu dengan pemogokan. Cara terakhir inilah yang sangat menarik perhatiannya dan cara itu pulalah yang sering dipakainya untuk memperjuangkan nasib kaum buruh.
Dalam Kongres SI itu diusulkannya pula agar dibentuk “Persatuan Perhimpunan Kaum Buruh” (PPKB) yang beranggotakan perkumpulan-perkumpulan buruh yang ada di bawah naungan SI. Suryopranoto sendiri sudah mendirikan persatuan buruh, yakni PFB (Personeel Fabrieks Bond). Ia juga mengusulkan agar PPKB bekerja atas tiga dasar, yakni melaksanakan “perjuangan kelas”, mengadakan aksi-aksi politik sesuai dengan tujuan demokrasi sosial, dan mengadakan usaha-usaha koperasi.
Perjuangan kelas yang dimaksudkan Suryopranoto didasarkan atas faham Islam, bukan faham komunis yang pada waktu itu sudah mulai menampakkan pengaruhnya dalam SI.

Dalam pertemuan di Yogyakarta pada akhir tahun 1919 PPKB berhasil didirikan. Sebagai Ketua diangkat Semaun, sedangkan Suryopranoto sebagai Wakil Ketua dan Agus Salim sebagai Sekretaris. Organisasi ini kemudian pecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Yogyakarta dengan Suryopranoto, Agus Salim dan Abdul Muis, dan kelompok Semarang dengan Semaun dan Alimin.
Aksi-aksi pemogokan yang dilancarkan oleh Suryopranoto semata-mata bertujuan menuntut kenaikan upah dan jaminan-jaminan sosial, sedang ke­lompok Semarang bertujuan membuat aksi-aksi itu untuk mencapai tujuan politik yang berdasarkan faham Marxisme. Perbedaan dasar perjuangan itu berkembang menjadi pertentangan dan berakhir dengan perpecahan di dalam SI, Kelompok Semaun, Alimin, Tan Malaka dkk. memisahkan diri dan mendirikan Partai Komunis Hindia pada tahun 1920 yang pada tahun 1924 menjadi PKI.
Pada tahun 1921 PFB mengadakan pemogokan di pabrik-pabrik gula. Setahun kemudian Suryopranoto memimpin pemogokan buruh Pegadaian. Sebabnya ialah, seorang pegawai bawahan bangsa Belanda menghina pegawai bumiputera yang pangkatnya lebih tinggi. Pemogokan ini diikuti oleh tidak kurang dari 3.000 orang pegawai Pegadaian.
Pemerintah Belanda mulai mengadakan reaksi. Banyak buruh yang ikut dalam pemogokan dipecat atau ditangkap. Untuk membantu keluarga mereka, Suryopranoto mendirikan sebuah badan dana dengan nama “Komite Hidup Merdeka”. Badan ini diketuai oleh Suryopranoto dan sekretarisnya Suwardi Suryanigrat (Ki Hajar Dewantara) dengan anggota-anggotanya H. Agus Salim dan H. Fahruddin.
Pada tahun 1932 terjadi konflik di dalam SI antara H.O.S. Cokroaminoto dan Agus Salim di satu fihak dengan dr. Sukiman dan Suryopranoto di lain fihak. Konflik ini menimbulkan perpecahan dalam Partai Serikat Islam Indonesia, (PSII) dan dr. Sukiman dan kawan-kawan lalu mendirikan “Partai Islam Indonesia” (PARII). Kedua partai itu pada tahun 1937 kembali bersatu.
Kegiatan Suryopranoto dalam Perserikatan-perserikatan Buruh dan Adhi Dharma, maupun dengan tulisan-tulisannya dalam majalah dan surat-kabar menyebabkan ia berurusan dengan alat kekuasaan kolonial. Berkali-kali ia dipenjarakan. Pada tahun 1923 ia dipenjarakan selama 3 bulan di Malang karena tulisannya di dalam surat kabar SI, kemudian dalam tahun 1926 di penjara Semarang selama 6 bulan dan yang terakhir dalam tahun 1933 di penjara Sukamiskin selama 16 bulan karena bukunya Seri Ensiklopedi Sosialisme. Sekeluarnya dari penjara ia diancam akan dimasukkan penjara 4 x 16 bulan bilamana berbuat-pelanggaran lagi dengan melawan Pemerintah Hindia Belanda.
Sementara itu Suryopranoto telah mencapai usia lanjut (62 tahun) dan fisik mengalami banyak sekali kemunduran karena penderitaannya di dalam penjara. Oleh karenanya ia lalu membatasi diri dengan memberikan kursus-kursus di dalam Instituut Adhi Dharma. la mendirikan “Universitas Rakyat” untuk menambah pengetahuan rakyat golongan bawah. Ilmu pengetahuan yang diberikan secara populer ialah antara lain: tatanegara, sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi dan lain-lainnya. Di samping itu ia banyak menulis tentang pengetahuan praktis seperti bercocok tanam dan petunjuk berorganisasi. Tulisan-tulisan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan kaum tani dan buruh. Di samping itu ia menulis tentang politik di surat-surat kabar.
Dalam masa pendudukan Jepang sekolah Adhi Dharma ditutup oleh Jepang dan Suryopranoto mengajar di Taman Tani Taman Siswa yang dibuka setelah sekolah menengahnya harus pula ditutup. Dengan mengajar di Taman Siswa itu Suryopranoto

menghindari kemungkinan diminta membantu pe­merintah Jepang. Di zaman kemerdekaan Suryopranoto tidak masuk sesuatu partai politik, kecuali menjadi simpatisan PSII. Namun ia masih memberikan kursus politik kepada para pemuda dan berhasil menerbitkan buku tentang Pelajaran Sosialisme dan Ilmu Tatanegara. Buku-bukunya itu memuat pengetahuan praktis yang secara cepat dapat dipahami oleh pembacanya. Pengetahuan demikian itu diperlukan sebagai bekal berjuang di zaman permulaan kemerdeka­an.
Mulai tahun 1949 ia berhenti sama sekali dari segala kegiatan karena usia lanjut. Fisiknya sudah semakin lemah. Pada tanggal 17 Oktober 1959 pukul 24.00 Suryopranoto wafat dengan tenang. Jenazahnya dikebumikan di makam keluarga “Rakhmat Jati” di Kotagede, Yogyakarta.
Pemerintah RI menghargai jasa-jasa yang telah disumbangkan Suryopra­noto kepada bangsa dan tanah airnya. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Rl No. 310 Tahun 1959 tertanggal 30 November 1959 R.M. Suryopranoto dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960 ia mendapat Bintang Mahaputera Kelas II dan sebuah Rumah Pahlawan yang terletak di Kampung Pakel Baru, Yogyakarta. Kedua penghargaan terakhir itu diterima oleh keluarganya.

Posted in Pahlawan Nasional.