Ki Hajar Dewantara

 

Ki Hajar Dewantara

Seorang pemuda Indonesia berusia 24 tahun, dalam tahun 1913 menulis sebuah brosur yang menggoncangkan pemerintah Hindia Belanda. Brosur itu berjudul Als Ik een Nederlander was (Andaikata Saya Seorang Belanda). lsinya berupa kecaman halus tetapi tajam terhadap maksud pemerintah Be­landa mengadakan perayaan seratus tahun bebasnya Negeri Belanda dari penjajahan Perancis yang akan dilaksanakan Bulan November 1913. Yang tidak dapat diterima oieh penulis brosur ialah bahwa perayaan itu akan diadakan di Indonesia yang rakyatnya masih terjajah. Terlebih lagi untuk keperluan perayaan itu pemerintah memungut uang dari rakyat.
Penulis brosur itu adalah Suwardi Suryaningrat, yang kelak, setelah berusia 40 tahun mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. la dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 sebagai anak kelima Pangeran Suryaningrat, putera pertama Sri Paku Alam III. Suwardi memulai pendidikannya pada ELS (Europese Lagere School). Setelah tamat dalam tahun 1904, ia memasuki Kweekschool (Sekolah guru). Setahun kemudian ia pindah ke STOV1A (School tot Opleiding voor Inlandse Artsen) di Jakarta. Pendidikan di STOVIA tidak sempat diselesaikannya karena sakit. Sesudah itu ia bekerja pada pabrik gula Bagor di Banyumas dan kemudian sebagai asisten apoteker di Yogyakarta. Di samping itu ia menulis beberapa artikel dalam surat kabar berbahasa Belanda Midden Java di Yogyakarta dan De Express yang terbit di Bandung dan diasuh oleh E.F.E. Douwes Dekker. Karena tertarik pada tulisan-tulisan Suwardi, dalam tahun 1912 Douwes Dekker memanggilnya ke Bandung untuk bekerja pada harian De Express. Di kota ini ia memasuki Sarekat Islam, mula-mula sebagai anggota biasa dan kemudian menjadi ketua cabang Bandung. Sebelumnya, pada waktu Budi Utomo didirikan tahun 1908, ia pun memasuki organisasi ini.
Selain bekerja pada De Express, “Suwardi juga menjadi anggota redaksi harian Kaum Muda yang terbit di Bandung dan dipimpin oleh Wignyadisastra, Utusan Hindia di bawah pimpinan Umar Said Cokroaminoto di Surabaya dan Cahaya Timur dipimpin R. Joyosudiro di Malang. Tulisan-tulisannya bernada nasionalistis.
Kegiatan Suwardi tidak terbatas hanya pada tulis-menulis. Dalam tahun 1912 bersama dengan Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo, ia mengadakan perjalanan keliling Pulau Jawa dalam rangka mempropagandakan pembentukan partai politik. Pada tanggal 25 Desember 1912 mereka mendirikan Indische Party. Tujuan partai ialah mempersatukan semua

orang yang lahir dan dibesarkan di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Indische Partij mencanangkan semboyan Indie lost van Holland (Hindia bebas dari Negeri Belanda) dan “Indie voor Indiers” (Hindia untuk bangsa Hindia). Pada waktu itu istilah Indonesia dalam pengertian politik belum lagi dikenal.
Partai yang berhaluan radikal ini tidak berumur panjang. Pemerintah Belanda menolak mengesahkannya sebagai badan hukum dan bulan Maret 1913 partai ini bubar. Tetapi kegiatan Suwardi tidak terhenti.
Seperti sudah disebut pada awal tulisan ini, dalam bulan November 1913 pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengadakan perayaan seratus tahun bebasnya Negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Sebagai reaksi. di Bandung terbentuk Komite Bumi Putera yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo dengan Suwardi Suryaningrat sebagai sekretaris, Abdul Muis dan Wignjadisastra sebagai anggota. Komite mencetuskan tuntutan politik agar pemerintah membentuk parlemen sejati di Indonesia dan meningkatkan kecerdasan rakyat. Melalui brosur yang ditulis Suwardi, “Als Ik een Nederlander was”, Komite Bumiputera melancarkan protes terhadap rencana pe­rayaan tersebut. Dalam brosur itu Suwardi menulis antara lain;
“Andaikata saya seorang Belanda, tidaklah saya akan merayakan pesta kemerdekaan bangsa saya di negeri yang rakyatnya tidak kita beri kemerdekaan. Tidak dengan sengaja kita seolah-olah berteriak: Lihatlah, hai orang-orang bagaimana caranya kita memperingati kemerdekaan kita. Cintailah kemerdekaan, karena sungguh bahagialah rakyat yang merdeka lepas dari penjajahan…
“Andaikata saya seorang Belanda, pada saat ini juga saya akan memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Saya akan mengingatkan kawan-kawan di koloni, bahwa berbahayalah di waktu ini mengadakan perayaan kemerdekaan itu. Saya akan menasehatkan sekalian orang Belanda supaya janganlah menghina rakyat di Hindia Belanda yang kini mungkin menunjukkan keberanian dan mungkin akan bertindak pula; sungguh saya akan memprotes dengan segala kekuatan yang ada.”
Dr. Cipto Mangunkusumo menulis pula dalam ”De Express” sebuah artikel yang berjudul ”Kracht of Vrees” (Kekuatan atau Ketakutan). Dua hari kemudian Suwardi menulis dalam harian yang sama artikel yang berjudul ”Een voor atteft, moor pok alien voor een” (Satu untuk semua, tetapi juga semua untuk satu). Akibat terbitnya brosur dan artikel-artikel tersebut, pemerintah menangkap Suwardi dan Cipto serta Wignyadisastra dan Abdul Muis. Dua orang yang terakhir ini beberapa hari kemudian dibebaskan.
Pada waktu Suwardi dan Cipto ditangkap, Douwes Dekker sedang berada di Negeri Belanda untuk mengikuti pembicaraan dalam Tweede Kamer (Parlemen) mengenai Indische Partij yang pengesahannya sebagai badan hukum telah ditolak oleh pemerintah. Setibanya kembali di Indonesia ia menulis artikel dalam De Express berjudul Onze Helden Cipto Mangunkusumo en Suwardi Suryaningrat (Pahlawan Kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat). Akibatnya, ia pun ditangkap.
Sementara Suwardi ditahan di Bandung, Pemerintah Belanda berusaha menggunakan pengaruh kakek dan ayahnya untuk mencegah niat Suwardi menentang pemerintah. Ayahnya, Pangeran Suryaningrat, memang berangkat ke Bandung, tetapi kepada anaknya dikatakannya, ”Ingat Suwar­di, seorang satria tidak akan menjilat ludahnya kembali.”
Penangkapan dan penahanan Suwardi, Cipto, dan Douwes Dekker menimbulkan reaksi baik di Indonesia maupun di Negeri Belanda, dan menjadi bahan pembicaraan yang ramai di koran-koran. Tetapi reaksi itu tidak mempengaruhi sikap pemerintah. Gubernur Jenderal menggunakan hak luar biasa (exorbitante rechten) dan menjatuhkan hukuman pengasingan dalan negeri terhadap ketiga tokoh tersebut. Douwes Dekker diasingkan ke Kupang, Cipto ke Banda Neaira, dan Suwardi ke Bangka. Atas permintaan mereka bertiga pengasingan dalam negeri diganti menjadi pengasingan ke Negeri Belanda. Bulan September 1913 ketiganya, bersama dengan isteri Suwardi, Sutartinah, meninggalkan Tanah Air menuju tempat pengasingan mereka. Pada waktu kapal berlabuh di Teluk Benggala, 14 September 1913, Suwardi menulis artikel dalam surat kabar yang dirujukan kepada teman-temannya agar mereka berusaha sekuat tenaga untuk rnenggagalkan perayaan 100 tahun bebasnya Negeri Belanda. Pada akhir tulisan itu dikatakannya, ”Dan bersedia-sedialah! Waktu perayaan kemerdekaan kita akan datang juga. Marilah kita berdoa semoga waktu itu lekas datang.” Cipto tidak tahan hawa dingin di Negeri Belanda, sehingga penyakit asmanya kambuh. Karena itu dalam bulan Juli 1914 ia dipulangkan ke Indonesia.

Masa pengasingan di Negeri Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk belajar. Dalam bulan Juni 1915 ia berhasil memperoleh akte Guru Eropa. Ia pun memperdalam pengetahuannya di bidang jurnalistik. Untuk biaya hidup, karena pemerintah tidak memberikan bantuan keuangan, Suwardi menulis artikel di berbagai surat kabar. la pun giat mengadakan ceramah di depan masyarakat Belanda. Dalam ceramahnya Suwardi membentangkan keadaan yang sesungguhnya di Indonesia dan keinginan rakyat untuk merdeka.
Pengasingan Suwardi dan Douwes Dekker dicabut dalam bulan Agustus 1917. Tetapi karena masih dalam situasi Perang Dunia I, maka mereka belum dapat kembali ke Indonesia. Barulah dalam bulan Juli 1919 mereka meninggalkan Negeri Belanda dan tiba di Indonesia pada minggu pertama bu­lan September. Tetapi sebelum itu Suwardi telah menyiapkan pembentukan sebuah kantor berita yang diberi nama ”De Indonesische Pers Bureu” yang diresmikan bulan September 1918.
Kembali ke tanah air berarti kembali ke medan juang. Suwardi segera terlibat dalam kesibukan. la menetap di Semarang dan menjadi Sekretaris NIP(Nationaal Indische Partij), bahkan kemudian menjadi Ketua Pengurus Besar. la pun memimpin majalah NIP, De Beweging, majalah berbahasa Melayu Persatuan Hindia, dan majalah berbahasa Jawa Panggugah, serta membantu harian De Express.
Karena kegiatan-kegiatan politik, beberapa kali Ia dipenjarakan di Semarang. Artikel yang ditulisnya dalam Penggugah menyebabkan ia dikenakan persdelikt (ranjau pers) dan dihukum penjara selama tiga bulan di Pekalongan. Dalam penjara ini ia dicampur dengan narapidana kriminal, padahal ia seorang tahanan politik.
Setelah dibebaskan dari penjara, Suwardi mengajar selama satu tahun di sekolah Addhidharma yang dipimpin kakaknya, Suryopranoto, di Yogyakarta. Sementara itu ia sering mengikuti diskusi yang diadakan oleh Kelompok Selasa Kliwon. Anggota-anggotanya terdiri atas beberapa orang tokoh Budi Utomo aliran Wederophouw (Pembangunan dan Kebatinan). Kelompok ini berkesimpulan bahwa perjuangan bangsa menuntut kemerdekaan harus didasari penanaman benih kebangsaan dan kemerdekaan sejak kanak-kanak. Suwardi ditugasi menyelenggarakan pendidikan kanak-kanak lewat sekolah, sedangkan Pangeran Suryamentaram bertugas untuk mendidik orang dewasa yang kemudian membentuk perkumpulan Ngelmu Begjo (ilmu kebatinan).
Pada tanggal 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat mendirikan perguruan Taman Siswa yang merupakan perwujudan dari cita-citanya selama ini. Melalui perguruan ini ia berusaha menanamkan rasa kebangsaan di hati anak didik. Ia yakin bahwa antara pendidikan dan gerakan politik terdapat hubungan yang erat seperti dikatakannya, ”Taman Siswa dan segala usaha sosial lainnya merupakan ladang atau sawah, dimana orang memupuk apa yang perlu bagi keperluan hidupnya. Gerakan politik merupakan pagar yang melindungi ladang dari gangguan binatang-binatang buas yang akan memakan dan menginjak-injak tunas-tunas tanaman.”

Taman Siswa berkembang cukup pesat. Dalam waktu singkat sudah berdiri lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia. Tetapi pemerintah Belanda merasa cemas, bukan hanya terhadap perkembangan Taman Siswa, tetapi juga terhadap perkembangan sekolah-sekolah swasta lainnya. Karena itu pemerintah berusaha mempersulit, bahkan mematikannya. Pemerintah mengeluarkan Wjlde Scholen Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar) yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1932, Dalam ordonansi itu ditetapkan bahwa sekolah swasta yang tidak dibiayai oleh pemerintah harus minta izin baik untuk sekolahnya maupun untuk guru-gurunya. Peraturan itu jelas mempersempit ruang gerak perguruan swasta. Taman Siswa melawan keras ordonansi itu.
Ki Hajar Dewantara mengirim telegram protes kepada Gubernur Jenderal. la menuduh Gubernur Jenderal bertindak diktator mengenai suatu kepentingan yang menyangkut sendi tulang masyarakat yang beradab. la juga memperingatkan Gubernur Jenderal bahwa tindakan itu akan menimbulkan perlawanan yang kuat dari rakyat, walaupun akan dilaksanakan secara diam.
Sikap Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa mendapat sambutan hebat sekali dari seluruh masyarakat. Partai-partai politik dan badan federasinya PPPKI. Perkumpulan sosial, keagamaan, Muhammadiyah, NU, kewanitaan, pemuda, dan sebagainya mendukung sikap Ki Hajar Dewantara. Pers Nasional seluruh Indonesia demikian pula. Rapat umum oleh bangsa Indone­sia, Cina dan Arab di Pekalongan menolak keras ordonansi tersebut. Di Jakarta didirikan ”Komite Penyokong Perguruan Kebangsaan”. Budi Utomo dan Pasundan akan menarik semua wakilnya dalam Volksraad dan perwakilan di daerah-daerah bila ordonansi itu tidak dicabut.
Di Volksraad diajukan pertanyaan oleh anggotanya Wiranatakusuma mengenai ordonansi tersebut. Pertanyaan itu berkembang menjadi usul supaya pemerintah mencabut Ordonansi 17 September 1932 untuk waktu satu tahun. Usul itu diterima tanpa pemungutan suara. Maka dicabutlah Ordonansi Sekolah Liar itu.
Perjuangan Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa menang. Meskipun demikian Ki Hajar Dewantara menganjurkan supaya Taman Siswa tetap waspada dan bekerja dari alam agitasi ke alam organisasi, memperbaiki dan memperkuat organisasi Taman Siswa.
Di jaman pendudukan Jepang, Ki Hajar Dewantara memberikan pengarahan perjuangan Taman Siswa, karena rintangan Jepang dengan kediktatoran fasismenya makin keras, pada 13 Maret 1944 Taman Dewasa (SMP) Taman Siswa di Yogyakarta yang muridnya berjumlah 3.000 orang dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya Taman Siswa hanya diizinkan mengadakan sekolah kejuruan. Maka dibukalah Taman Tani dan Taman Rini untuk kerumahtanggaan.
Sejak berdirinya Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada 8 Maret 1943, Ki Hajar Dewantara Pindah ke Jakarta, duduk dalam pimpinan yang disebut Empat Serangkai (Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansur). Setelah Putera dijadikan Jawa Hookoo Kai (1 Maret 1944). Ki Hajar Dewantara pulang ke Yogyakarta dan mencurahkan tenaga dan pikirannya kembali kepada Taman Siswa.

Tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itulah saat yang paling bahagia bagi Ki Hajar Dewantara yang selama hidupnya telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air dan bangsanya dengan pengorbanan yang berat. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendi­dikan dalam kabinet presidentil yang pertama.
Ki Hajar Dewantara selama hayatnya tidak pernah berhenti dari perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan kemudian ikut dalam penyelenggaraan kemerdekaan dengan berbagai kegiatannya. Kawan dan lawan segan kepadanya dan memuji sifatnya yang ikhlas, tekun, cerdas, pintar, konsekuen, penuh tanggung jawab.
Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Jenazahnya dikebumikan di makam Wijayabrata, makam keluarga Taman Siswa. Untuk mengenang jasa dan perjuangannya di bidang pendidikan, hari lahir Ki Hajar Dewantara, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Pemerintah RI, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959 menganugerahi Ki Hajar Dewantara gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Posted in Pahlawan Nasional.